Jakarta, GetarMerdeka.com - Sektor migas adalah satu sektor yang paling highly regulated, tidak hanya di Indonesia namun di hampir semua negara. Pemerintah telah memangkas lebih dari 100 peraturan terkait minerba dan migas untuk menarik investasi, namun capaian investasi belum mencapai target.
Peningkatan investasi di sektor migas semakin dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia di awal 2018 hingga berada di level US$ 60-an per barel harus segera direspons pemerintah karena berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
"Penerapan SNI ISO 37001 oleh SKK Migas akan meningkatkan daya tarik investasi migas Indonesia karena mengurangi biaya investasi dan meningkatkan kepastian usaha," tegas Moeldoko dalam Seminar Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Sektor Hulu Migas di Aryaduta, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (27/3/2018).
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan "Penerapan SNI ISO 37001 membantu menciptakan industri hulu migas yang lebih efisien sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk penerimaan negara."
Amien menambahkan penerapan SNI ISO 37001 di SKK Migas membantu SKK Migas untuk lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya di industry hulu migas dengan menghindari dan menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan.
Penerapan SNI ISO 37001 juga dapat menjaga reputasi SKK Migas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, dan integrity. SNI ISO 37001 juga dapat memberikan kerangka yang sistematis mengenai anti penyuapan.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasi atas langkah SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001.
"SKK Migas mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001 untuk membantu menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," ujar Kepala BSN Bambang Prasetya.
Agar Korporasi Sektor Migas Terhindar Suap
Menurut Moeldoko terdapat dua hal mengapa SNI ISO 37001 diminati banyak pihak. Pertama, Standar ISO ini merupakan signaling yang kuat untuk menunjukkan komitmen dan capaian perbaikan organisasi. Banyak organisasi yang sudah melakukan perbaikan namun gagal menunjukkan kepada publik sudah melakukan perubahan.
Kedua, untuk menghindari korporasi dihukum tindak pidana korupsi. Pasal 20 dari UU 13/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan korporasi dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun pasal 4 ayat (2) dari PerMA 13/2016 menyatakan hakim dapat menilai kesalahan korporasi bila korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi.
SNI ISO 37001 adalah standar manajemen internasional yang membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh dan transparan. Kehadiran SNI ISO 37001 bisa menjadi solusi dari masalah ini. SNI ISO 37001 membangun sistem suatu sektor menjadi semakin anti penyuapan. Para penyedia barang dan jasa tidak perlu takut tidak mendapatkan proyek jika tidak menyuap karena secara sistem suap menjadi sulit terjadi.
"Sektor minyak dan gas adalah tempat bagi beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya. Jangan kita biarkan suap menjadi penghambat investasi, penghambat pertumbuhan, dan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat," tegas Moeldoko.
"Penerapan SNI ISO 37001 membantu menciptakan industri hulu migas yang lebih efisien sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk penerimaan negara," kata Amien.
Tahap perencanaan penerapan SNI ISO 37001 di SKK Migas sudah mulai dilakukan dari pertengahan tahun lalu.
"Saat ini kita sudah masuk dalam tahapan implementasi. SKK Migas sudah mulai mengintegrasikan SNI ISO 37001 ke dalam proses bisnis SKK Migas serta mengomunikasikan SNI ISO 37001 baik ke internal maupun eksternal," katanya.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasi atas langkah SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001. "SKK Migas mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001 untuk membantu menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," ujar Kepala BSN Bambang Prasetya.[dtc/ang/zlf/gmc]
Sumber : detikcom
