Gaya memerintah Donald Trump mirip bos mafia

Rabu, 18/04/2018 | 15:11 WIB

Reporter: Jafar M Sidik | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Mantan direktur FBI James Comey, dalam sebuah talk showtelevisi yang diasuh pembawa acara Stephen Colbert, menyatakan cara President Amerika Serikat Donald Trump memerintah negaranya mirip dengan bos mafia.

Comey tampil dalam program televisi CBS "The Late Show" untuk mempromosikan memoarnya, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership," yang mulai dijual Selasa tengah malam waktu AS.

"Gaya kepemimpinannya sungguh amat mirip (dengan bos mafia)," kata Comey ketika ditanya Colbert mengenai pandangan dia terhadap gaya kepemimpinan Trump, apakah sama dengan mafia.  "Itu bukan berarti Donald Trump senang mematahkan kaki orang atau memeras penjaga toko. Saya maksudkan itu dalam soal dia memimpin, segalanya mengenai bos."

Comey juga menilai Trump kekurangan bekal moral dalam hidupnya, seperti agama atau sejarah, yang penting untuk menjadi pemimpin yang beretika.

Comey menambahkan bahwa Trump bisa menjadi pemimpin yang beretika jika dia dikelilingi oleh orang-orang yang memberinya nilai-nilai moral seperti agama atau sejarah itu.

Comey dipecat Trump pada Mei tahun lalu ketika FBI tengah menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam Pemilu AS.

Trump berulang kali berusaha mempermalukan Comey lewat cuitan-cuitannya, termasuk mengatai dia dengan "si bola lendir", karena hendak merilis bukunya itu.

"Dia mencuiti saya mungkin 50 kali. Saya sudah menghilang selama setahun. Saya sudah putus dengan dia tetapi dia tidak mau melupakan," kata Comey.

Simak juga: Mantan bos FBI buka-bukaan, Trump tak pantas jadi presiden
 

[ant/gmc]

Sumber : AntaraNews

Momentum Musrenbang Gubernur TGB Berikan Penghargaan Bupati/Walikota

Selasa, 17/04/2018 | 18:41 WIB

Reporter: Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur TGB memberikan Penghargaan kepada Bupati/Walikota se-NTB Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Penghargaan diberikan atas sejumlah pencapaian dan prestasi yang dilakukan bupati/walikota. Penghargaan itu dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut, yaitu, Kabupaten Dompu dinilai paling progresif menurunkan Angka kemiskinan.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang dinilai berprestasi serta memiliki komitmen kuat membangun daerah. Gubernur memberikan penghargaan tersebut saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Senin (16/04/2018).

Kota Mataram merupakan kota paling progresif meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun, stabil di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Kota Bima adalah kabupaten paling progresif meningkatkan usia kawin pertama perempuan. Kabupaten Lombok Utara dinilai paling progresif meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Lombok Timur dinilai paling optimal mendorong pemanfaatan dana desa untuk pembangunan rumah tidak layak huni dengan kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni rata-rata 20 rumah per desa. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dinilai paling progresif mewujudkan bebas buang air besar sembarangan

Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten paling progresif menurunkan prevalensi gizi buruk. Kabupaten Bima merupakan daerah paling progressive mendorong pengembangan wisata budaya dan Geopark Tambora

Kemudian Kabupaten Lombok Tengah dinobatkan sebagai kabupaten paling progresif mendukung pengembangan desa wisata. Sedangkan Lombok Barat menjadi Kabupaten Terbaik Tiga dibawah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa. Dengan objek dan ruang lingkup penilaian yaitu dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD, pencapaian Pelaksana RKPD dan Inovasi yang dikembangkan.

[hms/ro1/gmc]

Biro Humas dan Protokol NTB Raih Penghargaan OPD Kepatuhan LHKPN

Selasa, 17/04/2018 | 18:25 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Penghargaan tersebut diberikan Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum, H. Imhal, kepada kepala OPD, Karo Humas dan Protokol Irnardi Kusuma Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan penghargaan kepada Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB karena dinilai memiliki tingkat kepatuhan pengisian e-LH-KPN. OPD juga telah menyelesaikan data 100% sampai dengan 17 Maret 2018.

Adapun OPD yang mendapat penghargaan tersebut adalah BKD, Bakesbangpoldagri, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman modal-PTSP , Biro Humas dan Protokol dan Biro Umum.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum, H. Imhal, kepada kepala OPD, usai Upacara Peringatan hari otonomi daerah (Otda) XXII tahun 2018, Selasa (17/4/18) di lapangan Bumigora Kantor Gubernur NTB.

