Jasa pramuwisata bersih-bersih pintu gerbang pendakian Gunung Rinjani

Minggu, 14/04/2019 | 14:57 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Tentunya tidak enak, nanti penilaian tamu tentang Gunung Rinjani di pintu gerbangnya saja sudah kotor, bagaimana di atasnya?"

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Bersih-bersih di pintu gerbang Pendakian Gunung Rinjani. (Foto/Nursaat)

Mataram, GetarMerdeka.com - Seluruh jasa pramuwisata atau trekking organizer (TO) di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, melakukan aksi bersih-bersih dari sampah di pintu gerbang pendakian Gunung Rinjani atau kantor Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Meski pendakian ke Gunung Rinjani belum resmi dibuka oleh TNGR.

"Di pintu hutan kantor TNGR, semua trekking organizer tadi ikut clean up sampah," kata salah seorang Trekking Organizer, Nursaat kepada Antara, Minggu.

Dijelaskan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif seluruh pengelola TO meski pendakian belum resmi dibuka oleh pihak TNGR.

"Meski belum resmi dibuka, tapi ada saja tamu yang berkunjung sampai pintu hutan," katanya.

Ia menambahkan jika pintu hutan itu terlihat kotor. "Tentunya tidak enak, nanti penilaian tamu tentang Gunung Rinjani di pintu gerbangnya saja sudah kotor, bagaimana di atasnya?," katanya.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani belum bisa memastikan kapan akan membuka jalur pendakian karena masih menunggu rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Sudiyono, di Mataram, Jumat mengatakan, pihaknya menunggu rekomendasi dari BKMG karena kondisi cuaca ekstrem masih terjadi di jalur pendakian Sembalun, yang membahayakan keselamatan nyawa manusia.

"Kalau pembukaan jalur pendakian Senaru, Timbanuh, dan Aik Berik, masih menunggu rekomendasi dari PVMBG," katanya.(Sumber: Antara/Riza Fahriza)

[ant/riz/gmc]

Quo Vadis Ranperda Pengelolaan Sampah di NTB

Minggu, 14/04/2019 | 14:48 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Taufan, S.H., M.H – Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tenaga Ahli Lembaga Pengembangan Wilayah NTB

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemda Provinsi NTB melalui Bappeda telah meluncurkan program Zero Waste pada Januari lalu. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimasyah, beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya Zero Waste.

Pemda Provinsi NTB juga terus mendorong seluruh kab/kota berkomitmen terhadap Zero Waste, melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat. Selain itu, langkah lebih lanjut Pemda Prov. NTB, juga mendorong Pemda Kab/Kota dan Pemerintah Desa, sekolah-sekolah dan Pondok Pesantren untuk membentuk bank sampah.

Di sisi lain, Perda Sampah Prov. NTB masih pada tahapan Propemperda, yang ditargetkan akan disahkan tahun ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, langkah penting program Zero Waste dan intervensi pembentukan bank sampah merupakan arah yang baik untuk mengajarkan kepada masyarakat guna mengendalikan sampah, sehingga target NTB GEMILANG”l bebas sampah tahun 2023 dapat diwujudkan.

Diharapkan langkah demikian dapat berkelanjutan, perubahan perilaku dan kultur perlu dimulai dan didukung oleh OPD dan seluruh Pemda Kab/Kota di NTB, terutama melalui program konkrit dan dapat menyesuaikan dengan berbagai kegiatan kelembagaan.

Di Indonesia, persoalan sampah memang menjadi sorotan beberapa tahun belakangan, puncaknya antara tahun 2014-2017, kemudian keluar Pepres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Renstra Nasional.

Berdasarkan publikasi BPS dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018, pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor naiknya jumlah timbunan sampah. Tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton (tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang).

Selain penambahan jumlah penduduk, penambahan timbulan sampah juga disebabkan perubahan pola konsumsi. Penumpukan sampah dapat menimbulkan masalah lain apabila tidak ditangani dengan baik. Survei Potensi Desa 2014 dan 2018 menunjukkan terjadi peningkatan pencemaran air dan penurunan pencemaran kualitas udara. Tumpukan dan penanganan yang tidak baik secara tidak langsung berkontribusi terhadap bencana banjir dan sumber penyakit.

