Gubernur NTB Bahas Ekonomi Kerakyatan Di PENS Surabaya

Jumat, 27/04/2018 | 21:19 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Surabaya, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi narasumber pada Kuliah Tamu di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/4). Pada kuliah tamu yang diikuti oleh ratusan mahasiswa serta dosen tersebut, Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) membahas dan memaparkan materi Peluang Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0.

Gubernur TGB menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan dalam revolusi industri ke-4 atau gelombang 4 ini memiliki peluang besar untuk tetap eksis di dunia. Bahkan TGB meyakini ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang menjadikan ekonomi rakyat sebagai kekuatan, akan mendapatkan pasar-pasar baru, tidak hanya di dalam negeri, namun juga bisa menjadi khasanah global yang bisa mengakses pasar-pasar baru di dunia.

Hanya saja menurut Gubernur peraih Leadership Award 2017 itu, perlu didukung oleh sejumlah faktor. Di antaranya kreatifitas masyarakat menghasilkan produk serta kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, ekonomi kerakyatan itu akan mampu bersaing di tingkat global apabila seluruh anak bangsa ini mempu membangun jaringan atau melink-up produk-produk dihasilkan itu dengan pasar dunia yang ada.

“Itu membutuhkan kecerdasan, membutuhkan akses teknologi, membutuhkan pengetahuan dan membutuhkan skill-skill yang terkait dengan itu,” jelas TGB.

Karena itu, TGB mengajak seluruh mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk turut mengambil peran mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mampu bersaing di level global.   Karena dengan adanya ekonomi kerakyatan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Sehingga masyarakat, terutama para mahasiswa dapat berpartisipasi dalam membangun perekonomian agar dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.

“Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan saat ini dan saat yang akan datang, anda dan kita semua mempunyai peran untuk memastikan bahwa ekonomi kerakyatan kita dapat terus tumbuh dan berkembang,” Tegas Gubernur.

[ro1/eed/gmc]

Ini Pesan Gubernur NTB untuk Sekda se-Indonesia

Jumat, 27/04/2018 | 14:25 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Senggigi (NTB) GetarMerdeka.com - “Saya berharap, Sekda tidak hanya memiliki aspek loyalitas saja tetapi harus sejalan dan mampu menerjemahkan semua visi-misi politik kepala daerah, agar dapat tertuang menjadi program kerja yang rasional, realistis, efektif, efisien serta dapat menunjang kesejahteraan seluruh rakyat,” Tegas Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi saat membuka Rakornas dan Munas ke III Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Santosa Senggigi (25/04/2018).

Dalam acara pembukaan yang ditandai dengan pemukulan Gendang Beleq tersebut, lebih lanjut Gubernur memaparkan bahwa para Sekda sebagai sparring partner bagi kepala daerah, merupakan perangkat yang paling tepat untuk merasionalisasikan keseluruhan dari visi-visi politik kepala daerah, baik dari sisi rasionalitas, anggaran serta sinergi dengan program pembangunan.

Di samping itu, Gubernur kembali menegaskan bahwa otonomi daerah, dengan desentralisasinya merupakan istrumen untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan pemerintahan yang semakin dinamis dan mengalami perkembangan yang terus menerus dari waktu ke waktu, harus diingat bahwa keseluruhan sistem yang dipilih ini bukanlah menjadi suatu tujuan, tetapi muara dari sistem yang telah dipilih ini dapat menjadi istrumen dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata serta pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif.

“Bila otonomi daerah dan desentralisasinya semakin solid, semakin institusional, semakin kokoh, menjadi tempat banyak negara untuk belajar birokrasi, insya Allah data-data statistik akan menunjukan ketimpangan masyarakat akan semakin terkikis dan kesejahteraan akan terwujud, ” pungkas Gubernur.

Staf Ahli Mendagri Bidang Urusan Pemerintahan Dr. H Suhajar Diantoro, M.Si yang juga berkesempatan hadir menegaskan mengenai strategis dan pentingnya peran dari seorang Sekda pada Era Otonomi sekarang yang telah bergeser kearah politik desentralisasi.

