Jadi Sarana Ekspresi Generasi Muda, Gubernur NTB Buka Lomba LBKK

Kamis, 03/12/2020 | 14:24 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah membuka Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor DPW PKS NTB, Kamis, 3 Desember 2020.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, LBKK ini sebagai sarana bagi generasi muda PKS untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya secara eksplisit. Memahami suasana batin dan kultur, terutama yang berasal dari pondok Islam tradisional.

"Yang paham tentang pondok, tentu yang pernah berjuang untuk pondok," ujarnya.

Ia berharap, dengan hadirnya LBKK ini, maka jembatan pengertian akan terbangun dengan komunitas Islam tradisional, sehingga adanya kecurigaan dengan Partai Keadilan Sejahtera semakin tipis. "Betapa program sederhana yang mampu menghilangkan keraguan antara kita," ujarnya.

Oleh karena itu lanjutnya, LBKK ini bukan terminal akhir, namun merupakan awal, sehingga apa yang diucapkan para santri yang menjadi kesehariannya, mulai diungkap dan diekspresikan, sehingga PKS tidak punya jarak dengan komunitas Islam tradisional.

"PKS tidak akan menang, tidak akan besar, sebelum mampu merangkul komunitas pondok dan Islam tradisional," ungkapnya.

Ia mengingatkan, tantangan kedepan semakin kompleks dan luar biasa. Untuk itu ia meminta para tokoh, Tuan Guru, untuk aktif turun mendatangi pondok, untuk menghilangkan keraguan kepada PKS.

"Banyak orang curiga, kalau Gubernurnya dari PKS nanti tidak toleran, namun ketika kader PKS jadi pemimpin, jangankan Islam tradisional, umat non Islam pun kita rangkul," tegasnya.

Kedepan harus lebih banyak lagi dihadirkan lomba-lomba yang lain, yang mampu melibatkan anak-anak pondok, sehingga semua pondok dan madrasah di NTB merasa bahwa PKS adalah rumahnya sendiri.

"Kita harus menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, partai boleh beda, tapi rahmatan lil alamin, tetap menjadi spirit yang harus kita bagikan kepada ummat di seluruh dunia," pungkasnya.

[gmc/ro1/hms]

Musnahkan 2 kilo gram Sabu, 15 kilogram Ganja dan 8.000 botol Miras hasil operasi

Rabu, 02/12/2020 | 22:50 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memusnahkan sebanyak 12 kilo gram Sabu, 15 kilogram Ganja dan 8.000 botol Miras hasil operasi sepanjang tahun ini pada, Rabu (2/12/2020).

Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menjelaskan kasus peredaran narkotika di NTB meningkat drastis sejak tahun 2019 lalu. Barang bukti berupa narkotika jenis Sabu, Ganja dan Miras sejak awal Januari 2020 melampaui kasus tahun 2019.

“Pada tahun lalu tidak sampai satu kilogram. Sekarang lebih dari 10 kilogram,” ujarnya.

Dalam pemusnahan ini lanjut Iqbal, bertujuan untuk memberi efek jera kepada semua pelaku peredaran narkotika di NTB.

Selain memusnahkan Sabu, Ganja dan ribuan Botol Miras, pihaknya juga memusnahkan sebanyak 207 butir pil ekstasi.

“Ada juga obat-obatan sebanyak 10.000 butir,” kata Kapolda.

Adapun jumlah alat bukti yang telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Sebanyak 5 kilogram Sabu, 6,9 kilogram Ganja, 204 Butir Ekstasi dan 10.333 butir Obat-obatan.

“Yang sedang dalam penyidikan, 44,99 Gram Sabu,” jelas dia. Selama ini kata dia, masyarakat NTB kerap menjadi korban peredaran narkotika. Untuk itu, seluruh masyarakat NTB diminta terus bergerak melawan peredaran narkotika. “Harus lawan peredaran (narkotika, red) ini. Baik dari jajaran Bupati Walikota hingga tingkat masyarakat,” kata Iqbal.

Kasat Pol.PP Prov. NTB Drs Tribudi Prayitno M.Si mewakili Gubernur NTB juga hadir pada acara tersebut. Tribudi sampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba dan miras merupakan kejahatan luar biasa yang bisa menterpurukkan suatu bangsa.

