Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Sehubungan dengan percepatan pemulihan bidang sosial (pendidikan dan kesehatan) serta bidang ekonomi pasca Gempa Bumi Lombok, Petra NTB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB pagi ini melaksanakan "Expose Progress Dukungan UNDP Program Petra di NTB", di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 17 September 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili Asisten 3 Provinsi NTB, Lalu Syafi'i menyampaikan harapannya atas kegiatan tersebut.
"Apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, semoga akan membawa manfaat yang besar bagi warga NTB terhadap apa yang telah dikerjakan Petra NTB," ungkap Syafi'i mengawali acara tersebut.
Zainudin selaku Project Koordinator Petra NTB, mengatakan bahwa proyek Petra, Palu dan Lombok Earthquake merupakan hibah pemerintah Jerman, yang dikelola oleh UNDP Indonesia.
Proyek Petra dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan NTB. Proyek ini merupakan dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pada 2018 lalu.
Rehab dan rekonstruksi infrastruktur layanan dasar publik terdiri dari beberapa komponen. Komponen satu sendiri terdiri empat belas (14) kegiatan yang akan menjadi aktivitas Petra di NTB. Yaitu, pembangunan 4 SMKN di Kabupaten Lombok Utara (KLU), 8 Puskesmas Pembantu (Pustu) di KLU, 1 Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur, dan 1 Pustu di Kabupaten Lombok Barat yang saat ini masih dalam proses persetujuan IMDFF-DR.
Zainudin menambahkan, secara singkat 14 kegiatan ini telah memenuhi kriteria dukungan Petra, termasuk pemenuhan dokumen yang juga sudah mendukung.
Selain itu, Petra juga melakukan kajian lingkungan dan gender mendesain 14 kegiatan yang akan menjadi perhatian bersama.
Salah satunya dengan melibatkan Badan Geologi di masing-masing lokasi. Tujuannya adalah agar jalur tersebut aman guna menghindari lokasi patahan gempa.
Kegiatan tersebut juga diikuti Kepala BPBD NTB, Dinas Pendidikan NTB, Kepala Bidang SMK, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dan perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah.
[gmc/ro1/hms]
