Mataram, GetarMerdeka.com - Menteri PPN/Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro menyebutkan terdapat beberapa prioritas nasional. Antara lain, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
RKP tahun 2019 harus memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Menurut Bambang, melalui kegiatan ini, penyusunan RKPD bisa menjadi lebih baik. Termasuk, mensinkronkan RKP antara pusat dan daerah bapak ibu sekalian.
Ia juga berharap penyusunan RKP 2019 tetap menerapkan prinsip Money Follow Program yang artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
Salah satu tujuan perencanaan lebih holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dan diperkuat oleh empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas nasional dan program priroitas, kedua perkuat pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3”, ketiga perkuat perencanaan berbasis kewilayahan yang memfokuskan aspek spasial hingga detail rencana lokasi pembangunan dan yang keempat perkuat integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).
Prioritas Tiga Kawasan Ekonomi Khusus
Ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di daerah. Antara lain adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
Pembangunan di NTB sudah memenuhi sebagian besar hal-hal tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB non Tambang tumbuh 7,1%, angka pengangguran menurun di angka 3,2% dan menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.
“Pembangunan di NTB sudah memenuhi apa yang disebut dengan pembangunan inklusif. Ada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, rasio gini dapat dikendalikan dan tingkat kemiskinan juga dapat diturunkan secara progresif”, jelas Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional 2 Tahun 2018 di Mataram, Selasa (6/3/2018).
Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Kortekrenbang) merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan tujuan mencapai target pembangunan nasional melalui penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Acara diikuti oleh 34 kementerian/lembaga dan 17 provinsi lingkup Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Pada acara yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro ini, gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) itu juga menyampaikan beberapa rencana besar yang sedang dilaksanakan NTB. Rencannya itu adalah pembangunan tiga kawasan potensial yaitu KEK Mandalika, kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan.
“Ketiga kawasan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri dan masih perlu koordinasi dan regulasi dari pemerintah pusat. Demikian juga supporting pendanaan dan segala yang diperlukan dalam pembangunan agar kawasan yang sangat potensial ini bisa berhasil di masa-masa yang akan datang,"jelas TGB.[RO1/GMC]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id
