NTB Tidak Masuk Zona Merah Pilkada

Journalist: Dhimas Budi Pratama/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 18:38 WIB

"Dari hasil penilaian, kita (NTB) tidak termasuk daerah rawan konflik dalam momentum Pilkada Serentak 2018"

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Pilkada (ilustrasi) Antara/Embong Salampessy

Mataram, GetarMerdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Firli mengungkapkan bahwa wilayah hukumnya tidak masuk dalam zona merah dalam kategori kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

"Dari hasil penilaian, kita (NTB) tidak termasuk daerah rawan konflik dalam momentum Pilkada Serentak 2018," kata Brigjen Pol Firli di Mataram, Selasa.

Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil analisa dari Mabes Polri yang melakukan pengujian terhadap seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada secara serentak 2018.

Dalam proses pengujian tingkat kerawanan dalam momentum pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ini, Tim dari Mabes Polri menggunakan sembilan indikator.

Berdasarkan hasil pengujiannya yang dilakukan dalam skala nasional, NTB dikatakan berada di peringkat belasan diantara seluruh daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

"Khusus momentum pilkada serentak ini, NTB berada di posisi sebelas atau dua belas. Sedangkan untuk yang berada di zona merah itu, ada di posisi satu sampai lima," ujarnya.

Meskipun tidak masuk dalam zona merah atau pun berada di peringkat belasan, Kapolda NTB menegaskan bahwa pihaknya tetap mengantisipasi segala bentuk kerawanan di seluruh daerah.

"Segala bentuk ancaman, gangguan, tetap kami petakan dan antisipasi. Tentunya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan seluruh parpol maupun pihak pendukung pasangan calon, juga kami bangun," ucapnya.

Kapolda NTB juga mengimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama menciptakan pesta demokrasi dengan sehat, aman, nyaman, dan lancar sampai tuntas.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews

Tahun Politik Diprediksi Tak Pengaruhi Ekonomi RI, Ini Alasannya

Journalist: Puti Aini Yasmin/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 18:18 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Ari Saputra/detiknewscom

Jakarta, GetarMerdeka.com - Banyak orang khawatir terhadap kondisi ekonomi di tahun 2018. Pasalnya, tahun ini dikenal sebagai tahun politik di mana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak di banyak daerah Indonesia.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya justru menilai bahwa pada dasarnya kondisi ekonomi di tahun politik akan lebih berjaya.

Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan pengaruh politik terhadap dunia pasar modal tidak separah ketakutan kebanyakan orang. Pasalnya ketakutan tersebut cenderung tidak terjadi.

Ia memberi contoh ketika aksi demo 212 yang tidak berpengaruh terhadap pasar modal. Demo tersebut justru berpengaruh pada kondisi politik.

"Pengaruh politik terhadap dunia pasar modal enggak seheboh dan seekstrem orang berspekulasi. Demo 212 ternyata juga enggak ngaruh banyak. Ada hal ekstrem harus cabut saham atau enggak, tapi lebih berpengaruh Pileg sama Pilpres," katanya di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Sehingga, ia memaparkan bahwa kondisi ekonomi yang bisa memberikan dampak ke politik. Sebab ia menilai seluruh kejadian politik didasarkan oleh kondisi ekonomi.

"Ekonomi lah yang lebih memberikan impact ke politik. Bukan politik ke ekonomi. Seluruh dunia kerusuhan pergantian rezim biasanya selalu didahulukan oleh krisis ekonomi," tutupnya.

[ara/dtc/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

Cina: Pertemuan di Kanada Mentalitas Perang Dingin

Journalist: Crystal Liestia Purnama/Teguh Firmansyah/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 18:08 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Uji coba peluncuran rudal jarak jauh Hwasong-12 di Pyongyang, Korea Utara (ilustrasi).AP

Beijing, GetarMerdeka.com - Cina mengatakan pada Rabu (17/1), pertemuan sejumlah negara membahas Korea Utara (Korut) di Kanada menunjukkan mentalitas perang dingin. Selain itu juga akan merusak penyelesaian masalah Korut.

Demikian disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lu Kang saat konferensi pers rutin harian. Cina tidak menghadiri pertemuan yang diadakan di Vancouver. Beijing juga menegaskan bahwa pertemuan yang diinisiasi AS itu tidak akan membantu upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korut.

