Siap KLB, Marzuki Klaim Didukung DPC di Jawa & Indonesia Timur

Journalist : Muchus Budi R. | Minggu, 10/03/2013 | 01:36 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali mengatakan dirinya mendapat dukungan luas di kalangan internal untuk memimpin Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB). Dukungan dari DPC di Jawa dan Indonesia Timur sudah dia raih.

"Mayoritas pengurus cabang di Jawa Tengah memberikan dukungan. Dukungan serupa juga dari Jawa Barat serta Jawa Dukungan dari para pengurus di Indonesia Timur juga cukup signifikan," ujar Marzuki Ali kepada wartawan di Solo, Sabtu (9/3/2013) malam.

Dukungan itu, kata Marzuki, bukan hanya datang dari para pengurus di daerah yang memang telah mendukungnya pada Kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa waktu lalu. Menurutnya, para pengurus di daerah yang semula mendukung Anas, saat ini juga sudah memberikan sinyal untuk mendukung dirinya dalam KLB mendatang.

"Saya juga sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada Mas Anas melalui telepon seluler. Dia juga memberikan jawaban yang baik. 'Selamat berjuang. Barakallah,' demikian jawaban dia. Tapi yang jelas apapun tugas yang diberikan kepada saya dalam KLB itu nanti akan saya laksanakan," lanjutnya.

Namun dia menegaskan bahwa jika terpilih sebagai ketua umum baru, dirinya tidak akan mundur dari jabatannya dari Ketua DPR Dia mengaku sanggup memegang dua jabatan politik sekaligus.

"Keduanya itu sama-sama pekerjaan politik, bisa dikerjakan secara sinergis. Pak Akbar Tandjung dulu juga memimpin Partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPR. Beliau mampu mengerjakan dua tanggung jawab itu secara simultan, berhasil mengangkat partainya yang saat itu terpuruk," ujarnya. (dtc/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

Reads
994
1.344

Polisi-TNI Berkelahi, Mau Dibawa ke Mana NKRI?

Journalist : Karta Raharja Ucu | Minggu, 10/03/2013 | 01:22 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga.

<

Polisi dan TNI

Begitu bunyi pidato Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Soedirman di Yogyakarta pada 12 Nopember 1945 silam. Bagi Jenderal Soedirman, seragam dan pangkat bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi kepada negara dan rakyatnya. Sayang seribu sayang, sebagian besar para penerus Jenderal yang lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 itu, kini punya pandangan berbeda soal seragam dan pangkat.
Tak sedikit anggota TNI dan Polri yang memanfaatkan seragam untuk 'petantang petenteng'. Bukannya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, justru warga malah merasa tidak aman akan kehadiran aparat.

Tengok saja konflik antara Polri dan TNI di Sumatra Selatan, Kamis (7/3). Bak bara dalam sekam, meski TNI dan Polri sepertinya adem ayem dan menjalin persahabatan, toh konflik di antara kakak beradik ini acapkali meletus. Selain memakan korban jiwa di antara kedua institusi, konflik antara TNI dan Polri kerap merugikan masyarakat.

Gesekan di TNI dan Polisi di Sumsel pecah saat Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) diserang dan dibakar sekelompok anggota TNI. Beberapa saksi melihat beberapa polisi lari terbirit-birit dari kantor mereka dengan kondisi luka-luka.

Pembakaran itu membuat suasana Kota Baturaja cukup mencekam karena banyak polisi mengungsi ke kantor Polisi Militer (PM) di dekat mes dosen Universitas Baturaja. Konflik itu membuat warga Kota Baturaja dilanda ketakutan. Warga takut beraktivitas ke luar rumah karena khawatir menjadi sasaran aksi brutal.

Ratusan prajurit Prajurit AD dari Batalyon 76/15 Armed Tarik Martapura yang berseragam lengkap menjadikan Mapolres OKU sasaran kemarahan. Tak hanya bangunannya, delapan orang dilaporkan menjadi korban. Bahkan kabarnya dua anggota polisi tewas, satu kena tembakan, dan satu nyawa hilang lantaran digorok sangkur seorang oknum penyerang.