"Kejahatan narkoba ini luarbiasa dan dibutuhkan cara-cara luar biasa pula dalam penanganannya, maka komitmen sinergitas dan kolaborasi para pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mengefektifkan penanganan nya," ucap Tri tegas.

Selanjutnya terkait kasus home industri bisnis narkotika yang berada di Kabupaten Lombok Timur kata Iqball, pihaknya akan segera melakukan tindakan terukur. Dengan menelusuri siapa inisiator dan otak dibalik home industri sabu tersebut.

“Kita akan segera kejar siapa inisiatornya di situ. Mereka masuk jaringan mana? Terafiliasi kemana? Kita akan segera ungkap,” tandasnya.

Untuk itu tegas Kapolda, siapapun yang terafiliasi dalam jaringan home industri narkotika tersebut akan diusut sampai ke akar-akarnya.

“Tunggu saja, kami akan tangkap siapa pun mereka,” tegasnya.

[gmc/ro1/hms]

Gubernur: Belanja APBN di NTB Harus Jadi Stimulus Ekonomi

Rabu, 02/12/2020 | 22:42 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Utara, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan DIPA Petikan dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada 10 kepala daerah Kabupaten/Kota dan K/L di Provinsi NTB.

Pada acara yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi itu, Gubernur menyampaikan pesan dari Presiden RI, agar anggaran yang diserahkan tersebut, dapat benar-benar menjadi stimulus utama dalam pemulihan ekonomi NTB.

"Sehingga, usahakan cepat dan mengena sasaran pada sektor-sektor yang mampu menampung lebih banyak tenaga kerja," ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan yang terselenggara 2 Desember 2020 itu.

Pada tahun 2021, lanjut Gubernur, masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi, akan tetapi di balik musibah yang terjadi, akan ada banyak kesempatan emas. Dan, Gubernur meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaiknya, sehingga NTB mampu pulih dengan segera.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa vaksin virus Covid-19 akan mulai didistribusikan pada minggu ketiga bulan Januari 2021 mendatang.

"Jadi mudah-mudahan kita Provinsi dan Kabupaten/kota punya daya tahan, untuk terus memperhatikan protokol kesehatan ini sampai seterusnya, sehingga betul-betul apa yang sudah bagus kita laksanakan ini, bisa kita pertahankan, karena dibandingkan Provinsi dan kabupaten/kota yang lain, NTB ini relatif lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan rasa bangganya kepada Lombok Wildlife Park yang menjadi lokasi dari kegiatan tersebut. Menurut Gubernur kehadiran Lombok Wildlife Park ini, merupakan bukti bahwa NTB mampu menghadirkan apa yang dimiliki oleh negara-negara maju dan apa yang ada di kota-kota besar lainnya.

"Hari ini kita di Lombok Utara, di kebun binatang dan mudah-mudahan ini membuka semacam informasi baru, buat kita semua, bahwa apa yang ada di negara maju, apa yang ada di kota-kota besar, ternyata di NTB, Lombok Utara pun bisa," ungkap Gubernur.

Hal itu, diharap mampu menambah semangat dalam terus membangun NTB, mewujudkan mimpi-mimpi NTB, sehingga NTB menjadi lebih baik lagi. Pada penghujung sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB menyampaikan, pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi NTB untuk bisa bertahan dan menjadi lebih baik. "Mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik, mudah-mudahan ekonomi kita bisa positif, itu harapan kita di tahun ini," ujar Wagub.

Nantinya, lanjut wagub, tantangan di 2021, belanja daerah pada kuartal satu, dua dan seterusnya, porsinya tetap sama, sehingga mendorong ekonomi NTB tumbuh, utamanya di kuartal pertama di 2021 mendatang. "Selamat untuk bapak ibu semua, selamat untuk kita semua, semoga Allah memberkahi ikhtiar kita untuk NTB yang kita cintai," tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syarwan, SE, MM, menyampaikan terima kasih atas berkenannya Gubernur untuk menyerahkan secara langsung Dipa dan TKDD.

Lebih jauh, Syarwan menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, yang menciptakan tekanan perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indoneisa. APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas.

