Perda Penanggulangan Penyakit Menular Berlaku Efektif 14 September

Jum'at, 04/09/2020 | 23:27 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Sosialisasi Perda pengendalian Penyakit Menular (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Perda No 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular secara efektif akan ditegakkan mulai tanggal 14 September mendatang. Salah satu ketentuan dalam Perda tersebut yaitu kewajiban setiap orang untuk menggunakan masker di ruang-ruang publik atau tempat umum.

Hal ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi NTB.

Di dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular itu termuat sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis atau denda uang bagi orang yang tidak menggunakan masker di ruang publik.

Sanksi juga berupa sanksi sosial yang akan dikenakan pada saat operasi penertiban digelar.

Sebelum Perda Penanggulangan Penyakit Menular ditegakkan mulai tanggal 14 September mendatang, Sat Pol PP Provinsi NTB bersama dengan Pol PP Kota Mataram, serta TNI/Polri secara rutin melakukan sosialisasi di sejumlah tempat.

Jumat hari ini kami lakukan sosialisasi bersama TNI, Pol PP Kota Mataram dengan memberikan brosur yang berisi sanksi bagi masyarakat dan ASN yang tak pakai masker.

Sosialisasi kami lakukan di perempatan Kantor Gubernur,” Kata Kepala Sat Pol PP Provinsi NTB Drs. Tri Budi Prayitno, M.Si Jumat, 4 September 2020.

Ia mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selalu meminta seluruh masyarakat NTB untuk tidak bosan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, karena masker ini sangat efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Tanpa kesadaran dan partisipasi seluruh pihak untuk secara bersama sama menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kehidupan kita saat ini dan kedepan hingga tersedianya vaksin, maka berbagai ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini menjadi sia-sia,” terangnya.

Ia mengatakan, sudah banyak masyarakat di NTB yang menjadi korban Covid-19, kondisi ekonomi juga sangat berdampak.

Begitu pula kehidupan sosial dan kemasyarakatan, proses pendidikan dan berbagai sendi kehidupan sudah terdampak. Karena itulah mari kita disiplin terapkan protokol kesehatan.

"Mari selalu pakai masker, senantiasa cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, dan senantiasa menjaga jarak serta menghindari kerumununan.

"Maskerku melindungi mu - maskermu melindungi ku” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular tersebut, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100 ribu.

Bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp 200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktekkan protokol Covid bisa di denda Rp 250 ribu, sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu.

[gmc/ro1/hms]

Diskusi dengan BI, Wagub Paparkan Strategi Pariwisata Berkelanjutan di NTB

Kamis, 03/09/2020 | 18:29 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - (Foto: PPID Diskominfotik NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djallilah memaparkan sejumlah strategi Pemerintah dalam membangun pariwisata berkelanjutan di NTB.

Dalam diskusi virtual bersama Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI), Wagub menjelaskan ada 3 strategi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.

Pertama Preparing, yaitu mengambil langkah taktis sejak dini.

Kedua Repositioning, reposisi menuju destinasi pariwisata berkelanjutan dan Ketiga Engaging, menjadikan momen yang tepat untuk membangun “kerinduan” akan berwisata.

"Kami bertekad pembagunan pariwisata di NTB harus pariwisata yang berkelanjutan," jelas Ummi Rohmi dalam Diskusi yang mengangkat tema "Membangun Kepemimpinan Yang Transformatif dalam Menavigasi Ekonomi Digital Menuju Indonesia Maju" di ruang kerjanya, Kamis (03/09/).

Menurut Wagub, pandemi Covid-19 menyebabkan sektor pariwisata di NTB sangat terpukul. Banyak industri dan pelaku pariwisata yang terpaksa berhenti bekerja dan beroperasi. Namun kesempatan ini harus dapat dijadikan peluang untuk menata dan membangun kembali pariwisata yang berkelanjutan.

Ummi Rohmi menegaskan, pembangunan pariwisata berkelanjutan harus berorientasi dan fokus pada lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan standar dengan sertifikasi Clean, Health, Safety and Environment (CHSE) kepada para pelaku wisata. Jadi para industri dan pelaku pariwisata harus menerapkan protokol kesehatan menghadapi Covid-19, mempersiapkan lingkungan yang bersih dengan mengelolah sampah dengan baik.

"Pengalaman kita, yang pertama kali dilihat oleh wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata adalah metode itu, sehingga CHSE ini bukan hanya dimasa pandemi tapi digunakan seterusnya,"ucap Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2009—2013 tersebut.

Selain itu, menurut Ummi Rohmi, kunci membangun pariwisata berkelanjutan adalah dengan memiliki SDM yang kompeten dan handal.

Untuk itu, Pemprov NTB telah melakukan berbagai program seperti membangun pengembangan kemitraan, memberikan beasiswa khusus untuk jurusan pariwisata, hingga bimtek pengelola pariwisata.

Kemudian selain SDM, pemerintah juga sedang menata transportasi massal. Mulai dari menyediakan angkutan massal perkotaan, revitalisasi trayek, pembangunan jalan bypass dan pengembangan rute jalur darat maupun laut.