Di Indonesia, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan terdapat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016-2017 dengan korban meninggal dan hilang mencapai 433 korban. Jumlah ini terus meningkat sampai hari ini, mengingat beberapa kejadian yang belum dipublikasi oleh BNPB.

Berkaitan dengan upaya pengurangan sampah, terutama sampah plastik, beberapa Pemda di Indonesia sudah melakukan langkah penting mengeluarkan kebijakan dengan Perda guna mengurangi dan mengendalikan sampah plastik. Pemda Provinsi NTB dan Pemda Kab/Kota perlu mengambil langkah penguatan kebijakan yang terus mendorong pengendalian, pengurangan dan pembatasan sampah plastik, terutama untuk sektor bisnis/usaha, juga pada kegiatan-kegiatan Pemda, dan tentunya diimbangi dengan penguatan kebijakan preventif dengan berbagai model/pendekatan.

Penekanan kebijakan preventif dapat ditempuh melalui edukasi yang berkelanjutan dengan pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal yaitu dengan penguatan ataupun penambahan materi “sadar sampah”. Pendidikan nonformal yaitu melalui berbagai kegiatan pelatihan, sosialisasi ataupun pendampingan masyarakat. Pendidikan informal yaitu melalui penguatan pendidikan sampah di dalam keluarga. Berbagai upaya yang dapat dilakukan tersebut sekaligus bagian perubahan perilaku dan kultur masyarakat, karena faktor budaya dan masyarakat menjadi dua faktor yang cukup dominan dalam percepatan pencapaian tujuan.

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com

Menimbang beberapa beberapa persoalan dan tantangan, maka diperlukan langkah kolektif untuk melakukan “lompatan kuantum” dalam pengelolaan sampah di NTB.

Perpres No. 97 Tahun 2017 mengamanatkan arah kebijakan yaitu: Pertama pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Kedua, Pemilahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sedangkan, strategi pengurangan sampah, meliputi: Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran; Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia; Pembentukan sistem informasi; Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif; Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen.

Kebijakan dalam Ranperda Pemda Provinsi NTB tentang Pengelolaan Sampah yang telah masuk tahapan Propemperda, memfokuskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional dengan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, selain itu Ranperda mencantumkan Pemda juga menyusun master plan. Keduanya akan dibentuk kemudian dengan Peraturan Gubernur.

"Mencermati beberapa ketentuan Ranperda, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain penambahan aspek pengelolaan sampah individu dan komunitas, pengendalian ataupun pembatasan sampah plastik, model kebijakan mengatasi perilaku bakar sampah, kewajiban pengelolaan sampah pada perumahan/kawasan perumahan oleh pengembang perumahan (developer), yang perlu diperkuat dengan sanksi adminstratif."

Hal lain dalam Ranperda yaitu terkait kelembagaan dan kemitraan. Ranperda telah merumuskan pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah yang meliputi: UPTD, BLUD dan BUMD. Terkait hal tersebut, perlu mempertimbangkan keterlibatan OPD lain ataupun unsur-unsur lain di luar OPD, mengingat dalam pengelolaan sampah dituntut dengan pendekatan sistem dan terintegrasi. Selain itu, dalam pembentukan lembaga baru, Perda perlu menguraikan lebih lanjut tugas pokok, fungsi dan kewenangan, yang secara tekhnis dan spesifik diuraikan dalam Pergub. Pengaturan kemitraan perlu penekanan substansi kemitraan dengan swasta (perusahaan) yang memungkinkan penyerapan dana CSR (Corporate Social Responsibility), misalnya setiap waralaba toko ritel melaksankan kemitraan dalam pengelolaan sampah lingkungan/kawasan.

Pengaturan insentif dan disisentif dalam Ranperda masih terbatas pada perusahaan, perlu mempertimbangkan substansi peruntukan terhadap masyarakat atau lembaga non pemerintah, dan penambahan bentuk insentif dan disinsentif. Pembinaan, pengawasan dan fungsi kelembagaan pun perlu penambahan substansi menyesuaikan dengan pengelolaan sampah berbasis sistem dan terintegrasi. Selain itu, substansi kampanye perlu mempertimbangkan peran masyarakat, komunitas dan kewajiban perusahaan, dalam Ranperda hanya mengatur peran Pemda. Sehingga perlu rumusan bab khusus untuk kewajiban perusahaan, termasuk dalam hal pengendalian penggunaan plastik, juga bab tentang sanksi dan peran masyarakat.