Baik melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan dalam mendukung pemulihan proses ekonomi nasional pada tahun 2021.

"Program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi NTB telah berhasil merealisasikan klaster perlindungan sosial sebesar 82,2% klaster kesehatan 69%, klaster sektoral sebesar 64,7%, klaster UMKM 79,6% dan klaster tambahan subsidi energi 6,7%," ujarnya.

Selain itu di NTB, lanjutnya, terdapat 896 Bumdes. Hal itu dinilai dapat menjadi menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan ekonomi desa, serta pendapat desa.

[gmc/ro1/hms]

Pemprov NTB Perkuat Sinergi dengan BPKP

Rabu, 02/12/2020 | 19:03 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas pembangunan di provinsi ini. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dalam mengawal pembangunan tersebut. Pemerintah Provinsi NTB melalui Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah, Rabu, 2 Desember 2020.

Acara ini dilakukan secara virtual dengan Kemendagri dan BPKP RI sesuai protokol kesehatan. Penandatanganan nota Kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan menjalin sinergi antar pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola anggaran pemerintah daerah.

Wakil Gubernur mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah Daerah dengan BPKP agar anggaran di daerah dapat dikelola dengan aman, khususnya pada masa pandemi ini.

"Kesepakatan dengan BPKP agar penggunaan dana itu aman dan benar serta laporannya lengkap, yang ke dua bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini supaya pertumbuhan ekonomi ini semakin membaik," terang Wakil Gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum ada nota kesepakatan saat ini, Pemerintah Daerah juga telah menjalin hubungan baik dengan BPKP dalam melakukan pendampingan maupun pengawasan guna memanfaatkan anggaran dengan baik dan benar.

Ia menerangkan bahwa mulai saat ini, eksekusi anggaran akan diusahakan dilakukan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.

"Diinginkan nanti tahun 2021itu, belanjanya diatur supaya bisa kuartal satu, dua, tiga, atau empat porsinya sama, jangan seperti biasa, sebagian besar biasanya kan dieksekusi di akhir-akhir," terangnya.

Mengingat tahun 2021 lanjutnya, adalah tahun pemulihan, jadi belanja daerah harus didongkrak dari kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi di daerah cepat membaik.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 terutama pada belanja pusat maupun daerah sebagai penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi.

"Belanja-belanja pemerintah dari segi kesehatan, pengaman sosial, dan ekonomi nasional menjadi unsur utama penggerak ekonomi kita di masa pandemi. Tentu saja pembelanjaan ini harus benar-benar kita laksanakan dengan cepat," jelasnya.

Untuk itu, Bulan Desember ini diharapkan dilakukan perencanaan belanja daerah. Sehingga di Bulan Januari nanti belanja modal sudah berjalan ditengah masyarakat.

Masa pandemi masih cukup panjang. Oleh karena itu, Ia mengajak seluruh pimpinan daerah dan manajemennya serta aparat pengawasan untuk terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan ini agar terlaksana dengan cepat, tepat dan akuntabel.

"Peran aktif kita semua baik BPKP, Provinsi, Kab/Kota untuk mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PBD tersebut agar cepat, efektif dan tetap akuntabel," tuturnya.

Di akhir, Ia mengatakan penandatangan nota kesepahaman tersebut sebagai momentum dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat maupun Daerah berkolaborasi untuk mengawal keuangan dan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Karena Indonesia sangat luas sekali, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Jika kita memiliki tujuan dan visi yang sama dalam menjaga republik ini, saya kira ini akan bisa kita lakukan dengan baik dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Sehingga ekonomi kita akan kembali bagus," tutupnya.

Menter Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatannya meminta kepada BPKP untuk memaksimalkan fungsi pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran di daerah yang berkomitmen dengan sungguh-sungguh membangun daerah agar tepat sasaran.

Namun jika ada daerah yang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola anggaran demi pembangunan daerahnya, ia meminta agar BPKP tidak segan-segan menghunakan fungsi pengawasan dengan ketat agar tidak ada celah untuk oknum yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.

[gmc/ro1/hms]

Rakor Bareng Menteri PUPR dan DPD, Gubernur NTB Desak Percepatan Infrastruktur KEK Mandalika

Rabu, 02/12/2020 | 13:45 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Rakor pembangunan infrastruktur KEK Mandalika Foto: PRCC Biro Humas NTB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menjadi topik yang mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Menteri PUPR, M. Basuki Hadimoeljono Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer.

