Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah memberikan tanggapannya terhadap sejumlah pernyataan dari Fraksi PDIP yang mempertanyakan rasionalnya penerimaan PKB dan BBNKB.
Melalui pejabat Sekda, H Iswandi menjelaskan bahwa trend realisasi penerimaan PKB hingga semester I sebesar Rp 166 miliar ebih atau 43,41 persen dari target murni Rp 382 miliar lebih atau terjadi minus Rp 25 miliar lebih.
“Atas dasar itu dilakukan rasionalisasi dengan menurunkan target PKB sebesar rp. 20 milyar. Kendati terjadi penurunan target, pemerintah daerah tetap melakukan upaya-upaya inovasi, terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan capaian realisasi PKB,” paparnya Jumat (21/6).
Terhadap penerimaan BBNKB yang mencapai 102 persen lanjut Gubernur, dapat dijelaskan bahwa trend realisasi penerimaan BBNKB hingga Semester I sebesar rp.172 milyar lebih atau 51,53 persen dari target murni rp. 334 miliar lebih atau surplus sebesar Rp. 5 miliar lebih.
Berdasarkan trend realisasi tersebut, maka target BBNKB pada APBD Perubahan 2018 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 16 miliar lebih. Kemudian terhadap realisasi PBBKB per jenis bahan bakar minyak tahun 2018.
Dirincikannya, seperti Pertamax Rp. 23 miliar lebih atau 0,14 persen, Pertamax Turbo/Plus Rp. 127 juta lebih atau 0,06 persen, Pertalite Rp. 28 miliar lebih atau 12,30 persen, Pertamina Dex Rp. 124 juta lebih atau 0,05 persen, Dexlite Rp. 325juta lebih atau 0,14 persen, Solar-Bio Solar Rp. 83 miliar lebih atau 36,22 persen Premium Rp. 94 miliar lebih atau 41,09 persen jumlah Rp. 230 miliar lebih.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan terkait bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota untuk Triwulan IV sebesar Rp. 156 milyar lebih telah dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2019 untuk pajak rokok, dan 28 februari 2019 untuk pajak PKB, BBNKB, PBBKB & PAP.
“Kota Mataram Rp. 23 milyar lebih, Lombok Barat Rp. 18 milyar lebih, Lombok Utara Rp, 10 milyar lebih, Lombok Tengah Rp. 20 milyar lebih, Lombok Timur Rp. 22 milyar lebih, Sumbawa Barat Rp. 14 milyar lebih, Sumbawa Rp. 14 milyar lebih, Dompu Rp. 10 milyar lebih, Kabupaten Bima Rp. 11 milyar lebih dan kota Bima Rp. 10 milyar lebih,” rincinya.
Lebih jauh Gubernur NTB juga menjelaskan soal tidak terealisasinya beberapa program kegiatan maupun Hibah dan Bansos serta Program Aspirasi Dewan. Hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang disebabkan beberapa komponen pendapatan baik yang bersumber dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
Adapun terkait besaran Silpa TA 2018 sebesar Rp 95 miliar lebih adalah merupakan sisa belanja Earmark yang sudah ditentukan arah penggunaannya serta terhadap sisa anggarannya diperhitungkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan.
Gubernur Buka Pelatihan CPMI Keluar Negeri
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan/pengukuhan pengelola BLKLN oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima pengelolaan aset Gedung Terminal Haji oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur memberikan arahan kepada para Calon Pekerja Migran agar mempersiapkan diri untuk menyambut tantangan baru yang akan mereka hadapi selama bekerja diluar negeri. Ia berpesan supaya para pekerja mampu memberikan kesan yang baik tentang Nusa Tenggara Barat.
"Ibu-ibu kesana membawa misi mulia, membawa misi besar untuk betul-betul menjadi profesional sejati," ucap Doktor Zul.
Doktor Zul berharap Pelatihan CPMI ini bisa bermanfaat bagi para pekerja sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Nusa Tenggara Barat.
Mudah-mudahan dalam training singkat disini, tenaga-tenaga yang dikirim Nusa Tenggara Barat ini adalah tenaga kerja yang sangat terampil, berbahasa yang santun, piawai mengolah kata, dan keterampilannya dipuji,'' jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menjamin kenyamanan para pekerja migran sehingga dapat bekerja dengan baik dan maksimal.
Sementara itu, Kepala BLKLN Provinsi NTB, Imalawati Daeng Combo dalam laporannya menyampaikan kesiapan para pekerja yang akan segera bekerja keluar negeri. Ia berharap kualitas tenaga kerja dari Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
"Ini semata-mata untuk pembenahan, penertiban pekerja migran tenaga kerja Indonesia di Nusa Tenggara Barat baik yang sedang kita rekrut dan yang sedang bekerja diluar negeri,'' tegasnya.
[HMS/RO1/GMC]
