TGB Sharing Pengalaman Membangun NTB ke Transmedia Detikcom

Journalist: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Rabu, 21/03/2018 | 22:34 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Dok. Biro Humas NTB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi diundang media Detik.com, TransMedia untuk berbagi pengalaman selama memimpin NTB dalam tajuk wawancara. Wawancara tersebut berlangsung di Studio Detik.com, Transmedia, Jakarta, Rabu (21/03/2018) dan dipandu oleh wartawan senior Detik.com, Sudrajat.

Sebagai Gubernur yang berhasil membangun daerah, sehingga menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia, TGB menyampaikan sejumlah progres pembangunan selama memimpin NTB. Seperti pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini lebih mantap dan maju dibanding sepuluh tahun lalu.

Salah satu kebijakan yang diambil Gubernur TGB untuk mendukung pembangunan infrastruktur itu adalah menerapkan pendanaan multi years. Sehingga, infrastruktur jalan, mulai dari ujung Sape Kabupaten Bima hingga Ampenan Kota Mataram, memiliki kemantapan di atas 85 persen.

Selain kemantapan jalan, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Yaitu 7,10 persen di atas rata-rata nasional yang berkisar 5 persen.

TGB juga menjelaskan fokus pembangunan NTB selama periode kepemimpinannya. Yaitu sektor pertanian dan pariwisata. Dengan pertanian, pemerintah pusat menetapkan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Untuk pariwisata, dengan brand muslim friendly tourism, angka kunjungan wisatawan ke NTB meningkat secara signifikan. Termasuk wisatawan mancanegara dari Timur Tengah.

Selain itu sharing pengalaman membangun NTB, TGB juga bercerita tentang kehidupannya selama menempuh  pendidikan di Kairo, Mesir.

Gubernur yang juga ketua Alumni Organisasi Internasional Alumni AL-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu menjelaskan Kairo tidak hanya mengajarkan ilmu. Namun pola interaksi dengan mahasiswa dari berbagai negara mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah pola interaksi di tengah keberagaman pemikiran dan latar belakang.

"Hal itu yang mengajarkan saya memaknai perbedaan. Sehingga, ketika saya pulang ke Indonesia, saya tidak kaget," ungkap TGB saat wawancara itu.

[dtc/ro1/gmc]

Sumber : humasntb.id/detikcom

Generasi "Zaman Now", Pahamilah Utang Negara dengan Data!

Journalist: Sigit Budi | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Rabu, 21/03/2018 | 21:00 WIB

OPINI

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Alm. Pres Soeharto tanda tangan LOI dengan IMF saat krisis ekonomi 1998 yang sangat parah melanda Indonesia (Kompas.com)

GetarMerdeka.com - Beberapa saat lalu Pangeran Cendana, Tommy Soehartomem-posting di time line Twitter soal hutang -- hutang pemerintahan Jokowi -JK, entah kenapa beberapa waktu kemudian cuitan itu dihapus. Saya tidak yakin Tommy sendiri yang mem-posting, tapi tim buzzernya yang bertugas menaikkan citra sang bos.

Jelasnya posting tersebut menurut sebuah blunder,di Kota Solo Tommy pun kembali mengungkit soal hutang Indonesia di bawah Jokowi. Seakan Tommy Soeharto lupa dengan sebuah foto almarhum Presiden Soeharto menandatangani sebuah nota perjanjian bantuan dana moneter dengan IMF diwakili Michael Camdessus di rumahnya di Jalan Cendana pada 15 Januari 1998.

Secara politis, Alm. mantan Presiden Soeharto menyerahkan kedaulatan ekonomi nasional kepada lembaga donor asing dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi nasional. Faktanya "obat mujarab" yang ditawarkan IMF justru meracuni kesehatan ekonomi nasional, bisa dikatakan pembangunan Indonesia berhenti selama 10 tahun, investasi nasional sebelumnya di berbagai sektor dan sumber daya manusia (SDM) luluh lantak seketika.

