Wagub NTB Dukung PAEI Dalam Penguatan Surveilans Covid-19

Kamis, 01/10/2020 | 16:21 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

"Kesulitan utama pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah paradigma masyarakat tentang penggunaan masker."

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima Perhimpunan Ahli Epidemologi Indonesia (PAEI) Drs. Bambang WK. M. Epid, dalam rangka melaporkan capaian hasil program penguatan surveilans Covid-19 di NTB, Kamis, 1 Oktober 2020.

Audiensi ini bertujuan melaporkan yang sudah dilakukan selama empat (4) bulan di NTB, dari hasil evaluasi tersebut akan dilanjutkan penguatan komunikasi resiko.

Selain akan dilakukan penguatan tim surveilans. Sasarannya adalah tracing dan testing yang akan dtingkatkan dan dikuatkan melalui sistem pelatihan dan On The Job Training.

Menanggapi hal tersebut, Wagub yang ditemui di ruang kerjanya menyampaikan sepakat dan mendukung perbaikan yang akan dilakukan karena sesuai dengan tujuan kedepan, yaitu penguatan tracing dan testing.

Wagub NTB tak hanya mendukung tapi juga berpesan agar betul-betul mengikuti standar tertinggi, bila perlu lebih baik dan lebih baik lagi.

"Kesulitan utama pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah paradigma masyarakat tentang penggunaan masker."

"Kami ingin yang terbaik, karenanya kunci tracing treatment, bagaimana biar bisa masif dan tepat sasaran dan penyebaran bisa dilokalisir," tutur Hj Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Wagub juga didampingi Asisten I Setda NTB dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, setuju dan sepakat.

"Yang terpenting adalah agar masyarakat NTB bisa hidup New Normal, dan masyarakat terbiasa hidup dengan protokol Covid, apapun akan saya dukung yang penting untuk kebaikan masyarakat," tegas Hj Rohmi.

Wagub mengingatkan, bagaimana membuat masyarakat satu persepsi, bahwa Covid-19 itu ada dan tidak mengenal siapapun, dan yang terpenting adalah protect diri.

"Alhamdulillah NTB Perdanya sudah ada dan pertama di Indonesia, TNI Polri juga terus support dan ini terus dikampanyekan," tegas Hj Rohmi.

Menurut Wagub, kehidupan era tatanan baru atau New Normal, masyarakat tetap bisa mencari nafkah, aturan tegas untuk ditegakkan, boleh tetap menjalankan kewajiban mencari nafkah, tetapi masyarakat wajib juga patuhi protokol Covid sampai menunggu vaksin datang.

"Pakai masker memang gak enak, tapi jauh lebih enak daripada kita kena Covid, silakan apa yang terbaik supaya kita eksekusi sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sementara itu, Bambang WK menyampaikan kesiapannya untuk terus membantu penguatan sistim kesehatan di NTB.

"Kegiatan pokok kami yaitu menguatkan tim surveilans, tim lapangan, juga mengadakan pelatihan, asesmen, survey knowledge kepada masyarakat tentang pandemi ini," tambahnya.

Beberapa hal yang ditemukan juga sudah dibenahi dengan baik dibantu dengan aplikasi khusus. Namun, yang harus ditingkatkan adalah kapasitas petugas yang mengadakan tracing di lapangan, sebab dari sisi jumlah spesimen penduduk juga masih kurang.

"Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah tingginya kasus pneumonia, jika ada ciri langsung di-swab," tutur Bambang.

[gmc/ro1/hms]

Advertorial

Resmi diluncurkan Gubernur: Terobosan Inovasi Lomba Kampanye Sehat

Kamis, 01/10/2020 | 01:49 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Inovasi berupa Lomba Kampanye Sehat yang diluncurkan oleh Polda NTB mendapat apresiasi dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Terobosan Kapolda NTB itu dinilai menjadi yang pertama di Indonesia. Lomba Kampanye Sehat ini, memperioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan kampanye oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota."Polda NTB tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi dan Alhamdulillah kampanye sehat ini merupakan satu terobosan yang saya kira yang pertama di Indonesia, dan mudah-mudahan akan mendapat apresiasi juga," ungkap Gubernur saat memberi sambutan sekaligus meresmikan langsung Lomba Kampanye Sehat, di Lapangan Tenis Mapolda NTB, Rabu (30/9/2020).

Dalam rangka mewujudkan kampanye sehat, pada kesempatan tersebut, Gubernur berharap kepada jajaran Polda NTB untuk mengusut tuntas akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab yang kerap kali meresahkan masyarakat. "Karena khawatirnya itu bukan akun dari paslon tertentu, tetapi malah akun dari konsultan sosial media yang dengan akun mesin sosial medianya itu bisa mengaduk emosi masyarakat kita," ungkapnya.

