Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Riza Fahriza
"Anjloknya APBD NTB Tahun 2019, diperlukan langkah kongkrit DPRD NTB nilai RPJMD NTB belum sempurna." Pemerintah provinsi beserta DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah fokus merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, yang semestinya dirampungkan di akhir 2013, namun terulur." (RPJMD NTB). Mengapa?
Mataram, GetarMerdeka.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 berisi penjabaran visi, dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah, dinilai belum sempurna oleh kalangan anggota DPRD NTB.
"Karena belum sempurna ini, kami meminta masukan dari semua stakeholder. Sebab, pihak eksekutif dalan pengajuan RPJMD tersebut memiliki keterbatasan waktu. Termasuk, dari masyarakat sangat diperlukan masukannya, sehingga pengajuan RPJMD yang kini tengah digodok bisa lebih cepat dan makin sempurna," kata Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi, di Mataram, Selasa.
Politisi PKS itu mengaku, agar program RPJMD itu dapat berjalan dengan baik, maka sinergi dengan pemda kabupaten/kota dalam mewujudkan visi NTB Gemilang harus dilakukan. Apalagi menyusul di beberapa daerah di NTB memiliki potensi yang dapat dipadukan dengan Pemprov NTB.?
Abdul Hadi mencontohkan, di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat yang memiliki potensi dan destinasi pariwisata termasuk wisata unggulannya.
Menurutnya, agar program NTB Gemilang berupa penciptaan desa wisata dan mandiri bisa terwujud, maka diperlukan korelasi dan kesinambungan oleh dua wilayah itu, untuk mendukung program unggulan Pemprov NTB.
Desa-desa mandiri yang harus diwujudkan, pengelolaan wisata desa bagus namun butuh penataan dan sinergi antarkabupaten/kota dan provinsi, juga wisata halal.
"Insya Allah, jika ada keterpaduan program antara provinsi dan kabupatennya, maka pemerintah pusat akan bisa membantu intervensi programnya melalui kebutuhan anggarannya. Apalagi pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa saat ini sangat penting guna mewujudkan progran utama wisata halal," ujar Abdul Hadi.
Terkait batal sidang paripurna jawaban Gubernur atas pemanfangan fraksi-fraksi terhadap RPJMD NTB kali ini, Hadi mengaku, hal itu lantaran ada permintaan gubernur menghendaki waktunya dimundurkan.
Karena itu, ia berharap kemunduran waktu itu agar tidak dipolemikkan, mengingat antara pihak eksekutif dan legislatif menghendaki agar RPJMD kali ini memiliki kesesuaian dari masukan berbagai pihak agar mampu menjawab persoalan masyarakat ke depannya.?
"Yang pasti, kita juga perlu pilah mana saja program dari pemerintahan sebelumnya yang layak agar bisa pula dilanjutkan, dan jika yang kurang sempurna, maka itu kita perbaharui," ujarnya lagi.
"Saat ini, kan masuk dalam taraf pengkajian. Tentu, jika RPJMD itu yang kurang, ya tugas kita menyempurnakannya. Dan jika perlu diganti sebagai partai pemerintah, ya kita persilakan," katanya lagi.
Saat NTB butuh anggaran besar untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, kabar tak enak datang mendera. APBD NTB 2019 dipastikan anjlok dibanding dengan APBD NTB tahun 2019. Nilainya bahkan mencapai lebih dari Rp 534,3 miliar.
Kepastian itu didapat setelah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengajukan rancangan APBD NTB 2019 dalam rapat paripurna DPRD NTB, kemarin (5/11).
Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Angggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 yang diteken bersama, tergambar susunan anggaran tahun depan melorot dibandingkan tahun 2018.
Dalam rancangan tersebut, total belanja ditargetkan mencapai Rp 5,244 triliun. Merosot jauh dibanding total belanja dalam APBD NTB 2018 setelah perubahan yang mencapai Rp 5,7 triliun.