Kerugian tak hanya bersifat material dan nyawa saja. Masyarakat semakin cemas lantaran 16 tahanan Mapolres OKU berhasil melarikan diri.

Kejadian itu membuat petinggi TNI AD dan Polri di Jakarta menggelengkan kepala. Presiden SBY ikut berteriak agar oknum TNI yang melakukan pengerusakan ditindak.

Sejatinya, tak tepat jika ini disebut konflik antarkesatuan. Sebab, bentrokan acapkali dipicu masalah sepele dan pribadi. Namun karena kata solidaritas korp terlebih 'lawannya' dianggap sebanding, maka konflik itu menjelma menjadi antarkesatuan.

Awalnya, konflik di OKU hanya dipicu persoalan pribadi, lebih tepatnya ego kesatuan antara Brigadir Wijaya, anggota Polantas Polres OKU dan Pratu Heru Oktavianus dari Batalyon 76/15 Armed, akhir Januari 2013. Heru kabarnya tewas ditembak dan Wijaya ditetapkan sebagai tersangka.

Guna mencegah konflik tak meluas, Polri dan TNI Siaga I. Meski kedua pimpinan sepakat berdamai, tapi bara konflik ternyata masih membara di OKU. Rekan-rekan satu korp Heru mempertanyakan tindak lanjut kasus penembakan rekannya, dan rasa ketidakpuasan itu menjadi embrio pembakaran Mapolres OKU.

Konflik itu bukan satu-satunya yang melibatkan Polri dan TNI. Berdasarkan catatan Kontras yang dirilis pada 2012, setidaknya terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri. Artinya, dalam sebulan setidaknya terjadi dua kali bentrokan.

Sepanjang 2012 saja bentrokan sudah menewaskan sebelas orang, tujuh dari Polri dan empat dari TNI, dan 47 aparat dari dua institusi terluka.

Adu jotos antara oknum TNI dan Polri memang bukan satu dua kali terjadi. Selain kasus pembakaran Polres OKU, kasus teranyar terjadi tahun lalu saat anggota Brigade Mobil atau Brimob terlibat bentrok dengan Prajurit Kostrad di Gorontalo. Lagi-lagi dalam insiden itu ada nyawa yang melayang sia-sia, bukan untuk negara, tapi hanya untuk keegoisan semata.

Kini yang jadi pertanyaan mengapa bentrokan antarkesatuan itu masih sering terjadi, padahal TNI dan Polri digaji negara yang uangnya diambil dari pajak rakyat. Jika sesama saudara sebangsa saja sudah saling sikut, bagaimana mereka sebagai penjaga keamanan menjaga keutuhan NKRI dan kemana lagi rakyat akan bersandar. Seperti kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang.

Sejatinya banyak faktor yang membuat sentimen antara TNI dan Polri terus tumbuh bak tumor ganas yang gagal dioperasi. Ego sektoral masih melekat kuat, sehingga hal-hal kecil bisa memicu konflik antarkesatuan.

Padahal, keduanya lahir dari rahim yang sama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun pascareformasi, ABRI 'dibubarkan' lalu menceraikan TNI dan Polri. Jika Polri menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden RI dan bertugas menangani masalah keamanan, lain halnya TNI. Ketiga angkatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi pertahanan.

TNI dan Polri saat ini bisa dibilang adalah generasi ketiga dari institusi yang dibentuk pemerintah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Cikal bakal TNI dan Polri lahir dari embrio institusi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI pada 22 Agustus 1945. Lalu pada 5 Oktober 1945 BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kembali bersalin nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sementara Polri terlahir dari pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Saat itu mereka disebut Bhayangkara.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Namun yang pasti pemisahan tugas antara Polri dan TNI sedikit banyak melemahkan kedua institusi. TNI yang kembali ke barak dengan tugas-tugas pertahanan dan menjaga keutuhan NKRI, sementara Polri mengambil alih tugas-tugas keamanan sipil yang lebih banyak berurusan dengan penegakan hukum karena banyaknya kasus-kasus kriminal.