Dengan adanya kampanye sehat kata Gubernur, tidak hanya menyehatkan fisik saja akan tetapi juga menyehatkan rohani dan spiritual.

"Terimakasih pak Kapolda dan pak Kasrem, aktivis-aktivis yang jadi pimpinan KPUD dan Bawaslu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersama akan menghadirkan kondusivitas bagi masyarakat NTB," tutup Gubernur mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Kasrem 162/WB Kolonel Armed I Made Kariawan yang mewakili Danrem 162/WB, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap inovasi kampanye sehat tersebut.

"Kami di Korem 162/WB mendukung apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan dan yang sudah diinisiasikan oleh Kapolda," ungkap Kasrem saat memberi sambutan.

Apa yang telah diinisiasi oleh Kapolda NTB ini dinilai sebagai suatu program yang sangat baik, terlebih dalam menghadapi dan mencegah penyebaran Covid-19 pada ajang kampanye nanti. "Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh dan tauladan bagi daerah lainnya," ujarnya

Tidak hanya Gubernur NTB dan Korem 162/WB, Polda juga mendapat apresiasi dari KPU Provinsi NTB dan Bawaslu Provinsi NTB atas terobosannya itu. "Saya dan teman-teman di Bawaslu sebetulnya merasa iri dengan bapak Kapolda, selalu punya cara untuk berinovasi, untuk bagaimana kemudian memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTB," ungkap Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid

Tidak hanya itu, Khuwailid juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Paslon Kepala Daerah di tujuh Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 atas komitmen menjalankan kampanye dengan memprioritaskan protokol kesehatan Covid-19. 

Kapolda NTB Irjen Pol. M Iqbal mengemukakan bahwa telah menjadi tugas TNI dan Polri dalam melakukan berbagai upaya yang optimal bersama pemerintah daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban Pilkada serentak.

Kapolda menerangkan bahwa kampanye sehat merupakan salah satu upaya bersama untuk menekan angka penularan virus Corona di NTB.

"Pilkada saat ini bukan Pilkada biasa, namun ini adalah Pilkada yang istimewa. Oleh karena itu perlu dilakukan juga langkah-langkah yang istimewa juga, pada 13 hari yang lalu di halaman ini juga melakukan deklarasi dan komitmen bersama bahwa siap mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

[gmc/ro1/hms]

DPRD NTB Setujui Raperda Perubahan RPJMD NTB 2019-2023

Selasa, 29/09/2020 | 23:39 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri rapat paripurna keempat masa persidangan III tahun 2020 di Ruang Rapat Gedung DPRD, 29 September 2020.Rapat paripurna tersebut dalam rangka pembahasan Raperda Prakarsa Gubernur NTB dengan acara penyampaian laporan pansus - pansus terhadap empat buah Raperda prakarsa Gubernur NTB, persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap empat buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB dan pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap empat buah Raperda.

Dalam rapat paripurna tersebut, disetujui satu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTB tahun 2019-2023.

Sementara, terkait tiga Raperda lainnya, DPRD NTB meminta perpanjangan waktu guna pembahasan lebih lanjut. Tiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi NTB tahun 2020-2040.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengemukakan, terima kasihnya atas persetujuan terhadap Raperda tentang RPJMD provinsi NTB tahun 2019-2023. Menurut Gubernur, bertambahnya berbagai regulasi daerah, menggambarkan bahwa eksekutif dan legislatif di daerah sama-sama memahami dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di NTB.

Gubernur menegaskan, penambahan Raperda yang disetujui menjadi Perda, tentu akan menambah jumlah produk hukum daerah yang akan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat, serta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik, serta komitmennya dalam proses pembahasan Raperda-Raperda hingga paripurna,” ujarnya.

Gubernur juga menghaturkan terima kasih kepada pansus-pansus di DPRD NTB yang telah bekerja, membahas, mencermati dan mengkaji keempat buah Raperda ini dalam kondisi pandemi covid–19. Gubernur mengapresiasi komitmen para anggota DPRD NTB yang tetap melaksanakan tugas dengan optimal.

“Terhadap Raperda-Raperda yang diperpanjang masa pembahasannya diharapkan menjadi perhatian kita untuk dapat dibahas dan diparipurnakan pada kesempatan selanjutnya,” pungkas Gubernur.

