Jokowi Siapkan Formulasi Pendongkrak Investasi

Journalist: Christie Stefanie/ desk info | Senin, 19/02/2018 | 02:28 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri bidang ekonomi untuk terus berupaya mendongkrak pertumbuhan nilai investasi Indonesia. (REUTERS/Darren Whiteside).

Jakarta, GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri bidang ekonomi untuk terus berupaya mendongkrak pertumbuhan nilai investasi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya berdiskusi dengan Presiden Jokowi mengenai berbagai upaya untuk membuat aliran investasi mengalir lebih banyak lagi ke Negeri Katulistiwa.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, kami sedang memformulasikan bagaimana menggunakan instrumen APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) untuk mendorong kegiatan investasi," ujarnya di Istana Negara, Senin (19/2).

Instrumen yang dimaksud bisa berasal dari perubahan kebijakan perpajakan, salah satunya pemberian insentif pajak. Hal itu berpotensi menyeimbangkan struktur pembiayaan atau risiko berbanding dengan imbal hasil yang diperoleh pihak investor jika berinvestasi di dalam negeri.

"Nanti kami akan lihat bagaimana kami menggunakan pajak atau insentif lainnya di dalam APBN yang bisa meng-composite risiko itu," ungkapnya.

Adapun, kegiatan investasi yang dimaksud di antaranya ialah kegiatan prioritas dalam rangka memperluas usaha rintisan, dan mengadakan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan lainnya.

"Ini adalah yang sering disampaikan oleh menteri tenaga kerja, menteri industri, jadi saya sedang melihat seluruh skema itu," sambungnya.

Nantinya, lanjut Sri Mulyani, Kepala Negara berencana mengadakan Sidang Kabinet untuk menentukan formulasi yang paling tepat digunakan demi merealisasikan peningkatan investasi.

[cnn/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : CNNIndonesia

Lihat Potensi Bisnis, Belasan Investor AS datang ke Lombok

Journalist: Udin/ desk info | Senin, 19/02/2018 | 23:09 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York membawa sebanyak 16 investor Amerika Serikat ke Indonesia untuk melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang memiliki potensi bisnis, salah satunya Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Sesuai rencana, Senin (19/2), belasan investor itu akan diterima Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi bersama jajarannya dan pengusaha di pendopo. Kami dari Bank Indonesia diminta untuk mendampingi," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Achris Sarwani.

Ia mengatakan rombongan investor dari New York, Amerika Serikat itu adalah tindak lanjut dari Forum Investor yang diselenggarakan oleh KJRI New York, dan BI Perwakilan Amerika Serikat. Mereka akan berada di Indonesia mulai 17-27 Februari 2018.

KJRI New York meminta Kantor Perwakilan BI NTB, Yogyakarta, dan Solo (Jawa Tengah) untuk memfasilitasi pertemuan dengan gubernur dan para pengusaha di daerah ini.

Sebelum menuju Lombok, para investor dari Negeri Paman Sam itu lebih dahulu singgah di Bali, Sabtu (17/2).

Selama berada di Pulau Dewata, mereka mengadakan pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan manajemen PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

ITDC atau Perseroan Terbatas Pengembangan Pariwisata Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang pariwisata, dan mengelola area komersial Nusa Dua Bali menjadi destinasi wisata dunia di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Achris mengatakan, rombongan investor dari AS itu berada di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, sejak Minggu ini.

"Setelah pertemuan dengan Gubernur NTB, para investor itu akan mengadakan kunjungan ke lokasi KEK Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Senin (19/2) malam, mengadakan pertemuan dengan pengurus Kadin sambil makan malam," ujarnya lagi.

Informasi yang diperoleh Kantor Perwakilan BI NTB dari KJRI New York, tujuan kunjungan kerja belasan investor Amerika Serikat itu meliputi penjajakan potensi investasi Indonesia pada sektor-sektor yang menjadi perhatian investor.

Selain itu, memberikan pemaparan dengan tema "How to attract investors from US investor perspective" dalam seminar investasi di Jakarta, pada 22 Februari 2018.

Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan promosi terpadu "Trade, Tourism and Investment" (TTI), yang akan dilakukan bersama Kelompok Kerja Ekonomi New York, pada Agustus 2016, di New York, Amerika Serikat.

Selama berada di Jakarta, para investor itu dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta pengurus pusat Kadin.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews

Elektabilitas Jokowi-Prabowo dan Peluang Capres Alternatif

Journalist: Dessy Suciati Saputri, Ronggo Astungkoro/ desk info | Senin, 19/02/2018 | 20:33 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Pertemuan Prabowo - Jokowi Foto: Tahta Aidila/Republika

Kenaikan elektabilitas Jokowi dan Prabowo makin menyulitkan capres alternatif.

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pertarungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019 diprediksi bakal terulang. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Potracking Indonesia, keduanya masih menyisihkan kandidat-kandidat calon presiden lain. Artinya, sampai saat ini belum ada calon presiden (capres) alternatif yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menuturkan, ada kecenderungan elektabilitas Jokowi-Prabowo naik sejak akhir tahun 2017 lalu. Pada November 2017 lalu, elektabilitas Jokowi berada pada angka 51,8 persen. Pada survei terakhir yang dilakukan Poltracking, elektabilitas Jokowi menjadi 55,9 persen, atau naik 4,1 persen. Prabowo, lawan politik Jokowi di pilpres 2014, pada November mengantongi elektabilitas 27 persen. Elektabilitasnya menjadi 29,9 persen atau naik 2,9 persen pada Februari 2018.

Di luar Jokowi dan Prabowo, semua tokoh, baik elite politik lama yang pernah tampil pada pemilu sebelumnya maupun tokoh baru yang muncul dalam dinamika elektoral tiga tahun terakhir, tak bisa menyaingi. Capres alternatif hanya memiliki elektabilitas tak lebih dari lima persen jika dibandingkan dengan Jokowi dan Prabowo.

"Survei ini menunjukkan praktis hanya ada dua figur dengan elektabilitas dua digit, yaitu presiden pejawat Jokowi dan mantan rivalnya pada pilpres 2014 Prabowo Subianto," ujar Hanta Yudha di Jakarta, Ahad (18/2).

Berdasarkan hasil survei dengan simulasi lima nama capres, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, dan Anies Rasyied Baswedan mendapatkan elektabilitas yang stagnan, bahkan menurun. AHY yang pada survei November lalu memperoleh elektabilitas 3,9 persen justru turun menjadi 2,1 pada hasil survei Februari 2018.

Nama mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo juga mengalami penurunan elektabilitas dari 3,2 persen menjadi 2,3 persen di survei terakhir. Sedangkan, capres alternatif Anies Baswedan mengantongi elektabilitas sama, yaitu 2,8 persen pada survei November 2017 maupun Februari 2018.

"Kalau Prabowo tidak maju, kekuatan Jokowi 5-6 kali lipat dari calon lainnya. Kalau Prabowo maju, kekuatannya hanya berbeda sekitar 20 persen saja," kata dia.

Meski demikian, lanjut Hanta, ada hal yang perlu dicatat oleh Jokowi. Walau elektabiitas Jokowi jauh di atas Prabowo, posisi itu masih belum aman bagi Jokowi sebagai capres pejawat karena elektabilitasnya masih di bawah 60 persen.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon merasa pertarungan antara Jokowi dan Prabowo akan kembali terulang di pilpres 2019. "Saya kira ini sesuai dengan apa yang kami lihat. Sejauh ini dominan itu Pak Jokowi sebagai pejawat dan Pak Prabowo," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan, Prabowo memang belum menyatakan akan maju menjadi capres pada Pemilu 2019. Namun, partainya telah menunjukkan kesiapan dan telah mendorong Prabowo untuk kembali mencalonkan diri menjadi capres. Fadli mengakui, Gerindra telah melakukan pengamatan dan survei ke masyarakat soal tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Berdasarkan hasil survei itu, diperoleh banyak data ketidakpuasan, misalnya di bidang ekonomi.