Sanksi memang telah diatur, tapi perlu dirumuskan kembali untuk memperkuat efektivitas Perda, dengan penambahan dan penguatan jenis sanksi administratif dan mempertimbangkan skema sanksi pidana denda sebagai upaya terakhir (ultimum remidium).

Berdasarkan beberapa poin kebijakan pengelolaan sampah dalam Ranperda di atas, maka seruan Zero Waste Pemda Provinsi NTB seolah hanya menjadi simbol dan antiklimaks di saat Pemda mendorong Kab/Kota melakukan aksi Zero Waste, bank sampah dan visi NTB Gemilang dengan bebas sampah tahun 2023. Perlu reformulasi Ranperda, meliputi penambahan, perluasan maupun perumusan kembali substansi, mengingat sampah memberikan dampak yang meluas terhadap lingkungan hidup dan kesehatan, mengingat pula NTB sebagai destinasi wisata unggulan, sehingga memerlukan model kebijakan yang inovatif dan solutif dengan memperhatikan UU No. 18 Tahun 2008, Pepres No. 97 Tahun 2017, Sustainable Development Goals (SDGs), publikasi ilmiah, perbandingan kebijakan dan kondisi empiris dalam hasil penelitian (sosial/budaya).

"Hal lain yang penting adalah mendorong semua Kab/Kota di NTB untuk menyusun kebijakan pengelolaan sampah, karena sebagian besar Kab/Kota belum membentuk Perda yang secara khsusus mengatur sampah. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap Perda yang telah dibentuk oleh beberapa Kab/Kota karena tidak efektif dan sudah tidak relevan dengan kondidi empiris NTB."

(Sumber: hariannusacom - Tulisan adalah pendapat pribadi, tidak mewakili instansi)

[hms/ro1/gmc]

Gubernur NTB Bahas Percepatan Pembangunan SIKIM dan STP di Sumbawa

Senin, 08/04/2019 | 22:24 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Sumbawa Besar (NTB), GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi kepala OPD lingkup Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, Senin, (8/4).

Kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut, di Kabupaten Sumbawa dalam rangka menyapa masyarakat NTB yang berada di wilayah-wilayah terpencil, salah satunya saat ini yang kembali dikunjungi yakni Kecamatan Lunyuk.

Ini merupakan salah satu komitmen pasangan Zul-Rohmi pada saat kontestasi gubernur NTB tahun 2018 lalu, yakni untuk intens menyapa masyarakar di wilayah terpencil di NTB.

Sebelum menuju Lunyuk gubernur langsung menuju Kantor Bupati untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Sumbawa H. Husni Jibril. Selanjutnya melakukan Rakor dengan jajaran Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa, membahas percepatan pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKIM) dan Saince Industri Tecnopark (STP).

Dalam arahannya kepada jajaran Disperindag Kabupaten Sumbawa, gubernur menekankan percepatan pembangunan SIKIM dan STP di bumi Sabalong Samalewa tersebut.

Doktor Zul menjelaskan dengan percepatan pembangunan tersebut sebagai langkah awal proses industrialisasi, untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap dengan mempercepat industrialisasi di NTB, maka bahan baku yang dihasilkan NTB bisa dilakukan pengolahan di NTB.

"Dengan adanya idustrialisasi ini, maka harapan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya untuk dapat terus menekan angka kemiskinan di NTB", ujarnya.

[hms/ro1/gmc]

Percepat Penanggulangan Kemiskinan Wagub NTB beri tips khusus

Senin, 08/04/2019 | 21:46 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berbagi tips untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Wagub Ummi Rohmi menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini, di bawah kendali Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dirinya telah menetapkan sejumlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di NTB. Di antaranya, peningkatan produktifitas pertanian secara umum, oropariwisata dan industrialisasi.

Hal itu ditegaskan Wakik Gubernur saat Wawancara dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkota-Jakarta, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (08/04/2019).

Wagub Ummi Rohmi mengurangi program unggulan yang sudah ditetapkan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih kongkrit. Diantaranya, sanitasi air besih, revitalisasi posyandu, zero waste, program desa wisata dan program lainnya.