“Sekda itu bagaikan leher. Jadi Sekda harus loyal pada Gubernurnya. Maka, tugas Sekda disini yaitu harus dapat membantu Gubernur dalam mengelola kepercayaan rakyatnya”, ujarnya.

Suhajar juga berharap Indonesia dapat menyatukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menjadikan PTSP sebagai prioritas, “apabila perizinan itu cepat maka investasi akan cepat masuk”, harapnya.

Sebelumnya, Dr Ir Sri Puryono KS MP sebagai Ketua forsesdasi yang sekaligus sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya  mengungkapkan bahwa penyelenggaraan rakor dan munas forsesdasi kali ini adalah yang paling meriah dan membahagiakan.

Kegiatan rakor dan munas forsedasi kali ini akan membahas tujuh isu strategis terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: upaya membangun integritas ASN, pengaturan pengangkatan dan pemberhentian jabatan Sekda, upaya pemerintah daerah untuk memenuhi prasyarat memperoleh dana insentif daerah, kebijakan pemerintah dalam penataan kelembagaan, perlunya mendorong birokrasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran korpri dalam percepatan reformasi birokrasi, dan contoh nyata good governance.

Saat yang sama, Sekda Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, P.hd selaku ketua panitia penyelenggara Forsesdasi NTB Tahun 2018, melaporkan bahwa menurut catatan panitia kegiatan forsesdasi ini dihadiri oleh kurang lebih 23 Sekda Provinsi dan sekitar 500 Sekda Kab/Kota yang masing-masing membawa rombongan dan anggota keluarga sehingga kurang lebih sejumlah 1500 orang yg hadir dalam acara Forsesdasi ini.

Pada hari terakhir peserta munas ini akan dibagi menjadi 3 kelompok wisata, yang pertama kearah barat Kota Mataram dan sekitarnya, yang kedua ke daerah Narmada dan yang ketiga menuju Kabupaten Lombok Utara.

Acara pembukaan Rakornas dan Munas Forsesdasi ke-3 ini juga diselingi dengan pemberian penghargaan kepada Mantan Sekda pengurus DPP Forsesdasi yg masih aktif, yaitu Prof. Dr. Ir. Hj Winarni Manoarfa, MS dan Ridwan Friskap, SH., MH., MM

Kegiatan forsesdasi ke III ini dihadiri oleh Staf Ahli Kemendagri Bidang Pemerintahan Dr. H Suhajar Diantoro, M.Si , Ketua forsesdasi Dr Ir. Sri Puryono, KS., MP dan Sekda Provinsi serta Sekda Kab/Kota seluruh Indonesia.

[ro1/syf/gmc]

Gubernur NTB Sharing Konsep Kepemimpinan Ideal

Jumat, 27/04/2018 | 14:14 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB/Istimewa

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Keberhasilan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memimpin NTB sehingga menjadi daerah yang maju dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia, serta mampu menata pengelolaan pemerintahan yang baik, membuat Kementerian Dalam Negeri menobatkan Gubernur sebagai kepala daerah terbaik se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

Tentunya selama memimpin NTB, Gubernur Alumni Al-Azhar itu memiliki pengalaman dan gagasan yang utuh tentang kepemimpinan. Karena itu, Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu diundang Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (26/4), untuk berbagai gagasan dan pengalaman terkait konsep kepemimpinan. Di kampus setempat, Gubernur TGB menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Kepemimpinan Nasional yang Berakhlak dan Unggul Guna Mendukung Daya Saing Bangsa".

