Menteri ESDM Resmikan 16 Infrastruktur Kelistrikan di NTB-NTT

Kamis, 25/07/2019 | 19:17 WIB

Reporter: Ahmad Subaidi Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kiri) bersama Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abu Manan (ketiga kanan) dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kedua kanan) dan General Manager PLN NTB Rudi Purnomoloka (kanan) saatmelakukan peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) usai diresmikan di Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (25/7/2019). Foto: Antara/Ahmad Subaidi

Sumbawa (NTB), GetarMerdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah dan Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abu Manan meresmikan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/7), di komplek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 50 MW.

Proyek kelistrikan di NTB yang diresmikan adalah PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, GI 150 kV Empang 20 MVA, GI 70kV/150kV Dompu Extension 60 MVA, , GI 70 kV Bima Extension 30 MVA, dan GI 70 kV Bonto Extension, dan Tol Listrik Sumbawa yaitu SUTT 70kV GI Taliwang – PLTU Sumbawa Barat, SUTT 150 kV PLTMG Sumbawa – GI Labuhan, SUTT 150 kV Labuhan – Empang, SUTT 150 kV Empang – Dompu.

Sementara proyek kelistrikan di NTT yang diresmikan adalah PLTMG Maumere 40 MW, PLTS Maumere Ropa Ende 2x1 MWp, dan PLTMH Sita-Borong 2x500 kW.

“Tentu hadirnya infrastruktur kelistrikan ini akan membuat kelistrikan di NTB dan NTT akan semakin andal,” tutur Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Pembangkit-pembangkit baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik. Selain itu, dengan beroperasinya Tol Listrik Sumbawa sepanjang 461 kms membuat sistem kelistrikan Sumbawa dan Bima menjadi interkoneksi.

Khusus di NTB, hingga bulan Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 97,9 persen. Beroperasinya infrastruktur-infrastruktur kelistrikan baru ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 99 persen di akhir tahun 2019. Kehadiran infrastruktur kelistrikan juga diharapkan dapat mendorong munculnya bisnis dan industri di Pulau Sumbawa.

Sementara untuk di NTT hingga Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 72 persen dan ditargetkan dapat mencapai 90 persen pada akhir tahun 2019.

“Kita harus sepakati akhir tahun 2019 untuk NTB mencapai 99 persen. PLN terus bekerja keras, tentu dibantu Pemerintah Daerah,” ucap Jonan.

Hadirnya proyek kelistrikan di Nusa Tenggara ini memberikan manfaat antara lain meningkatkan kapasitas penyediaan listrik di NTB dan NTT, khususnya Pulau Sumbawa, Bima, dan Flores. Hadirnya PLTGU dan PLTMG dapat mengurangi pemakaian BBM untuk pembangkit. Keseluruhan pembangkit yang baru dioperasikan ini dapat melistriki kurang lebih 286.000 kepala keluarga pelanggan listrik 900 VA. Beroperasinya keseluruhan pembangkit listrik di Nusa Tenggara ini berpotensi mengurangi biaya pokok pembangkitan kurang lebih Rp 18,02 Miliar perbulan dibandingkan jika menggunakan PLTD.
Plt Direktur Utama PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan optimis rasio elektrifikasi di NTB dan NTT akan mencapai target yang telah ditentukan.

“Kami terus bekerja dan optimis bisa mencapai target. Untuk NTB mencapai 99 persen dan NTT 90 persen untuk RE di tahun 2019,” ucap Djoko.(Sumber: AntaraNews/Ahmad Subaidi)*

[ANT/HMS/RO1/GMC]

Sosialisasi Mengirim 1000 Anak Milenial Gaung Visi Misi NTB Gemilang Terbukti

Kamis, 25/07/2019 | 12:54 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Vivi Misi mengirim 1000 Anak Milenial NTB Sekolah ke Luar Negeri (Foto: PRCC Biro Humas NTB/Istimewa)

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Humas dan Protokol Setda. Prov. NTB, tidak berhenti mengajak masyarakat untuk akrab dan berpartisipasi aktif mewujudkan Visi Misi dan program kerja NTB Gemilang, yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018 - 2023, Bang Zul dan Ummi Rohmi.

Kali ini, Kepala Biro Humas dan Protokol Najamuddin Amy, S.Sos., MM, memilih lokasi sosialisasi dan internalisasi visi misi tersebut, di SMA Negeri 3 Sumbawa Besar, Kamis (25/7).

