Jum'at, 13/11/2020
| 18:49 WIB
Reporter: Getar Merdeka
Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB
Lombok Barat, GetarMerdeka.com - Dalam memperjuangkan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, edukasi yang konsisten terus menerus serta dilakukan di berbagai kesempatan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan pada giat bimbingan teknis konseling keluarga, kesetaraan gender, dan hak anak bagi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Kamis, 12 November 2020 di Jayakarta Hotel Senggigi.
"Menangani permasalahan-permasalahan kesetaraan gender, bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, semua ini tentunya butuh sinergi yang luar biasa, strategi yang jitu," ujar Wagub.
Edukasi ialah mengubah cara pandang masyarakat, lanjut Wagub, sehingga mengubah cara pandang itu harus terus menerus, hingga waktu ke waktu dapat menjadi sesuatu yang diyakini oleh masyarakat, untuk kemudian target dalam membentuk keluarga yang harmonis, mencegah pernikahan dini, mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga, dapat tercapai.
"Ini harus butuh betul-betul proses edukasi yang tidak seremonial, tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi bagaimana proses edukasi itu masuk ke sistem pengujian, dia bergulir secara reguler, menjadi satu kegiatan yang menyenangkan, maka bisa kita harapkan masyarakat kita teredukasi dengan baik," ujarnya.
Lebih jauh Wagub, menyampaikan apresiasinya kepada kegiatannya tersebut dan juga berharap agar dalam berkegiatan terus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga dapat terus aktif dan produktif meski dalam masa pandemi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, menerangkan bahwa penanganan-penanganan di lapangan memerlukan ahli, yaitu psikolog.
"Itulah sebabnya pada saat ini kita selama 2 hari akan melakukan bimbingan teknis, bagaimana menangani perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan," ujarnya.
Apa yang didapatkan dalam Bimtek tersebut diharap dapat membantu para tim dalam menangani kasus-kasus di lapangan.
[gmc/ro1/hms]
