Presiden Jokowi akan deklarasi program nasional antistunting

Selasa, 10/04/2018 | 23:59 WIB

Reporter: Dedi Rahmadi | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka - Presiden Jokowi akan deklarasi program nasional antistunting
Jokowi. ©2017 Merdeka.com/Istimewa

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten untuk mendapatkan prioritas penanganan stunting. Hal ini karena Indonesia masih ditetapkan sebagai salah satu negara dengan status gizi buruk oleh WHO, dimana tercatat, 7,8 juta dari 23 juta balita menderita stunting atau gangguan pertumbuhan yang menyebabkan kekerdilan.

"Prioritas awal di 100 kabupaten," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Jakarta, Selasa (10/4).

Oleh karena itu, kata Moeldoko, dibutuhkan komitmen kuat pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Dia mengungkapkan dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mendeklarasikan program nasional anti-stunting.

"Presiden akan mendeklarasikan menjadi program nasional. Nantinya para menteri akan turun ke posyandu-posyandu untuk ikut menggerakkan. Dalam bulan ini harus sudah mulai," jelasnya.

Diungkapkan, kasus-kasus stunting tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah pelosok, bahkan di Pulau Jawa pun, angka stunting masih tergolong tinggi. Menurutnya, isu stunting masih menjadi perhatian internasional.

Oleh karena itu, pemerintah berharap pengentasan stunting harus dilakukan secara serius. Bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata, namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengakui bahwa kasus stunting yang terjadi di Indonesia adalah masalah yang harus diselesaikan bersama sehingga semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini.

Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan dalam menanganinya karena tanpa keinginan yang kuat dari pemerintah daerah sulit menurunkan angka stunting.

Setidaknya, pemerintah daerah harus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di daerahnya untuk menjaga kebersihan dan memberikan asupan yang bergizi ketika mengandung.

Karena dari berbagai data yang ada, besarnya angka stunting di Indonesia karena faktor kebiasaan masyarakat yang tidak mengetahui makanan bergizi. "Yang dimakan waktu mengandung itu makanan keripik, jajanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak jelas," katanya.

Kendati begitu, Dede mengakui penanganan kasus stunting cukup baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terbukti angka stanting mengalami kemajuan yang signifikan.

"Angka stunting dari 32 persen turun menjadi 27 persen, mudah-mudahan bisa turun lagi," harapnya.

[mdk/ded/gmc]

Sumber : merdekacom

BI buka layanan penukaran uang di pulau terluar NTB

Selasa, 10/04/2018 | 21:22 WIB

Reporter: Dhimas B. Pratama | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Tim Ekspedisi Laskar Nusa berfoto di samping KRI HIU-634 saat berada di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Senin (9/4). (Foto Antaranews NTB/Ist)

Sumbawa Besar (NTB) GetarMerdeka.com - Petugas Kantor Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Layanan Sosial dan Penukaran Uang Rupiah (Laskar Nusa) bersama prajurit TNI AL dari KRI Hiu-634, membuka layanan penukaran uang layak edar di empat pulau terluar di NTB.

Ketua Tim Ekspedisi Laskar Nusa Ocky Ganesia yang ditemui di KRI Hiu-634, Pelabuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, mengatakan kegiatan pelayanan penukaran uang akan dilaksanakan di empat pulau terluar wilayah NTB, yakni Pulau Moyo dan Pulau Medang di Kabupaten Sumbawa serta Pulau Bajo Pulo dan Desa Pusu di Kabupaten Bima.

"Melalui kegiatan ini Bank Indonesia berharap agar masyarakat di empat pulau yang akan dikunjungi dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya," kata Ocky Ganesia.

Jadi masyarakat yang masih menyimpan uang tidak layak edar atau sudah ditarik dari peredaran, diharapkan mendatangi stan kegiatan dan menukarkan uangnya dengan yang baru.

"Uang yang lusuh, lecek, kumal, cacat, rusak, atau yang sudah ditarik dari peredaran, kita akan tukar dengan yang baru. Berapa pun jumlahnya akan kita layani. Tidak dipungut biaya, gratis," ujarnya.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan, Ocky mengatakan bahwa jauh hari sebelumnya pihak pelaksana telah mengoordinasikan kegiatannya dengan aparatur desa setempat.