Peringatan hari Otda tahun ini, juga dirangkaikan dengan upacara paripurna NTB Gemilang, yang rutin digelar Pemerintah Provinsi NTB tanggal 17 setiap bulannya.

Upacara berlangsung khidmat, dengan peserta seluruh pejabat dan ASN lingkup pemerintah provinsi NTB.

Assisten administrasi umum, H. Imhal yang saat itu menjadi inspektur upacara, menyampaikan sambutan tertulis sekretaris daerah Provinsi NTB.

Imhal menyampaikan, momentum  peringatan hari otda harus menjadi momentum refleksi otonomi daerah, agar pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom kedepannya semakin baik.

“Tema HUT OTDA tahun ini yakni mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonami daerah yang bersih dan demokratis. Pelaksanaan otda harus diikuti dengan Peningkatan pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Salah satu caranya, lanjut Imhal, adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, pemanfaatan iT dalam proses pelayanan publik juga hatus didukung dengan keteraediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar tujuan untuk melyani publik secara maksimal dapat tercapai.

[hms/ro3/gmc]

Bappenas fasilitasi pembangunan PLTU Meulaboh oleh swasta

Selasa, 17/04/2018 | 18:06 WIB

Reporter: Dwi Aditya Putra | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Bambang Brodjonegoro. ©staf humas kementerian PPN/Bapenas

Jakarta, GetarMerdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Tim Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) tengah menfasilitasi perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW. Rencananya, proyek ini akan dibangun melalui skema bisnis Independent Power Producer (IPP).

Menteri PPN/Kepala Bapenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, proyek ini akan dibangun dengan skema IPP melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

"Dari beragam sektor yang menjadi perhatian daIam upaya membangun infrastruktur di seluruh wiIayah Indonesia secara merata, sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu fokus utama dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui ketersediaan energi listrik yang memadai. Demi mewujudkan mimpi tersebut, pemerintah mendorong peran aktif BUMN dan swasta untuk turut serta mengembangkan sektor ini melalui skema bisnis IPP," kata Bambang di Kantornya, Selasa (17/4).

"SBP menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Dengan bergulirnya SBP dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur mezzanine financing," kata Bambang

Skema investasi SBP adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari kementerian lembaga terkait untuk melakukan kolaborasi secara inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat. "Terutama hal ini dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di pasar keuangan Indonesia," ujarnya.

Sedangkan dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi. Sementara jumlah dana yang dapat dipenuhi melalui skema ini diharapkan mencapai Rp 8 triliun. Di mana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode empat tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit PLTU ini saja.

Penerbitan SBP ini rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp 1,3 triliun melalui Danareksa Capital.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesenakan terus mendorong pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur. SBP yang diterbitkan ini juga dapat menjadi underliying dari produk pengelolaan investasi di pasar modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA.

"Kami juga apresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Bapenas dan berharap agar terobosan ini dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur," kata dia.

CEO Pina Center for Private Investment, Eko Putro Adijayanto mengatakan, momentum penerbitan SBP tersebut dapat menjadi sentimen positif dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pihaknya akan terus melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

"Dengan penerbitan SBP ini melalui skema PINA, kami akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatit sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

[mdk/idr/gmc]

Sumber : merdekacom

Musrenbang NTB Dorong Kerjasama Majukan Daerah

Selasa 17/04/2018 | 16:20 WIB

Reporter: Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendorong seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota se-NTB untuk membangun kerjasama dan membuka jaringan seluas-luasnya demi memajukan daerah.

Jaringan yang dibangun lanjut Gubernur, tidak hanya dengan berbagai kalangan di tingkat pusat, namun juga jaringan dengan berbagai kalangan di dunia internasional. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan hal tersebut di hadapan bupati/walikota se-NTB saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Senin (16/04/2018).

Lebih lanjut TGB menyampaikan melalui jaringan yang luas tersebut, kepala daerah akan memperoleh kemudahan untuk membangun dan memajukan daerah, karena mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para investor. “Membangun daerah ini tidak bisa sendiri,” Ungkap TGB di hadapan sekitar enam ratus peserta Musrenbang yang hadir. Termasuk Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Suhajar Diantoro, M. Si dan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Ir. Bambang Priyambodo.