Untuk memuluskan program tersebut, sesuai harapan bersama, yang paling utamakan adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Tidak hanya itu, pemerintah desapun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu.

Selain menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi tentang cara penanggulangan kemiskinan, Wagub telah turun ke kabupaten/kota. Sebab katanya, akan sulit menjalankan sebuah program, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Dalam roadshow itu, saya mendapatkan masukkan, apa yang kita inginkan, memiliki pandangan yang sama," jelas Ummi Rohmi.

Untuk pemerintah desa, Wagub Ummi rohmi telah dilibatkan dalam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuk pelibatannya adalah mengalokasikan APBDes ke sejumlah item program pembangunan. Bahkan, melalalui bupati/walikota, Wagub telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjalankan program, seperti mitigasi bencana, zero waste, revitalisasi posyandu, desa wisata dan sejumlah program lainnya.

Sesuai pengalaman kata Ummi Rohmi, NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari, sekitar satu persen setiap tahun. Dan itu berlangsung dalam kurung waktu sepuluh tahun terakhir. Salah satu yang menjadikan itu sukses adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat dan komitmen menurunkan angka kemiskinan.

Ke depan kata Wagub, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran. Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Selain sinergi, untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di NTB adalah memperbaiki kualitas hidup manusianya. Seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lingkungan.

"Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan," jelasnya.

Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

"Desa wisata itu digagas untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di desa itu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki pendapatan," ungkapnya.

Hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB itu, merupakan program baru yang digagas Gubernur dan Wagub. Tujuannya, agar baham baku, seperti hasil pertanian, tidak langsung ekspor. Namun, akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB, bukan di daerah lain," kata Wagub.

Hal lain untuk menurunkan angka kemiskinan kata orang nomor dua di NTB itu adalah dengan memperbaiki data yang ada. Untuk data ini jelas Wagub, akan melibatkan para kader dan pendamping desa. Sehingga data, termasuk data tentang kemiskinan betul-betul detail. Karena dipotret lebih dekat, hingga ke RT dan dusun. Data tentang ibu hamil, anak yang menderita stunting, yang menderita sakit, rumah tidak layak huni, akan terpotret dengan baik.

Untuk kesejahteraan para kader dan pendamping desa, Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun gaji atau honor yang layak.

"Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja," ungkapnya.

Namun, dari sejumlah program itu, yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana merubah mind set atau pola pikir masyarakat.

"Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort. Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama," jelasnya.

Karena itu, Wagub menghimbau semua pihak untuk serius memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, menurunkan angka kemiskinan.

[hms/ro2/gmc]

Gubernur ingatkan PKK NTB harus terus berpartisipasi dalam pembangunan

Senin, 08/04/2019 | 21:17 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 sekaligus membuka Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Provinsi NTB Tahun 2019 di Gedung Pendopo Gubernur, Senin (8/4).

Gubernur mengajak agar PKK NTB terus berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan demi menuju NTB Gemilang.

"Terima kasih kepada PKK, tidak berlebihan saya mengatakan kalau suksesnya NTB kelak, tergantung pada PKK nya," ucap Dr. Zul.

Doktor Zul yang juga sebagai pembina TP PKK Provinsi NTB berharap Rapat Konsultasi (Rakon) yang mengusung Tema ''Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Menuju NTB Gemilang" ini dapat berjalan baik dan lancar.

Hj. Niken Saptarini Widyawati, selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB membacakan langsung sambutan dari Ketua Umum TP PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Ketum PKK Pusat berpesan agar Peringatan HKG PKK ke 47 dapat menumbuhkan semangat dan energi baru pada setiap gerak langkah dan krida gerakan PKK, sehingga tidak sebatas ceremonial saja tapi berujung kegunaan.

Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan Penandatangan Kerjasama Antara TP PKK Provinsi NTB dengan berbagai dinas dan lembaga terkait. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba pada peringatan HKG PKK ke 47. Pameran dan Bazar dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) se Provinsi NTB juga ikut meramaikan kegiatan kali ini.

Turut pula hadir sejumlah Kepala OPD lingkup provinsi NTB, Perwakilan dari masing-masing PKK se Provinsi NTB, serta Organisasi-Organisasi Wanita lainnya yang ada di NTB.