"Jadi pada saat kegiatan ini terlaksana, masyarakat sudah siap," ucapnya.

Sesuai dengan agenda yang telah dirangkai dalam Ekspedisi Laskar Nusa, kegiatan pelayanan penukaran uang akan dilaksanakan mulai Selasa (10/4) di Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Kemudian, Rabu (11/4) kegiatan penukaran uang kembali dilanjutkan di Pulau Bajo Pulo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Untuk Kamis (12/4), kegiatan berlanjut ke Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dan terakhir pada Jumat (13/4), akan dilaksanakan di Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Selain kegiatan penukaran uang, Tim ekspedisi Laskar Nusa turut memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat, baik berupa layanan kesehatan maupun penyaluran sarana pendidikan serta olah raga bagi para pelajar.

"Ada juga agenda kegiatan Bank Indonesia mengajar di empat sekolah," kata Ocky Ganesia.

Selain memberikan pengetahuan tentang tugas pokok Bank Indonesia, jelasnya, tim pelaksana juga akan memberikan tambahan wawasan kepada para pelajar tentang mata uang rupiah yang menjadi salah satu simbol kedaulatan NKRI.

"Termasuk mengajarkan bagaimana cara kita mencintai uang rupiah," ucapnya.

Tim Ekspedisi Laskar Nusa ini berlayar menggunakan salah satu kapal perang andalan TNI AL buatan PT PAL Indonesia. Dengan komandan kapal Letkol Laut (P) Ahmad Ahsan, KRI Hiu-634 membawa Tim Ekspedisi Laskar Nusa berlayar mengarungi laut NTB selama enam hari, 9-14 April 2018.

[ant/dbp/gmc]

Sumber : AntaraNews

Cagub NTB Zulkieflimansyah Yakinkan Ikhtiar Pembangunan Global Hub Lombok Akan Dilanjutkan

Selasa, 10/04/2018 | 21:07 WIB

Reporter: Kumparan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Cagub NTB Zulkieflimansyah saat blusukan di Desa Sembagek, Lombok Utara. - Foto: Kumparan/KATAKNEWS

Lombok Utara (NTB) GetarMerdeka.com - Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, ikhtiar pembangunan kawasan Global Hub Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, akan terus dilanjutkan jika kelak pasangan Zul-Rohmi diberi amanat memimpin NTB.

Kawasan Global Hub Kayangan yang diproyeksikan akan menjadi portal penghubung jalur kapal niaga internasional itu, menurutnya, akan menjadi daya dorong luar biasa bagi perekonomian masyarakat sekaligus menjadi penopang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara nantinya.

"Pembangunan di daerah KLU ini akan semakin pesat nantinya, dan Zul-Rohmi akan terus berikhtiar agar masyarakat di Lombok Utara tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri, tetapi harus menjadi pemain, terlibat dan merasakan pembangunan itu," kata Zulkieflimansyah, Senin (9/4) saat berkunjung menyapa masyarakat di Desa Sembagek, Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

Menurutnya, selain pembangunan kawasan Global Hub, sejumlah investasi pembangunan sarana amenitas pariwisata seperti hotel berbintang juga diproyeksikan bakal mewarnai geliat pembangunan di Lombok Utara.

Potensi pembangunan yang cukup besar di Lombok Utara, papar Zul, harus dikelola dengan baik, sehingga masyarakat di Lombok Utara terutama para generasi muda bisa ikut terlibat dan merasakan pembangunan itu sendiri.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan berdaya saing.

"Kami ingin agar anak-anak di Lombok Utara, Insya Allah tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri. Zul-Rohmi hadir untuk memastikan kita akan menjadi pemain di daerah kita. Walaupun kita miskin, bagaimana pun kondisinya, anak-anak kita harus tetap sekolah," katanya.

Ia menambahkan, dengan berpasangan bersama Cawagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), pasangan Zul-Rohmi juga berikhtiar mendorong program yang dibutuhkan kaum perempuan.