Rakor ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan kerja Ketua DPD RI ke NTB pekan lalu. Rakor dimaksud untuk memastikan pembangunan Sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukungnya dapat terbangun sesuai jadwal.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa Rakor ini penting untuk menindaklanjuti sejumlah perkembangan terkini. Terlebih, MotoGP di Mandalika rencananya digelar di bulan Oktober 2021.

Pihak Dorna selaku lisensor, menurutnya akan datang ke Indonesia dua kali. Pertama, di bulan Februari 2021 untuk melihat kemajuan pembangunan sirkuit, dan kedua, di bulan Juni untuk menentukan kelayakan sirkuit dan fasilitas pendukungnya.

Rakor yang digelar di rumah jabatan Ketua DPD RI itu juga diikuti Ketua Umum KADIN NTB Faurani dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian PUPR dan para Kadis Pemprov NTB.

Sementara, Ketua DPD didampingi Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dan Senator Dapil NTB, Achmad Sukisman Azmy.

Ditambahkan La Nyalla, di tahun 2021 Indonesia mempunyai dua event internasional sport tourism, yaitu Piala Dunia Sepakbola U-20 dan MotoGP Series di Mandalika.

“Untuk event Piala Dunia U-20, FIFA sudah selesai melakukan verifikasi stadion. Di Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo dan Bali. Nah sekarang tinggal Sirkuit Mandalika. Makanya harus dipastikan lulus verifikasi dari Dorna,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur NTB dalam paparannya menyampaikan beberapa hal yang mendesak untuk direalisasikan kepada Kementerian PUPR, terkait konektivitas dan infrastruktur Mandalika.

Di antaranya peningkatan jalan akses dari Pelabuhan Gili Mas menuju Mandalika, penambahan jalur jalan akses MotoGP dan penyediaan air baku Mandalika.

“Selain itu, ada dua pembangunan kawasan penunjang sebagai potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Yaitu pembangunan jalan daerah potensial di Kabupaten Sumbawa dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bima ke Labuan Bajo," kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam keterangannya Selasa (1/12.

“Karena ini bisa untuk sport tourism kalau kita menggelar event sepeda Tour De Labuhan Bajo-Sape-Bima-Mandalika,” jelas Gubernur Zulkieflimansyah.

Menanggapi beberapa usulan dan masukan terkait Mandalika, Menteri Basuki menyakinkan bahwa anggaran untuk Mandalika yang sudah dipatok pemerintah sebesar Rp1,7 triliun tidak dialihkan dan tidak terkena refocusing.

“Memang agak melambat karena pandemi saja. Anggarannya ada dan aman. Jadi tinggal dipercepat kerjanya saja,” ungkap Basuki.

Sementara menyangkut usulan dari Gubernur terkait peningkatan kawasan pendukung dan konektivitas, kementerian PUPR akan memperhatikan dan mengalokasikan.

[gmc/ro1/hms]

Akun fanpage NTBCare bisa di akses melalui Facebook

Selasa, 01/12/2020 | 00:16 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dan keluhannya, kini aplikasi NTBCare dapat diakses melalui facebook dengan akun fanpage NTBCare.

Sebagai badan publik informatif, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa berusaha menjadi badan publik yang terbuka dan dekat dengan masyarakatnya. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa salah satu kunci predikat sebagai badan publik informatif adalah menyediakan berbagai kanal layanan aduan dan keluhan masyarakat.

“Tidak hanya menyediakan dan mengumumkan informasi serta mengoptimalkan berbagai desk layanan informasi yang tersedia, Pemprov NTB juga terus berikhtiar untuk bisa lebih dekat dengan masyarakatnya melalui NTBCare di facebook ini,” jelas Gede, di Ruang Kerjanya (1/12/2020).

Dengan adanya layanan ini, diharapkan penanganan aduan dan keluhan masyarakat dapat semakin mudah dan praktis sehingga respon dan tindaklanjut dari setiap aduan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Menurutnya hal ini akan sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aduan, yang saat ini justeru banyak disampaikan ke akun media sosial Gubernur NTB.