“Berkunjung ke NTB merupakan hal yang tepat, sebab di NTB destinasi wisata yang dimiliki lengkap. Sebut saja keindahan alam seperti pantai, gunung dan air terjun. Segi budaya yaitu kerajinan tenun, cukli, musik, tarian dan atraksi budaya,” ujar Ummi Rohmi.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di NTB, Pemprov juga memiliki program NTB Zero Waste dan NTB hijau sebagai penunjang. Program ini bertujuan agar sampah di NTB terkelola, dengan persentase 70% penanganan dan 30% pengurangan yang ditargetkan 2023. Pemprov juga memiliki target 152.000 hektar harus tertanami pohon di tahun 2023.

Tidak hanya infrastruktur dan SDM, namun membangun pariwisata NTB yang berkelanjutan juga mesti dapat berintegrasi dengan lintas sektor dan program dalam pengembangannya. Sinergi dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabuapten/Kota dalam menyelaraskan tujuan bersama ini.

“Kami memegang prinsip pentahelix dalam pengembangan pariwisata dimana pemerintah, akademisi, media, komunitas masyarakat, bisnis bergabung untuk memberikan kontribusi terbaiknya sesuai dengan tupoksinya, untuk menciptakan sektor yang berbudaya, berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian masyarakat”, tegas Ummi Rohmi.

Pariwisata di NTB sangat beragam, dengan 2 Pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa, yang memiliki 3 suku yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo, memiliki ciri khasnya tersendiri. Misalnya kain tenun, lagu dan bahasanya. Disamping itu, sudah tidak bisa dipungkiri NTB memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari puncak gunung hingga dasar lautnya.

Ada Gunung Rinjani dan Gunung Tambora yang sudah menjadi cagar Geosper dan Geopark dunia.

“Ini yang menjadi magnet wisatawan ingin berkunjung ke NTB,” Sehingga NTB harus serius dalam membangun orientasi kelestarian alam, ekonomi dan budaya secara terintegrasi semua.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achris Sarwani mengapresiasi langkah dan upaya Pemprov. NTB dalam membangun kembali geliat pariwisata yang terpuruk akibat pandemic global Corona Covid-19.

“Pengalaman dan program yang mendukung kebangkitan pariwisata yang berkelanjutan di NTB, menjadi pembelajaran yang patut dicontoh,” kata Achris Sarwani.

Dalam Diskusi virtual Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Wakil Gubernur didampingi Asisten I Setda dan Kadis Pariwisata Provinsi NTB. (edy/ridho@diskominfotik_NTB)

[gmc/ro1/hms/inf]

Ketua TP. PKK NTB Gelar Road Show dan Gebrak Masker PKK, Cegah Covid-19 di Kuripan

Kamis, 03/09/2020 | 18:21 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Lombok Barat NTB, GetarMerdeka.com - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah melanjutkan road show PKK dirangkaikan dengan kegiatan Gebrak masker se-Indonesia dengan menyambangi Kantor Camat Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 3 September 2020.

Menggunakan masker sangat mampu mengurangi penularan Covid-19, untuk itu gerakan PKK bersama beberapa unsur, juga melaksanakan Gebrak Masker dengan bantuan dari IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan) NTB maupun IKAPTK Lombok Barat.

"Alhamdulillah sudah dibantu dari IKAPTK NTB maupun Lombok Barat. Biasanya kita setiap Road Show membawa sekitar 2.500 masker, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diteruskan lagi oleh Tim PKK yang lain," ujarnya.

Ketua TP PKK yang akrab disapa Bunda Niken menekankan bahwa masker merupakan obat anti Covid-19 yang sangat mudah ditemui dan murah.

"Alhamdullilah obat anti Covid-19 sudah ditemukan, yaitu masker. Jadi ternyata untuk mencegah penularan ini kita harus menggunakan obat tersebut dengan tepat, seperti yang namanya obat, agar manjur harus digunakan dengan dosis dan cara pemakaian yang baik," ujar Bunda Niken.

Dalam arahannya, Bunda Niken menjabarkan kegiatan-kegiatan PKK, antara lain, Pokja Satu adalah bagaimana kegiatan pola asuh anak dan remaja bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Efek dari pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan atau sisi ekonomi saja, tapi juga pada sisi sosial.

Para anak saat ini terpaksa harus belajar dari rumah, berada di rumah selama 24 jam dan belajar menggunakan handphone. Hal ini tentunya sangat memerlukan pengawasan orang tua, guna menghindari dampak negatif penggunaan telepon genggam sehingga dapat diminimalisir.

Selain itu, Bunda Niken juga sangat menekankan bahwa tidak boleh terjadi peningkatan pernikahan anak dan kekerasan pada anak. Oleh karenanya pola asuh anak dan remaja diharapkan dapat disampaikan kepada semua ibu-ibu di NTB.

Sementara itu, Pokja Dua akan melakukan sosialisasi mengenai pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). "Kita harapkan UP2K yang dilakukan oleh ibu-ibu dapat berkembang, bisa menjadi alternatif, dan itu semua bisa berjalan bila kita sendiri melakukan bela dan beli produk lokal UKM," tambahnya.