Di hadapan ratusan wisudawan yang hadir, TGB menyampaikan kalau  ingin membangun peradaban bangsa ke arah yang lebih baik, maka yang diperlukan adalah Sumber Daya Alam serta Sumbar Daya Manusia yang mumpuni. Namun dari dua hal itu, terdapat satu faktor penting untuk memajukan suatu peradaban, yaitu kepemimpinan yang efektif. “Kepemimpinan yang efektif tidak kalah pentingnya dalam menentukan maju mundurnya suatu peradaban,” Tegas Gubernur

TGB menegaskan kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat penting apabila kepemimpinan itu mampu menghadirkan satu keteladanan yang baik. Dalam konsep Islam lanjutnya kepemimpinan ideal itu harus memiliki tiga muatan, pertama muatan humanisasi yaitu kepemimpinan yang mampu menghadirkan dan senantiasa mentradisikan kebaikan. Kedua, kepemimpinan yang liberatif, yaitu kepemimpinan yang berusaha bersama-sama bekerja untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat destruktif untuk kemanusiaan. Misalnya melawan bebaskan manusia dari penjajahan. “Dari awal kita setting bangsa ini untuk ikut bekerja membebaskan manusia dari hal-hal dekstruktif, seperti penjajah, ketimpangan, kezaliman atau apapun yang merusak nilai kemanusiaan,” Jelas TGB.

Kemudian ketiga lanjut Gubernur, semua hal-hal yang kita lakukan, termasuk dalam aspek kepemimpinan bukan kontrak yang sekadar tanda tangan atau sumpah jabatan di depan manusia, tapi tali kontrak kita juga kepada Allah SWT. “Apabila kualitas kepemimpinan dapat kita bangun sama-sama, maka saya yakin ke depan bangsa kita akan mampu lewati tantangan apapun,” optmis TGB.

Menurut Gubernur, pembicaraan kepemimpinan memiliki tempat yang penting dalam suatu peradaban. Salah satu sumber kearifan kita dalam berbangsa ialah beragama. Sebagai muslim ketika buka Al-Qur’an, bahwa salah satu sentrum perhatian yang dibahas panjang lebar dalam Alquran ialah manusia dalam dimensi kepemimpinan. Ada ayat yang sangat terkenal yakni Ayatul Khilafah, ketika Allah sampaikan seluruh makhluknua tetapkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin dalam kehidupan dunia, dia diberikan tugas oleh Allah untuk mengganti Allah dalam dunia ini bagaimana memajukan, memakmurkan dengan nilai-nilai mulia, yaitu dirangkum dalam Asmaul Husna.

“Maka kepemimpinan seseorang dalam kehidupan ini tergantung sejauh mana dia mampu mengaplikasikan kemuliaan-kemuliaan yang ada di Asmaul Husna,” Ungkap TGB seraya menyontohkan sifat Ar-rahman dan Ar-rahiim,  yang memberikan pesan bahwa kepemimpinan harus penuh dengan nilai-kasih sayang.

[ro1/eed/gmc]

Sekda NTB: Pembangunan Rumah Layak Huni Harus Tepat Sasaran

Jumat, 27/04/2018 | 14:03 WIB

Reporter: Syafruddin/ Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Rumah merupakan kebutuhan paling esensial atau mendasar bagi masyarakat. Untuk itu pembangunan rumah layak huni harus benar-benar dipastikan tepat sasaran sesuai perencanaan.

Terutama bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat Indonesia khususnya di NTB benar-benar merasakan keadilan untuk dapat memperoleh rumah bersubsidi dari pemerintah tersebut.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Layak Huni Wilayah IV yang mencakup enam provinsi wilayah kerja, yakni Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Barat, Papua dan Papua Barat, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis, 26/4/2018.

Sekda menceritakan bahwa sesungguhnya dirinya telah terlibat cukup lama secara keilmuan dalam penelitian perumahan rakyat sewaktu dirinya masih aktif menjadi Dosen di Universitas Mataram. Termasuk menyusun skema dalam proses perencanaan pembagunan perumahan rakyat layak huni sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Secara pribadi saya sudah cukup lama ikut terlibat dalam penelitian perencanaan pembangunan rumah layak huni. Untuk itu saya menaruh harapan besar rakor ini akan melahirkan pola yang efektif dalam pegembangan dan distribusi rumah layak huni di Indonesia, khususnya di NTB agar betul-betul tepat sasaran," ujar Rosiady.