[hms/ro1/gmc]

Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang Selama Masa Tenang Pemilu

Minggu, 07/04/2019 | 15:47 WIB

Reporter: Dian Erika Nugraheny | Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Bawaslu menilai selama masa tenang kecenderungan politik uang berpotensi meningkat."

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Ketua Bawaslu Abhan (kiri) Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta, GetarMerdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya akan melalukan patroli pengawasan terhadap perilaku politik uang selama masa tenang Pemilu 2019. Menurut Abhan, selama masa tenang kecenderungan politik uang berpotensi meningkat.

"Bawaslu pada saat masa tenang akan mengintruksikan kepada jajaran kami terkait patroli pengawasan pada masa tenang. Karena pada masa tenang selama tiga hari itu potensi poltik uang bisa terjadi," ujar Abhan kepada wartawan di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Ahad (7/4).

Masa tenang Pemilu 2019 akan jatuh pada 14,15 dan 16 April mendatang. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari H pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April.

Abhan melanjutkan, selama masa tenang, Bawaslu akan melakukan gerakan tolak politik uang. Karena itu, dirinya meminta masyarakat atau pemilih memberikan perhatian terhadap gerakan ini.

Masyarakat, kata dia, harus berani menolak iming-iming politik uang. Ia pun mengingatkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait politik uang.

"Itu karena kami yakin karena prosesnya (pemilu) diawali proses politik uang. Ini tanggung jawab bersama tidak hanya tanggung jawab KPK, KPU, Bawaslu, tapi seluruh komponen masyarakat. Terutama pemilih itu sendiri," tegas Abhan.(Sumber: RepublikaOnline/Antara)

[rol/ant/gmc]

KPU Baru Tentukan 10 Panelis Untuk Debat Pamungkas Pilpres 2019

Minggu, 07/04/2019 | 15:29 WIB

Reporter : Nur Habibie | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Debat Keempat Pilpres 2019. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Jakarta, GetarMerdeka.com - Debat pamungkas calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar 13 April 2019. Dalam debat capres kelima nanti akan mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara penuh menentukan panelis yang akan membuat soal untuk para paslon. "Ini yang perlu diketahui, sampai dengan saat ini kita belum menentukan panelisnya itu siapa saja. Ini baru tahapan konfirmasi," kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Dari catatan KPU, baru 10 orang yang menyatakan sanggup dan bersedia menjadi panelis untuk debat kelima nanti. Untuk kebutuhan debat Pilpres kelima nanti, penyelenggara pemilu masih membutuhkan satu orang panelis lagi.

"Dari konfirmasi itu sudah ada hasilnya, mereka bersedia atau enggak. Kita masih menunggu 1 orang lagi yang kita minta kesediaannya dan namanya pun belum bisa kami sampaikan. Jadi rencananya panelis itu jumlahnya 11, satu orang masih kita konfirmasi," jelasnya.

Berikut 10 orang yang telah bersedia untuk menjadi panelis dalam debat capres kelima dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof Mohammad Nasih

2. Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura, Prof Eddy Suratman

3. Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah, Dr M Arief Mufraini

4. Dekan FEB Universitas Diponegoro, Dr Suhartono

5. Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi, Dr Herman Karamoy

6. Dekan FEB Universitas Udayana, Dr I Nyoman Mahaendra Yasa

7. Dekan FEB Universitas Andalas, Dr Hariv Amali Riva'i

8. Guru Besar ITB, Prof Dermawan Wibisono

9. Dosen Community Development Unika Surya Pranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga

10. Dir Eksekutif Indonesia for Global Justice Rahmi Hartanti

"Itu orang-orang yang sudah menyatakan bersedia. 10 orang sudah menyatakan bersedia," tutupnya. [Sumber: merdekacom]

[mdk/noe/gmc]

Ribuan peserta ikuti "KPU Run 2019 NTB"

Minggu, 07/04/2019 | 15:23 WIB

Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Ribuan peserta KPU Run 2019 saat berada di titik start saat menunggu pelepasan oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Ketua KPU NTB Suhardi Soud. Kegiatan KPU Run 2019 ini diselenggarakan KPU NTB dalam rangka sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang diselenggarakan di lapangan Masjid Islami Center, Mataram, Minggu (7/4/2019). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram, GetarMerdeka.com - Ribuan peserta ikuti lomba lari bertajuk "KPU Run 2019" yang diselenggarakan KPU Nusa Tenggara Barat, dalam rangka sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2019.