Kegiatan yang diawali dengan senam yang diikuti antusias dan penuh semangat oleh para siswa dan guru tersebut, menjadi sangat hidup dan penuh keakraban, dengan hadirnya Tim Humas dan Protokol yang turut mendampingi Kepala Biro mengisi acara.

(Istimewa)

"Mari kita bercita-cita untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang sehat dan cerdas sesuai dengan misi NTB Gemilang, sehingga bisa mengharumkan nama NTB mendunia, sampai di forum-forum Internasional," jelas Karo Humas.

(Istimewa)

Sesuai lokasi yang dipilih, tema sosialisasi NTB Gemilang saat itu adalah, salah satu program kerja mengirim 1000 anak NTB berkuliah ke luar negeri melalui program beasiswa.

"Saya berharap agar para siswa mempersiapkan diri dengan giat belajar bahasa asing sejak saat ini.

(Istimewa)

Belajarlah sampai ke luar negeri, berkarya lah terus sampai kalian menjadi orang besar dan berkontribusi untuk daerah tercinta kita," harapnya.(*)

[RO1/HMS/GMC]

Pemprov NTB Raih IAA Gold Sektor Pelayanan Publik

Selasa, 23/07/2019 | 00:23 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat menerima penganugerahan Indonesia's Attractiveness Award di Jakarta, Selasa (23/07/2019). Foto: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award yang dimenangkan Provinsi NTB, di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik.

Indonesia’s Attractiveness Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group.

Pemenang penghargaan ditentukan setelah melalui riset dengan melibatkan investor dan publik.

Proses penentuan pemenang dilakukan serangkaian tahap. Mulai dari penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data, hingga tahap penjurian dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019.

Dalam proses ini, NTB akhirnya terpilih dari 56 nominator kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sebagai Provinsi Sedang Terbaik Sektor Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

Ayoo Bersama Wujudkan NTB Bersih dan Melayani. Manfaatkan Aplikasi NTB Care untuk sampaikan saran, masukan dan keluhan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik di Provinsi NTB.

Kita pertahankan dan tingkatkan prestasi ini menuju NTB Gemilang. Where there is a will There is a way.

#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#ntbsejahteradanmandiri

(Istimewa)

Menurut Bang Zulkieflimansyah, melalui acount Facebooknya menjelaskan, Penganugrahan Indonesia's Attractiveness Award 2019 Provinsi Pemenang Gold kategori Provinsi Sedang dalam Pelayanan Publik Dari Tempo Media Group dan Frontiers Consulting Group.

NTB Mendapatkan Penghargaan Kategori Pelayanan Publik Terbaik.

(Istimewa)

Terima kasih kepada masyarakat, rekan-rekan OPD dan pegawai lingkup Pemprov NTB, prestasi ini harus bisa kita pertahankan, "jelas Gubernur NTB Zulkieflimansyah.(*)

[HMS/RO1/GMC]

PT.GNE BUMD Milik Pemprov NTB Produksi Industri Permesinan Penuhi Pesanan Kebutuhan Masyarakat

Selasa, 23/07/2019 | 23:26 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi kantor pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7) Foto: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

"Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat",

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi kantor pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7/2019) mengaku sangat senang menyaksikan Badan Usaha Daerah (BUMD) milik pemerintah Provinsi NTB itu, kini sudah mulai mendapat pesanan produk-produk permesinan dari masyarakat dan para pelanggan.

Doktor Zul sapaan akrabnya menegaskan bahwa Industrialisasi memang harus di mulai dari hadirnya industri permesinan.

Karena dengan Mesin, kata putra terbaik bangsa kelahiran Sumbawa itu memungkinkan produktivitas kita meningkat di berbagai sektor.

"Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat", tegasnya

Tugas Pemerintah daerah, seperti kami ini tutur Gubernur Doktor Zul adalah membuka akses pasar bahkan menciptakan pasar buat produk-produk mesin karya masyarakat dan anak-anak muda kita sendiri.

Karena itu Gubernur mengingatkan kepada jajarannya, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah Provinsi NTB untuk mulai membangun kerjasama dengan PT.GNE. Misalnya menjadi pasar bagi BUMD itu untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan.

Diantaranya, pengadaan Marka Jalan dan petunjuk Arah di Dinas perhubungan. Alsintan, perlengkapan alat-alat pertanian lainnya, mesin pengolahan, pengeringan, alat pasca panen di Dinas Pertanian dan perkebunan.

Demikian juga di Dinas Perdagangan, Doktor Zul menyebut pengadaan terop, gerobak UKM, dan peralatan lain untuk bantuan kepada para pedagang mestinya bisa diadakan lewat BUMD atau mengutamakan produk-produk lokal dari anak-anak NTB.