Lebih lanjut, Sekda mejelaskan bahwa ke depan Pemerintah Provinsi NTB  merencakan program percepatan penurunan kemiskinan dengan komponen utama pembangunan rumah layak huni. Saat ini di NTB sekitar 230 ribu KK yang masih membutuhkan rumah layak huni. Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 60 miliyar untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarkat di NTB.

Rosiady juga mengingatkan bahwa selain memperhatikan skema distribusi, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembang hendaknya melakukan kontrol dan evaluasi, sehingga selain memperoleh persentase keuntungan yang layak, juha dapat menghasilkan rumah yang betul-betul layak dan berkualitas bagi masyarakat.

"Kepada pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, kiranya dapat menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang selalu membela masyarakat kecil dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah," harap Rosiady.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Evaluasi Wilayah IV, Fina Sjafina, ST., M.Si melaporkan, rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR Ir. Ardiyantono, MA dan sejumlah anggota Asosiasi Pengembang perumahan wilayah IV dari enam provinsi ini, bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan berupa ketepatan penerima bantuan perumahan layak huni untuk kemudian dilakukan evaluasi.

“Ke depan akan terus dilakukan peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di Indonesia”, ujarnya.

[ro3/eed/gmc]

KPID NTB jembatan terbaik aspirasi masyarakat

Jumat, 27/04/2018 | 13:50 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Dengan dilantiknya komisioner KPID NTB yang baru, kiranya akan menjadi jembatan terbaik bagi aspirasi masyarakat, bagaimana ruang publik penyiaran dapat menghadirkan konten-konten penyiaran yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi NTB.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat melantik tujuh orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB masa bhakti 2018-2021, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu, 25/4/2018.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pelantikan Komisioner KPID saat ini adalah sebagai pengingat, bahwa komisioner KPID NTB memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola ruang udara kita di Indonesia.
Menurutnya, Frekuaensi udara kita saat ini harus dapat dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjerumuskan bangsa.

Frekuensi udara memiliki peran sangat strategis, baik dalam menebarkan kebaikan dan memerangi merebaknya berita-beria Hoax yang berada di ruang publik, seperti di media-media sosial yang ditebarkan melalui frekuensi udara. “Ruang udara kita harus dikelola dengan baik, kalau tidak, akan dapat menjerumuskan bangsa”, ujarnya.

Untuk itu, ia berharap kepada komisioner KPID NTB yang baru, agar dapat meneruskan dan mencontoh kebaikan-kebaikan dari komisioner sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat NTB menaruh harapan besar, dengan keberadaan KPID NTB akan mampu mengisi frekuensi penyiaran di NTB dengan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Lanjut Gubernur bahwa, komisioner KPID NTB untuk benar-benar memanfaatkan masa tugas selama tiga tahun ini, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah. KPID harus mampu mengarahkan stasiun-stasiun TV yang ada di NTB agar mentaati aturan penyiaran sesuai undang-undang yang ada. Termasuk dalam pemanfaatan 10 persen dari 20 persen konten dapat dipakai untuk iklan layanan masyarakat di NTB. “Saya yakin Komisioner KPID NTB yang baru, dengan usia muda dan energik, akan mampu melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan maksimal”, pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis dalam sambutannya berarap kepada anggota komisioner KPID NTB masa bhakti 2018-2021, agar dapat mempergunakan waktu selama tiga tahun untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan daerah.
Selain itu, keberadaan komisioner yang baru KPID NTB ini, kedepan dalam masa tugasnya harus benar-benar dapat memastikan bahwa potensi-potensi Provinsi NTB untuk dapat ditampilkan di Media-media Televisi tingkat nasional. “Komisioner yang baru ini, harus dapat memastikan potensi NTB untuk tampil media-media tingkat nasional”, pintanya.

