DPR minta pemerintah tinjau ulang rencana pemberangkatan TKI ke Arab Saudi

Kamis, 01/11/2018 | 11:56 WIB

Reporter: Sania Mashabi | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Bambang Soesatyo. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Jakarta, GetarMerdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendukung Kementerian Luar Negeri untuk memprotes pemerintah Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati. Dia meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pemberangkatan TKI ke Arab Saudi.

"Mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal memprotes eksekusi yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi tanpa ada pemberitahuan, serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk meninjau ulang rencana pemberangkatan TKI ke Arab Saudi," kata Bamsoet berdasarkan keterangan tertulisnya, Kamis (1/11).

Politikus Partai Golkar ini juga meminta Migrant Care Indonesia, dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah. Serta meningkatkan pengawasan pada TKI.

"Selalu memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat secara maksimal," ungkapnya.

Bamsoet menjelaskan, pemerintah Indonesia harus memberikan upaya negosiasi maksimal terkait hukuman mati TKI Indonesia di Arab Saudi. Hal itu, dilakukan agar tak ada lagi TKI yang dihukum mati.

"Maksimal agar TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi mendapat keringanan hukuman atau dapat dibebaskan dari hukuman mati," ujarnya.

Di lain sisi, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengutuk keras penjatuhan hukuman mati terhadap Tuti di Arab Saudi. Dia meminta pemerintah segera mengevaluasi segala macam kerjasama dengan Arab Saudi.

"Saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi berbagai macam kerja sama, khususnya terkait dengan pengiriman TKI dengan Arab Saudi sehingga ke depan tidak terjadi lagi eksekusi terhadap warga negara Indonesia," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Charles mengaku kaget dengan dihukum matinya Tuti secara mendadak. Sebab, kata dia, berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan komunikasi antara kementerian luar negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) hukuman mati pada Tuti masih beberapa waktu ke depan.

"Ibu Tuti masih terjadi beberapa hari sebelum eksekusi sehingga ini eksekusi secara tiba-tiba mendadak tanpa notifikasi, kami semua termasuk kami di DPR sangat kaget dan ini melanggar tata aturan dan kaidah hukum internasional," ucapnya.

[mdk/fuc/gmc]

Sumber : merdekacom

Kamis pagi, rupiah menguat didorong sentimen positif dalam negeri

Kamis, 01/11/2018 | 11:44 WIB

Reporter: Citro Atmoko | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Lembaran mata uang rupiah dan dolar AS. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat sepuluh poin menjadi Rp15.192 dibandingkan posisi sebelumnya Rp15.202 per dolar AS.

Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada di Jakarta, Kamis, mengatakan pengesahan RUU APBN 2019 pada Rabu (31/10) berimbas positif terhadap rupiah pagi ini dan diperkirakan juga akan didukung rilis inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis ini.

"Adanya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri cukup membantu terapresiasinya rupiah yang diharapkan kenaikan tersebut dapat kembali berlanjut. Selain itu, adanya rilis inflasi dan sejumlah data makro ekonomi lainnya dapat memberikan sentimen positif untuk bertahannya rupiah di zona hijau," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, potensi kenaikan tersebut juga diikuti dengan kenaikan imbal hasil obligasi AS dan dolar AS seiring dengan sentimen internal AS dan imbas stagnannya pergerakan yen Jepang (JPY) setelah Bank Sentral Jepang Bank of Japan masih tetap mempertahankan kebijakan moneternya.

Reza memperkirakan, rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp15.215 per dolar AS hingga Rp15.190 per dolar AS.

Sebelumnya, pascamelemah, laju rupiah mampu bergerak positif di penghujung akhir Oktober meskipun diikuti dengan terapresiasinya dolar AS seiring dengan adanya rilis kenaikan sejumlah data ekonominya.

Disetujuinya RUU APBN 2019 menjadi undang-undang direspon positif pelaku pasar. Hal ini ditambah dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga menambah sentimen positif bagi rupiah.    

Menkeu menyampaikan kehati-hatian dan kewaspadaan yang ada dalam RUU APBN tersebut tidak berarti perekonomian dan APBN Indonesia rapuh, justru untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan.

Selain itu, adanya target pemerintah terhadap perluasan kebijakan insentif pajak yaitu tax holiday, juga turut direspon positif.

[ant/cit/gmc]

Sumber : AntaraNews

Presiden Diminta Tertibkan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Rabu, 24/10/2018 | 16:02 WIB

Reporter: Gumanti Awaliyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dadang Sunendar menyampaikan materi pada Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (2/8). Republika/Edi Yusuf

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar menegaskan perlu penguatan dari Presiden RI Joko Widodo dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik. Sebab hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur denda atau sanksi pada kesalahan bahasa di masyarakat.