Dinas LHK untuk mesin pengolahan sampah, Bak sampah, karoseri dump truk dan lain-lain.

Dinas Perindustrian seperti pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk IKM serta paving blok, kanstin, alat berat, Mesin Bor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman.

Sementara itu, Dinas Sosial, pengadaan mesin pengolahan untuk bantuan ke masyarakat. Bahkan semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan Dinas di Bengkel PT. GNE, "pungkasnya.(*)

[HMS/RO1/GMC]

Satu Data Satu Peta Nusa Tenggara Barat, Gede Aryadi: NTB Gemilang kuasai data dan informasi

Selasa, 23/07/2019 | 18:42 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: (Novita Tim Media)

Mataram, GetarMerdeka.com - NTB Satu Data Satu Peta tak hanya mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Tetapi juga dapat mendukung percepatan pembangunan sebuah daerah.

"Jika mau berhasil dan sukses, maka kuasailah data dan informasi.

Demikian juga program-program pembangunan untuk NTB Gemilang, akan sukses jika didukung data statistik sektoral yang akurat", ungkap Plt. Kepala Dinas Komonikasi Informatika dan Statistik NTB, I Gede Putu Aryadi S. Sos, MH, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral, yang diikuti para kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten/Kota dan para pejabat Forum Data NTB, di Golden Palace Mataram, Selasa (23/7-2019).

Lebih jauh Gede menjelaskan, dengan data yang tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik di setiap jenjang pemerintahan, maka akan mempermudah kerja pemerintah dalam mejalankan sebuah program. Sebagai contoh dalam menuntaskan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid mengenai jumlah warga miskin, program pengentasan kemiskinan bisa jadi salah sasaran.

Di lain sisi, jika data sektoral mengenai potensi di sebuah daerah dapat tersedia dengan baik maka akan semakin membuka peluang NTB untuk menjadi daerah ramah investor.

Oleh karena itu, Diskominfotik NTB meminta kerjasama seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi NTB yang hadir dalam rakor tersebut untuk memantapkan NTB Satu Data Satu Peta.

Program NTB Gemilang akan berjalan sukses jika seluruh data atau potensi daerah bisa kita dapatkan dan Koordinasikan dalam NTB satu data Satu Peta,” tutur Gede.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, NTB Suntono, SE, M.Si., yang mengisi Rakor tersebut juga menjelaskan dengan tersedianya data yang akurat bisa membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dengan tepat.

Selain itu, data juga dapat menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, BPS NTB terus berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap perangkat daerah agar dapat menyuguhkan data sektoral yang tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik.

"Harapan kita ke depannya dengan diadakannya rapat koordinasi seperti ini data yang tidak sinkron bisa kita sinkronkan, data yang belum terintegrasi bisa kita intergrasikan, ” tutur Suntono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di Sulawesi barat dan Kabupaten Mauke Papua.

Hingga saat ini jumlah dataset yang tersedia pada portal satu data NTB, sebanyak 1.467 terdiri dari 886 dataset statistik sosial, 350 dataset ekonomi dan 231 data aset infrastruktur. (novita-tim media)

[INF/RO3/GMC]

Gubernur Akan Bentuk Tim Penghentian Penambangan Liar di Kawasan Bukit Prabu

Senin, 22/07/2019 | 01:15 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gunernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama ahli geologi dari GV. GOLD Rusia, Victor P. Khvorostov, saat meninjau lokasi penambangan liar di Kawasan Bukit Prabu Lombok Tengah.Foto: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

"Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita,"

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau langsung lokasi penambangan liar di Kawasan Bukit Prabu Lombok Tengah.

Penambangan liar yang dilakukan masyarakat itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan korban jiwa, jelas Gubernur Senin (22/7).

Bersama Danrem 162 WB, Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah kepala OPD, Gubernur ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan di lokasi penambangan itu telah merusak lingkungan serta masyarakat setempat.

(Istimewa)

"Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita," tegas Gubernur.

Untuk segera menghentikan penambangan illegal itu, Gubernur Doktor Zul, sapaan akrabnya, akan segara membentuk tim.

Menurutnya, kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, maka akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

"SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita," jelasnya.

Karena itu, orang nomor satu di NTB itu menghimbau masyarakat untuk segera menghentikan penambangan itu. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan serta masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Apalagi, sebagaian besar penambang itu menggunakan bahan kimia untuk proses penyulingan hasil tembang tersebut.