Untuk itu, ia juga meminta kepada stasiun TV lokal di NTB untuk dapat menjalankan penyiaran sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya adalah kewajiban stasiun TV lokal untuk melakukan penayangan kontens lokal selama minimal 2,5 jam dari total konten nasional. Yuliandi juga mengatakan bahwa selama ini aturan tersebut belum sepenuhnya dijalani oleh stasiun-stasiun TV lokal yang ada di daerah. “Kalaupun merekan menayangkan konten lokal tapi pada jam-jam malam yang merupakan waktu yang kurang efektif”, ujarnya.

Saat ini KPI telah memiliki alat yang dapat memantau penyiaran konten-konten oleh kurang lebih 950 TV lokal berjaringan di Indonesia. “Jadi kita pantau jam dan penayangan konten-konten lokal yang dilakukan oleh stasiun TV lokal yang ada di Indonesia”, terangnya.

Hadir dalam acara pelatikan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis berserta Sekretaris KPI, seluruh pejabat OPD lingkup Provinsi NTB, Forkompinda Provinsi NTB dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di NTB. Ketujuh Komisioner Baru KPID NTB tersebut antara lain, Fatul Rahman, Fatul Rizal, Andayani, Arwan Syahroni, Syahdan, Yusron Saudi dan Husna Fatayati.

[ro1/eed/gmc]

LSI: TGH Zainul Majdi miliki posisi peta politik Indonesia

Jumat, 27/04/2018 | 13:20 WIB

Reporter: Antara | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - TGH Zainul Majdi

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, Gubernur NTB Tuan Guru Haji (TGH) Zainul Majdi mengambil posisi yang bagus dalam peta politik Indonesia saat ini.

Ia tokoh yang membawa gagasan. Ada program yang ia tawarkan. Dari survei LSI, program kuatkan ekonomi umat itu disukai oleh lebih 70 persen penduduk," katanya di Jakarta, Jumat.

Denny menambahkan, TGH Zainul Majdi tidak terkesan ekstrem, karena ia menggandengkan gagasan ekonomi umat dengan mensejahterahkan wong cilik dan membudayakan Pancasila. Minoritas akan merasa dilindungi.

Sebelumnya, TGH Zainul Majdi menegaskan, Indonesia tidak dibangun oleh para pendiri bangsa untuk bubar tahun 2030, namun memang semua pihak harus lebih peduli untuk membudayakan Pancasila dan mensejahterakan "wong cilik".

TGH Zainul Majdi mengatakan hal itu saat diminta merespon pandangan soal isu yang dihembuskan dari luar negeri: Indonesia akan bubar di tahun 2030.

"Inshaa Allah, saya kerahkan segala daya untuk bersama memperkuat ekonomi umat. Namun perjuangan itu kita lakukan bersama dengan upaya mensejahterahkan wong cilik dan membudayakan Pancasila," katanya.

Berdasarkan data BPS: ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Jika kita bandingkan ketimbangan hari ini dibandingkan 20 tahun lalu, mayoritas wong cilik semakin tertinggal. Diantara wong cilik itu tentu

[ant/gmc]

Sumber : AntaraNews

Gubernur NTB sampaikan LKPJ di akhir masa jabatan

Jumat, 27/04/2018 | 13:05 WIB

Reporter: Syafruddin/ Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Tahun 2018 ini, genap sudah sepuluh tahun Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainu Majdi menakhodai jalannya pembangunan untuk kemajuan daerah dan masyarakat NTB. Dalam rentang waktu dua periode kepemimpinan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur telah berhasil mengukir sejarah dan prestasi yang membanggakan bagi seluruh masyarakat NTB.

Tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga aspek sosial telah berhasil digagas oleh pemerintah. Bahkan saat ini masyarakat NTB semakin percaya diri atas pencapaian dan kemajuan dalam kurung waktu sepuluh tahun tersebut. Karena itu, Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) itu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 Gubernur NTB. di Ruang Sidang Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin, (23/4/2018).