Sementara dari sisi pendapatan, juga berkurang sebesar Rp 102,3 miliar. Mengingat dalam APBD 2018, total pendapatan mencapai Rp 5,3 triliun, sementara tahun 2019 diperkirakan hanya Rp 5,2 triliun.
Begitu juga penerimaan pembiayaan daerah. Berkurang cukup tajam yakni Rp 412 miliar. Dari Rp 432,6 miliar tahun lalu menjadi hanya Rp 20,6 miliar tahun depan.
Bila diuraikan satu per satu, pendapatan berkurang karena penurunan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 85,6 miliar. Tahun 2018 ditargetkan Rp 1,7 triliun tapi tahun depan targetnya hanya Rp 1,6 triliun. Berkurang 4,84 persen.
Di antaranya, target pendapatan dari retribusi daerah turun cukup dalam Rp 35,6 miliar. Berkurang dari Rp 59,4 miliar menjadi hanya Rp 23,8 miliar. Kemudian lain-lain PAD yang sah juga bekurang Rp 100 miliar. Turun dari Rp 352 miliar menjadi Rp 252 miliar.
Sementara dana perimbangan justru bertambah Rp 157,3 miliar. Naik dari Rp 3,3 triliun menjadi Rp 3,4 triliun. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp 45,9 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp 199,5 miliar. Tapi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berkurang Rp 88 miliar.
Target penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berkurang Rp 174 miliar. Itu karena target dana hibah berkurang Rp 154,9 miliar.
Ongkos Pegawai Lebih Mahal
Sementara itu, meski belanja anjlok hingga Rp 534,3 miliar, tapi komponen belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga malah tidak menurun. Melanikan bertambah sebesar Rp 77,3 miliar. Dari Rp 3,01 triliun tahun 2018 menjadi Rp 3,09 triliun tahun 2019.
Pengurangan terjadi pada belanja langsung. Seperti pengadaan barang dan jasa berkurang Rp 611,7 miliar atau menyusut 22,14 persen dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,1 triliun.
Secara keseluruhan, dengan membandingkan target pendapatan dan rencana belanja, maka terdapat defsit atau kekurangan anggaran Rp 650 juta.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, anggaran daerah memang terbatas. Karena itu, ia berharap untuk memenuhi kebutuhan belanja, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa banyak dibantu anggaran dari pusat.
”Mudahan pusat memberikan banyak anggaran ke kita,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Supran menjelaskan, berkurangnya target-target pendapatan disebabkan banyak hal. Di antaranya dana hibah yang direncanakan Rp 204 miliar tahun ini belum terealisir. Sehingga Pemprov hanya mencantumkan Rp 50 miliar saja tahun depan. Tahun lalu ada janji dana hibah dari BNPB untuk mengatasi kekeringan di NTB, tetapi faktanya hanya sekitar Rp 60 miliar yang direalisasikan. Akhirnya daerah tidak berani lagi mengalokasikan dana sebesar itu lagi.
”Itu sangat besar pengaruhnya bagi pendapatan,” katanya.
Demikian juga dengan target pajak daerah berkurang karena bagi hasil pajak rokok yang dipangkas pusat. Pajak itu dialihkan langsung untuk membiayai BPJS Kesehatan.
Saham DMB Dijual, Rp 178 Miliar Hilang
Pembiayaan juga berkurang karena Pemprov telah menjual saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Sehingga sumber pembiayaan berkurang. Sehingga tahun ini ditargetkan Rp 178 miliar. Setelah saham DMB dijual, maka tahun depan target itu dihapus.
”Karena sumbernya sudah tidak ada,” jelas Supran.
Terkait tidak seimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Supran, itu disebabkan karena peralihan kewenangan pengalolaan SMA/SMK ke provinsi. Itu membuat jumlah pegawai bertambah dua kali lipat. Bila semula pegawai sekitar enam ribuan, sekarang sudah mencapai 14 ribuan pegawai.
”Di sana banyak dana BOS, pak Suruji (Kadis Dikbud) saja mengelola BOS hingga Rp 1 triliun,” katanya.
[ant/net/ili/gmc]
Sumber : AntaraNews/ LombokPost