Bisa jadi karena pemisahan itu, semangat membela negara melemah di institusi Polri akibat jarang berurusan dengan tugas mempertahanan kedaulatan negara. Pun sebaliknya, semangat penegakan hukum justru di TNI melemah karena jarang berurusan dengan persoalan-persoalan hukum di masyarakat. Pemicu konflik lantas muncul ketika ada 'perang' kecil antaroknum di lapangan, dimana masing-masing pihak merasa superior.

Mengutip pernyataan Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Sarlito Wirawan Sarwono dalam artikel berjudul 'TNI versus Polri', sejatinya tidak ada konflik antara TNI dan Polri. Yang ada adalah the Real Conflict Theory (RTC) seperti disebut seorang psikolog asal Turki, Muzafer Sherif.

RCT adalah pengembangan sikap insider-outdsider sebagai akibat adanya sumber yang terbatas, baik yang riil maupun yang hanya dipersepsikan, yang harus diperebutkan untuk memperolehnya. Untuk menghilangkan RCT, kata Sarlito, adalah menghilangkan sumber konflik atau menciptakan suatu sumber atau tantangan baru yang harus dan bisa dicapai dengan menyinergikan kekuatan kedua pihak yang berkonflik. Sehingga, TNI dan Polri bisa bekerja sama karena memiliki 'musuh' yang sama.

Jika sudah begitu, TNI dan Polri seperti kata Jenderal Soedirman, tidak akan tergelincir dalam segala muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak dan tersembunyi serta waspada dan bertindak sebagai patriot.

"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi," kata Jenderal Soedirman di Yogyakarta, 17 Agustus 1948. (rol/ant/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Reads
994
1.344

Media Harus Hati-hati Beritakan Polemik SBY-Anas

Journalist : WIN/RIN | Minggu, 03/03/2013 | 07:30 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers Partai Demokrat didampingi Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono. (sumber: Rumgapres Photo/Abror Rizki)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Wartawan Senior, Budiarto Shambazy menyayangkan pemberitaan media belakangan terkait kubu Partai Demokrat, antara Anas Urbaningrum dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan tanpa nilai.

"Kalau hanya memberitakan apa yang terjadi di rumah Anas, di rumah SBY, jenuh. Kecuali Anas datang ke KPK dan mau menjadi whitle blower, itu baru berita. Media harus hati-hati, harus bisa menaikkan berita yang memiliki nilai, karena melalui media ini, opini masyarakat terbentuk," ujarnya dalam diskusi bertajuk Efek Anas Makin Panas, di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3).

Menurutnya, boleh saja memberitakan suasana atau kejadian yang terjadi di rumah Anas di Duren Sawit, dan di rumah SBY di Cikeas, tapi seharusnya bukan menjadi berita utama.

Lebih dari itu, Budiarto juga menyayangkan SBY tidak memberi ruang tanya jawab kepada wartawan, karena seakan dia takut akan begitu banyak jebakan yang melegitimasi Partai Demokrat dan SBY khususnya.

Padahal menurutnya, dengan memberi ruang tanya jawab merupakan bagian dari akuntabilitas demokrasi. Media, ujar pria yang akrab dipanggil Baz ini, seharusnya bisa menjadi posisi tawar karena media punya hak untuk mengajukan pertanyaan.

"Sekarang sepertinya tidak ada tokoh yang dipercaya lagi oleh masyarakat. Masyarakat lebih percaya media. Media sangat memegang peranan sentral karena masyarakat sudah tidak memiliki lembaga yang bisa dipercaya. Media harus hati-hati. Saya imbau semestinya media lebih menahan diri dalam pemberitaan polemik Anas dan SBY," katanya. (bsc/sp/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : BeritaSatu

Reads
994
1.344

Mendag Minta RIPH Segera Dikeluarkan

Journalist : Dwi Murdaningsih | Jumat, 01/03/2013 | 15:44 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Perdagangan berharap surat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bisa segera diterbitkan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kenaikan harga buah-buahan di pasar. Kenaikan harga buah-buahan ditenggarai sebagai salah satu penyebab inflasi yang tinggi di bulan Februari.