"Harus ada haluan baru, pemimpin baru. Kami meyakini Pak Prabowo jawaban untuk saat ini," ujarnya. Dengan alasan itulah, Gerindra mendorong Prabowo untuk mencalonkan diri. Apabila hal itu terjadi, kata dia, maka akan ada pertandingan ulang layaknya pilpres 2014 lalu. "Mudah-mudahan kali ini Partai Demokrat bersama kita," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai kecil kemungkinan akan terjadi pertarungan antara tiga capres pada pilpres 2019. Selain itu, dia menegaskan, AHY sampai saat ini belum menyatakan atau didorong sebagai capres maupun cawapres. "Itu pun kemungkinan yang cukup kecil kalau dilihat dari hasil ini. Kemungkinan besar hanya ada dua pasangan," kata dia.

Soal posisi Demokrat, Roy Suryo menyampaikan, pihaknya tidak pernah atau belum pernah menyebut tokoh the rising star dari Demokrat. "Jadi, AHY tidak pernah kita sebutkan (sebagai) capres atau cawapres. Tidak atau belum memasang billboard di mana pun," ungkapnya.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat sulitnya mencari tokoh alternatif baru untuk diusung sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 nanti. Hingga saat ini, kata dia, nama Jokowi dan Prabowo masih memiliki elektabilitas yang tinggi untuk bertarung kembali di pilpres.

“Hanya saja, yang memang yang kita sayangkan, hingga saat ini sulit menemukan tokoh-tokoh alternatif baru selain Jokowi dan Prabowo,” kata Hendri, Ahad (18/2).

Salah satu penghambat sulitnya mencari tokoh alternatif capres tersebut yakni aturan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu calon alternatif yang dapat disandingkan dengan Jokowi sebagai calon presiden yakni Gatot Nurmantyo serta Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

“Itu bisa jadi kalau mereka sudah sangat kuat atau elektabilitasnya bagus, malah nanti bisa dipinang Pak Jokowi sebagai wakilnya salah satu di antara mereka,”ujarnya.

[ROL/GMC]
blockquote>

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Empat cagub NTB cabut undian nomor urut, Zulkieflimansyah: Fenomena angka 3 jadi favorit para pemimpin dunia

Journalist: Nur Imansyah/ Sahrir/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 17:58 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Cagub NTB Zulkieflimansyah dapat angka 3 nomor tiga bagus [NTB] favorit Foto: CoolpadNews/@BungRonz

"Fenomena angka 3 yang menjadi favorit para pemimpin pemimpin terkenal. Sungguh luar biasa. INGAT ANGKA 3 pada tanggal penjoblosan... [Una Rahmansyah/fbaccess] Dengan telah dilakukannya pengambilan dan penetapan nomor urut, selanjutnya masing-masing para pasangan calon berhak mengikuti tahapan kampanye yang digelar 15 Pebruari sampai 23 Juni 2018"

Mataram, GetarMerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat menetapkan nomor urut empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada NTB 2018, Selasa.

Sebelum ditetapkan KPU NTB, pengambilan nomor urut dilakukan dalam dua tahapan. Pertama pengundian pengambilan nomor urut dan tahapan kedua yakni pencabutan nomor urut oleh masing-masing pasangan calon.

Di dalam pengundian, nomor urut satu di tempati pasangan yang diusung Partai Golkar, Nasdem dan PKB H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin atau Suhaili - Amin. Di nomor urut dua ditempati pasangan yang diusung Partai Gerindra, PDIP, PPP, Hanura, PAN, dan PBB H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.

Kemudian, nomor urut tiga ditempati pasangan yang diusung PKS dan Demokrat Dr Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah dan nomor urut empat ditempati pasangan melalui jalur perseorangan (independen) H Moch Ali bin Dahlan dan TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni atau Ali - Sakti.

"Dengan telah dilakukannya pengambilan dan penetapan nomor urut, selanjutnya masing-masing para pasangan calon berhak mengikuti tahapan kampanye yang digelar 15 Pebruari sampai 23 Juni 2018," ujar Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori saat acara rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon di Mataram.