Selanjutnya, Pokja Tiga, membahas dan memberikan pembinaan terkait biopori di rumah-rumah. Hal ini merupakan tindak lanjut Visi NTB ‘Asri dan Lestari’ dengan program Zero Waste untuk melakukan pengolahan lebih lanjut dari sampah rumah tangga dengan pembuatan biopori di rumah masing-masing.

Dengan adanya biopori ini mampu mencegah terjadinya banjir, membuat tanah lebih gembur dan subur ditanami.

Kemudian, pada pokja Empat, PKK melakukan sosialisasi pengelolaan posyandu di masa pandemi Covid-19. "Kita harapkan posyandu-posyandu tetap bisa berjalan dengan lancar, tentu saja dengan protokol Covid-19," ujarnya.

Terakhir, Bunda Niken mengapresiasi inovasi Kabupaten Lombok Barat, yakni sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga.

"Kami sangat menyambut baik inovasi yang dilakukan Lombok Barat, dengan adanya pemantauan kesehatan bayi baru lahir, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh daerah yang lain," tutupnya.

Tak lupa, ucapan terimakasih disampaikan Bunda Niken kepada IKAPTK NTB yang bersama PKK Provinsi NTB sejak awal melaksanakan Gebrak Masker, juga BKKBN NTB dengan memberikan layanan KB agar warga NTB tetap bisa mendapat pelayanan KB secara baik demi mencegah kelahiran yang tidak direncanakan.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa segala aktivitas diperbolehkan, akan tetapi harus dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Covid-19 ini harus menjadi perhatian kita semua, efek ekonomi dan sosialnya sudah mulai kita rasakan, bahkan pertumbuhan ekonomi kita hingga minus," pinta Bupati Lobar.

Lebih jauh, Fauzan mengajak seluruh peserta yang hadir dan masyarakat untuk bersama-sama konsen untuk mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 ini. "Bila bersama-sama kita melawan, akan mudah melalui ini semua," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP. PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun, S.HI juga menyampaikan bahwa Road Show HKG PKK ini merupakan kali pertama dalam masa adaptasi kebiasaan baru Pandemi Covid-19.

Tujuannya, untuk mengetahui dan menyatukan pemahaman tentang peranan sektor/lembaga terkait dalam pengelolaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK dan upaya meningkatkan peran serta pemerintah dan swasta tentang penerapan fungsi keluarga.

Untuk mencapai kesejahteraan keluarga, maka hal yang diperlukan adalah bagaimana mengerakkan segenap potensi, yaitu menggerakkan Kelompok-Kelompok PKK serta keluarga.

Oleh karena itu, melalui PKK bersama-sama meningkatkan SDM keluarga terutama para Ibu.

Pada hari ini juga berlangsung peluncuran pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga di Kabupaten Lombok Barat.

Sistem ini merupakan sistem yang memberdayakan para Ibu secara mandiri agar mampu memantau dan mendeteksi kondisi bayi baru lahir. Sehingga mampu secara dini menemukan tanda bahaya untuk dilakukan tindakan pengobatan yang diperlukan.

Hj. Khaeratun juga menjelaskan, pelaksanaan sistem ini sangat cocok di era Pandemi Covid-19 ini. Karena bayi baru lahir dapat tetap terpantau kesehatannya tanpa perlu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan beserta jajarannya memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk terus menurunkan angka kematian bayi khususnya bayi baru lahir yang merupakan masa yang paling kritis.

Upaya ini dilakukan sejak hulu sampai hilir. Dari aspek hilir, diupayakan peningkatan akses maupun kualitas pelayanan baik tingkat dasar maupun rujukan (rumah sakit).

Bahkan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat, tujuan rujukan tidak hanya rumah sakit milik pemerintah saja, namun rumah sakit swasta melalui MoU dengan Dinas Kesehatan.

Inovasi ini terlahir atas dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Unicef, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Pengda NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Ikatan Dokter Anak (IDAI) NTB maupun PKK Kab Lombok Barat.

Usai acara, Ketua TP. PKK NTB, Ketua TP. PKK Lobar, Kepala BKKBN NTB, Ketua IKAPTK NTB, Camat Kuripan beserta seluruh jajarannya turun langsung ke masyarakat dengan sama-sama berjalan keliling kampung untuk membagikan masker pada masyarakat.

[gmc/ro1/hms]

Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan, Wagub Tinjau Tes SKB CPNS Pemprov NTB

Kamis, 03/09/2020 | 18:15 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Seleksi penerimaan CPNS tahap seleksi kemampuan bidang (SKB) di Provinsi NTB tetap berjalan di tengah Pandemi ini. Untuk memastikan seleksi tersebut berjalan dengan protokol kesehatan, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meninjau pelaksanaan seleksi tahap SKB tersebut, Kamis, 3 September 2020.

Dalam peninjauannya, Wakil Gubernur ini berkeliling ke setiap ruangan yang dipakai untuk melakukan seleksi, mengecek peserta hingga petugas seleksi yang diadakan di gedung BKD Provinsi NTB.

