Apresiasi Meritoktrasi, Sekda Abul Chair: Transpormasi Birokrasi Adaptif akan menjadi solusi Pemprov Nusa Tenggara Barat

Rabu, 5/8/2026 | 10:32 WIB | REGIONAL

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram, GetarMerdeka.com — Perubahan yang berlangsung begitu cepat menuntut birokrasi untuk terus bertransformasi. Di tengah dinamika pemerintahan modern dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, seorang aparatur tidak lagi cukup hanya mampu menyusun perencanaan yang baik, tetapi juga dituntut menghadirkan solusi nyata melalui kepemimpinan yang adaptif.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat menerima rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Pemerintah Provinsi Banten di Kantor BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Selasa (4/8). Kegiatan yang mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Penguatan Perekonomian Rakyat serta Akselerasi Investasi dan Perdagangan dalam Mewujudkan Daya Saing Daerah” itu diikuti oleh 53 peserta yang berasal dari berbagai instansi di Provinsi Banten.

Dalam paparannya, Abul Chair menjelaskan bahwa kepemimpinan adaptif sering kali disalahartikan sebagai sikap yang mudah berubah atau tidak memiliki pendirian. Padahal, menurutnya, seorang pemimpin adaptif justru memiliki tujuan yang tetap, namun mampu menyesuaikan strategi sesuai perkembangan zaman.

ist. Shutterstock

“Adaptif itu tidak berarti berubah-ubah. Dia mau berubah, tetap teguh dalam tujuan, tapi lentur dalam menentukan cara. Tujuannya tetap kesejahteraan masyarakat, komitmennya tetap pelayanan publik yang baik, dan integritasnya tidak boleh ditawar. Namun, strategi, pendekatan, dan instrumen kebijakannya harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” urai Abul Chair memaparkan filosofi kepemimpinan.

Sekda menekankan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa baik dokumen perencanaan yang disusun, melainkan kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi solusi yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, ketika pemerintah hadir di tengah masyarakat, persoalan yang muncul sangat konkret dan membutuhkan penyelesaian yang cepat serta kolaboratif.

“Bukan seberapa pintar kita membuat perencanaan, tapi seberapa pintar kita mengimplementasikan dan berkolaborasi. Karena begitu kita turun dan ketemu masyarakat, pertanyaannya sangat sederhana: Kapan jalan ini jadi, Pak? Kapan air ini nyambung? Kapan izin-izin kami keluar? Cara-cara penyelesaian konkret itulah yang diinginkan dari seorang pemimpin,” tambahnya.

Karena itu, ia mengajak para peserta PKN untuk memperkuat kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Abul Chair juga mengulas pentingnya kepemimpinan adaptif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial atau menyelenggarakan berbagai kegiatan seremonial, tetapi harus memastikan pelaku UMKM memperoleh pendampingan secara berkelanjutan.

UMKM, lanjutnya, perlu didorong masuk ke dalam rantai pasok industri, memanfaatkan teknologi digital, dan memiliki akses pasar yang lebih luas agar mampu naik kelas.

Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan investasi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak semata diukur dari besarnya nilai proyek yang masuk ke daerah, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menegaskan bahwa forum visitasi merupakan ruang pembelajaran dua arah. Menurutnya, NTB tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga ingin belajar dari Provinsi Banten yang memiliki karakteristik berbeda sebagai kawasan industri, pusat logistik, sekaligus wilayah penyangga ibu kota.

Ia bahkan mendorong para peserta untuk tidak hanya mengamati berbagai keberhasilan yang telah dicapai NTB, tetapi juga mempelajari tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah.

ist. Shutterstock

Baginya, kepemimpinan yang matang lahir bukan hanya dari keberhasilan, tetapi juga dari kemampuan membaca persoalan dan menemukan solusi yang relevan.

Semangat tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala BPSDMD Provinsi Banten, Deni Hermawan. Ia menegaskan bahwa tujuan kunjungan peserta PKN ke NTB bukan untuk menyalin kebijakan yang telah diterapkan, melainkan mempelajari cara berpikir dan proses perubahan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Melalui kunjungan ini, kami tidak sekadar ingin membawa pulang catatan. Kami ingin membawa pulang cara berpikir, pengalaman, inspirasi, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Praktik-praktik baik yang kami pelajari di NTB tidak akan kami salin begitu saja, melainkan akan kami adaptasi menjadi solusi yang paling tepat bagi organisasi dan karakteristik daerah kami sendiri,” ungkap Deni mengapresiasi sambutan hangat tuan rumah.

Kegiatan visitasi tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah yang membidangi sektor ekonomi, di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Wirawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata, serta Kepala Bidang KKPMTP BPSDMD Provinsi NTB Najamuddin Amy.

Forum ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap terbangun jejaring pembelajaran antardaerah yang mampu melahirkan birokrat-birokrat adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi Abul Chair, kepemimpinan yang relevan di masa kini bukanlah kepemimpinan yang kaku, melainkan kepemimpinan yang tetap teguh pada tujuan, namun selalu siap menyesuaikan cara untuk mencapainya.

Pedoman Media Siber

Follow Us

🔴 GETAR MERDEKA TV - LIVE SEKARANG

Apresiasi Meritoktrasi, Sekda Abul Chair: Transpormasi Birokrasi Adaptif akan menjadi solusi Pemprov Nusa Tenggara Barat