Kebut Perubahan APBD 2026, Bappeda NTB Instruksikan OPD Efisiensi Ketat dan Prioritaskan Kemiskinan
Rabu, 19/08/2026 | 13:32 WIB | BREAKING NEWS
Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memberikan keterangan terkait kebijakan efisiensi anggaran di Mataram, NTB. Shutterstock Bung Ronz Meta AI
Langkah efisiensi tersebut diambil sebagai respons atas belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) secara utuh dari pemerintah pusat serta hilangnya beberapa komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk daerah."Copyright © 2026 Getty Images Parnertsite. All right reserved.
Mataram, GetarMerdeka.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat mematangkan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Menghadapi dinamika fiskal nasional, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB diinstruksikan untuk melakukan penghematan belanja operasional secara masif. "Kami meminta seluruh kepala OPD untuk memangkas anggaran seremonial dan perjalanan dinas yang non-prioritas. Fokus kita saat ini adalah mengamankan fiskal daerah agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak terganggu," ujar Baiq Nelly dalam keterangannya kepada media di Mataram, Rabu (19/8/2026).
Dalam dokumen rancangan perubahan budget daerah, total Belanja Daerah Provinsi NTB diproyeksikan berada di angka Rp6 triliun lebih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,69 persen atau setara dengan Rp269 miliar jika dibandingkan dengan pagu APBD murni 2026.
Meskipun secara total belanja meningkat, Pemprov NTB memperketat penyaluran dana tersebut. Alokasi penyesuaian belanja dalam APBD Perubahan kali ini diwajibkan untuk berfokus pada tiga sektor krusial pembangunan makro daerah, yaitu penuntasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan akselerasi sektor pariwisata.
Pihak legislatif dan eksekutif juga tengah menyoroti penurunan tajam pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terkoreksi turun hingga 42,54 persen menjadi kisaran Rp65 miliar. Sebagai gantinya, Pemprov NTB memaksimalkan instrumen pendapatan lain, termasuk mengawal realisasi pembagian keuntungan bersih hasil tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp60,36 miliar.
Di sisi lain, PPID Bappeda NTB merilis data bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) terus digenjot melalui sektor-sektor pajak yang potensial. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terpantau stabil menyumbang porsi di angka 53 persen, disusul BBNKB sebesar 68,48 persen. Namun, tim anggaran daerah memberikan perhatian khusus pada Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB) yang masih memerlukan target perhitungan ulang bersama Kemendagri agar pencapaian di sisa tahun anggaran ini lebih realistis.
Melalui integrasi program NTB Satu Data, Bappeda NTB memastikan setiap penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 akan dipantau secara transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan mampu menjaga tren positif perekonomian dan iklim investasi daerah, sekaligus mendorong program pemberdayaan seperti UMKM Naik Kelas dan stimulus Desa Berdaya Tematik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB secara merata. (GM/Red)Di sisi lain, PPID Bappeda NTB merilis data bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) terus digenjot melalui sektor-sektor pajak yang potensial. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terpantau stabil menyumbang porsi di angka 53 persen, disusul BBNKB sebesar 68,48 persen. Namun, tim anggaran daerah memberikan perhatian khusus pada Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB) yang masih memerlukan target perhitungan ulang bersama Kemendagri agar pencapaian di sisa tahun anggaran ini lebih realistis.
Melalui integrasi program NTB Satu Data, Bappeda NTB memastikan setiap penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 akan dipantau secara transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan mampu menjaga tren positif perekonomian dan iklim investasi daerah, sekaligus mendorong program pemberdayaan seperti UMKM Naik Kelas dan stimulus Desa Berdaya Tematik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB secara merata. (GM/Red)Simak terus pembaruan informasi digital siaran Pers dan tren anak muda lainnya hanya di Getar Merdeka.
Reporter/Liputan Pers: Bung Ronz
Editor/Red IT: Firman Wage Prasetyo
Asisten Riset: Meta AI
Copyright © 2026 GetarMerdeka.com Partnersite. All Rights Reserved.[gmc/ro1/adv]#BeritaTerkini#InfoUpdate#KabarTerbaru#BreakingNewsIndonesia#PersRilisSHARE