"Kita sudah melihat tadi, apa yang dilaksanakan BKD sudah sesuai dengan protokol Covid-19, mulai dari penggunaan masker, jaga jarak, hingga penyediaan tempat cuci tangan," terang Wakil Gubernur usai berkeliling di gedung tersebut.

Dalam tes SKB tersebut, peserta diperiksa ketat, mulai dari rapid test, penerapan protokol kesehatan yang benar, hingga pemisahan antara peserta yang memiliki hhasil rapid test positif dengan peserta yang negatif.

"Bahkan peserta yang hasil rapid tesnya positif diberikan ruang khusus untuk melaksanakan ujian," ungkap Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini.

Walaupun begitu, Umi Rohmi tetap menekankan kepada petugas agar penerapan protokol kesehatan bukan hanya saat masuk ruangan saja. Namun protokol kesehatan harus diterapkan saat proses seleksi.

"Saya sampaikan tadi, kepada petugas, walaupun peserta non reaktif, tetap di dalam ruangan, masker dan jaga jaraknya itu tidak boleh kendor," tegasnya.

Umi Rohmi berharap tes SKB ini berjalan dengan lancar, aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Insyaallah jika kita patuh protokol Covid, kota bisa hidup aman dan produktif," ujarnya.

Pembukaan Ujian Test SKB CPNS 2019 ini, di buka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Drs. M. Nasir dalam pengarahannya mengharapkan untuk semua peserta mematuhi aturan protokol kesehatan, untuk hari ini tanggal 3 September 2020 dilaksanakan 3 (tiga) sesi) yang masing-masing sesi sebanyak 45 Peserta Serta mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan.

"Transparansi dilakukan dengan menampilkan live streaming skor SKB yang bisa dipantau oleh keluarga peserta dan publik lewat smartphone tanpa harus hadir di titik lokasi (Tilok) ujian, dengan link youtube BKD Provinsi NTB,” ungkapnya.

Untuk pengarahan dilakukan oleh Kepala bidang Evaluasi dan kesejahteran Kepegawaian, Irwan jaya, sedangkan untuk doa dimpimpin oleh Sekretaris BKD NTB, Saiful Amry.

Pelaksanaan Ujian SKB dari tanggal 3 hingga 10 September 2020 mendatang, berdasarkan Surat Kepala BKN tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 Nomor K 26-30/V 148-3/99 tanggal 31 Agustus 2020, maka untuk menjamin terlaksananya SKB.

Bagi peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi, Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyampaikan surat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab dan keterangan menjalani isolasi.

BKD dalam aturan tes mewajibkan peserta menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga Jika diperlukan. Penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Peserta harus cuci tangan dengan menggunakan sabun pada tempat telah disediakan sebelum masuk ruang registrasi.

Selain itu, peserta diminta tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain sesuai ketentuan Tim Gugus Tugas masing-masing wilayah.

Peserta wajib diukur suhu tubuhnya di depan pintu masuk lokasi Ujian. Peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3 C (dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.

Peserta yang suhu tubuhnya di bawah 37,3 C langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

Peserta yang suhunya di atas 37,3 dan/atau peserta yang hasil rapid test menunjukkan hasil reaktif dan/atau peserta yang positif covid-19 akan ditempatkan di ruang khusus sesuai rekomendasi tim medis.

Jika hasil rekomendasi tim medis menunjukkan peserta tidak dapat mengikuti SKB pada jadwalnya, maka peserta akan mengikuti SKB satu hari setelah jadwal SKB selesai (H+1).

Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

[gmc/ro1/hms]

Program Unggulan Pemprov NTB Terus Berjalan di Masa Pandemi

Kamis, 03/09/2020 | 14:23 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM (Istimewa/Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Sejumlah program unggulan Pemprov NTB terus berjalan dengan baik di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Masyarakat pun memberikan apresiasi dan merespon positif sejumlah program unggulan tersebut. Hal itu tercermin dari Laporan Engagement Misi dan Program Unggulan Pemrov NTB di Media Online dan Media Sosial yang disusun oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB.

Engagement atau komunikasi interaksional di dalam media sosial dan media online terhadap enam misi NTB Gemilang sepanjang pengamatan dari tanggal 15 – 21 Agustus dan 22 – 28 Agustus terus berlangsung. Bahkan kecenderungannya terus mengalami kenaikan interaksi para netizen terhadap konten yang disajikan terkait dengan program unggulan Pemprov NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mencontohkan, di media sosial facebook, engagement terhadap enam misi NTB Gemilang meningkat pada periode 22 – 28 Agustus dibandingkan dengan pekan sebelumnya di tanggal 15 – 21 Agustus.

“Misalnya misi NTB Sejahtera dan Mandiri memiliki engagement sebesar 1.818 di periode 15 – 21 Agustus, naik menjadi 3.543 engagement. Begitu juga di misi NTB Asri dan Lestari memiliki engagement sebesar 403 di periode 15 – 21 Agustus menjadi 6.578 di periode 22 – 28 Agustus. Artinya respon masyarakat terhadap program unggulan Pemprov sangat bagus,” terang Karo Humas Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kamis (3/09/2020)

Begitu juga dengan sejumlah program unggulan Pemprov NTB yang menjadi bagian dalam misi NTB Sehat dan Cerdas, NTB Bersih dan Melayani, NTB Tangguh dan Mantap serta NTB Aman dan Berkah tetap mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan jumlah engagement yang bervariasi.