Cina disebut-sebut sebagai sekutu dekat Korut. Oleh karena itu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Beijing untuk membantu menyelesaikan kebuntuan masalah nuklir Korut.

Saat melakukan tur ke Asia, Trump juga berkunjung ke Cina dan bertemu Presiden Xi Jinping. Kepada Xi, Trump menyatakan bahwa dia berharap Cina dapat berbuat lebih banyak untuk menekan Korut terkait program rudal dan nuklirnya.

"Kita harus bertindak cepat, dan saya saya meminta Cina akan bertindak lebih cepat dan lebih efektif daripada siapapun juga mengenai masalah ini. Cina bisa memperbaiki masalah ini dengan mudah dan cepat, dan saya meminta Cina dan presiden hebat Anda untuk bekerja dengan sangat keras mengenai itu," ujar Trump.

[ROL/AP/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Seluruh Calon Peserta Pilgub NTB Lulus Tes Kesehatan

Journalist: Muhammad Nursyamsyi/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 17:59 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Anggota DPR RI Zulkieflimansyah dan Rektor Universitas Hamzanwadi Siti Rohmi Djalilah mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB pada Rabu (10/1). Republika/Muhammad Nursyamsi

Mataram, GetarMerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur NTB. Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengatakan, terdapat empat bapaslon, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah, Ahyar Abduh-Mori Hanafi, Suhaili-Amin, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti yang telah mendaftar.

Dari keempat pasangan, tidak satu pun yang dinyatakan gagal dalam tes kesehatan yang dilakukan di RSUD NTB pada 8 Januari hingga 15 Januari. "Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan bebas narkotika, kami telah menerima kemarin dan hasilnya seluruh bapaslon memenuhi syarat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba," ujar Aksar di Kantor KPUD NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Rabu (17/1).

Aksar menyebutkan, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara profesional dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN). "Itu berdasarkan hasil resmi dari IDI, Himpsi, dan BNN," lanjut Aksar.

Meski telah dinyatakan lulus kesehatan, Aksar mengimbau bapaslon juga segera melengkapi berbagai kekurangan persyaratan seperti surat pengunduran diri beberapa calon yang masih menjabat sebagai anggota DPR dan DPRD. Para bakal calon juga diminta melengkapi syarat surat cuti bagi kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

TGB Ajak Masyarakat Bersikap Optimistik

Journalist: @humasntb/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 17:48 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Foto: (Istimewa/@humasntb}

Tangerang, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan bahwa sikap optimisme, yakni memiliki gambaran yang nyata bagaimana menatap masa depan, tidak hanya di dunia, namun juga hidup setelah kematian harus terus dibangun untuk menjawab tantangan umat saat ini.

Optimisme itu menurut TGB merupakan pencarian kemana sesungguhnya hidup ini akan berakhir atau ila aina. Yaitu berusaha bergerak untuk membuka dimensi baru, penemuan baru, agar kita tau kemana kehidupan ini berujung.

Tuan Guru Bajang menegaskan hal tersebut saat Tabligh Akbar dengan tema Membangun Optimisme Umat di Tahun 2018, di Masjid Bayt, Pusat Studi Al-Qur'an, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu (13/01/2018).

Pada kegiatan yang digagas Organisasi Internasional Alumni AL-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia dan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), TGB yang sekaligus Ketua OIAA Cabang Indonedia tersebut menguraikan bahwa optimisme itu dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen yang kuat disertai keyakinan yang kokoh dan penuh pengorbanan untuk meraih keridhaan Allah SWT.

Selain itu, optimisme itu menurut Gubernur dua periode tersebut harus berwujud pada samangat untuk menjadikan diri kita lebih baik. Yang kemudian diteruskan dengan gerakan gerakan nyata untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat.

Di hadapan Prof. Dr. H. Quraish Shihab, puluhan Alumni Al Azhar dan ratusan jama'ah yang hadir, Gubernur ahli tafsir tersebut menilai bahwa optimisme umat, dengan segala bantuk perwujudan tersebut perlu dilakukan, mengingat tantang umat saat ini semakin besar dan berat. Diantaranya adalah adanya kelompok-kelompok yang tumbuh berselimutkan Agama atau atas nama agama Islam, dengan melakukan gerakan gerakan yang menghancurkan Islam.

