Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengingatkan agar orang yang masuk dalam kategori OTG untuk melakukan isolasi mandiri, mengingat rumah sakit sudah penuh dan beban dari tenaga kesehatan semakin hari semakin bertambah.
"Untuk OTG-OTG harus belajar isolasi mandiri seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain," tuturnya.
Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini rutin digelar. Kali ini rapat digelar di Kantor Perwakilan Bulog NTB, Selasa malam, 14 Juli 2020.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar pasien yang memiliki gejala Covid atau PDP bisa dipercepat penetapan statusnya apakah dia positif atau negatif.
"Kami minta supaya PDP, orang yang mengalami gejala langsung di cek TCM agar langsung diketahui hasilnya, kita inginkan begitu masuk rumah sakit langsung di swab," terangnya.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap rumah sakit dan bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Selain itu, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Rohmi ini mengatakan, komunikasi dengan keluarga pasien harus tetap dilakukan dengan intens agar keluarga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak rumah sakit.
Ia mengatakan bahwa isolasi mandiri di rumah justru lebih efektif karena akan mendapat perhatian lebih dari keluarga. Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat terbantu agar lebih fokus pada pasien-pasien yang lebih parah.
Ia berharap agar masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu langkah yang paling baik untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komitmen yang tinggi untuk melakukan langkah-langkah strategis sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi ini.
"Pembatasan masyarakat melalui tindakan masif, berkesinambungan dan tegas dari tingkat desa, keluarahan sampai dengan kabupeten dan kota," ungkap Danrem.
Oleh karena itu, Jendral bintang satu ini meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB untuk sesegera mungkin membuat Perda bersama legislatif terkait penanganan pandemi Covid-19 ini.
Kabar baiknya, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj.Baiq Isvie Rupaeda nyambut baik saran tersebut dan siap melakukan pembahasan terkait Raperda Penanganan Pandemi.
[gmc/ro2/hms]