Pengangguran terjadi di mana -mana, angka putus sekolah dan kuliah tinggi,  inflasi tinggi, nilai kurs rupiah terhadap Dollar melambung, proyek - proyek infrastruktur berhenti total. Saya ingat sekali, banyak teman - teman saya tadinya kerja di Perbankan tiba - tiba di-PHK, juga yang bekerja di perusahaan konstruksi, lalu muncul tawaran - tawaran investasi bodong dengan modus bisnis ponzi(gali lubang tutup lubang seperti kasus First Travel)

Saya jadi ingat cerita semasa masih kuliah pada saat pergerakan perlawanan  terhadap rezim Orba tahun 90-an, bahwa hasil minyak sumber daya alam , minyak dari Duri, Riau yang dikelola Caltexmasa itu dan emas dari Freeportperhitungannya secara ekonomis, anak -anak Indonesia bisa sekolah gratis dari SD sampai SMA sejak tahun 1980-an.

Faktanya, tak demikian, kesenjangan ekonomi semakin tajam sejalan dengan kebijakan ekonomi terpusat yang menguntungkan kroni dan keluarga Cendana. Lalu kemana devisa negara dari komoditas minyak bumi saat boomingharga minyak era 70 atau yang dikenal dengan bonanza minyak bumi?

Berbagai apologi akan muncul tapi faktanya kesejahteraan rakyat era Orba hanya seperti balon yang mudah pecah, terbukti dengan krisis 1998 ekonomi kita luluh lantak, infrastruktur nasional tidak berkembang. Seharusnya kita bisa menikmati jalan tol , commuter line, MRT, LRT dan kereta api double tracksejak akhir 80 -an.

Narasi Hutang Indonesia

Foto: Sigit Budi Penulis Wiraswasta

Soal hutang pemerintah Jokowi seperti gorengan renyah dengan banyak "micin", jadi rasanya gurih di mulut.

Mencermati isu penggorengan Hutang Negara tak lepas seiring dengan dekatnya pendaftaran Capres dan Cawapres.

Tujuan dari narasi ini jelas untuk menjatuhkan citra dari pemerintahan Jokowi -- JK  di depan rakyat sebagai "rezim suka hutang". Sebenarnya tak hanya isu ini yang menonjol, isu Komunisme dan Jokowi musuh umat Islam juga menjadi narasi dominan dalam kampanye di time line media sosial, blog! dan Whatsapp Grup(WAG)

Saya tak ingin mengulik dua  isu terakhir, secara logika kedua isu tersebut sangat rawan dan penuh fitnah, saya tertarik untuk mengulas isu Hutang Negara, secara logika isu hutang negara rezim Jokowi  sangat mudah untuk dijelaskan lewat data. Kenapa mudah, saat ini tersedia data -- data melimpah dari situs -- situs independent dari dalam dan luar negeri sebagai pembanding data soal hutang negara.

Pada masa lalu sebelum internet mewabah dan menyediakan berbagai informasi, sulit mengakses informasi -- informasi statistik dan keuangan dari lembaga pemerintah dan internasional. Di perpustakaan kampus -- kampus tak tersedia data -- data segar berkait dengan perkembangan keuangan dan tata kelolanya.

Millenialis sesungguhnya sangat beruntung, disaat menduduki bangku kuliah lebih mudah mengakses literatur -- literatur penting,  di era 80 -- 90 an sangat sulit mendapatkannya.

Terkadang saya heran, mengapa hoaxsoal hutang negara ditelan mentah -- mentah tanpa analisa kritis dengan membanding data primer dan sekunder di internet dari situs -- situs resmi. Padahal bila ingin mengetahui kebenarannya sangat mudah, kita dapat melihat history hutang negara, perkembangan inflasi dari tahun ke tahun, perubahan kurs mata uang, Pendapatan Domestik Brutto (PDB), belanja pemerintah dari APBN atau APBD dan lain - lain.