[gmc/ro1/hms]

Propinsi NTB Tetap Rangkul Investor di masa pandemi Covid-19

Selasa, 29/09/2020 | 16:58 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dikenal sebagai daerah yang terbuka dan ramah bagi para investor. Sehingga meski di tengah pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia, NTB tetap membuka diri dan merangkul investor dengan menyesuaikan tatanan 'normal baru' yang telah diterapkan.

Hal tersebut disampaikan Doktor Zul, panggilan akrab Gubernur NTB saat menerima audiensi bersama salah satu investor di NTB di bidang lingkungan hidup berkelanjutan. Audiensi yang digelar secara virtual tersebut dihadiri langsung oleh Lars Bo Larsen selaku Ambassador Denmark di Pendopo Gubernur NTB, Selasa 29 September 2020.

Dijelaskan Doktor Zul, NTB akan mendukung penuh para investor terutama yang sesuai dengan program unggulan NTB Hijau dan Energi terbarukan yang tengah menjadi fokus pemerintah NTB. Seperti kerjasama yang tengah dilakukan bersama Embassy Denmark.

Sebagaimana yang diketahui, kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong kedua daerah, khususnya NTB dan Pulau Bornholm di Denmark menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan. Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.

“We want to show our investor that we are serious, even in the middle of covid-19 pandemic that is happening. We will show our best. Kita ingin menunjukan kepada para investor kita kalau kita serius. Walaupun di tengah pandemi covid-19 ini,” jelas Gubernur yang fasih berbahasa Inggris tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Doktor Zul juga menjelaskan keterbukaan NTB terhadap investor dikarenakan simbiosis mutualisme yang dapat terjalin. Investor dapat membantu NTB bertumbuh menjadi daerah yang lebih baik dengan membagi pengetahuan dan pengalaman. Hingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“We want to support investors cause it can help us grow. Kita ingin mendukung para investor karena hal ini bisa membantu kita untuk tumbuh,” ujar Doktor Ekonomi Industri tersebut.

Lars Bo Larsen selaku Ambassador Denmark mengungkapkan bahwa kerjasama the Sustainable Island Initiative (SII) yang tengah dijalin NTB dan Denmark tetap dapat terjalin meskipun pandemi covid-19 tengah melanda. Ia berharap kerjasama tetap menguntungkan antara kedua belah pihak.

“Despite of this challenging time, I hope our partnerships between Indonesia and Denmark will continue and mutually benefit our two countries. Meskipun kita sedang dalam waktu yang menantang, saya berharap kerjasama antara Indonesia dan Denmark bisa terus berjalan dan tetap menguntungkan satu sama lain,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB turut di dampingi Kapala Dinas LHk dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

[gmc/ro1/hms/inf]

ESDM: Penyediaan Energi Tetap Optimal di Masa Pandemi

Selasa, 29/09/2020 15:14 WIB

Reporter : Dwi Aditya Putra Red IT: Firman Wage Prasetyo

Dirjen Migas Ego Syahrial. ©2017 Merdeka.com

Jakarta, GetarMerdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial memastikan keterbatasan aktivitas fisik di tengah masa pandemi Covid-19 tidak memengaruhi penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) kepada masyarakat. Penyaluran energi tetap optimal agar perekonomian masyarakat tetap berjalan baik.

"Pemerintah meminta kepada Pertamina untuk tetap menyediakan BBM di masyarakat dan juga menjamin BBM dalam rangka mendukung perekonomian. Beberapa SPBU juga kita tetap meminta beroperasi 24 jam. Demikian juga kepastian agar pasokan LPG bagi rumah tangga tetap terjaga," ungkap Ego melalui keterangannya, Selasa (29/9).

Sebagai komoditas vital bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG ke seluruh wilayah RI.

Pelayanan pendistribusian ini telah dibarengi melalui sistem operasionalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk penyediaan wastafel dan (penyemprotan) disinfektan di area SPBU.

Kendati begitu, Ego mengakui pergerakan konsumsi BBM dan LPG mengalami penurunan semester awal 2020 ini. Konsumsi BBM kita di Semester I 2020 menurun sebesar 13 persen kalau kita bandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dilaksanakannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) bahkan terjadi penurunan demand mencapai sebesar 50 persen di beberapa kota besar, seperti Jakarta.

Dalam kondisi normal, catatan Kementerian ESDM menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi BBM rata-rata sebesar 2,7 persen per tahun, bahkan konsumsi LPG meningkat rata-rata 5 persen per tahun.

"Ini tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia, dampak pandemi terhadap sektor energi pasti sangat signifikan, baik investasi maupun yang bersinggungan langsung kepada masyarakat," tutur Ego.