“Kami sedang merumuskan konsep integrasi layanan ntb care melalui kanal facebook. Dalam waktu dekat rencananya sistem ini sudak berjalan, dan dengan hadirnya ntb care melalui platform facebook ini mudah-mudahan bisa lebih menjangkau keluhan dan aduan masyarakat secara luas,”pungkas Gede.

Dari pantauan aduan yang masuk di NTBCare bulan November 2020, terdapat 11 aduan yang diterima dan hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti penanganannya.

Sebanyak 4 aduan yang terkait dengan koperasi dan UMKM, 3 aduan terkait lingkungan hidup, 1 aduan terkait infrastruktur dan pungli serta 2 aduan terkait pelayanan umum, sosial dan kesehatan. Belum lagi berbagai aduan yang telah ditanggapi melalui akun media sosial Diskominfotik Provinsi NTB.

“Setiap aduan masyarakat di ntb care semuanya sudah ditanggapi. Memang beberapa diantaranya perlu waktu lebih karena harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal. Tetapi tetap kita berkomitmen untuk bisa menghadirkan pelayanan yang cepat,” pungkas mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB ini.

[gmc/ro1/hms/inf]

Gubernur Konsisten Merespon dengan Cepat Sejumlah Keluhan Masyarakat di Media Sosial

Selasa, 01/12/2020 | 19:07 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah Foto: Istimewa/PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah secara konsisten merespon dengan cepat sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, terutama di akun media sosial Gubernur. Laporan atau keluhan yang banyak disampaikan yaitu masalah kesehatan, program bantuan sosial, lingkungan dan infrastruktur.

Dari hasil pantaun Admin PRCC Biro Humas dan Protokol Setda Prov.NTB teridentifikasi beberapa keluhan dari tanggal 28 – 30 November 2020 yang sudah direspon oleh Gubernur di media sosial Facebook antara lain akun medsos dengan nama Fadlil Plez yang melaporkan seorang anak bernama Rizki dengan alamat Dusun Modak Jangkih Jawa, Desa Mangkung, Kabupaten Lombok Tengah. Rizki kini sedang menderita kanker mata sehingga membutuhkan bantuan medis.

Selanjutnya akun medsos Okta Riri yang memberikan informasi soal seorang bocah bernama Rizal usia 4 tahun asal Dusun Gubuk Reok, Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur yang menderita Hidrosefalus. Pelapor juga mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Gubernur dan Dinas Kesehatan. Laporan ini pun sudah direspon oleh Gubernur NTB.

Berikutnya akun Facebook Lalu Harry Suriatmo yang melaporkan seorang ibu-ibu yang sedang menderita sakit dan belum merima bantuan ataupun penanganan kesehatan oleh pemerintah. Laporan ini pun sudah direspon oleh Gubernur.

Beberapa akun lainnya yang sudah mendapatkan respon yaitu akun Facebook Ervin Satir dan Armin soal fasilitas kesehatan, akun Liya Satriawansyah yang melaporkan bantuan PKH yang dinilai tidak sesuai atau tumpang tindih. Meskipun banyak pengguna media sosial yang memberikan laporan tersebut tidak mencantumkan alamat yang lengkap serta nomor yang bisa dikontak, namun Gubernur terus berupaya memberikan respon dan sekaligus respon Gubernur ini akan ditindaklanjuti secepatnya oleh OPD terkait.

Terhadap beberapa keluhan yang sudah direspon oleh Kepala Dinas Sosial NTB dan bersinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi yang tinggi.

Untuk OPD yang belum memberikan respon diminta untuk cepat merespon keluhan atau laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Salut saya terhadap respon cepat Pak Kadis Sosial Provinsi untuk bersinergi dengan Dinas Sosial Kab/Kota di NTB. Dengan tim yang solid sampai ke desa-desa hampir semua laporan dari para sahabat di dunia maya dalam hitungan menit langsung di respon. Kadang para pendamping desa, dinas sosial Kab/Kota tak menyadari pasien-pasien yang kurang beruntung karena kekurangan informasi. Berkat sosial media berbagai informasi yang terlewatkan kini bisa segera di ketahui,” ujar Gubernur.

[gmc/ro1/hms]