Hutang pemerintahan Jokowi memasuki tahun ke-4 berkuasa secara value saat ini sudah mencapai 4.636 Triliun berdasarkandata rilisan Bank Indonesia pada awal tahun 2018. Sengaja saya kutipkan dari dari Kompas.com (16/01/2018) untuk memperkuat paparan ini.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar 347,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.636,455 triliun dengan kurs Rp 13.350 per dollar AS.

Bisa jadi siapapun akan tercengang - cengang dengan jumlah hutang bernilai fantastistersebut, apalagi bila dibandingkan dengan nilai hutang negara dari pemerintahan - pemerintahan sebelumnya. Tanggapan masyarakat menjadi sinis terhadap pemerintah, bahkan teman saya seorang manager di sebuah perusahaan jasa transportasi udara pun termakan dengan sentimen negatif dari isu hutang tersebut.

Padahal secara literasi seharusnya dia bisa melakukan analisa dengan baik, mengingat jabatannya adalah Corporate Communications Manager. Entah mengapa sebagian orang lebih suka menerima saja semua informasi yang beredar di media massa dan media sosial tanpa berusaha memahami dan langsung menyikapinya dengan komentar.

Padahal saat ini tersedia media untuk mencari data pembanding lewat internet, tapi inilah fakta era  post truth dimana orang lebih suka mencari, membaca, mendengar informasi dan membuat kesimpulan dan tafsir sesuai keinginannya.

Pada akhirnya tidak ada ruang lagi untuk membandingkan informasi yang tidak sesuai keinginannya, hilangnya daya kritis terhadap suatu masalah. Seperti halnya dalam membaca infografis soal hutang negara era Jokowi yang kini banyak berseliweran di media sosial dan blog, orang lupa untuk mengartikan angka - angka itu perlu data lain, yakni PDB sehingga nilai hutang tersebut dapat dimaknai dengan tepat.

Data tentang PDB Indonesia terkini sudah melejit jauh, menurut catatan ekonomi awal tahun ini dari ekonom CIMB Niaga, Adrian Panggabean masuk kategori 15 negara dengan PDB 1 USD 1 trilyun

Kepala Ekonom CIMB Niaga, Adrian Panggabean memaparkan bahwa Indonesia memasuki tahun 2018 dengan status baru, yakni sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sebesar US$ 1 triliun. Dalam kajiannya, Adrian menyebutkan hanya ada 16 dari 180 negara di dunia yang memiliki output di atas US$ 1 triliun. Produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun),  sumber bisnis.tempo.co (19/03/2018).

Menurut peraturan berlaku, rasio hutang negara tidak boleh melebih 30 persen dari PDB, maka bila dihitung dengan teliti hutang RI masih dalam batas aman, apalagi penuangan hutang tersebut untuk hal produktif.

Berbeda bila hutang tersebut dipakai untuk konsumsi, seperti subsidi BBM pada satu sisi meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek tapi membebani anggaran nasional dalam jangka menengah. Negara menjadi tidak leluasa berinvestasi untuk hal - hal produktif untuk investasi untuk masa depan seperti infrastruktur transportasi, energi, pertanian, telekomunikasi.

Bila dicermati ada 2 pihak secara kontinyu membangun narasi ini di media sosial, pertama adalah bagian kroni penguasa Orde Baru, dan kroni kelompok rezim berkuasa dua periode lalu.

Kelompok pertama mengumbar nostalgia tentang kejayaan masa orba dan menyembunyikan kebusukan bahwa Indonesia luluh luntak karena kebijakan ekonomi Orba yang memperkaya kroni dan keluarga penguasa. Kelompok kedua berusaha menutupi kebobrokan kroni dari banyaknya proyek mangkrak dan korupsi dengan mengumbar tingginya daya beli masyarakat yang rapuh.***

[ksa/sig/gmc]

Sumber : Kompasianacom

NTB Ekspor 30.000 Ton Jagung Ke Filipina

Journalist: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 16:33 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3/2018). melepas ekspor jagung ke Filipina. Foto: Biro Humas NTB