Dalam laporan tim PRCC kata Najam, program unggulan dan strategis mana saja yang paling mendapatkan perhatian dari netizen baik like, share, maupun comment juga terpotret dengan baik. Beberapa program yang menyita perhatian publik yaitu program industrialisasi dengan hastag #IndustrialisasiNTB dan #ScienceTechnologyIndustrialPark memiliki komunikasi interaksional mencaai 15.060 selama tanggal 22 – 28 Agustus.

Selain itu, program Desa Wisata dengan hastag #99DesaWisata memiliki engagement sebanyak 10.169. Begitu juga program Revitalisasi Posyandu memiliki jumlah engagement sebanyak 2.846. Sedangkan program unggulan seperti JPS Gemilang, Zero Waste dan NTB Hijau, program NTB Tangguh Bencana, I-Shop NTB dan program beasiswa tetap memantik interaksi sosial dengan jumlah yang bervariasi.

“ Sebanyak 6 dari 8 program unggulan yang dianalisis oleh PRCC mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Contohnya adalah Industrialisasi pada periode 22 – 28 Agustus 2020 mendapatkan engagement sebanyak 15.060 dan merupakan yang tertinggi dibanding program unggulan lainnya,” ujar Bang Najam.

Karo Humas menegaskan, secara masif informasi program unggulan telah dipublikasi sejak program ini dijalankan melalui media online dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pada pekan kemarin reaksi masyarakat terhadap program unggulan tertinggi pada platform sosial media Instagram dengan jumlah total 26. 431 engagement, Facebook; 5.699, media online sebanyak 5.690 serta twitter sebanyak 57 engagement.

Berita apa saja yang menyita perhatian publik di media sosial dan media online? Kata Karo Humas, berita yang banyak mengundang komunikasi interaksional selama 22 – 28 Agustus 2020 memang bervariasi. Misalnya pada program Desa Wisata, konten yang memicu komunikasi masyarakat yaitu berita tentang Rinjani Begawe yaitu berupa launching pendakian Gunung Rinjani.

“Selain itu berita kedatangan Menteri Pertanian RI, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajarannya didampingi oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah dalam acara Panen Pedet 2020 yang diselenggarakan di pasar ternak Desa Barabali Kabupaten Lombok Tengah NTB, Sabtu 22 Agustus 2020 lalu telah memantik keingintahuan masyarakat terhadap program Kampung Unggas yang dilaksanakan Pemprov NTB saat ini,” demikian Bang Najam.

[gmc/ro1/hms]

Wagub Pantau Test SKB Pemprov NTB Sesuai Kompetensi dan Kebutuhan

Kamis, 03/09/2020 | 14:12 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - (Foto: jm/diskominfotikntb/ PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap calon pegawai negeri sipil yang sedang menempuh ujian kompetensi bidang (SKB) menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dalam kompetensi dan kebutuhan.

"Manfaatkan dengan sebaik baiknya karena kesempatan ini menjadi PNS, tidak didapat semua orang. Harapan pemerintah agar yang lulus memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan", ujar Umi Rohmi saat memantau pelaksanaan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2019 di kantor Badan Kepegawaian Daerah, Kamis (03/09).

Selain mempersiapkan diri dengan baik, Wagub mengingatkan protokol kesehatan saat pelaksanaan maupun diluar kegiatan mengikuti tes. Hal ini dimaksudkan agar sukses bagi peserta juga bagi penyelenggara. Selain penerapan protokol kesehatan saat registrasi dan pengecekan kesehatan, ruang tes bagi peserta yang reaktif Covid 19 terpisah dari peserta lain.

Tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2019 dimulai 3 September sampai 9 September 2020 berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X, tentang jadwal SKB CPNS formasi 2019.

Ujian Test SKB CPNS 2019 di buka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs. M. Nasir. Dalam arahannya ia mengharapkan semua peserta mematuhi aturan protokol kesehatan. Untuk hari ini tanggal 3 sepetember 2020 dilaksanakan 3 (tiga) sesi) yang masing-masing sesi sebanyak 45 Peserta dengan mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan. Transparansi dilakukan dengan menampilkan live streaming skor SKB yang bisa dipantau oleh keluarga peserta dan publik lewat smartphone tanpa harus hadir di titik lokasi (Tilok) ujian menggunakan akses link youtube BKD Provinsi NTB.

Tes Kompetensi Bidang ini adalah lanjutan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang sudah dilaksanakan di BKD NTB sesuai jadwal dengan menggunkan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, H Syamsul Buhari menerangkan, perhitungan jumlah kursi tes SKB dikali tiga dari jumlah kuota yang tersedia pada satu formasi.

