Gubernur NTB Muhamad Iqbal sebut sektor pertanian kita memberikan return cukup baik
Rabu, 12/08/2026 | 08:11 WIB | NASIONAL
Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Istimewa) Copyright © 2026 Getty Images, All right reserved
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,”Jakarta, GetarMerdeka.com — Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengenai sektor pertanian yang memberikan imbal hasil (return) cukup baik didasarkan pada peningkatan signifikan indikator ekonomi petani di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru hingga Agustus 2026, argumen dan kebijakan pendukung yang melatarbelakangi pernyataan Gubernur NTB tersebut meliputi:
Indikator Ekonomi yang Positif
Nilai Tukar Petani (NTP) Tinggi: NTP NTB melonjak mencapai 131 hingga 132, berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 127. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan profitabilitas usaha tani lokal.
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP): NTUP NTB mencatatkan performa impresif di angka 135, yang membuktikan bahwa bisnis pertanian di NTB secara skala ekonomi semakin menjanjikan dan sehat.
Sektor Hortikultura dan Perkebunan: Kedua subsektor ini dilaporkan mengalami pertumbuhan yang sangat positif dan ikut mendongkrak kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Langkah Strategis Penguatan Sektor Pertanian
Untuk mempertahankan dan meningkatkan return yang baik ini, Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjalankan beberapa agenda strategis:
Konsolidasi Lahan ala Model FELDA: Menghadapi tantangan kepemilikan lahan yang sempit (70% merupakan petani gurem), Gubernur menawarkan konsep pengelolaan lahan secara kolektif terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) di Malaysia demi efisiensi biaya produksi.
Mendorong Hilirisasi Komoditas: Pemerintah daerah aktif menarik investasi hilirisasi. Fokus utama diarahkan agar komoditas lokal—seperti udang vaname—bisa dikemas (packing) dan diolah di dalam daerah untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi bagi NTB.
Efisiensi Logistik: Mengingat besarnya pasokan pangan NTB (2 juta ton jagung dan 1,7 juta ton beras), Pemprov sedang mengkaji penggunaan jaringan kapal feeder (kapal LCT) langsung di pantai untuk menekan mahalnya biaya distribusi ke luar daerah.
Pencapaian ini juga dijadikan sinyal kuat oleh Pemprov NTB bagi generasi muda (milenial) bahwa sektor pertanian merupakan peluang bisnis yang cepat menghasilkan imbal balik, sekaligus meyakinkan lembaga keuangan seperti Bank NTB untuk menyalurkan pembiayaan yang aman ke sektor ini.
Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan hilirisasi, kemandirian pakan berbasis potensi lokal, serta pengembangan pariwisata berkualitas untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima kunjungan kerja reses Tim Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8).
Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhamad Iqbal menyampaikan kondisi perekonomian NTB menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi daerah, kata dia, tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi mulai diperkuat pada sektor pertanian dan pariwisata.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang tahun ini mencapai 132, meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov NTB masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Sebagai salah satu sentra produksi udang vaname nasional, sebagian hasil produksi NTB masih dikirim ke luar daerah untuk diproses dan diekspor.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Di sektor peternakan, Gubernur menyoroti tingginya biaya pakan yang menjadi salah satu tantangan bagi peternak. Pemprov NTB kini mendorong pengembangan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
Jagung menjadi salah satu bahan utama pakan unggas yang tersedia melimpah di NTB. Sementara bahan lain yang masih bergantung pada pasokan dari luar diupayakan dapat disubstitusi dengan komoditas lokal, termasuk tepung kelor.
“NTB memiliki kelor yang sangat melimpah dan memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” ujar Iqbal.
Konsep yang dikembangkan berupa industri pakan skala kecil berbasis kecamatan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Selain menekan biaya produksi, skema tersebut diharapkan membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat melalui budidaya dan pengolahan kelor.
“Kami berharap dukungan Komisi VII DPR RI agar inovasi berbasis potensi lokal ini dapat dikembangkan lebih luas,” ungkapnya.
Pemprov NTB juga mendorong pengembangan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun yang mencakup penyediaan pakan, pembibitan, hingga pengolahan susu dan produk turunannya seperti keju.
Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memperoleh dukungan bibit sapi perah unggulan.
Sementara di sektor pariwisata, Gubernur menyampaikan kunjungan wisatawan ke NTB menunjukkan tren positif. Pada 2025, kunjungan wisatawan disebut meningkat sekitar 26 persen secara tahunan, dengan sekitar 1,2 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 juta wisatawan nusantara.
Sejumlah kawasan wisata seperti Senggigi, Mandalika, Sekotong, Selong Belanak hingga Gili Trawangan juga menunjukkan tingkat okupansi yang semakin baik.
Namun, Pemprov NTB tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata diarahkan pada konsep quality tourism dengan menekankan lama tinggal, belanja wisatawan, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” jelas Gubernur.
Potensi wisata alam dan perairan di wilayah utara NTB serta kawasan Gunung Rinjani dan Tambora juga akan terus dikembangkan. Pemprov NTB melihat peluang penguatan posisi daerah sebagai destinasi muslim-friendly tourism.
Regional Bali-NTB-NTT Didorong Berkolaborasi
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga memaparkan penguatan kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) sebagai salah satu strategi pembangunan kawasan.
Ketiga provinsi, menurutnya, perlu membangun kolaborasi dalam promosi pariwisata, konektivitas hingga pengembangan energi hijau.
Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan super grid yang menghubungkan potensi energi terbarukan di NTB dan NTT dengan pusat permintaan energi di Bali.
Selain itu, Pemprov NTB membuka peluang pengembangan transportasi pesawat amfibi atau water base, optimalisasi Sirkuit Mandalika untuk berbagai event olahraga nasional dan internasional, serta harmonisasi regulasi untuk memperkuat NTB sebagai salah satu pusat industri kreatif nasional.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi penjelasan Gubernur NTB yang dinilai memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov NTB akan dicatat dan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait mitra Komisi VII DPR RI.
Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota Komisi VII turut menyoroti berbagai persoalan, antara lain pengelolaan sampah plastik, ketersediaan air bersih di kawasan wisata kepulauan, standar keselamatan transportasi laut, fasilitas pendukung dermaga, hingga penguatan peran penjaga pantai.
Pemberdayaan UMKM dan pengembangan industri pakan lokal juga menjadi perhatian. Komisi VII mendorong dukungan pemerintah pusat dalam bentuk peralatan dan mesin produksi pakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh peternak dan pelaku UMKM di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengembangkan berbagai potensi NTB menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat tentunya.*[gmc/ro1/fwp/yus/adv]SHARECopyright @ 2025-2026 Getar Merdeka, All right reserved