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Fenomena angka 3 yang menjadi faforit para pemimpin pemimpin terkenal. Sungguh luar biasa. INGAT ANGKA 3 pada tanggal penjoblosan... [Una Rahmansyah/fbaccess] Foto: CoolpadNews/@BungRonz

Menurutnya, setelah penetapan nomor urut dilanjutkan masa kampanye, dan diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan lebih mengenal lagi masing-masing pasangan calon. Tahapan kampanye sendiri merupakan rangkaian terpanjang dari seluruh tahapan pilkada.

Namun, sebelum jadwal kampanye dilakukan, masing-masing pasangan calon juga harus menertibkan sendiri alat peraga yang selama ini mereka gunakan untuk bersosialisasi.

"Jadi, alat peraga kampanye termasuk yang ada di media cetak dan elektronik sudah harus ditertibkan oleh masing-masing pasangan calon bersama timnya," katanya.

Selain itu, setelah semua ini tuntas, pihaknya juga akan melakukan deklarasi kampanye damai dengan seluruh calon dan parpol pengusung pada Minggu (18/2).

"Kegiatan ini untuk memperkenalkan para calon kepada masyarakat," ujarnya.

Terkait pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk setiap pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang berlaga di Pilkada NTB sebesar Rp21 miliar, ia mengatakan jumlah ini untuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, bahan kampanye, jasa manajemen konsultan, alat peraga kampanye dan bahan kampanye, debat kandidat dan iklan di media.

"Tetapi batasan besaran pengeluaran anggaran dana kampanye ini belum disepakati oleh pasangan calon, karena harus dirapatkan bersama berapa besaran pengeluaran dana untuk kampanye ini. Termasuk, dana sumbangan," katanya.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews

Harga Gabah Bagus Tetap tidak Untungkan Petani

Journalist: Idealisa Masyrafina/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 17:30 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - petani tengah menjemur gabah keringnya. Foto: Antara/Fiqman Sunandar

"Bagusnya harga gabah tidak berkorelasi terhadap nilai tukar petani."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Aliansi Petani menyebutkan, naiknya harga gabah kering panen (GKP) masih belum menguntungkan petani. Karena kenaikan harga tidak hanya terjadi di beras, tapi harga bahan pangan yang lain yang berpengaruh pada nilai tukar petani.

Sekjen Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menjelaskan, saat ini harga GKP yang dibeli oleh pedagang besar berada di kisaran Rp 3.900- 5.500 per kilogram. Namun bagusnya harga gabah tidak berkorelasi terhadap nilai tukar petani.

"Harga gabah menguntungkan petani, sampai 30 persen. Tapi tidak berkorelasi terhadap nilai tukar petani, karena harga kebutuhan pokok lain juga naik," ujar M Nuruddin kepada Republika.co.id, Selasa (13/2).

Menurut Nuruddin, harga tersebut akan menguntungkan dan dapat dinikmati petani apabila harga beras terus stabil. Sebab, meskipun keuntungan 30 persen karena dibeli rata- rata Rp 5.000, kemudian diolah menjadi beras medium dengan harganya di tingkat kecamatan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) pemerintah, tapi karena inflasi naik, kemudian kebutuhan daerah yang membutuhkan beras juga naik.

"Inflasi menggerakkan harga lain juga naik, sehingga nilai tukar petani yang diharuskan bisa naik sampe 0,8 -1,5 diperkirakan tidak berkorelasi. Jadi tetap saja tidak untung walaupun harga gabah bagus," jelas Nuruddin.

Tercatat saat ini harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) belum mengalami penurunan signifikan. Harga beras IR 64 I berada di angka Rp 12.200 per kilogram (kg), Rp 11.675 per kg untuk IR 64 II dan Rp 8.500 per kg untuk IR 64 III.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Wagub NTB pamit ke ASN cuti kampanye

Journalist: Nur Imansyah/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 17:17 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin pamit kepada aparat sipil negara (ASN) untuk melaksanakan kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur NTB 2018 (ist)

"Melalui kesempatan ini saya pamit, saya tidak bisa lagi melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat. Namun jangan sampai kondisi politik dalam daerah membuat kinerja surut atau terganggu"

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin berpamitan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk cuti kampanye karena keikutsertaannya dalam Pilkada 2018.