"Misal formasi CPNS Perawat di BKD ada tiga formasi sedangkan pelamar yang mendaftar di formasi tersebut yang lolos passing grade 15 orang. Maka akan diambil sembilan orang yang memiliki nilai terbaik dari 15 orang yang lolos passing grade," jelasnya. Untuk Pelamar CPNS Pemprov yang ikut SKB sebanyak 940 orang peserta. (jm/diskominfotikntb)

[gmc/ro1/hms/inf]

Literasi Digital Penting untuk Tetap Aman dan Produktif saat Pandemi

Kamis, 03/09/2020 | 14:07 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram, GetarMerdeka.com - Teknologi Informasi menjadi sarana vital di tengah pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk banyak berkegiatan di rumah saja. Pemanfaatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri sudah semakin berkembang.

Dari 5,4 juta masyarakat NTB, 2,7 juta orang di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial.

Ini menunjukan animo masyarakat cukup besar dan perlu dibarengi dengan literasi atau edukasi digital yang baik. Sehingga masyarakat bisa aman dan tetap produktif menggunakan sosial media di masa pandemi ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, saat mengisi sekaligus membuka secara daring Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital bertajuk "Aman dan Produktif Dengan Adaptasi Kebiasan Baru di Internet", diruang kerjanya, Rabu (2/9) .

"Animo masyarakat menggunakan media sosial di tengah pandemi ini besar. Kedepan perlu edukasi lebih luas cara memanfaatkannya yang efektif dan produktif," jelas Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB.

Mantan Kabag Pemberitaan pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB tersebut menjelaskan pentingnya literasi digital masyarakat selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana. Khususnya seperti saat bencana non alam pandemi covid-19 ini.

Dimana, banyak disinformasi atau hoax beredar yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang disiplin hingga abai terhadap protokol kesehatan covid-19.

"Jika pemahaman literasi digital masyarakat baik. Masyarakat akan mencari informasi melalui sumber terpercaya.

Karena itu, edukasi pentingnya literasi digital ini sangat penting," jelasnya.

Lebih jauh, Gede menjelaskan untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital diperlukan kerjasama semua pihak, baik akademisi, praktisi, hingga komunitas penggiat tehnologi informasi.

Edukasi yang diberikan pun harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan Seperti, acara Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital yang digarap ICT Watch yang bekerjasama dengan Universitas Mataram, Kementerian Kominfo RI, dan berbagai stake holder tehnologi informasi terkait.

(Foto: novita@diskominfotikntb)

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel A. Pangerapan, pada kesempatan yang sama juga menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi di era media sosial saat pandemi ini. Namun, banyak masyarakat masih abai untuk melindungi data pribadinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya warganet yang tanpa sadar membagikan data pribadi pada akun sosial medianya.

Pemerintah sendiri telah membuat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk agar data pribadi masyatakat di sosial media bisa tetap aman.

"Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di tengah pandemi.

Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang baik terkait hal ini," jelasnya.

Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta yang merupakan mahasiswa, ASN, komunitas, dan pelaku bisnis online se - NTB. Webinar ini juga menghadirkan pemateri dari perwakilan Kemkominfo RI, Facebook Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat, hingga relawan TIK.

[gmc/ro1/nov/inf]

Tim Ekspedisi Nusra Bhakti untuk Negeri Siap Eksplorasi Wisata NTB

Sabtu, 26/09/2020 | 12:23 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

"NTB dan NTT akan dieksplore terutama destinasi yang menarik dan yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19,"

Mataram, GetarMerdeka.com - Keindahan alam Lombok - Sumbawa dan gugusan pulau-pulau kecil di Provinsi NTB selalu menarik untuk dijelajahi. Media-media nasional sering mengulas destinasi wisata di daerah ini. Kali ini salah satu televisi nasional, Metro TV akan mengeksplorasi eksotisnya NTB melalui program terbarunya.

Tentu hal ini disambut baik oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, karena ulasan destinasi wisata oleh media akan membuat NTB akan semakin dikenal oleh dunia.

"Kami dengan senang hati dan tangan terbuka, apalagi MotoGP yang akan berlangsung tahun depan," kata Gubernur di Ruang Kerjanya saat menerima audiensi Tim Ekspedisi Nusa Tenggara Bhakti untuk Negeri bersama Direksi Metro TV, Kamis 24 September 2020.

Sementara itu CEO Media Group, M. Mirdal Akib melaporkan terkait program "Bakti Untuk Negeri Ekspedisi Nusra" yang akan tayang di Metro TV nantinya ada 26 titik destinasi di NTB akan dieksplore, dengan 16 episode dan berdurasi sekitar 30 menit per episode.

"NTB dan NTT akan dieksplore terutama destinasi yang menarik dan yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa siaran ini nantinya tidak hanya diliput melalui media televisi, tetapi juga akan disebar melalui di media cetak, media sosial dan akan dibuatkan buku.

Sedangkan Pimpinan Redaksi Metro TV, Arief Suditomo mengatakan bahwa program ini juga bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain menampilkan keindahan alam NTB, juga akan menunjukan bagaimana media informasi di NTB berjalan.

"Kita lihat apakah jaringan internet di pelosok indonesia sudah baik atau belum, karena bukan hanya pariwisata tetapi pendidikan akan dipotret dalam program ini," katanya.