Images infopublik.org/ Produk Hortikultura (Ilustrasi)

“Kemarin memang sempat terhambat. Kita minta RIPH segera diterbitkan,” ujar Gita, Jumat (1/3).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan terhambatnya impor buah sebagai salah satu penyebab inflasi bulan Februari sebesar 0,75 persen. Inflasi tahun ini terbilang tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Pada tahun 2008, inflasi hanya 0,65 persen. Inflasi tahun 2009 hingga 2012 cenderung turun. Pada 2009 inflasi 0,21 persen, pada 2010 inflasi 0,3 persen. Pada 2011, inflasi 0,13 dan pada 2012 inflasi hanya 0,05 persen.

Inflasi di bulan Februari 2013 sebesar 0,75 persen. Inflasi tahun kalender sebesar 1,79. Infasi year on year sebesar 5,31 persen. Infasi komponen inti sebesar 0,3, sementara inflasi komponen inti year on year sebesar 4,29 persen.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan meskipun inflasi year on year cenderung tinggi yaitu sebesar 5,31 persen, pemerintah masih memiliki banyak kesempatan untuk menjaga inflasi hingga akhir tahun. Merujuk pada Februari 2011 lalu, saat inflasi year on year mencapai 6,84 persen, di akhir tahun ternyata pemerintah bisa menjaga inflasi di level 3,79 persen.

“Inflasi year on year ini belum tentu akan tinggi,” ujarnya.

Suryamin mengatakan di bulan Maret, April, September dan Oktober bisa dijadika satu kesempatan bagi pemerintah untuk menjaga tingkat infasi. Di bulan April, terjadi panen besar yang memungkinkan harga bahan makanan menjadi turun. Begitu pula di bulan September dan Oktober yang merupakan bulan setelah Hari Raya Idul Fitri sehingga ada potensi harga akan turun. (rol/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Reads
994
1.344

Soeharto Sang Inisiator Serangan Umum 1 Maret

Journalist : Bhr, Hurry Rauf | Jumat, 01/03/2013 | 15:29 WIB

Soeharto sang Inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949, Seperti dikutip di buku 'Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD' yang diterbitkan Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat pada 1972.

Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto

Jakarta, GetarMerdeka.com - Soeharto sang Inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949, Seperti dikutip di buku 'Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD' yang diterbitkan Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat pada 1972.

Bukti Sejarah lainnya, Julius Pour dalam bukunya, Doorstoot Naar Djokja, menulis Soeharto menjelaskan, pertemuan di Keraton pada 14 Februari atas inisiatif Soeharto yang selama ini berhubungan lewat kurir dengan Sultan. "Sri Sultan tak banyak berhubungan langsung dengan saya, selalu lewat kurir," ujar Soeharto.

Soeharto memprakarsai Serangan Umum 1 Maret 1949, setelah mendengar siaran radio luar negeri yang tak lagi menganggap Indonesia masih ada.

Akhirnya Soeharto pun merencanakan sebuah serangan besar. Dia menyebar pasukannya ke empat penjuru kota. Menyusup di antara masyarakat dan masuk lewat gorong-gorong Kota Yogyakarta. Pasukan itu bersiap melakukan serangan yang disepakati akan digelar serentak pukul 06.00 WIB tanggal 1 Maret 1949.

Sirene tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Kota Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, suara tembakan terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak Kota Yogya jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI masuk ke kota Yogya.

Pasukan TNI masuk dari empat penjuru kota. Sekitar 2.000 personel TNI menyerbu masuk Kota Yogyakarta. Setiap pasukan republik menggunakan tanda berupa janur kuning yang diikatkan di lengan atau digantung di leher. Dalam waktu singkat pasukan TNI yang bergerak dari Selatan bisa menerobos hingga Alun-alun Utara dan Kantor Pos Besar.