Untuk BBM sendiri konsumsi pada tahun 2015 sebesar 67,51 juta kilo liter dan terus merangkak naik di tahun 2016 (68,15 juta kl), 2017 (70,98 juta kl), 2018 (74,08 juta kl) dan 2019 (75,12 juta kl). Hal serupa juga terjadi pada LPG, tingkat konsumsi LPG di masyarakat cenderung mengalami kenaikan, yakni 2015 (6,38 juta metrik ton), 2016 (6,64 juta Mton), 2017 (7,19 juta Mton), 2018 (7,56 juta Mton), dan 2019 (7,7 juta Mton).

BBM Satu Harga Tetap Jalan

Di tengah pandemi, jaminan ketersediaan BBM tetap berlaku untuk keberlanjutan program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah berharap kepada Pertamina dan Badan Usaha (BU) swasta agar program BBM Satu Harga ini bisa terus berjalan maksimal dan tidak memberatkan Pertamina sebagai penugasan.

Ego menilai kehadiran program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2016 ini sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus mengurangi disparitas harga jual BBM di kota-kota besar dengan daerah pelosok.

"Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM di kota besar," jelasnya.

Hingga tahun 2019 lalu sebanyak 170 titik BBM Satu Harga yang dibangun baik Pertamina maupun BU swasta. Kementerian ESDM memproyeksikan hingga tahun 2024 akan ada penambahan 330 titik, yakni 83 titik di 2020, 76 titik di tahun 2021, 72 titik di 2020, 56 di tahun 2023, dan 43 di tahun 2024.

Khusus tahun 2020, 83 titik ini akan dibangun semuanya oleh Pertamina dengan rincian, Sumatera 17 titik, Nusa Tenggara 16 titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 8 titik, Maluku 16 titik, dan Papua 14 titik.

"Pemilihan diprioritaskan untuk wilayah yang paling mendesak dan mempertimbangkan kesiapan daerah mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses," kata Ego.

Ego mengakui, saat ini masih terdapat lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok yang masih mengalami kesulitan akses dan mahalnya BBM. "Sulitnya akses merupakan kendala tersendiri bagi pendistribusian BBM. Sehingga harga BBM di pelosok lebih mahal dibanding harga BBM di kota," tutupnya. (Sumber: merdekacom)

[gmc/mdk/azz]

Kukuhkan Tiga Penjabat Sementara Bupati, Wagub Sampaikan Tiga Pesan Penting

Sabtu, 26/09/2020 | 13:50 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Wagub NTB Lantik 4 Pejabat Sementara Bupati Sambut Pilkada 9 Desember 2020 Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Sebanyak tiga Penjabat Sementara (Pjs) dan satu Pelaksana Tugas (Plt) bupati di NTB dikukuhkan oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu, 26 September 2020.

Penjabat Sementara yang dikukuhkan yaitu Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Ir. Muhammad Husni, M.Si menjadi Penjabat Sementara Bupati Bima, selanjutnya Kepala Biro Kerjasama Ir. Zainal Abidin, M.Si yang dilantik menjadi Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sumbawa serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dr. Muhammad Agus Patria, S.H., MH yang ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Bupati KSB. Adapun Plt Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) diisi oleh Wagub KLU H. Sarifudin.

Tiga Pjs dan satu Plt kepala daerah yang dikukuhkan hari ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, Tentang Penunjukan Penjabat Sementara dan Pelaksana Tugas, dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari tanggal 26 September - 5 Desember 2020.

Penjabat Sementara memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu mereka memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan pimpinan daerah serta menjaga netralitas ASN.

Pjs kepala daerah ini juga melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Istimewa

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya memberikan tiga pesan penting kepada Pjs dan Plt yang dilantik, pertama mengawal pengendalian dari penyebaran Covid-19. Kedua, memastikan berjalannya pilkada dengan aman dan kondusif di Kabupaten/Kota dan merangkul seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar kompak mengawal pilkada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terakhir, melanjutkan ikhtiar untuk mensukseskan program-program dan ikhtiar menurunkan angka kemiskinan. "Ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan harus terus berjalan. InsyaAllah dimudahkan selama kita mau bekerja keras," tutur Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut.

Umi Rohmi dalam kesempatan ini menyinggung juga sejumlah program unggulan Pemprov NTB seperti Posyandu Keluarga yang tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil tetapi juga melayani berbagai macam masalah sosial dari skup terkecil. Kemudian, Industrialisasi agar mampu mendorong IKM dan UMKM agar semakin baik kedepannya serta terkait NTB Bersih dan NTB Hijau.

"Semua harus diikhtiarkan bersama, saya paham waktu bapak tidak banyak. Saya yakin kalau ini diniatkan sebagai ibadah, InsyaAllah Allah akan dimudahkan," tegas Umi Rohmi.