"Ruang publik kita itu belum ramah bahasa. Sayangnya kami, di Badan Bahasa tidak memiliki kewenangan untuk memberi denda atau sanksi, jadi harus ada penguatan dari Presiden," kata Dadang dalam Taklimat Media Kongres Bahasa XI di Gedung A Kemendikbud Jakarta, Rabu (24/10).

Dia mengaku, telah melakukan beberapa upaya untuk menjadikan ruang publik ramah bahasa Indonesia. Seperti kerja sama dengan beberapa dinas-dinas dan badan terkait yang ada di beberapa daerah. Di beberapa daerah tersebut, Badan Bahasa banyak mendapat temuan kesalahan bahasa, namun sayangnya, yang berwenang untuk melakukan perbaikan justru pemerintah daerah itu sendiri.

"Catatannya, masih banyak Pemda yang belum memerhatikan urusan ini, sehingga upaya perbaikan bahasa di ruang publik itu selalu tersendat," ungkap Dadang. Padahal, lanjut dia, Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. 

Menurut dia, kedudukan bahasa Indonesia sangat penting terlebih dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 dan 36 telah ditetapkan sebagai bahasa negara yang merdeka. Sehingga dia memandang, sanksi dan denda perlu juga diatur dalam peraturan penguatan bahasa Indonesia.

Karena itu dia berharap, Peraturan Presiden yang mengatur tentang penguatan bahasa bisa segera diteken oleh Presiden. "Sekarang sedang dirancang Perpres tentang penguatan bahasa Indonesia, katanya tinggal ditandatangani saja (oleh Presiden). Jadi saya harap presiden hadir ke Kongres Bahasa XI nanti sambil menyosialisasikan Perpres tersebut," jelas dia.

Untuk diketahui, Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 28 hingga 31 Oktober 2018 dengan mengusung tema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Kongres Bahasa Indonesia merupakan acara berkala yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan merupakan salah satu solusi pendorong kebijakan sekaligus penyadaran kepada banyak pihak terkait dengan upaya peningkatan peran bahasa dan sastra Indonesia sebagai peneguh identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

[rol/edi/gum/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Investasi Sektor ESDM Berpotensi Tak Capai Target

Rabu, 24/10/2018 | 15:53 WIB

Reporter: Hesti Rika | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kementerian ESDM mencatat jumlah investasi per kuartal ketiga ini US$15,2 miliar. Angka itu terpaut jauh dari target sepanjang tahun US$37,2 miliar. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah investasi per kuartal ketiga 2018 sebesar US$15,2 miliar atau Rp228 triliun (kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat). Angka itu terbilang masih jauh dari target sepanjang tahun sebesar US$37,2 miliar hingga Desember 2018.

Berdasarkan data ESDM, realisasi investasi pada kuartal ketiga 2018 ini terdiri dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar US$8 miliar, sektor kelistrikan sebesar US$4,8 miliar, sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,6 miliar, dan sektor energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE) sebesar US$800 juta.

Sementara, jumlah investasi terlihat semakin menurun sejak 2014 hingga 2017, khususnya sektor migas. Secara keseluruhan, investasi sektor ESDM pada 2014 sebesar US$33,5 miliar, 2015 sebesar US$32,3 miliar, 2016 sebesar US$29,7 miliar, dan 2017 sebesar US$27,5 miliar.

Khusus untuk migas, nilai investasinya pada tahun lalu hanya US$11 miliar. Padahal, pada 2014 sempat menyentuh angka US$21,7 miliar, lalu turun pada 2015 menjadi US$17,9 miliar, dan 2016 sebesar US$12,7 miliar.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan penurunan investasi ini tak lepas dari penurunan harga minyak mentah dunia beberapa tahun lalu. Sebab, harga minyak mentah dunia baru naik sekitar dua tahun belakangan ini.

"Kalau lihat jumlah investasi, terutama dilakukan setelah harga minyak tinggi, karena harga minyak tidak ada yang bisa kira-kira," papar Jonan, Rabu (24/10).

Pada siang ini, harga minyak mentah dunia berjangka Brent naik 0,31 persen ke level US$76,75 per barel. Sementara, minyak mentah dunia berjangka WTI juga menguat 0,11 persen menjadi US$66,54 per barel.

"Sampai akhirnya harga minyak pada 2017 naik lagi, nanti refleksinya pada 2019 atau 2020," terang Jonan.

Ia melanjutkan untuk investasi di sektor kelistrikan sendiri dipastikan turun karena memang penggunaan listrik tiap daerah berbeda-beda. Dengan kata lain, pembangunan kelistrikan tak dilakukan setiap waktu.