Tantangan lainnya adalah tantangan Islamphobia, yakni sikap dan perilaku bahkan perkataan yang mengindikasikan sikap membenci Islam. Ini di mana mana. Maka untuk Menghadapi itu adalah kita berikan daya tolak melalui pendidikan dan pencerahan. Dan itu harus dilakukan secara terus menerus, tegas TGB. Kemudian tantangan yang terakhir, adalah cara kita membahasakan Islam kepada orang di sekitar kita, belum menyatukan.

[RO1/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

KPK minta pejabat baru dilantik Jokowi segera serahkan LHKPN

Journalist: Hari Ariyanti/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 17:37 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Jokowi resmi lantik Idrus dan Moeldoko jadi menteri kabinet kerja. ©2018 Merdeka.com/Titin Supriatin

Jakarta, GetarMerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara agar segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Pelaporan LHKPN ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi pejabat pada publik. Sehingga selain kepatuhan melaporkan, isi laporan juga harus benar," jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (17/1) siang.

Febri mengingatkan sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999, seluruh penyelenggara negara yang baru menduduki jabatan baru wajib melaporkan kekayaannya melalui LHKPN. Sekarang ini pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mudah melalui e-LHKPN.

"Jika ada keraguan tentang proses dan kelengkapan, tim LHKPN di Bidang Pencegahan KPK dapat membantu menjelaskan lebih lanjut," tambahnya.

KPK berharap para pejabat ini menjadikan pencegahan korupsi di instansi masing-masing sebagai perhatian. "Selamat bekerja untuk pejabat baru di Kabinet Kerja yang baru dilantik. KPK tentu berharap pencegahan korupsi tetap menjadi perhatian di masing-masing kementerian dan institusi yang dipimpin," kata Febri.

KPK juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik soal gratifikasi. "Karena sudah menjabat dan berstatus sebagai penyelenggara negara maka juga berlaku ketentuan tentang gratifikasi. Kami ingatkan juga, agar jika ada pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara, maka hal pertama yang dilakukan adalah menolak," pesan Febri.

Jika pemberian diberikan secara tidak langsung, maka wajib melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja. "Komitmen mencegah korupsi sejak awal menjabat ini sangat penting untuk mendukung berjalannya tugas-tugas pemerintahan secara bersih," tandasnya.

Sebelumnya, Idrus Marham resmi dilantik menjadi Menteri Sosial yang menggantikan Khofifah Indra Parawansa yang ikut bursa Pilgub Jatim. Kemudian, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai KSP, lalu Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Marsda TNI Yuyu Sutisna.

[rhm/mdk/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : merdekacom

Raja Salman Kaget Dengarkan Cerita Presiden Jokowi

Journalist: Didi Purwadi/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 17:20 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo (memberikan sambutan saat menghadiri acara Muktamar ke-12 Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (15/1). Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra

Pekalongan, GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan rakyat Indonesia bahwa keberagaman merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diperkuat bersama. Presiden Jokowi pun mengaku selalu bercerita di mana-mana tentang keberagaman dimana Indonesia memiliki 714 suku, beragam agama, dan 1.100 bahasa lokal yang berbeda-beda

"Saya selalu bercerita di mana-mana, seperti saat bertemu dengan Baginda Raja Salman (Raja Arab Saudi, red.) bahwa Indonesia memiliki 714 suku, memiliki lebih 1.100 bahasa daerah dan beliau sangat kaget sekali karena tidak menyangka begitu banyaknya (keberagaman)," ujarnya.

Raja Salman yang mendapat kabar tentang hal itu, kata Jokowi, kemudian minta dapat dipertemukan dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, juga kaget sekali terhadap keberagaman di Indonesia.

''Ia pun berpesan pada saya dengan berkata,'Jokowi hati-hati dengan agama yang berbeda-beda, sangat sulit untuk menjaganya','' kata Jokowi. ''Akan tetapi, saya sampaikan bahwa sudah 72 tahun Indonesia dalam persatuan dan kesatuan hingga terjaga sampai sekarang ini.''

Presiden Jokowi menceritakan kisahnya tersebut saat memberikan sambutan membuka acara Muktamar XII Jamiyah Ahlith Thoriqoh Al Mutabaroh An Nadliyah (Jatman) dan Halaqoh Ulama Thoriqoh II di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin. Ia pun berpesan pada para kiai dan seluruh jamaiyah thoriqoh agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan watoniyah.