[gmc/ro1/hms]

Sosialisasi Televisi Digital: Melangkah ke Digitalisasi Merupakan Keharusan

Rabu, 02/09/2020 | 16:39 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Kemajuan zaman harus dibarengi dengan kemajuan digital agar suatu bangsa tidak ketinggalan dari bangsa lain. Oleh sebab itu, digitalisasi pada segala bidang harus diterapkan agar tidak ketinggalan.

"Melangkah ke digitalisasi merupakan suatu keharusan yang mesti kita kejar bersama seluruh pihak, mulai dari regulasi, gerakan dari pemerintah pusat hingga daerah, bersinergi bersama untuk mewujudkan digitalisasi ini," ungkap Wakil Gubernur saat membuka acara Webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB, Rabu (2/9).

Digitalisasi ini lanjutnya memiliki manfaat besar, diantaranya meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan efisiensi infrastruktur industri penyiaran.

Selain itu, akan menghemat biaya listrik hingga 94 persen, pengeluaran modal bisa hemat mencapai 79 persen, serta pengeluaran operasional bisa hemat mencapai 57 persen dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar analog.

Dalam webinar yang bertema “Indonesia Goes to Digital” tersebut, Wagub mengungkapkan bahwa digitalisasi ini juga bermanfaat untuk usaha industri konten yang akan berkembang dengan adanya digitalisasi ini.

Digitalisasi pada bidang informasi, jelasnya, adalah salah satu instrumen penting dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar kinerja pemerintah diketahui dengan seksama.

"Berbicara digitalisasi di NTB ini sangat besar peranannya, dari segi pemenuhan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di NTB, penyebaran informasi rencana, proses, hingga hasil kerja pemerintah," terangnya.

Selain menyediakan informasi dari pemerintah, digitalisasi di bidang informasi juga menjadi salah satu media informasi potret realitas sosial masyarakat sebagai bentuk ceck and balance bagi pemerintah.

Berbicara Pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini, Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan bahwa digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 ini.

Ia berharap digitalisasi di NTB ini segera tuntas agar kemajuan dapat terkejar dengan cepat, sehingga masyarakat NTB khususnya generasi muda dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini.

"Harapan Pemerintah NTB dengan adanya digitalisasi ini akan semakin terbukanya peluang usaha baru, idustri kreatif bagi generasi muda, tertatanya penyiaran yang berkualitas," harapnya.

[gmc/ro1/hms]

Pemerintah Mulai Didistribusikan Beras Bantuan Sosial

Rabu, 02/09/2020 | 16:28 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - (Foto: Diskominfotik NTB/ PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) mulai disalurkan. Bantuan ini khusus diberikan kepada KPM PKH yang belum menerima bantuan sembako dan bantuan sosial tunai.

Di NTB, sebanyak 339 ribu KPM PKH akan menerima 15 kilogram beras selama tiga bulan.

Diluncurkan di Gudang Bulog pusat, sebanyak 450 ribu ton bagi 10 juta PKM se Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Sosial Juliari Batubara, ketepatan sasaran penerima dengan data DTKS harus diawasi, begitupun dengan kualitas beras bantuan Bulog hingga sampai ke penerima.

Juliari mengatakan hal itu sebagai bentuk konkrit sinergitas termasuk BUMN dan wujud kehadiran negara bagi masyarakat.

Bantuan Sosial Beras 2020 adalah satu dari program sosial yang diluncurkan pemerintah pusat.

Di masa pandemi, intervensi ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran PKH yang didalamnya juga terdapat anak anak lansia dan kaum disabilitas.

“Untuk itu pengawasan harus dilakukan bersama sama untuk mengatasi hal tak terduga di lapangan.

Mulai transporter sampai jaringan Bulog di daerah. Hari ini disalurkan untuk dua bulan sebanyak 30 kilogram per keluarga PKH”, ujar Juliari saat melaunching program bantuan Sosial Beras 2020 bersama 34 provinsi secara daring.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalillah di halaman kantor Dinas Sosial melalui siaran langsung, Rabu (2/9).

Wakil Gubernur, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, bantuan sosial beras 2020 dari pemerintah pusat ini patut disyukuri.

Hanya saja, Wagub menginginkan dalam pendistribusiannya tidak ada yang salah sasaran dan dimanfaatkan dengan benar.

Hal ini agar dampak ganda dari bantuan ini selain membantu masyarakat miskin di masa pandemi juga untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Untuk itu, pendamping PKH juga harus mengawasi dengan baik agar dapat amanah sekaligus memastikan penerima tidak menyalahgunakan bantuan yang diterima.

“Kondisi masih tidak menentu. Pandemi belum berakhir. Bantuan jangan disalahgunakan. Pendamping PKH juga harus terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan. Makin patuh, makin cepat kita keluar dari pandemic. Jangan tunggu sampai resesi ekonomi benar benar terjadi”, jelas Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Ditambahkan Dirut Bulog, Budi Waseso, pihaknya siap mendukung program bantuan sosial pemerintah. Dia menjamin kualitas beras Bulog, begitu juga dengan distribusi pihaknya berkomitmen menindaktegas oknum Bulog ataupun transporter yang didukung PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Dos Ni Roha.