"Kami maju menjadi Calon Gubernur berpasangan dengan kakak kandung Tuan Guru Bajang, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Hj. Rohmi Djalilah akan banyak program yang bersahabat dengan Ibu-Ibu," katanya.

Kunjungan Cagub NTB Nomor Urut 3 Dr Zukieflimansyah ke Desa Sembagek, Senin (9/4) merupakan rangkaian kunjungan blusukannya ke sejumlah titik lokasi di Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

Ia mengaku senang dan bahagia bisa menyapa langsung masyarakat Lombok Utara, khususnya di Kecamatan Bayan.

"Kami bahagia sekali berkunjung ke Bayan hari ini. Banyak hal baru yang kami dapatkan hari ini. Secara batiniah, secara spiritual kami merasakan kedamaian dan ketentraman berada di tempat ini," kata Zul.

Kedatangan Cagub NTB Dr Zulkieflimansyah di Desa Sembagek, disambut penuh kehangatan oleh ratusan masyarakat setempat.

Desa Sembagek merupakan salah satu dari sejumlah Desa Adat di Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang hingga kini masih menjaga kelestarian seni dan budaya Lombok.

Bersama rombongan, Dr Zul sempat berkeliling Desa melihat bangunan-bangunan rumah adat, masjid kuno, dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh adat setempat.

Salah seorang warga Sembagek, Masri mengatakan, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur belum sempurna kunjungannya kalau belum mengunjungi Desa Sembagek.

"Walau pun blusukan ke mana, hingga ke pelosok-pelosok NTB, belum sempurna jadi calon gubernur sebelum ke Sembagek. Di sini ada dua lokasi budaya yang masih kental, salah satunya di sini. Mudah-mudahan calon yang datang ke tempat ini bisa memenangkan Pilgub. Harapan masyarakat sini, jika bapak terpilih nantinya bisa membantu kelancaran saat melakukan acara ritual disini," kata Masri.

Dalam pertemuan dengan masyarakat di Desa Sembagek, Dr Zul juga banyak mendapat doa dan harapan agar kelak Zul-Rohmi memenangkan Pilgub NTB.

"Kami doakan mudah-mudah Zul-Rohmi terpilih. Mudah-mudah dengan pengalaman bapak dari negara ke negara menuntut ilmu, bisa membantu kami disini," kata Muhammad Nur, warga lainnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lombok Utara, Kardi menyampaikan kepada masyarakat Bayan, bahwa pembangunan yang sudah dilakukan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dalam dua dekade terakhir sudah sangat bagus dan dirasakan masyarakat.

Hal ini membuat masyarakat harus mulai bersikap untuk menentukan pilihannya pada calon pemimpin yang bisa melanjutkan ikhitiar pembangunan TGB itu.

"10 Tahun di era Tuan Guru Bajang kami melihat roda pemerintahan sudah berjalan pada roda yang tepat. Kontestasi Pilkada yang akan datang, kita berikhtiar untuk menentukan pelanjut ikhtiar TGB. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menentukan pilihan. Siapa orang itu, Siapa orangnya? Tentu orang yang faham dan tahu visi misi TGB selama 10 tahun memimpin. Mereka adalah Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Oleh karenanya, kewajiban moral bagi kita untuk melanjutkan ikhtiar itu dengan mendukung Zul-Rohmi," katanya.

Senada dengan Kardi, Ketua PKS Lombok Utara, Sirajuddin mengatakan, Zul-Rohmi adalah figur yang pantas didukung dalam Pilgub NTB 2018 ini.

"Kita dukung, kita usung, kita perjuangkan, dan kita menangkan Zul-Rohmi pada 27 Juni nanti. Beliau berdua ini adalah cinta pendidikan. Insya Allah jika beliau terpilih nantinya, beliau akan mengirim banyak sekali pemuda NTB ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya seperti yang sudah dilakukannya di UTS," katanya.