"Ini juga bagian dari sosialisasi Pemilu 2019 sekaligus meningkatkan patisipasi pemilih," kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud di Mataram, Minggu.

Menurut dia, pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan ceria, riang gembira, semangat dan sehat. Dalam artian, perhelatan pemilu jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang menegangkan sehingga membuat dahi masyarakat berkerut.

"Intinya kita buat pemilu ini jadi sesuatu yang menyenangkan. Mari hilangkan ketegangan, kita buat pemilu yang aman, nyaman dan riang gembira," ucapnya.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa itu, menegaskan pihaknya bersama KPU kabupaten/kota sudah siap melaksanakan Pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari lagi ini.

Peserta lari yang terdiri dari berbagai kalangan baik tua maupun muda ini berbondong-bondong memadati Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center di Kota Mataram, sejak Minggu pagi. KPU Run 2019 ini melomba lari 5 K dan 10 K.

Sementara itu, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyambut baik atas kegiatan yang dilakukan oleh KPU NTB.

Menurut Doktor Zul, dengan berlari (olahraga) akan membuat jasmani menjadi lebih sehat. Karena, dengan masyarakat yang sehat tentunya akan memberi dampak baik pada pelaksanaan pemilu mendatang.

Ia juga berharap, seluruh rangkaian tahapan pemilu 17 April 2019 semua berjalan baik dan lancar sesuai seperti yang diharapkan bersama.

"Harapan kita tentunya semua pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.(Sumber: AntaraNews)

[ant/nur/gmc]

JK: Momentum pemilu mencari pemimpin terbaik

Minggu, 07/04/2019 | 15:03 WIB

Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Meski mendebarkan, namun Pemilu itu menjadi harapan semua pihak akan masa depan bangsa yang lebih baik"

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (kiri) saat menghadiri acara dialog kebangsaan bersama lintas tokoh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (6/4). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan memomentum pesta demokrasi 17 April 2019 merupakan saat yang tepat untuk memilih pemimpin terbaik untuk bangsa ini.

"Meski mendebarkan, namun Pemilu itu menjadi harapan semua pihak akan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Jusuf Kalla pada silaturrahim bersama lintas tokoh masyarakat yang diinisiasi Jenggala Center NTB di Mataram, Sabtu (6/4).

Untuk itu, Wapres JK berharap kepada semua masyarakat Indonesia memikirkan kepentingan bangsa.

"Politik itu lima tahun, tapi persahabatan itu seumur hidup," ungkap JK di hadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Bangsa ini kata JK, harus diutamakan daripada mempertentangkan masalah politik. Sebab, berbicara bangsa, berbeda dengan negara.

"Negara hanya sebatas wilayah dan jumlah penduduk. Namun bangsa, menyangkut persatuan, persahabatan, kemajuan serta kesejahteraan," tegasnya.

Karena itu, JK meminta semua pihak untuk bergegas bergerak, memikirkan seperti apa bangsa ini ke depan serta apa yang perlu dilakukan.

"Kita memang banyak perbedaan, karena negara kita berbentuk kepulauan. Namun, perbedaan itu bukan halangan untuk bersatu," ucapnya.

Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa banyak negara di dunia ini yang akhirnya bangkrut, penuh konflik dan masalah, hanya karena faktor pemimpin yang tidak mementingkan masyarakat. Terlebih lagi, banyak koruptor yang menghancurkan masa depan bangsa.

"Karena itu, masyarakat untuk memiliki pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa ini," ujarnya.

Sementara Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengaku Wapres JK merupakan sosok yang tidak hanya tokoh politik. Namun, juga sosok yang mengayomi dan mengajarkan banyak hal kepada para juniornya.

"Pak JK merupakan sosok yang hangat, dekat dengan siapa saja serta mudah ditemui oleh siapapun," kata Zulkieflimansyah.

Ia mencontohkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, kata gubernur, Wapres JK telah banyak membantu pemerintah daerah. Sehingga, saat ini proses tersebut dalam berjalan baik dan cepat.

"Terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah hadir di NTB, menyaksikan dan memantau jalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya. (Sumber: AntaraNews)

[ant/nur/gmc]