Selain mendorong untuk membuka jaringan seluas-luasnya, Gubernur peraih ratusan penghargaan tersebut menyampaikan harapannya kepada seluruh bupati/walikota untuk terus membangun daerah dan masyarakat. Sebab, pada sudut pandang kontestasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewajiban untuk berlomba dalam hal kebaikan. “Fastabiqul khairat itu harus tercermin dalam seluruh ikhtiar kita,” tegas TGB.

Gubernur NTB dua periode tersebut menjelaskan kemajuan NTB saat itu merupakan buah ikhtiar kolektif yang dilakukan seluruh unsur, baik di pemerintahan maupun masyarakat. “Wajah NTB saat ini adalah ikhitiar kita bersama yang tidak kenal lelah, bersama-sama membangun,” Ungkap TGB.

Karena itu, TGB menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas seluruh ikhtiar dan kerjasama, ikut berpartisipasi memajukan daerah. Dengan kebersamaan tersebut lanjut Gubernur, muncul energi dan semangat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Dia juga minta semangat kebersamaan ini terus diperkuat,” harap TGB seraya memotivasi bupati/walikota dengan mengatakan bahwa sejarah akan mengingat apa yang dilakukan setiap pemimpin.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bapenda) NTB, Ir. Ridwansyah melaporkan fokus pembangunan 2019 dapat dirumuskan dalam lima program utama. Yaitu, percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur dasar dan strategis, bidang sosial keagamaan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Selanjutnya, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Ir. Bambang Priyambodo dalan sambutannya memuji kemajuan NTB dalam sepuluh tahun terakhir ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, NTB berhasil menjadi daerah yang maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan di NTB turun menjadi sekitar 15 persen. Karena itu, untuk terus menjaga kemajuan NTB tersebut menurutnya, perlu dibangun industri pengolahan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

[hms/ro1/gmc]

PKK NTB Raih Penghargaan GEN 2025

Selasa, 17/04/2018 | 16:03 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Hj. Erica Zainul Majdi menerima penghargaan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.didampangi Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Hj. Erica Zainul Majdi menerima penghargaan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. PKK NTB menerima penghargaan tersebut karena dinilai paling progresif mendukung dan berpartisipatif dalam mewujudkan generasi Emas Nusa Tenggara Barat (GEN) 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung Ketua Umum PKK NTB, Hj. Erica saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Senin (16/04/2018).

Hj. Erica usai menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKK di kabupaten/kota se-NTB yang telah bekerja keras mendukung program pemerintah daerah. Terutama bagaimana mewujudkan generasi emas NTB tahun 2025 mendatang.

“PKK akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar agar generasi selanjutnya lebih baik dari kita,” ungkap Istri Gubernur NTB tersebut saat diwawancara sejumlah media.

Hj. Erica juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus memperkuat kebersamaan dan kerjasama dalam mewujudkan 10 program PKK. Karena menurutnya, PKK lahir untuk mendukung program pemerintah, terutama bagaimana meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Hj. Erica juga meyakini peran PKK bagi pemerintah kedepan akan semakin besar. Apalagi presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. “Salah satu isinya adalah peningkatan anggaran untuk PKK,” Ungkapnya.

[hms/ro1/gmc]

Dua puluh TKW NTB telantar di Malang

Selasa, 17/04/2018 | 15:41 WIB

Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com Ilustrasi - Seorang anggota Polisi Polda Sulteng mendata tenaga kerja wanita (TKW) yang diamankan di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/7/2016). (ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar)

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Sebanyak 20 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Barat minta dipulangkan ke kampung halaman karena merasa ditelantarkan oleh pihak perusahaan pengerah tenaga kerja di Malang, Jawa Timur.

"Kami ada 20-an orang dari NTB. Kami minta tolong untuk segera dipulangkan dari tempat ini," ujar Titin Sumarni melalui telepon dari Malang kepada wartawan di Mataram, Selasa.

Ia menuturkan, tidak hanya dirinya di dalam penampungan yang juga menderita, Melainkan ada ratusan TKW yang berasal dari luar NTB juga saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Menurutnya, mereka ditampung berbulan-bulan di ruang tertutup dan pengap.

"Intinya kami minta dibebaskan dari tempat ini. Kami sudah tidak tahan harus menderita di penampungan. Karena itu, kita minta dipulangkan," katanya lagi.