"Melalui kesempatan ini saya pamit, saya tidak bisa lagi melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat. Namun jangan sampai kondisi politik dalam daerah membuat kinerja surut atau terganggu," ujar Muhammad Amin dihadapan para aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Senin.

Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin berpamitan kepada seluruh jajaran ASN lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Terhitung mulai Rabu (15/2) hingga 23 Juni. Wagub yang akan kembali mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur 2018-2022 akan menjalankan cuti kampanye, sesuai amanat undang-undang, setelah Januari secara resmi mendaftarkan diri ke KPU NTB.

"Melalui Sekda, saya sengaja minta agar seluruh ASN di semua OPD hadir. Disamping saya maksudkan untuk mempererat silaturrahim, juga sangat baik bagi kita untuk menambah spirit kebersamaan dalam memberi pengabdian terbaik kita kepada kepada bangsa dan negara sesuai tupoksi masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, menyikapi pesta demokrasi yang beberapa bulan kedepan akan berlangsung, ASN di provinsi NTB di imbau agar tetap patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Siapa pun nantinya pemimpin terpilih, yakinilah bahwa itu yang terbaik, untuk melanjutkan ikhtiar membangun NTB tercinta," tegas Amin.

Wagub juga menyampaikan apresiasi dan rasa syukur nya atas stabilitas politik, keamanan, ketertiban, ekonomi, budaya di daerah serta masyarakat NTB, yang disebutnya merupakan hasil kerja bersama dan ikhtiar seluruh pihak selama ini.

"Bahkan, siapa pun nantinya pemimpin terpilih, yakinilah bahwa itu yang terbaik, untuk melanjutkan ikhtiar membangun NTB tercinta," jelas Amin.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews

JK: Biar yang Muda yang Dampingi Jokowi di Pilpers 2019

Journalist: Muhammad Genantan Saputra/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 17:09 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan Kantor Wakil Presiden usai pertemuan tertutup di Jakarta, Selasa (6/2). Foto: Antara/Puspa Perwitasari

"JK siap mendukung Jokowi di Pilpres 2019."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya mempertimbangkan faktor usia untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pencalonan Pilpres 2019. "Ya kan saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga dari segi umur, biar yang muda-muda," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/2).

Pada Pilpres 2019 mendatang, JK memprediksi Jokowi akan kembali mencalonkan diri sebagai capres, mengingat usianya masih muda. Kalla pun mengatakan pihaknya siap mendukung Jokowi dalam Pemilu 2019.

"Pak Jokowi kan masih muda dibandingkan saya, ya otomatis beliau akan maju. Ya tentu kita mendukung beliau, bagaimana caranya? Nanti kita lihat," tambah Kalla.

Sebelumnya, beredar tulisan wartawan senior John McBeth yang mengulas bahwa nama Jusuf Kalla berpeluang untuk kembali digandeng Joko Widodo dalam Pilpres 2019. McBeth, yang mengklaim telah menghabiskan 11 tahun kariernya menulis mengenai politik Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengaku mendapatkan konfirmasi dari sumber terdekat Jusuf Kalla bahwa tawaran sebagai cawapres itu pernah ada.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Ada yang berubah dari tradisi Imlek di China

Journalist: Pandasurya Wijaya/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 17:00 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Arus mudik di China. ©China Daily via REUTERS

"Ada yang berubah dari tradisi Imlek di China, pemudik tak bisa kembali mengais rezeki"

Beijing, GetarMerdeka.com - Jutaan rakyat China sudah mulai mudik untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Namun tahun ini kebanyakan dari mereka tidak akan kembali ke Beijing karena ibu kota Negeri Tirai Bambu itu kini sudah makin tidak ramah kepada para pendatang dari berbagai provinsi.