[ktk/ro1/gmc]

Sumber : kumparancom

Kapolda NTB Serahkan Dana 4,4 M Untuk Pengamanan Pilkada 2018

Selasa, 10/04/2018 | 20:48 WIB

Reporter: KanalNTB | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si saat menyerahkan dana ke Danrem 162/WB (Foto: Kanalntb)

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Penyerahan dana pengamanan Kampanye Pilkada NTB 2018 dalam acara Analisa dan evaluasi Operasi Mantap Praja (ANEV OMP) Gatarin 2018 dan penyerahan dukungan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB Tahun 2018 di Rupatama Mapolda NTB, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si menyerahkan langsung dana pengamanan Pilkada 2018 ke TNI yang diterima oleh Danrem 162/WB, Kolonel Inf Farid Makruf, MA, Senen (09/04).

Pada kesempatan tersebut Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si., mengajak seluruh jajaran Polri Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk mengutamakan netralitas.

Selain itu, “netralitas yang paling utama”, tandas Firli.

Danrem 162/WB Farid Makruf mengajak seluruh jajaran TNI untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018 dan siap untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Kami dari TNI sudah sangat siap dalam mengamankan kelanjutan dari pilkada ini”, Ucap Farid saat sambutan.

Untuk diketahui Penyerahan dana pengamanan Pilkada NTB 2018 ke TNI tersebut sejumlah Rp 4.401.000.000, dana tersebut sama jumlahnya dengan dana pengamanan Polda NTB.

Turut hadir dalam penyerahan dana pengamanan Kampanye Pilkada NTB 2018 tersebut yakni Kapolda NTB, Wakapolda NTB, Danrem 162/WB, Irwasda, Danlanal, Danlanud, PJU, Para Kapolres mengikutsertakan Kabag Ops, Perwakilan personel berpangkat AKBP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kakan Kesbangpoldagri, Para Dandim, Kasi Ops Korem 162/WB, Para Pasi Ops Korem 162/WB.

[knl/ntb/gmc]

Sumber : kanalntbcom

Bahas Percepatan Reforma Agraria, KSP Gelar Pra Rembuk Nasional di NTB

Selasa, 10/04/2018 | 19:59 WIB

Reporter: Kumparan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Rapat KSP bersama Pemprov NTB - Foto:Kumparan/KATAKNEWS

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Jajaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar pertemuan "Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial", Selasa (10/4), di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, di Mataram.

Pertemuan membahas upaya percepatan Program Prioritas Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), itu dihadiri sejumlah pihak terkait seperti perwakilan Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Reny Widiawati, Sesditjen Penataan Agraria, Eri Indrawan dan Sigit Nugroho mewakili Ditjen Planologi dan PSKL Kementerian Lilngkungan Hidup dan Kehutanan, Suprapedi dan Dudi Nugraha mewakilil Kementerian Desa PDDT, OPD Provinsi, kelompok mitra pembangunan antara lain perwakilan Serikat Petani Indonesia, Samanta, Konsepso, Koslata, Gema Alam, Mitra Samya, Transform, WALHI, WWF, Serikat Tani dan Forum Komunikasi Petani Dompu.

“Dengan kolaborasi pusat, daerah dan masyarakat ini diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin aktif mengusulkan RA atau PS dan model pemberdayaanya untuk ditindaklanjuti ATR/BPN, KLHK dan Kemendes yang telah hadir bersama kita disini,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Agung Hardjono, saat membuka pertemuan.

Dijelaskan, saat ini KSP bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hidup (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan “Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” di sembilan Provinsi Prioritas, termasuk di NTB.

Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial dari masyarakat dan mitra pembangunan, sebagai persiapan Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Pehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial.

Pertemuan Pra Rembuk di NTB dipandu oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov NTB menyatakan dukungan dan kesiapan berkolaborasi dengan pusat untuk percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Bentuk komitmen ini berupa pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria yang telah disampaikan kepada Bapak Gubernur,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Agus Patria SH MH.