"Pada saat yang sama mencari solusi segera agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah yang dilarang penambangannya ini," ungkapnya.(*)

[HMS/RO1/GMC]

NTB Terus Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

Senin, 22/07/2019 | 21:03 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Rapat khusus membahas kemiskinan di NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Penduduk miskin di NTB pada maret 2019 14,56 persen. Menurun tipis (0,07 persen) dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen. Penurunan tersebut tidak membuat pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah merasa puas.

Meski mengapresiasi kinerja penanganan kemiskinan tersebut, karena ditengah kondisi bencana, NTB tetap menjadi daerah di indonesia yang sangat progesif dalam penurunan angka kemiskinan. Namun penurunan tipis tersebut, justru dijadikannya pelecut dan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Rohmi saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/7-2019), mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya untuk terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk Miskin.

Wagub meminta jajarannya terus mencermati dan mengkaji, penyebab dan kendala-kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan berjalan lambat.

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi meminta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, yang berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada dibawah nasional (9,41persen). Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379. Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Untuk itu, Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, sehingga Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan langkah-langkah intervensi secara tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan bahwa pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.
Kebutuhan dasar makanan, kata Suntono adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Beras & Rokok Penyumbang Terbesar Kemiskinan di NTB

Suntono menjelaskan bahwa komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan, ungkapnya. Dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan, terangnya.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Yaitu Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT.

Ia menjelaskan masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran.

Faktanya kata Suntono, dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS), ungkapnya.

Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut, tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan bahwa kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid. "Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by adress", ungkapnya. Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. Dan harus dilaksanakan lebih cepat, tegasnya.

Karena itu, validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.
Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker, terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan bahwa masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas, pungkasnya. --(diskominfotik)

[INF/RO3/GMC]

Jokowi: Pramuka Luar Biasa! Bergembira Ria

Minggu, 21/07/2019 | 05:21 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Presiden Jokowi (Istimewa)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Setengah dari sekitar 50 juta anggota kepanduan di seluruh dunia, ternyata dari Indonesia. Mereka adalah 25 juta anggota Gerakan Pramuka Indonesia. Luar biasa!

Dengan jumlah sebesar itu, Pramuka harus berperan aktif dalam gerakan kepanduan sedunia, seperti slogannya: menciptakan dunia yang lebih baik.

Itulah yang membuat saya gembira pagi ini di Istana Negara, melepas kontingen Gerakan Pramuka yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat, 22 Juli sampai 2 Agustus 2019.

Saya berharap di arena jambore sedunia ini, adik-adik memberikan citra positif, menimba pengalaman dari gerakan kepanduan negara lain, dan menjadikannya bekal membina jiwa kepemimpinan.

Selamat jalan. Salam Pramuka.(*)

[RO1/078/GMC]

Tutur Figur: doctor zul always remembers the school teacher

Minggu, 21/07/2019 | 05:03 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - (Dok. PRCC Biro Humas NTB /Istimewa

Sumbawa (NTB), GetarMerdeka.com - Pertemuan dengan para Kepala SMA, SMK, & SLB se-KSB dan se-Kabupaten Sumbawa hari ini terasa begitu Istimewa. Kehadiran Buk Masuji Walikelas saya dan Buk Ati guru SD, SMP, serta SMA saya, mengingatkan saya pada masa-masa sekolah, "tutur Doktor Zul.

Muslimin cukup lama menjadi Kepsek di SMAN 1 Sumbawa. Kita ingin kepala sekolah kita sosoknya seperti Pak Marwan. Walaupun jarang bicara, tapi selalu menghadirkan keteladanan, "ujarnya.

Pak Marwan jadi kepala Sekolah, tutur katanya bisa dihitung tapi kehadirannya menentramkan. Kehadirannya betul-betul bisa menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Sehingga wibawa seorang Kepala Sekolah, bahkan bisa mengalahkan wibawa kepala daerah.

Kita tidak ingin Kepala Sekolah kita, tidak boleh lagi dipilih asal-asalan, apalagi karena kedekatan personal, titipan TimSes dll. Siapa pun yang jadi Kepala sekolah, harus betul-betul dicintai oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut, dicintai oleh murid-muridnya, menjadi contoh bagi orang tua muridnya. Sehingga sosok seperti Pak Marwan betul-betul hadir di sekolah kita, menentramkan kita semua, "jelas Gubernur NTB ini. (*)

(Istimewa)

[RO1/HMS/GMC]