Dari Timur, Letkol Soeharto dan pasukannya bisa mencapai Jalan Malioboro di pusat kota. Sementara dari Barat, pasukan Kapten Rakido berhasil menduduki pabrik Besi Watson, yang menjadi tempat penyimpanan amunisi pasukan Belanda. Di utara, pasukan TNI berhasil mencegah bala bantuan Belanda dari Maguwo mencapai Kota Yogyakarta.

Tembak menembak berjalan sengit. Pasukan Belanda sama sekali tidak menduga pasukan republik berani masuk kota siang hari. Mereka pun tidak percaya organisasi TNI masih rapi dan masih bisa melakukan satu serangan yang terkoordinasi dengan baik.

Begitu serangan umum dilakukan, pemancar radio langsung menyiarkan berita itu. Dari Plajen diteruskan ke Bukittingi, lalu ke Aceh, selanjutnya diteruskan ke Rangoon, Burma, dan diteruskan lagi ke New Delhi, India. Dari India berita ini diteruskan ke seluruh dunia.

"TNI berhasil merebut Yogya selama enam jam," demikian berita dari hutan terpencil itu membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan TNI masih memiliki taring.

Terlepas dari kontroversi, Soeharto atau Hamengku Buwono IX, sebagai inisiator SU 1 Maret 1949, menurut Sukotjo, yang kini menjabat Wakil Legiun Veteran RI, menjelaskan kehebatan Soeharto dalam memimpin serangan militer tersebut memang tak terbantahkan.

"Soeharto mampu membangkitkan moral ribuan prajurit yang sudah tercerai-berai dari kesatuannya." tegas Sukotjo.

Tambah Sukotjo memuji,"Jenderal Soedirman, Hamengku Buwono IX dan Soeharto, sama-sama tangguh dan tak banyak bicara".

'Sebab, bagi mereka, kala itu yang penting Indonesia Bisa Merdeka'. (pol/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : PelitaOnline

Reads
994
1.344

Komite Etik Mulai Periksa Saksi-saksi, Rabu Pekan Depan

Journalist : N-8_RIN | Jumat, 01/03/2013 | 15:18 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Salah satu anggota Komite Etik, Abdullah Hehamahua mengatakan, Rabu (6/3) pekan depan, komite yang dimpin oleh Anies Baswedan tersebut akan mulai bekerja melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dugaan kebocoran draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.

Wakil Ketua KPK Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (kanan) dan Anggota Komite Etik Abdullah Hehamahua (kiri) memberi keterangan pers mengenai pembentukan komite etik di Gedung KPK, Jakarta. (sumber: ANTARA FOTO)

Hanya saja, Abdullah mengaku tidak ingat nama saksi-saksi yang akan diperiksa Komite Etik. Dia hanya mengatakan bahwa para saksi tersebut bisa dari internal atau dari luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari Rabu (6/3) pekan depan (pemeriksaan dimulai)," katanya melalui pesan singkat, Jumat (1/3).

Abdullah menjelaskan bahwa nantinya semua saksi akan diperiksa oleh lima anggota Komite Etik.

Seperti diketahui, komite etik melakukan pertemuan pada Rabu (27/2). Dalam pertemuan tersebut dibahas perihal hasil pemeriksaan pengawasan internal.

Selain itu, Anies terpilih memimpin Komite Etik bentukan Pimpinan KPK untuk menelusuri oknum pembocor dokumen penting, yaitu draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.

Bersama Anis, eks pelaksana tugas (plt) Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean akan bekerja sebagai wakil ketua komite etik.

Pimpinan KPK memang akhirnya memutuskan membentuk komite etik dengan lima anggota. Pembentukan tersebut, setelah tim pemeriksa internal menyatakan bahwa telah terjadi kebocoran dokumen.

Kelima orang anggota komite etik tersebut adalah Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai perwakilan internal KPK. Kemudian, pensehat KPK, Abdullah Hehamahua. Dan tiga orang tokoh eksternal, yaitu Anies Baswedan, Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan plt Pimpinan KPK) dan Abdul Mukti Fajar (mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi).

"Surat keputusan pimpinan ini berlaku mulai 22 Februari 2013 dan berdasarkan surat ini tiga nama yang yang punya integritas menjadi anggota komite etik," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Senin (25/2).