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Suprapedi, Direktur Pendyagunaan Sumber Daya Alam dan TTG Kemdes saat memberikan keterangan pers kepada TVRI

Agus menjelaskan, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi juga telah membentuk sebuah Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan SK Gubernur untuk mempercepat penyelesaian kawasan hutan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemberian Izin dengan skema Perhutanan Sosial atau pemberian Hak (Reforma Agraria) kepada masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB, Madani Mukarrom memaparkan, di wilayah NTB saat ini capaian Perhutanan Sosial yang telah diserahkan kepada masyarakat meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm) : Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm di NTB seluas 31.220,50 Ha, IUPHKm : 20.049,6 Ha, Penetapan Areal Kerja (PAK) HTR: 4.396 Ha, IUPHHK- HTR: 3.152,88 Ha, Kemitraan Kehutanan/KK 11.604 Ha dan MoU KK seluas 3.821 Ha.

"Sebelumnya tanggal 27 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 5750 Sertifikat Tanah bagi masyarakat NTB," kata Madani.

Sementara itu, Wakil Sekjen PBNU Imam Pitudu menyampaikan, jajaran NU Pusat dan Daerah siap mendukung bahkan menjadi ujung tombak percepatan Program Prioritas Presiden Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Hukum menghidupkan tanah yang mati adalah wajib. Fiqih-nya wajib dikelola tanpa atau dengan izin pemerintah. Dengan adanya Program RAPS ini maka pemerintah sudah menjalankan fiqih,” kata Imam.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan mengatakan, pertemuan Pra Rembuk itu mengindentifikasi bahwa masih ada beberapa daerah yang sudah dikelola masyarakat selama puluhan tahun namun berstatus dalam kawasan hutan.

Untuk itu diperlukan percepatan pelaksanaan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTHK) melalui Tim Inver yang telah dibentuk oleh Gubernur, kolaborasi dengan Akademisi, dan masyarakat sipil.

"Perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan yang hadir diminta agar menyampaikan data subjek dan objek dalam kawasan kepada Tim Inver untuk ditindaklanjuti dan diproses melalui mekanisme PPTHK," katanya.

Ia menjelaskan, penyampaian usulan usulan TORA dalam waktu dekat disampaikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria NTB yang akan disahkan oleh Gubernur, simultan dapat disampaikan LAPOR! (lapor.go.id) untuk diteruskan dan dikawal kepada Kementerian teknis terkait.

Abetnego Tarigan menekankan, akselerasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial harus berbarengan dengan penyelesaian Konflik Agraria.

“Jangan sampai banyak sertifikat yang dibagi oleh Presiden tapi semakin banyak juga konflik yang terjadi. Kami mengawal akselerasi RAPS simultan dengan penyelesaian konflik,” kata Abetnego.

[kpn/ro1/gmc]

Sumber : Kumparancom

Membangun Moralitas Politik Pilkada

Selasa, 10/04/2018 | 08:40 WIB

Kolom Opini: Ribut Lupiyanto | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Ribut Lupiyanto (Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 tinggal menghitung hari. Kontestasi politik selalu dihinggapi penyakit yang membawa cacat demokrasi. Cacat itu terdiri atas cacat prosedural, berupa carut marut penyelenggaraan, hingga cacat substansial berupa tingkah polah kontestan yang tidak berintegritas. Cacat yang paling berbahaya dan dikhawatirkan masih akan terjadi pada Pilkada 2018 adalah amoralitas politik.

Ruang kompetisi semakin sempit dan ketat. Antarkandidat akan berjuang keras, saling sikut, bahkan menghalalkan segala cara demi kemenangannya. Moralitas akan menjadi pemandu kontestan, selain regulasi demi mewujudkan pilkada yang berkualitas.

Cacat Demokrasi

Permasalahan bangsa menurut Al-Qardhawi (2002) pada dasarnya merupakan persoalan moralitas. Solusi efektifnya adalah revitalisasi nilai-nilai moral. Moralitas dan fatsun politik Indonesia dinilai rendah dalam berdemokrasi (Nahwi, 2014). Amoralitas politik masih menghantui jalannya demokrasi. Banyak praktik politik amoral yang mesti diwaspadai.

Yang pertama adalah politik uang. Politik uang dalam pemilu menjadi kunci yang berpotensi membuka pintu praktik korupsi. Pemilu kerap dijalani dengan logika bisnis. Uang kampanye adalah modal yang mesti kembali dan menjadi laba dalam masa jabatan. Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji, sangat rentan menimbulkan malapraktik politik seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya.