Sumbawa Besar, GetarMerdeka.com - Sebanyak 30.000 ton jagung hasil produksi Provinsi NTB diekspor ke Filipina. Pelepasan ekspor jagung tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3/2018). Gubernur melepas ekspor jagung tersebut didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX Udayana, Beny Susianto, Wakapolda NTB dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Ekspor jagung gelombang pertama ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 300 ribu ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” ungkap Guburnur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

Gubernur paraih ratusan pengharagaan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah menyukseskan ikhtiar swamsebada pangan di NTB. Khusus kepada petani jagung NTB, Gubernur TGB menyampaikan salam hormat dan apresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus. “Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya. Sebanyak 1,1 juta pada tahun 2016 dan menjadi 2,127 juta ton di tahun 2018,” jelasnya.

Di hadapan seluruh stakeholders, Pangdam IX Udayana, dan Wakapolda NTB,  Gubernur TGB menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk petani. “Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat, Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,” imbuhnya.

Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi. Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, Gubernur menginstruksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDES. “Kalau diuangkan, ada 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena  dengan memperkuat BUMDES akan  menguatkan struktur berekonomi  baik jangka pendek maupun panjang,” Jelas TGB.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Gubernur TGB untuk menyampaikan keberhasilan membangun daerah, terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi NTB, diluar tambang mengalami peningkatan sebesar 7,1%, angka yang cukup signifikan melebihi rata-rata nasional yang rata-rata berkisar 5%. Karena itu, TGB berharap semoga ekspor jagung perdana tersebut, akan menjadi penyemangat bagi masyarakat terutama para petani untuk mengembangkan berbagai komoditas lainnya yang tentunya diiringi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, TGB juga berharap peran serta para stakeholder terkait baik pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang punya keinginan serta upaya dalam berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya.

Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari Impor jagung. Pada tahun 2015 Indonesai masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu. “Saat ini NTB menempati uruta ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa megingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” Papar Agung di hadapan Gubernur TGB.

Pelepasan ekspor jagung tersebut juga Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mencanangkan  Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (GAMAJIPI). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung siring dengan meningkatnya jumlah produksi. “Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa.  Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,” Jelas Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

[ro1/syaf/gmc]

Sumber : humasntb.id

Google Maps Bikin Rute Motor dan Ganjil-Genap Buat Indonesia

Journalist: Adi Fida Rahman | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 16:56 WIB

Sponsor

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Suasana peluncuran. Foto: Adi Fida Rahman/detikinet

IPTEK

Jakarta, GetarMerdeka.com - Di Google Maps, fitur pencarian rute berdasar kendaraan roda dua atau sepeda motor sudah tersedia di Indonesia. Bagaimana cara menggunakannya?

Adanya mode sepeda motor dapat mengambil rute perjalanan yang tepat. Jadi pengemudi motor tidak lagi diarahkan ke rute mobil, seperti jalan tol.

Selain itu Google akan memberikan jalur pintas kepada pengendara. Sehingga rute perjalanan akan lebih cepat.

"Fitur ini sudah dikembangkan empat bulan. Melibatkan Google Street View, Local Guide, dan pihak ketiga," ungkap Krish Vitaldevara, Group Product Manager Google Maps saat acara peluncuran di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Rute Motor di Google Maps Tersedia di IndonesiaRute motor di Google Maps. Foto: Adi Fida Rahman/detikinet

Untuk bisa menggunakan rute motor cukup mudah. Terlebih dulu pastikan aplikasi Google Maps sudah terupdate ke versi 9.73.3 di Play Store. Bila sudah jalankan aplikasi tersebut.

1. Masukan alamat yang akan dituju

2. Klik Direction

3. Kita akan melihat opsi motor di bagian atas

4. Setelah menekan opsi tersebut, kita akan diberikan petunjuk arah dengan motor

Tapi perlu diingat, meski telah hadir di Indonesia, layanan ini belum sepenuhnya hadir di seluruh daerah. "Saat ini baru tersedia di daerah yang banyak pengendara motornya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar yang banyak motornya," ungkap Krish.

