"Upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu diprioritaskan."
Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 ymengusung tema "Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Bappenas pun telah mengusulkan lima prioritas nasional (PN), 24 program prioritas (PP), dan 102 kegiatan prioritas (KP).
Lima strategi prioritas nasional untuk mengejar pemerataan adalah pembangunan melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
Selain itu, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.
Bambang menjelaskan, kebijakan dan strategi tersebut telah dibahas Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2019, di kantor Bappenas, Rabu (21/3).
Menurut Bambang, penetapan lima prioritas nasional itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019. Pertama, persentase penduduk miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun. Namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3).
Oleh sebab itu, kata Bambang, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.
Kedua, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.
Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Bambang menjelaskan, beberapa persoalan kesenjangan wilayah di antaranya disebabkan terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia, kemudian kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
"Faktor lainnya adalah terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan."
Dia menambahkan, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan efek berganda kepada pembangunan bidang lain. Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.
Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.
Terakhir, tahun 2019 adalah tahun politik dimana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya. Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.
[rol/gmc]
Sumber : RepublikaOnline