Terakhir, tak lupa Umi Rohmi menyampaikan kepada ibu-ibu pendamping Pjs untuk ikut mensosialisasikan terkait protokol kesehatan Covid-19. Sehingga NTB mampu menekan angka penyebaran virus corona dengan sebaik-baiknya.

"Mohon peran daripada PKK dan seluruh organisasi yang bisa dihandle untuk mendorong sosialisasi yang masif pada penegakan protokol. Mudah-mudahan kita di NTB bisa mengingatkan satu sama lain, dalam pengendalian penyebaran Covid-19, semua masyarakat NTB punya peran yang luar biasa," tutur Umi Rohmi.

Dalam pelantikan ini turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB dan beberapa Kepala OPD Provinsi NTB.

[gmc/ro1/hms]

Bangun Kembali Saluran Irigasi di Lotim, Pemprov NTB Sambut Baik Bantuan UNDP

Sabtu, 26/09/2020 | 13:00 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

“Bencana alam tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi beberapa keluarga di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah."

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemprov NTB menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang membantu masyarakat NTB, terutama di Lombok Timur (Lotim) dalam proyek rekonstruksi saluran irigasi. Proyek tersebut dilaksanakan di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lotim. Saluran irigasi di wilayah tersebut terdampak bencana gempabumi tahun 2018 lalu sehingga berdampak bagi aktivitas pertanian masyarakat.

“Tentu kami di NTB merasa senang dan menyambut baik program UNDP yang melakukan rekonstruksi saluran irigasi di Desa Sajang. Kegiatan tersebut akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas pertanian,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, Sabtu 26 September 2020.

Pembangunan rekonstruksi saluran irigasi di Desa Sajang tersebut merupakan bagian dari proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa Bumi dan Tsunami (PETRA) UNDP, yang dibiayai oleh Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW. Proyek tersebut telah bekerja di wilayah tersebut sejak 2018, bertugas membantu transisi dari respon dini ke pemulihan jangka panjang.

Antun Hidayat dari KfW mengatakan, proyek di Sajang bersamaan dengan kegiatan rekonstruksi jembatan gantung Tuva di Desa Tuva di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang juga terkena dampak gempabumi dan tsunami tahun 2018 lalu.

Acara peletakan batu pertama diadakan di lokasi saluran irigasi baru, yang merupakan jalur kehidupan bagi pembangunan ekonomi di desa Sajang awal pekan kemarin. Lebih dari 500 keluarga bergantung pada irigasi untuk mengairi pertanian mereka. Mereka terpaksa mengambil langkah-langkah sementara sejak gempa menghancurkan sistem irigasi.

Najamuddin Amy Karo Humas dan Protokol NTB

“Bencana alam tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi beberapa keluarga di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Melalui kemitraan kami dengan UNDP, kami berharap rekonstruksi infrastruktur penting ini dapat membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka dan memungkinkan mereka untuk, mendapatkan kembali mata pencaharian mereka dan memulihkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan,” kata Antun Hidayat.

Selain kemunduran akibat bencana alam, kedua wilayah tersebut juga mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pembatasan perjalanan saat ini juga telah menghambat pasokan logistik ke kedua wilayah tersebut.

Rekonstruksi fasilitas infrastruktur ini akan menyediakan lapangan kerja dalam jangka pendek dan akan meningkatkan prospek masyarakat luas dalam jangka panjang.

“Proyek-proyek rekonstruksi ini, yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, akan membantu memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam pemulihan mata pencaharian. Dalam membangun kembali daerah yang terkena dampak, UNDP berkomitmen untuk memastikan infrastruktur penting dibangun dengan prinsip 'membangun kembali dengan lebih baik' untuk mendukung masyarakat.” ujar Ms. Sophie Kemkhadze, Resident Representative, a.i. UNDP Indonesia.

Ia mengatakan, kemitraan adalah kunci kerja UNDP. Di Lombok, proyek ini terselenggara berkat bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. Kedua CSO telah membantu dalam proses desain dan perekrutan serta pelatihan pekerja konstruksi laki-laki dan perempuan. Pekerjaan akan dilakukan dengan mengikuti protokol pembatasan sosial yang ketat.

“Rekonstruksi infrastruktur penting ini akan bermanfaat bagi sekitar 500 rumah tangga di Lombok Timur. Dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, kami terus memastikan tidak seorangpun tertinggal saat kami berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Christian Usfinit, Team Leader, Resilience and Reconstruction Unit UNDP Indonesia.

[gmc/ro1/hms]