Fitur Ganjil-Genap

Selain fitur rute motor, Google memberikan dua fitur baru lain di layanan peta digitalnya. Kini Google Maps memiliki sistem ganjil dan genap.

Jadi ketika menggunakan rute mobil, akan muncul opsi ganjil genap di bagian tas. Setelah menekannya kita akab diminta untuk memilih plat nomor yang digunakan. Dari sini, Google Maps akan memberikan jalur yang sesuai saat aturan ganjil genap diberlakukan.

"Fitur ini pertama kali kami luncurkan di Indonesia. Rencananya kami akan mengaplikasikan kota-kota lain di dunia," kata Krish.

Google Maps kini mengetahui jadwal Car Free Day (CFD). Jadi selama berlangsungnya kegiatan tersebut, layanan peta digital ini tidak akan melalui rute yang ditutup bagi kendaraan bermotor.

"Fitur CFD ini sudah tersedia di 30 kota," ungkap Krish.

[dtc/fyk/rou/gmc]

Sumber : detikcom

Lima Perempuan Berpotensi Maju di Pilpres 2019

Journalist: Adinda Pryanka, Ratna Puspita | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 16:47 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kesepakatan Koordinasi Pelaksanaan Lelang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan usai penandatanganana nota kesepakatan anatara Kejaksaaan Agung dan KPK di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3). Foto: Republika/ Wihdan

"Para perempuan ini mempunya kekuatan dan kekurangan yang berbeda."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menjelaskan, setidaknya ada empat nama tokoh nasional perempuan yang berpotensi maju pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Keempatnya punya peluang mendampingi Joko Widodo (Jokowi) yang akan maju berkontestasi pada periode kedua.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan mantan menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Selain empat elite nasional tersebut, Cecep juga melihat adanya potensi tokoh lokal perempuan, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Akan membutuhkan kerja keras yang besar karena masih dalam tahap wali kota. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk maju di putaran berikutnya," ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (20/3).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Dari empat tokoh nasional berpotensi, Cecep melihat masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kekurangan yang berbeda. Dia menjelaskan, Puan dengan latar belakang politik dan didukung oleh partai politik mempunyai posisi kuat di pemerintahan.

Namun, selama menjabat sebagai menteri, Puan masih belum muncul ke permukaan sehingga tidak terlalu dikenal publik. Kekurangan Puan justru menjadi kelebihan dari Sri Mulyani dan Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti.

Sebagai menteri, keduanya terlihat sebagai pengambil kebijakan yang tegas dan memiliki karakter tangguh. Dampaknya, popularitas Sri dan Susi di tengah publik Indonesia sudah tinggi, tidak terkecuali di kalangan generasi muda.

Untuk berbicara dukungan dari organisasi nonpolitik, sosok Khofifah tidak bisa diabaikan. Bahkan, secara paralel, jika dukungan partai politik dan Nadhlatul Ulama diakumulasi maka ia berpotensi besar untuk menjadi cawapres.

Dengan kelebihan mereka, Cecep mengatakan, kemungkinan cawapres dalam pilpres 2019 diisi oleh tokoh nasional perempuan. "Sekarang, tinggal diukur saja apa prestasi mereka selama ini, apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya untuk Indonesia dan kesesuaian visi mereka dengan capres," ucapnya.

[rol/adi/rat/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Sekjen Demokrat tak Persoalkan Safari Politik TGB

Journalist: Bilal Ramadhan, Amri Amrullah | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 16:26 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (tengah) Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi

"Demokrat tidak akan menghalangi kader potensialnya untuk bersaing di Pilpres"

Jakarta, GetarMerdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan kepada kader Demokrat yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang atau Muhammad Zainul Majdi melakukan safari politik. Ia menegaskan Demokrat tidak akan menghalang-halangi semua kader potensialnya untuk ikut bersaing di pemilu presiden mendatang.

"Biarkan pak TGB berkeliling. Biar saja semua masing-masing menaikkan nilai tawarnya, karena pilpres masih panjang, masih lima bulan lagi," kata Hinca kepada wartawan, Senin (20/3).