Jelang Pilkada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan tangap tangan terhadap enam kepala daerah yang juga akan bertarung dalam kontestasi demokrasi. Yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Ngada NTT Marianus Sae, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Halmahera Timur Rudi Irawan, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Transparency Internasional (TI) merilis bahwa Indeks Persepsi Korupsi tahun 2017 nilainya 37. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-96. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari 2016 ke 2017 sama, yaitu 37, tapi peringkatnya turun.

Kedua adalah politik pencitraan. Realitas politik di Indonesia, menurut Yasraf Piliang (2005) didominasi rekayasa seakan-akan. Tradisi politik citra booming semenjak Era Reformasi yang memberikan ruang pers sebebas-bebasnya. Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif.

Politik citra positif mengemas realita agar bernilai politis. Sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Pencitraan negatif adalah penipuan publik. Tong kosong dari caleg atau capres direkayasa agar terlihat berbobot. Pencitraan awalnya menyihir, tetapi menjadi malapetaka ketika gagal membuktikan.

Ketiga adalah konflik politik. Gesekan horisontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. KPU memprediksi potensi konflik Pilkada 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Polri telah telah memetakan 171 titik rawan konflik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Gesekan di lapangan adalah keniscayaan, tetapi tidak semestinya melebar menjadi konflik. Konflik politik yang terjadi selama Pemilu 2014 berpotensi terlanjutkan pada masa selanjutnya. Pihak-pihak yang kalah rawan menunggangi setiap permasalahan hingga menjadi bibit konflik.

Keempat adalah perselingkuhan politik. Perselingkuhan politik yaitu perilaku menjijikkan antara kontestan dengan penyelenggara pemilu, atau kontestan dengan pengusaha. Kontestan dengan penyelenggara berselingkuh untuk saling jual beli pengaruh demi manipulasi proses pemilu. Kontestan dan pengusaha berselingkuh dalam hal modal politik dengan iming-iming dukungan politik terhadap investasinya.

Upaya Membangun

Amoralitas politik mesti dikikis, demi peningkatan kualitas demokrasi dan perbaikan nasib bangsa lima tahun mendatang. Semua pihak perlu bergandengan tangan melakukan perbaikan moralitas politik. Beragam pendekatan juga penting dilakukan demi efektivitas upaya membangun.

Langkah pertama yang diambil adalah dengan pendekatan spiritual; spiritualisme setiap manusia. Spiritualisme adalah sisi fundamental dan oase moralitas manusia. Aspek ini diharapkan dapat menyentuh sisi terdalam pelaku politik amoral untuk sadar dan memperbaiki dirinya. Selama ini spiritual hanya di permukaan bahkan dijual kontestan demi suara. Spiritualisme aplikatif mesti ditegakkan dalam menjunjung moralitas politik.

Kedua dengan penegakan hukum. Hukum dapat menjadi efek jera atas praktik politik amoral sekaligus melanggar peraturan. Kuncinya adalah penegakan yang berkeadilan. Hukum mesti tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi pertaruhan atas optimalisasi penegakan hukum.

Ketiga dengan pengawasan publik. Pengawasan publik akan lebih efektif dan masif jika digerakkan. Publik setelah melek politik dan regulasi dapat ikut mengawasi lingkungannya dari praktik politik amoral. Publik menjadi pihak yang sehari-hari paling intens berinteraksi dengan dinamika kontestan.

Pelanggaran dapat langsung dihakimi publik secara sosial, hingga pencabutan dukungan elektoral. Pelanggaran berat dapat dilaporkan ke Bawaslu. Kuncinya publik mesti dididik agar melek politik.

Rakyat rindu hadirnya politik bermoral demi menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Kontestan penting mengambil teladan dari Muhammad SAW melalui politik profetik. Kepemimpinan profetik mengajarkan empat sifat, yaitu jujur atau benar (shiddiq), bisa dipercaya (amanah), komunikatif (tabligh), dan cerdas (fathonah). Calon kepala daerah penting meneladaninya sebagai modal utama memenangkan Pilkada 2018.

Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

[dtc/mmu/ril/gmc]

Sumber : detikcom

Brigjen Firli ke KPK, Brigjen Achmat Jabat Kapolda NTB

Minggu, 08/04/2018 | 15:16 WIB

Reporter: Idham Kholid | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Gedung Mabes Polri. (Ari Saputra-detikcom)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali merotasi sejumlah perwira tinggi dan tengah di tubuh Polri. Salah satunya, Brigjen Achmat Juri dimutasi jadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mutasi itu tertuang dalam surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor: ST/964/IV/KEP/2018 ter tanggal Minggu (8/4/2018). TR ini dibenarkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

Simak juga: Brigjen Firli Dilantik Jadi Deputi Penindakan KPK

Brigjen Achmat saat ini Kapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Firli yang jadi Deputi penindakan KPK. Posisi yang akan ditinggalnya diisi Brigjen M Naufal yang saat ini menjabat Wakapolda Kaltim.

Selain itu, Kadivkum Polri Irjen Agung Sabar Santoso dimutasi jadi Wairwasum Polri menggantikan Irjen Ketut Untung Yoga yang akan memasuki masa pensiun. Kadivkum Polri akan dijabat Brigjen Mas Guntur Laupe.

Simak juga: KPK Pilih Kapolda NTB Jadi Deputi Penindakan

Brigjen Mas Guntur Laupe saat ini menjabat Wakapolda Sulsel. Posisi itu akan digantikan oleh Kombes Risyafuddin.

Selain itu, Kapolda Sulteng Brigjen I Ketut Argawa dimutasi jadi Karorenmin Itwasum Polri. Kapolda Sulteng akan diisi oleh Brigjen Ermi Widyanto yang saat ini menjabat Wakapolda Riau.

[dtc/idh/imk/gmc]

Sumber : detikcom

Relawan Siap Kerahkan 'Tenaga Dalam' Menangkan Jokowi di Pilpres

Minggu, 08/04/2018 | 14:59 WIB

Reporter: Andhika Prasetia | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Jokowi saat bertemu dengan relawan. (Foto: Ray Jordan/detikcom)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Relawan Arus Bawah Jokowi merespons permintaan Presiden Jokowi yang meminta relawan bekerja militan. Arus Bawah Jokowi siap mengerahkan 'tenaga dalam' untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Merespons harapan Presiden Jokowi, kami tentu siap mengerahkan segala kekuatan 'tenaga dalam' terbaik bersama-sama elemen relawan lainnya dan rakyat mendukung serta memenangkan Jokowi memimpin kembali Indonesia 2019," ujar Ketua Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael F Umbas kepada wartawan, Minggu (8/4/2018).

Simak juga: Jokowi ke Relawan: Waktu Sangat Pendek, Keluarkan Tenaga Dalam!

Arus Bawah Jokowi juga berharap Pilpres 2019 tak diwarnai berbagai serangan hoax. Michael menuturkan, Arus Bawah Jokowi siap menangkal isu hoax yang dialamatkan kepada Jokowi.

"Di tengah maraknya arus informasi yang melingkupi sendi-sendi masyarakat di mana muncul berbagai distorsi, tentu peran relawan sebagai elemen pendukung pemerintah menjadi signifikan. Antara lain sebagai penyeimbang informasi sekaligus penyampai pesan (messenger) yang benar atas maraknya pembunuhan karakter, fitnah serta hoax yang diarahkan kepada Presiden Jokowi," tutur Michael.

Simak juga: Pesan Jokowi ke Relawan: Yang Kita Punya Militansi Tenaga Dalam

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta kepada para relawannya untuk terus bekerja dan membangun rasa optimistis. Dia menegaskan, yang dimiliki oleh para relawan adalah militansi.

"Yang paling penting kita semua saya titip, bekerja itu ada militansi. Benar-benar kita bekerja. Kita sebagai bangsa Indonesia kalau sudah militan tenaga dalamnya keluar semua," kata Jokowi di Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

[dtc/dkp/imk/gmc]

Sumber : detikcom