Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Program zero waste atau bebas sampah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70% pengelolaan dan 30% pengurangan sampah di tahun 2023 nanti.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.
Tidak hanya Pemprov NTB dan kabupaten/kota, tetapi juga para tokoh agama, para da'i, ormas, pemuda dan pihak lainnya harus dilibatkan. Termasuk SMA/SMK/SLB harus menjadi pusat informasi zero waste di lingkungan masing - masing. Sehingga ke depan, sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi NTB memperkuat sinergi untuk menjalankan program zero waste. Hal tersebut disampaikan Wagub dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, (18/9).
Menurut Wagub, dalam program prioritas zero waste ini harus ada acuan dan evaluasi yang jelas. Regulasi tingkat Provinsi NTB tentang sampah harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
"Ada 14 hal yang perlu diatur didalam Peraturan Gubernur tersebut, sehingga jelas mengenai siapa melakukan apa", tegasnya.
Dengan demikian, seluruh perangkat daerah menjadi tahu tugas masing-masing. Karena jelas rumusan apa yang menjadi tugas provinsi dan kabupaten/kota, bagaimana anggaran dan apa yang harus dianggarkan.
Dalam rapat tersebut, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini menyampaikan bahwa sebagai program prioritas, _zero waste_ adalah gawe bersama seluruh pemda untuk disukseskan. Tidak ada pembebanan terhadap perangkat daerah tertentu. Masing-masing perangkat daerah harus memiliki andil dalam mensukseskan program ini.
Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus memastikan agar program _zero waste_ dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini Dinas Dikbud diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.
Kemudian, untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan Humas Pemprov NTB harus memasifkan sosialisasi program ini kepada masyarakat. "Buat materi sosialisasi terkait _zero waste_ baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami", pinta Umi Rohmi.
Pembuatan materi itu, kata Wagub bisa dimulai dengan materi pengelolaan _zero waste_, kemudian pembuatan eco-brick, pengolahan sampah organik dan lain – lain.
Selain itu, Dinas Pariwisata diminta untuk memastikan penerapan _zero waste_ di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restoran dan fasilitas pendukung wisata lainnya.
Demikian pula DPMPD NTB bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.
Sedangkan Biro Kesra diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan. "Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah," terangnya.
Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.
Wagub berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan konsep _zero waste_. “Bila perlu kita buatkan aturan teknis yang berlaku untuk semua,” ujarnya.(*)
[gmc/ro2/hms]