Jadi kepada TGB pun Demokrat mengapresiasi bila sudah mulai melakukan safari politik. Hinca mengatakan Demokrat tidak merasa perlu bersaing bila partai kemudian mengutamakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimunculkan di pilpres 2019. Siapapun kader Demokrat menurutnya memiliki kesempatan untuk tampil.

Toh, menurutnya lembaga survei akan bekerja melihat siapa yang paling potensial. Dan partai juga akan bekerja untuk bersama mengenalkan kader terbaik Demokrat ke masyarakat. "Tugas kami menaikkan nilai 'NJOP' calon ini aja," ujar Hinca.

Karena itu apabila TGB siap maju di pilpres 2019, Demokrat memberi lampu hijau kepada TGB untuk melakukan safari politik. Namun Hinca enggan berandai-andai kendaraan politik mana yang akan dipakai, apakah Demokrat atau partai lain.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan safari dakwah dan politiknya, TGB telah menyatakan siap bila diminta untuk mengabdi lebih di posisi lebih tinggi kepada bangsa dan negara. "Bagi saya itu suatu kehormatan," kata TGB dalam salah satu kesempatan mengisi kuliah umum di ITB, Bandung pekan lalu.

[rol/bil/amr/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Tim Roadshow PKK NTB Gagas Pembinaan Kader di Sepuluh Kab/Kota

Journalist: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 16:15 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Ketua IV TP. PKK Provinsi NTB, Hj.Komala Rimbun Rosiady (Foto: Biro Humas NTB)

Mataram, GetrMerdeka.com - Ketua IV TP. PKK Provinsi NTB, Hj.Komala Rimbun Rosiady yang mendapat mandat dari Hj. Erica Zainul Majdi menjelaskan roadshow tersebut dititikberatkan pada bagaimana mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh anggota TP. PKK di 10 kabupaten/kota, seperti pembinaan, sosialisasi dan pendampingan dari 10 program PKK.

Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Hj. Erica Zainul Majdi menggagas kegiatan roadshow ke seluruh kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan tersebut dalam rangka mengevaluasi seluruh keberhasilan 10 program PKK yang telah dilaksanakan selama ini. Roadshow ke seluruh kabupaten/kota tersebut diawali dari Kota Bima dan Kabupaten Bima, Selasa (13/03/2018). Kemudian Anggota TP PKK Provinsi NTB dan rombongan melanjutkan roadshownya ke Kabupaten Dompu, Rabu (14/03/2018), tepatnya di Gedung PKK Kabupaten Dompu.

"Roadshow ini juga dalam rangka pembinaan untuk menghadapi Lomba tingkat provinsi terhadap sejumlah program prioritas yang memang dilombakan," ungkap istri Sekda Provinsi NTB tersebut. Program prioritas PKK yang akan dilombakan di antaranya Pola Asuh Remaja (PAR), Cinta Kasih, PHBS, LBS, IVA test dan Hatinya PKK.

Lebih lanjut, istri Sekda Provinsi NTB menyampaikan roadshow kali ini juga dalam rangka menyampaikan hasil rapat konsultasi tingkat nasional dan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Menurutnya, Perpres ini merupakan payung hukum yang akan menguatkan hubungan kinerja antara TP PKK yang bermitra dengan OPD, yang diketuai oleh Gubernur dan hasilnya akan dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri dalama negeri dan diteruskan ke Presiden.

“Ketika PKK turun ke roadshow seperti ini, ada teman-teman OPD yang ikut. Bahkan, anggaran untuk PKK akan dialokasikan oleh OPD terkait,” Jelasnya.

Penasehat TP. PKK Dompu, dr.Hj. Siti Nafisah Har., menyampaikan terimas kasih kepada TP PKK Provinsi NTB yang telah menggelar kegiatan tersebut. Sebab, pembinaan dan sosialisasi yang tanpa kenal lelah oleh TP PKK Provinsi NTB akan memberikan semangat sekaligus menambah pengetahuan para kader PKK di tingkat bawah.