Pemandangan penyampaian LKPJ tahun 2017 dan LKPJ AMJ 2013-2018, terlihat berbeda, pasalnya selain dihadiri para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Provinsi NTB dan FKPD, juga dihadiri para pelajar SMU Kota Mataram. Untuk itu, Gubernur 2 periode tersebut memberikan perhatian khusus dengan menyapa para siswa usai melakukan pembacaan LKPJ tahun 2017 dan LKPJ AMJ 2013-2018.  Mengawali pidatonya, Gubernur menyampaikan rasa bangga sekaligus sebuah kesyukuran karena telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Provinsi NTB salam 2 periode

Di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan, Gubernur TGB menyampaikan sejumlah pencapaian selama memimpin NTB. Yaitu, IPM Provinsi NTB dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, tahun 2013 IPM Provinsi NTB 63,79, tahun 2016 meningkat jadi 65,81 dan tahun 2017 meningkat lagi jadi 66,58 atau tumbuh 1,17 persen. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2017, NTB termasuk provinsi yang paling progresif dalam peningkatan IPM dengan rata-rata pertumbuhan 1,22 persen per tahun atau yang tercepat secara nasional. Sehingga NTB menjadi salah satu provinsi yang berstatus top movers atau percepatan IPM yang sangat baik. “Selain sebagai provinsi paling cepat pertumbuhan IPM, alhamdulillah posisi NTB juga beranjak dari urutan 33 menjadi 29 secara nasional di tahun 2017,” jelas TGB.

Selain itu, TGB juga menyampaikan pada tahun 2017, NTB menempati capaian tertinggi kedua dalam menurunkan angka kemiskinan (1,02%).  Keberhasilan ini mengukuhkan posisi NTB sebagai provinsi paling progresif kedua dalam mengurangi angka kemiskinan secara nasional.

TGB menjalaskan dari parameter keberhasilan pembangunan, sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, terdapat 31 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 12 indikator kinerja meliputi indikator penurunan jumlah konflik sosial, penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur, tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, tingkat pengangguran terbuka (tpt), pertumbuhan ekonomi (non tambang), pola pangan harapan, pengeluaran per kapita, angka kemiskinan, laju investasi, pertumbuhan pad, kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara), dan cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); hingga tahun 2017 pada 12 indikator aspek kesejahteraan masyarakat seluruhnya dapat tercapai bahkan melampaui target RPJMD 2013-2018, kecuali indikator angka kemiskinan yang mencapai 15,05 persen dari target sebesar 13,25 persen

“Semua keberhasilan tersebut bukanlah hasil perjuangan pemerintah semata, tetapi keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan,” Tegas Gubernur. Sebab lanjutnya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, setidaknya NTB mencatat ratusan prestasi dan penghargaan tingkat nasional bahkan internasional pada hampir semua sektor pembangunan. “kita juga patut bangga dengan dianugerahkannya gelar pahlawan kepada Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sebagai pahlawan nasional. ini tentu kita yakini bisa menjadi nilai penyemangat bagi kita sebagai masyarakat NTB, dalam membangun dan menyiapkan kontribusi terbaik untuk keberhasilan pelaksanaan dan ikhtiar mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa,” Ungkap Ketua OIAA Cabang Indonesia itu.

Karena itu, Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yang telah membangun kemitraan strategis bersama pemerintah daerah, seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, beserta seluruh komponen masyarakat dimanapun berada, atas seluruh partisipasi dan dukungannya dalam memajukan pembangunan Nusa Tenggara Barat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur dan terus berusaha bekerja dengan baik dalam setiap bidang tugas dan pekerjaan masing-masing,” Ajak TGB di akhir penyampaiannya.

[ro1/syf/eed/gmc]

Gubernur NTB didemo karena sering keluar daerah

Jumat, 27/04/2018 | 12:44 WIB

Reporter: Ahmad Subaidi | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB didemo karena sering keluar daerah
Dokumentasi Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi (kanan) berziarah di makam Pahlawan Nasional Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ponpes NW Pancor, Lombok Timur, NTB, Kamis (23/11/2017). Selain berziarah, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Islamic Center NTB yang dihadiri oleh 1000 ulama se-Indonesia. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Puluhan masa dari Kongres Masyarakat Peduli Nusa Tenggara Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB mengkritisi kebijakan Gubernur Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang lebih sering meninggalkan tugas karena kunjungan keluar daerah.