''Persatuan dan kesatuan kita harus tetap dijaga dengan kuncinya Pancasila, sebagai ideologi negara, NKRI, Bhinneka Tuggal Ika, dan UUD 1945 harus dijadikan pedoman bernegara di Indonesia," katanya. Usai membuka Muktamar Jatman XII dan Penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden Jokowi bertolak ke Kabupaten Tegal.

[ROL/ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Rosiyadi Sayuti: ASN Harus Memiliki Kompentensi

Journalist: @humasntb/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 16:54 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, P.hD saat bertindak menjadi inspektur upacara ‘Paripurna NTB Gemilang’ di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Provinsi NTB, Rabu (17/1). Foto: Dok. @humasntb

Mataram, GetarMerdeka.com - Beberapa waktu yang lalu, sebanyak 383 orang pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dilantik untuk menduduki jabatan baru. Sejak pelantikan dimulai, para pejabat yang telah dilantik itu kini telah memiliki tanggung jawab menjadi seorang pemimpin di unit kerja masing-masing.

Para birokrasi pemerintahan tersebut juga harus fokus dan bersyukur atas jabatannya sekarang. pasalnya, tidak semua orang bisa lulus uji kompetensi menjadi kepala seksi maupun menjadi kepala sub bagian.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, P.hD saat bertindak menjadi inspektur upacara ‘Paripurna NTB Gemilang’ di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Provinsi NTB, Rabu (17/1).

Untuk dapat berlanjut kejenjang kepimpinan berikutnya, Pak Ros sapaan akrab Sekda mengatakan bahwa semua itu tergantung dari kinerja masing-masing ASN dengan semangat membangun kedisiplinan dan kepimimpinan yang dinilai oleh atasan.

Menuju visi ASN 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai birokrasi berkelas dunia, Sekda berharap jika ASN khususnya di NTB nantinya mampu bersaing dan memiliki kualitas sama dengan ASN yang ada di negara maju lainnya.

Oleh karena itu, Sekda juga tekankan jika peran seorang pemimpin sangatlah penting.

Menurutnya para pemangku jabatan tersebut harus memiliki kriteria yang tranparansi untuk mampu menjalankan administrasi kepemipinannya dengan terbuka. Selanjutnya mampu bertanggung jawab secara akuntabilitas sehingga transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat dijalankan, dan ciri birokrasi berkelas dunia itu akan melekat dengan profesionalisme kompetensi yang mantap.

“Inilah hal yang harus ada kepada setiap pejabat dalam kesehariannya sehingga orang lain mampu menilai,” katanya.

Di akhir tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Sekda mengajak kepada ratusan ASN yang hadir untuk memaksimalkan ikhtiar menuntaskan seluruh visi misi RPJMD, sehingga dapat membantu Gubernur menyelesaikan tugas-tugas mulia yang ditugaskan dan telah diamanahkan pungkas Sekda diakhir sambutannya.

[ahn/ga/ro3/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

Wagub Lantik Ratusan ASN Pemprov NTB

Journalist: @humasntb/ desk info | Rabu, 17/01/2018 | 16:41 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin lantik 383 Pejabat di lingkup Pemprov NTB/@humasntb

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin lantik 383 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gedung Graha Bhakti Praja, Senin, (15/1).

Mereka terdiri atas, 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II, 80 ASN Pejabat Administrator eselon III, 150 Pengawas eselon IV dan 151 Pejabat Pengawas Tata usaha Sekolah eselon IV.

Wagub berpesan agar pejabat yang baru dilantik tersebut bisa mengemban amanah sebaik-baiknya. Wagub menambahkan mutasi bukan hanya bermaksud untuk pembinaan ataupun promosi, tetapi juga salah satu cara pimpinan mengevaluasi kinerja. ''Ketika seseorang dimutasi jangan merasa berkecil hati atau merasa disingkirkan, tapi semua itu adalah amanah dari pimpinan dan juga dari Allah SWT, '' terang pria kelahiran Sumbawa tersebut.

Wagub yang didampingi Sekretaris Daerah Ir. H. Rosiyadi Sayuti P.hD bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Faturrahman juga ingatkan para ASN yang baru dilantik itu agar mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya menjelang pilkada yang segera berlangsung, Wagub juga tekankan para birokrasi pemerintahan tersebut agar untuk terus menjaga netralitas.

''Dilingkup kerja masing-masing dari kita untuk tidak terpengaruh, kerja dengan sungguh-sungguh patuh pada pimpinan dengan loyalitas,'' katanya.

[an/ga/ro2/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id