Semua berawal, pada Sabtu (9/2) beredar foto surat yang diduga draft sprindik untuk Anas Urbaningrum.

Dalam draft tersebut tertulis Anas Urbaningrum selaku anggota DPR periode 2009-2014 dijerat dengan pasal penyuapan, yaitu Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Tetapi, sayangnya dalam surat tersebut hanya ditandatangani oleh tiga Pimpinan KPK saja, yaitu Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Sehingga, kurang tanda tangan dari dua pimpinan lainnya, yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

Menyikapi tersebarnya dokumen yang dianggap rahasia tersebut, KPK membentuk tim untuk menyelidiki dugaan kebocoran dokumen dan meneliti apakah dokumen tersebut asli atau palsu. (bsc/sp/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : BeritaSatu

Reads
994
1.344

Mabes TNI Gelar Seleksi 43 Mahasiswa Beasiswa TNI

Journalist : Zul Azhari | Jumat, 01/03/2013 | 14:22 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Panitia seleksi tingkat pusat dari Mabes TNI dan Angkatan menggelar proses seleksi kepada 43 Mahasiswa Beasiswa TNI yang diarahkan untuk menjadi calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI.

(Images Tribunnews)

Seleksi tersebut berlangsung di Skadron Pendidikan (Skadik) 302 Wing Pendidikan Teknik dan Perbekalan (Wingdiktekal) Lanud Husein Sastranegara, Bandung Jawa Barat, Kamis (28/2/2013), meliputi materi pengujian mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan umum dan jiwa, psikologi, mental ideology, pengujian kesamaptaan jasmani, postur dan renang.

Tahapan pertama dalam proses seleksi adalah pemeriksaan administrasi atau berkas-berkas yang menjadi syarat bagi calon peserta untuk diverifikasi oleh tim panitia dalam mengantisipasi pemalsuan dokumen data dari setiap calon peserta.

Selanjutnya tes kesehatan, dimana pada tahap ini merupakan tes pertama ketika syarat administrasi telah terpenuhi. Test kesehatan untuk masuk menjadi prajurit TNI dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tes Kesehatan Fisik dan Kejiwaan serta Tes Laboraturium. Pada tes kesehatan seluruh calon akan menjalani pemeriksaan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, hal ini untuk memenuhi syarat standar kesehatan yang diterapkan oleh TNI. Sedangkan tes kesehatan jiwa dilakukan untuk mencari pribadi militer yang mempunyai kepribadian baik, guna mendukung tugas-tugas TNI di masa mendatang.

Menurut Wakil Ketua Tim Kesehatan Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Mahasiswa Beasiswa TNI Kolonel Kes dr. Ahmad Yurianto, dalam tes kesehatan untuk menjadi anggota TNI, sehat saja ternyata tidak cukup karena TNI tidak hanya membutuhkan calon yang sehat tapi dibutuhkan calon yang sehat dan memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan TNI. Dalam mendapatkan calon-calon prajurit TNI yang memiliki kesehatan fisik prima tersebut maka TNI selalu menurunkan tim-tim ahli mulai dari dokter, psikolog dan para penguji lainnya yang akan bertugas menyeleksi setiap calon yang akan masuk.

Pada tahap awal tes kesehatan setiap calon peserta akan melaksanakan tes postur tubuh secara keseluruhan seperti kesesuaian antara tinggi dan berat badan serta untuk mengetahui ada tidaknya bekas operasi dan sikap tubuh. Batas minimal untuk calon peserta laki-laki adalah 163 cm sedangkan untuk wanita 160 cm. Pemeriksaan terakhir pada tes kesehatan adalah bentuk tubuh calon peserta seperti kaki, karena kaki yang baik sesuai dengan kriteria yakni tidak terdapat kelainan baik secara bentuk seperti kaki O maupun pangkar X. Kalaupun terjadi kelainan tersebut itu tidak boleh melebihi batas toleransi yang diberikan yakni 4 cm.