Sabtu kemarin jutaan warga membawa bingkisan dan tas koper serta mi instan berkerumun di Stasiun Beijing Barat menunggu kereta yang akan mengangkut mereka mudik ke kampung halaman. Ratusan juta orang akan pulang dan peristiwa ini disebut sebagai pergerakan manusia terbesar di muka bumi.

Li Wen, 47 tahun, termasuk salah satu orang yang mudik ke kampung halamannya. Pria pekerja restoran itu seperti banyak pemudik lain, hanya membeli tiket pulang sekali jalan. Pekerja migran seperti dirinya makin sulit bertahan hidup di Beijing.

Li Wen pindah ke Beijing 10 tahun lalu untuk menafkahi putrinya yang kini sudah berkuliah di Universitas Chengdu.

Banyak pekerja migran sekarang merasa Beijing sudah sedemikian padat. Pada 2020 nanti populasi ibu kota diperkirakan mencapai 23 juta jiwa dan sebanyak 40 juta meter persegi tempat tinggal warga ilegal akan dimusnahkan, termasuk toko dan rumah-rumah dari penduduk berpenghasilan rendah.

"Saya ke Beijing karena gaji di ibu kota lebih baik dibanding di tempat lain. Tapi di lingkungan saya sudah banyak hutong (bangunan dengan gang sempit) yang dihancurkan," ujar Li kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman France24, Senin (12/2).

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Arus mudik di China REUTERS/Aly Song

"Saya tidak akan bisa bertahan lagi kalau harus membayar tiga kali lebih mahal untuk menyewa sebuah gedung apartemen," kata dia.

Para pemudik berharap mereka tiba di kampung halaman pada Kamis supaya bisa merayakan Imlek keesokan harinya. Namun untuk mudik pun butuh perjuangan.

Dalam kereta dari Beijing menuju Chengdu di sebelah barat daya China, perjalanan ditempuh selama 28 jam dan hanya mereka yang beruntung yang dapat tempat duduk.

Untuk mendapat tempat agak leluasa di dalam kereta yang panas dan penuh barang, para penumpang sebagian harus berdiri di atas bangku. Tapi meski kondisi separah itu hanya sedikit orang yang mengeluh. Penumpang rata-rata menghabiskan waktu dengan ponsel mereka, berbagi makanan, atau sekadar ngobrol dengan sesama penumpang. Bahkan anak-anak pun lebih banyak diam.

Imlek biasanya identik dengan keceriaan yang dipenuhi warna merah dan emas namun di dalam kereta yang ada hanya suasana murung. Seperti Li, mereka yang berdesakan di dalam kereta berencana tidak pulang lagi ke Beijing ketika liburan selama 15 hari ini usai.

"Pemerintah Beijing tidak mau para pekerja migran punya tempat tinggal permanen. Mereka menyebutnya peningkatan ekonomi," ujar Pablo Wang dari Buletin Buruh China.

"Banyak migran yang mudik ke kampung halaman dan kebijakan ini membuat mereka tidak bisa kembali."

Industri konstruksi, pekerjaan rumah tangga dan sanitasi kebanyakan dikerjakan oleh para migran. Mudiknya para pekerja di musim Imlek tahun laluj membuat pertumbuhan ekonomi di Beijing terpengaruh.

Pejabat transportasi kemarin melaporkan jumlah pekerja mudik tahun ini sedikit menurun dibanding tahun lalu. Sebanyak 723 juta penumpang mudik menggunakan moda transportasi kereta, jalur darat, dan kapal serta pesawat. Sejak 1-10 Februari angka pemudik turun tiga persen ketimbang tahun lalu.

Li belum memutuskan apakah dia akan mencoba mencari pekerjaan di kota lain setelah liburan.

"Putri saya baru masuk kuliah jadi dia tidak bisa bekerja, saya harus tetap bekerja buat membiayai dia. Tapi saya belum punya rencana. Lihat saja nanti," kata Li.

[mdk/pan/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : merdekacom