Jaminan kualitas itu dilakukan dengan proses 'rice to rice' yang diserap dari hasil produksi padi petani sehingga juga ikut menyejahterakan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Khalik menambahkan, NTB mendapatkan jatah 339.588 ribu keluarga PKH yang menerima bantuan di seluruh kabupaten kota se NTB.

Hari ini baru dimulai dari kota Mataram untuk 17. 392 penerima dan titik droping di Kelurahan Dasan Agung Baru sebanyak 79 orang dan Kelurahan Karang Baru sebanyak 390 orang.

Secara bertahap, jatah NTB sebanyak 5093 ton akan didistribusikan melalui transporter yang telah ditunjuk Kementerian Sosial.

“Keseluruhan, bantuan sosial untuk NTB sebesar 3,4 triliun.

Bantuan Sosial Beras ini masuk dalam program pusat PEN”, jelas Ahsanul. (jm/diskominfotikntb)

[gmc/ro1/hms/inf]

Kapolda: Tidak Pakai Masker 14 September Ditegakkan Sanksi Hukum

Rabu, 02/09/2020 | 13:42 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.IK.,MH didampimgi Wagub NTB Rohmi Djalilah (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.IK.,MH meminta seluruh lapisan masyarakat dari tingkat RT/RW untuk tetap melakukan sosialisasi penerapan masker saat keluar rumah. Karena pada tanggal 14 September nanti, penindakan kepada masyarakat yang tidak pakai masker mulai ditegakkan.

Hal tersebut dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (Anev) program 'Kampung Sehat' yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se Provinsi NTB melalui Video Conference di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Rabu (2/9).

“Tanggal 14 September nanti, yang tidak pakai masker akan kami beri tindakan hukum,” ungkap Kapolda.

Ia mengatakan, tindakan hukum bagi yang tidak menggunakan masker tersebut menjadi garda terakhir dalam menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB.

“Denda bukan tujuan, kita ingin masyarakat sehat, jangan sampai kasus yang landai ini membuat masyarakat lengah,” ujarnya.

Jendral Bintang Dua ini, meminta seluruh Kapolres untuk memasifkan sosialisasi, mulai dengan keliling menggunakan pengeras suara hingga kendaraan-kendaraan yang dibranding dengan Satgas Patroli Covid-19.

“Satu centi pun kita tidak boleh mundur dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini,” tegas Kapolda.

Untuk program Kampung Sehat, Kapolda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memulai melakukan penilaian. Karena, dari ribuan desa/kelurahan yang ikut, akan dijaring menjadi 30 desa/kelurahan untuk selanjutnya akan diikutkan dalam lomba Kampung Sehat di tingkat kabupaten/kota. Berikutnya pada bulan November akan diumumkan di tingkat provinsi.

“Silahkan mulai lakukan penilaian dengan menerapkan protokol kesehatan, kita optimis, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB menjadi percontohan di daerah lain,” pungkasnya.

[gmc/ro1/hms]

Lombok Timur Dinilai Berhasil Tekan Penyebaran Pandemi Covid-19

Rabu, 02/09/2020 | 13:31 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

“Program Kampung Sehat selama tiga bulan ini sudah berhasil, jumlah kecamatan yang sudah terkonfirmasi positif mulai menurun,”

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB melaporkan kondisi masyarakat sebelum dan setelah dilaunchingnya "Kampung Sehat" dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (Anev) program Kampung Sehat yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se Provinsi NTB melalui Video Conference di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Rabu (2/9).

Sekda Kabupaten Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik melaporkan bahwa Kampung Sehat berkontribusi besar dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lombok Timur.

“Program Kampung Sehat selama tiga bulan ini sudah berhasil, jumlah kecamatan yang sudah terkonfirmasi positif mulai menurun,” ungkapnya mengapresiasi Kampung Sehat yang di inisiasi oleh Polda NTB tersebut.

Konsep Kampung Sehat, lanjut Juaini, bukan hanya sebatas lomba, tapi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, keamanan di masing-masing desa terus meningkat.

“Tidak hanya kesehatan, keamanan juga sudah meningkat,” ungkap Sekda penuh bangga.

Di Lombok Timur sendiri, melalui Kampung Sehat, pemerintah kabupaten telah melakukan screening berbasis masjid, sekolah, hingga berbasis pasar guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Alhamdulillah, di Lombok Timur, kami telah melaunching ASN Peduli Covid-19, Masjid Peduli Covid, Sekolah Peduli Covid, Pasar Peduli Covid, dan Generasi Muda Peduli Covid,” ucapnya.

Karena menurutnya, menekan penyebaran Covid-19 tidak mudah, butuh kerjasama seluruh pihak, karena yang di lawan bukan berwujud, bahkan vaksinnya pun belum ada.

“Melawan virus yang tak berwujud ini tidak mudah, butuh konsistensi seluruh pihak.

"Kami bersyukur, keberadaan Kampung Sehat mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

[gmc/ro1/hms]