Dia mengakui, keinginan untuk pulang ke NTB dan segera keluar dari penampungan karena para TKW sudah tidak tahan dengan perlakuan perusahaan dalam hal ini PT CKS yang selalu mengingkari janji dan tanpa pernah memberikan kejelasan kapan mereka diberangkatkan ke sejumlah negara tujuan seperti Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Padahal, dirinya sudah berada di Malang selama enam bulan.

"Macam-macam ada yang dari awal tahun 2017, belum juga berangkat," ujarnya lagi.

Warga Pemasar Dusun Pelita, Kecamatan Maronge, Sumbawa itu mengatakan sudah bosan dan lelah tinggal di penampungan. Banyak rekannya menangis karena tanpa ada kabar yang jelas dari pihak perusahaan.

Hingga saat ini, pihak perusahaan itu tidak menjelaskan kenapa belum juga diberangkatkan. Padahal sesuai dengan kontrak yang ditandatangani mereka maksimal tinggal di penampungan tiga bulan dan langsung bisa diberangkatkan.

"Sampai sekarang tidak jelas dan kami sekarang hanya ingin pulang," kata Titin. Bahkan, dirinya pernah bersurat ke ke DPRD Kabupaten Sumbawa untuk bisa mendengarkan nasihat mereka.

TKW lainnya, Siti Hartini juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, untuk keperluan sehari-hari di penampungan pihak perusahaan tidak pernah bertanggungjawab. Untuk itu, dirinya bersikukuh minta dibebaskan keluar dari penampungan.

"Buat apa kita lama-lama harus menderita di tempat ini. Minta tolong kita ingin keluar dan pulang ke NTB," ujar warga Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat ini pula.

Ia menambahkan, dirinya berada di penampungan sejak tahun 2017. Tapi hingga 2018, informasi keberangkatan tidak pernah ada dari perusahaan. Bahkan, untuk komunikasi pun diakui para TKW tidak diperkenankan membawa HP, kecuali hari Sabtu dan Minggu.

"Kalau hari lain HP kami disita perusahaan. Tidak boleh bawa HP. Kalau ketahuan kami dimarahi," ujarnya lagi.

Lebih aneh lagi, ungkapnya, ada rekannya sesama TKW akan diberangkatkan perusahaan. Namun, paspor yang diberikan berwarna merah dan terkesan tertutup, sehingga para TKW menaruh curiga apakah benar mereka akan diberangkatkan bekerja di negara tujuan atau di luar negara tujuan ataupun di luar perjanjian.

"Saya pernah bekerja empat tahun di Arab Saudi. Tapi tidak seperti ini perlakuannya. Makanya kita minta tolong aja supaya dipulangkan dan dikeluarkan dari penampungan," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMS Kasdiono mengaku prihatin dengan kondisi para TKW tersebut.

Karena itu, pihaknya meminta semua pihak untuk membantu proses pemulangan para TKW tersebut. Bahkan, jika ditemukan ada pelanggaran, maka pihaknya meminta perusahaan agar ditindak tegas.

"Bila perlu cabut izin perusahaannya, sehingga ada efek jera," kata Kasdiono.

[ant/nur/gmc]

Sumber : AntaraNews

Jembatan Tuban-Lamongan Ambruk, Dua Orang Tewas

Selasa, 17/04/2018 | 14:20 WIB

Reporter: Dadang Kurnia | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Jembatan Babat-Widang, yang menghubungkan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan ambrol. Dok Polres Tuban
"Aparat masih mencari kemungkinan adanya korban lain."

Surabaya, GetarMerdeka.com - Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera membenarkan ambruknya jembatan Babat-Widang, yang menghubungkan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan. Barung mengkungkapkan, jembatan kembar yang runtuh hanya bagian sisi barat saja.

"Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 11.05 WIB telah terjadi Jembatan ambrol yang menghubungkan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan," kata Barung dalam siaran persnya, Selasa (17/4).

Kejadian tersebut, lanjut Barung, mengakibatkan 1 unit  truk muat limbah smelter, 2 unit truk tronton muat pasir, dan 1 sepeda motor terjebur ke Sungai Bengawan Solo. Kejadian tersebut juga mengakibatkan adanya dua orang korban jiwa yang tak lain adalah sopir truk.

"Adapun korban sementara diketahui dua orang pengemudi truk yang meninggal dunia dan terjebak di dalam truk," ujar Barung.

Barung menambahkan, hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan pencarian korban. Petugas juga terus berusaha melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan yang terjebur.

[rol/gmc]

Sumber : RepublikaOnline