Lebih lanjut dikatakan, selain tes kesehatan untuk lulus menjadi calon prajurit TNI para calon juga melaksanakan tes kesegaran jasmani yang meliputi lari dua belas menit, Pull Up, Sit Up, Push Up sebanyak 43 kali dan renang gaya dada 25 meter. Selanjutnya adalah pemeriksaan psikologi yang bertujuan sebagai dasar dalam menentukan matra, sedangkan pilihan matra nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan panitia. "Pada tahap ini, panitia seleksi yang terdiri dari tiga angkatan yaitu TNI AD, AL dan AU akan mewawancari setiap calon sesuai dengan hasil tes psikologi tertulis dari para calon. Hasil pemeriksaan dan pengujian psikologi akan mencerminkan kemampuan calon peserta untuk dapat lulus atau tidak dalam seleksi ini.

Setelah tes psikologi selanjutnya para peserta akan melaksanakan tes Mental Idiologi (MI), pada tahap ini calon peserta akan diberikan tes tertulis sebelum dilaksanakan wawancara mental idiologi oleh tim panitia yang berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Mahasiswa Beasiswa TNI yang dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat penerimaan Mahasiswa Beasiswa TNI nantinya akan melanjutkan kuliahnya di kampus masing-masing hingga lulus kuliah.

Program penerimaan Mahasiswa Beasiswa TNI calon Pa PK merupakan salah satu program penerimaan calon Pa PK TNI yang bersumber dari mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta. Penerimaan Pa PK TNI diarahkan untuk mengisi jabatan yang membutuhkan kualifikasi sesuai dengan jurusan atau program studinya seperti kedokteran umum, kedokteran gigi, dokter hewan, teknik dan psikologi dan lain-lain.

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jurusan atau formasi yang belum dan masih terdapat kekurangan pada penerimaan calon Pa PK TNI sebagaimana kebutuhan jurusan yang telah diajukan oleh TNI AD, AL dan AU. Yang lulus seleksi tahun ini mereka akan menerima tunjangan beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan dan tunjangan skripsi satu kali sebesar Rp. 2.000.000. (pab/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : PAB-Online

Reads
994
1.344

Anas Kibarkan Perlawanan ke Kubu Cikeas

Journalist : Misbahol Munir | Senin, 25/02/2013 | 07:32 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Menyandang status tersangka korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan berarti akhir dari perlawanan Anas Urbaningrum. Usai menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas mulai ‘mengaum’ keras terutama diarahkan ke SBY yang identik disebut kubu Cikeas.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi melihat ke depannya, rumah Anas di Duren Sawit akan mirip menjadi ‘Kebagusan’ saat Megawati Soekarnoputeri menyuarakan perlawanan terhadap rezim Soeharto dulu. Dari Duren Sawit, Anas akan terus melawan Cikeas yang dianggapnya telah ‘mengarahkan’ KPK atas status tersangka.

“Lihat saja, loyalis dan simpatisan Anas seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD dan Hary Tanoesoedibjo mampir ke Duren Sawit,” kata Ari Junaedi kepada Okezone, Senin (25/2/2013).

Kata peraih doktor berkat penelitiannya tentang pelarian politik tragedi 1965 di beberapa negara itu, Anas tetap tidak bisa menerima pelengseran dari pucuk pimpinan partai yang dibesut SBY ini. Permintaan SBY kepada KPK agar memperjelas status Anas di kasus Hambalang serta pemaksaan penandatanganan pakta integritas dinilai Anas sebagai jebakan yang tersistematisir untuk menggusurnya dari partai berlambang bintang mercy.

“Saya tetap melihat Anas masih menyimpan amunisi untuk menyerang SBY yang dianggapnya ‘Sengkuni’. Dalam politik perwayangan, kubu Cikeas akan diidentifikaskan kubu Anas sebagai kelompok Kurawa yang harus diperangi. Jadi masih akan ada episode ketegangan yang akan dibangun Anas dan kelompoknya,” pungkasnya. (okz/gmc)

Redaktur IT: Firman W. Prasetyo
Sumber : Okezone

Reads
994
1.344