Selain itu, Siti Nafisah melaporkan bahwa Kader PKK Kabupaten Dompu telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyosialisasikan 10 Program PKK. Di antaranya, Lomba PHBS, Lomba Hatinya PKK dan IVA Test. Bahkan, Kabupaten Dompu telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Masak Menu Serba ikan yang telah meraih juara dan mewakili provinsi NTB ke Tingkat Nasional.

Usai kegiatan tersebut, Hj.Komala Rimbun Rosiady meninjau sejumlah program kader PKK yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung PKK Kabupaten Dompu tersebut. Saat itu, Ketua IV TP PKK NTB tersebut meninjau para ibu yang memasang KB serta melaksanakan IVA Test. Hj.Komala Rimbun memberi semangat kepada Ibu-ibu saat itu untuk lebih memperhatikan keluarga, terutama asupan gizi.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya pendidikan bagi orang tua serta anak-anak. Sehingga, program dua anak cukup tersebut sangat sesuai dengan harapan program PKK untuk menunjang kesejahteraan keluarga di masa mendatang.

[dtc/tsa/nkn/gmc]

Sumber : humasntb.id

Pimpin Rapim OPD Gubernur NTB Tekankan Semangat Kerja

Journalist: Syafruddin, Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 15:59 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat memimpin Rapim tertutup Kepala OPD dilingkup Pemprov NTB Foto: Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan, agar semangat Kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tidak kendor dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang sudah ditetapkan.

Kontinuitas dan “speed” dalam melaksanaan program itu jangan sampai berkurang, agar semua berjalan lancar dan memenuhi target, termasuk atensi khusus ditekankan Gubernur, bagi pelaksanaan program yang mendukung sasaran pemerintah nasional secara umum, salah satunya terkait deregulasi, jelas Gubernur saat rapat pimpinan di bersama seluruh kepala OPD di ruang rapat utama, Gedung Bumi Gora NTB, Senin, ( 19/3).
Upaya mendukung program pemerintah pusat itu, jelasnya dapat ditempuh dengan menginventarisir produk hukum yang ada di daerah kita yang kiranya sudah tidak kontekstual, sehingga dapat dihapus atau perlu direvisi.

Sementara untuk regulasi baru yang akan dibuat nantinya, Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) menekankan perlunya memperkuat sisi substansi dan susunannya. “ itu salah satu jalan kita mengupayakan optimalisasi pelayanan publik, bahkan bila perlu, bisa dilakukan pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar proses pelayanan publik tidak dinilai panjang dan berbelit”, ungkapnya.

Hal itu lanjut Gubernur, demikian penting, karena akan mempengaruhi indeks kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Sementara terkait perkembangan dinamika politik jelang kontestasi kepala daerah beberapa bulan kedepan, Gubernur juga mengatensi beberapa isu strategis yang rawan muncul, yakni isu keamanan dan ketertiban. Atas hal ini, Gubernur memerintahkan langsung kepala OPD dalam hal ini kepala Bakesbangpoldagri, H.Lalu Syafi’i, untuk bersinergi dengan seluruh pihak termasuk jajaran TNI/Polri.

Isu lain yang juga tak kalah penting yang perlu menjadi perhatian tandas Gubernur TGB didampingi Sekretaris Daerah, H Rosiady Sayuti, adalah yang terkait keamanan pangan, pelayanan dasar dan ketenagakerjaan, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika ada hal-hal yang terjadi, baik di lapangan maupun yang tercover oleh pemberitaan media, utamanya yang sifatnya substansif, maka Kepala OPD sebagai penanggungjawab sektoral yang punya kewajiban untuk meluruskan.

"Bapak/Ibu kepala OPD harus lebih peka dan reaktif menangani masalah yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai pembagian tugas dan kewenangan justeru menghambat kita dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat”, pungkasnya.

[ro1/syf/eed/gmc]

Sumber : humasntb.id