Reporter: Intan Umbari Prihatin | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Tingkat Kehadiran Kurang, Bukti Komitmen Anggota DPR Lemah
Minggu, 25/11/2018 | 13:07 WIB
Reporter: Intan Umbari Prihatin | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Diskusi Populi Center soal kehadiran anggota DPR. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari PrihatinReporter: Intan Umbari Prihatin | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Kehadiran anggota DPR dalam persidangan dewan terus menurun. Tingkat
kehadiran anggota DPR saat ini dari daftar hadir paripurna saat pembukaan masa persidangan II 2018-2019, Rabu lalu tercatat, 241 orang dari 560 anggota DPR.
Namun saat dihitung anggota yang hadir saat rapat baru dimulai jumlah yang hadir kurang dari 100 orang. Peneliti Senior LIPI, Syamsudin Haris menilai kehadiran anggota DPR sangat penting. Tidak hanya kehadiran ide, menurut dia kehadiran secara fisik juga harus dilakukan.
"Ini penting sekali, untuk mengingatkan bagaimana manajemen kehadiran itu sangat penting," kata Syamsudin saat diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan bahasan, 'Mengapa Anggota DPR Malas?', Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).
Dia mengatakan tidak masuk akal para anggota dewan beralasan tidak hadir saat rapat lantaran mendengar aspirasi dari daerah pemilihan. Seharusnya, para anggota DPR bisa berkomunikasi dengan mudah menggunakan media lain tanpa terjun ke lapangan.
Dia juga menyatakan, ketidakhadiran tersebut menjadi bukti komitmen para wakil rakyat masih lemah.
"Lalu apa masalahnya komitmen itu bagi saya masih rendah. Komitmen setiap anggota pada tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat," ungkap Syamsudin.
Kemudian dia menjelaskan bukan secara keseluruhan kemalasan berlatar belakang dari para anggota. Tetapi sistem ke depan harus dikecilkan.
"Apakah ini semata-mata kesalahan anggota dewan? Tidak juga, distrik kita membentuk itu. Sistem pemilunya membentuk itu. Sistem baik pileg, maupun sistem yang lain," papar Syamsudin.
Dia juga meminta sistem dapil dikecilkan. Agar para anggota DPR tidak bisa 'melarikan diri' saat rapat di DPR.
"Kan kelihatan, mana mungkin setiap anggota dewan itu betul-betul bertanggung jawab. Bayangkan dapil ketua DPR pusat bisa lebih dari 10 orang. Bukan sistem dapilnya. Ini ke depannya sistemnya dikecilkan, jadi setiap anggota dewan tak bisa melarikan diri," kata Syamsudin.
[mdk/dan/gmc]
Sumber : merdekacom
ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ADVERTORIAL NTB GEMILANG JILID II ZUL ROHMI
ADVERTISEMENT