"Mestinya Gubernur harus mengutamakan bersafari di NTB, apalagi di NTB ini angka pengangguran dan angka kemiskinan masih tinggi dan perlu perhatian utama dari Gubernur NTB kata Koordinator Aksi Kongres Masyarakat Peduli (KMP) NTB Muhammad Ghazaly Akbar di Mataram, Senin.

Menurut Muhammad Ghazaly Akbar, pihaknya tidak pernah melarang atas hak konstitusi Gubernur NTB untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, akan tetapi sebagai masyarakat NTB, ia berharap Tuan Guru Bajang (TGB) tidak melepas tanggungjawabnya yang sampai hari ini masih sebagai Gubernur NTB yang sah.

"Kami sangat mendukung TGB maju dalam kancah pilpres, cuman kami minta jangan dianaktirikan masyarakatnya. Kami menilai justru kepemimpinan di NTB saat ini sedang kosong akibat Gubernur sering keluar daerah, ditambah lagi Wakil Gubernurnya sedang mengambil cuti. Ini sangat miris kalau kepemimpinan di NTB itu berada dalam keadaan nyaris kosong," tegasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meniupkan peluit merah kepada Gubernur NTB. Termasuk mendesak agar DPRD NTB menyatakan Gubernur NTB lalai dalam mengemban amanah tugas gubernur dan menggunakan hak interpelasi sebagai wakil rakyat. Bahkan, pihaknya meminta DPRD NTB menggelar sidang paripurna untuk untuk mencabut jabatan Gubernur NTB dua periode itu.

Sementara itu, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, kepada sejumlah wartawan menegaskan tugas Gubernur itu tidak hanya di dalam daerah saja melainkan juga di luar daerah.

"Jadi kalau anda menganggap tugas Gubernur itu efektif hanya di dalam daerah. Itu akan bahaya daerah kita. Kan Gubernur tugasnya selama ini di antaranya adalah membangun sumber daya di luar," ucap Gubernur usai menghadiri Paripurna penyampaian LKPJ di Kantor DPRD NTB, Senin.

Diakui TGB, selama ini sangat sering berada di luar daerah untuk menyampaikan orasi ilmiah di sejumlah daerah dan menghadiri sejumlah undangan keagamaan seperti ceramah-ceramah baik di masjid, tempat terbuka maupun universitas universitas.

"Bahkan ada kegiatan pengajian di setiap akhir minggu dan itu sudah dilakukan dari dulu sebelum saya di isukan seperti ini," terangnya.

Meski demikian, Gubernur NTB dua periode tersebut, tidak menampik pada akhir-akhir ini, perjalanan ke luar daerahnya itu dijadikan sebagai komoditas politik jelang pilpres.

"Saya keluar daerah dalam konteks melakukan silaturrahim dengan mahasiswa dan masyarakat kita yang ada di sejumlah daerah sekaligus memperkenalkan NTB ke masyarakat luas. Bukan safari politik, tapi safari dakwah," jelas TGB.

Kendati demikian, TGB mengakui intens melakukan perjalanan ke luar daerah, akan tetapi TGB menegaskan dirinya selaku Gubernur NTB tetap menunjukkan kinerjanya selaku Kepala Daerah secara baik. Hanya saja menurutnya, perjalanannya keluar daerah kerap dipermasalahkan akibat dari munculnya nama TGB menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi capres ataupun cawapres.

"Kalau tidak muncul aspirasi soal capres dan cawapres itu, siapa yang akan mempermasalahkan soal ini. Saya tidak tahu siapa itu. Tapi yang jelas dalam kunjungan saya tidak ada mobilisasi masyarakat karena yang datang itu kehendak dirinya apalagi ada yang membayar itu berjalan dengan sendirinya dengan kerelawanan," tandas Gubernur NTB.

[ant/gmc]

Sumber : AntaraNews