"Kalau meningkat terus itu mau membangun berapa besar, rasio penggunaan listrik beda-beda, rata-rata 1,5 persen setiap daerah (rasionya)," tandasnya.

[cnn/aud/bir/gmc]

Sumber : CNNIndonesia

Rakor BUMD Kemajuan Dunia Usaha Penunjang Pembangunan Daerah

Rabu, 24/10/2018 | 15:43 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah membuka Rakor BUMD (Foto: Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan peran BUMD dan mendinamiskan peran tersebut dengan tujuan pembangunan daerah. "Keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu daerah, salah satunya ditentukan dari kemajuan dunia usaha."

Untuk itu, tugas pemerintah adalah memastikan linkungan di daerah aman, nyaman, bersahabat serta menyenangkan bagi hadirnya dunia usaha untuk berinvestasi. Kenyamanan bekerja itu, dengan sendirinya akan membawa kemajuan bagi perusahaan.

Demikian disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc di hadapan jajaran pimpinanan BUMD NTB, saat pembukaan Rapat Koordinasi BUMD Tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, Rabu (23/10/2018).

Sebagai Gubernur yang spesialisasinya di bidang ekomomi, ia berbagi resep langgengnya sebuah perusahaan. Umur perusahaan itu, kata Gubernur, bisa panjang jika perusahaan itu memiliki empat karakter didalamnya, pertama harus sensitif dan bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Hal kedua, perusahaan harus memiliki identitas yang jelas. Karakter ketiga menurut gubenur yang harus dimiliki perusahaan adalah Conservative in finance, artinya selektif dalam membelanjakan uang perusahaan. dan yang terakhir harus bisa bertoleransi, memberikan peluang yang flexible pada individu marginal.

Menurutnya Dari semua faktor tersebut yang tak kalah penting untuk menjadi modal bagi keberlangsungan “umur” perusahaan adalah, memandang perusahaan sebagai sebuah entitas yang hidup, yang akan tumbuh, berkembang dan suatu saat nanti akan mati.

Disitulah tugas bersama seluruh komponen perusahaan, untuk menjaga bagaimana agar perusahaan tetap bisa hidup sehat, selayaknya mahluk hidup yang butuh pola hidup sehat melalui asupan makanan, olahraga, dan pikiran sehat untuk bisa berumur panjang.

“Kenapa seringkali perusahaan mati?, karena seringkali perusahaan dijadikan sebagai mesin penghasil uang. Profit atau Keuntungan, diibaratkan seperti oksigen yang kita perlukan untuk hidup. Tapi, tujuan hidup bukan berarti untuk mencari oksigen,” papar Gubernur.

Untuk itu, dalam kesempata tersebut ia mengajak seluruh jajaran BUMD yang hadir untuk tidak memaknai bisnis BUMD sebagai sarana mencari profit. “Bukan mencari oksigen tapi carilah tujuan yang lebih luas. Dengan begitu, nanti keuntungan yang lebih besar pasti akan menyertainya,” pesannya.

Sejalan dengan tema Rakor, “Penguatan Peran BUMD Dalam Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat", Rakor yang dihadiri 50 jajaran BUMD NTB ini, diharapkan dapat menjadi salah satu cara, untuk merangkum strategi apa yang akan ditempuh Pemerintah dan BUMD agar indeks kapasitas fiskal daerah(IKFD) NTB kedepannya bisa berkembang.

Selain itu, Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si, menyampaikan IKFD NTB selama sepuluh tahun belakanngan ini berada dalam kategori rendah. Maka diharapkan tiga tahun kedepan, IKFD NTB dapat berada dalama kategori sedang, dan BUMD merupakan salah satu penyumbang deviden untuk PAD.

"Melalui Rakor ini, diharapkan dapat dirumuskan proyeksi untuk peningkatan proporsi penyertaan deviden kedepannya", harap Iswandi.

[hms/ro1/mwd/gmc]

Buka-bukaan Menpar Soal Masa Tanggap Darurat Bali dan Lombok

Rabu, 24/10/2018 | 15:26 WIB

Reporter: Ahmad Masaul Khoiri | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Menpar Arief Yahya (Masaul/detikTravel)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pariwisata di Indonesia diuji bencana dari Gunung Agung Meletus hingga gempa Lombok. Menpar Arief Yahya pun jantungan saat Humas BNPB muncul di TV.

Diketahui Pulau Dewata juga Lombok adalah penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Indonesia dan beberapa kali terkena bencana alam. Maka tidak mengherankan bila kekhawatiran muncul bagi pembuat kebijakan pariwisatanya.

"Pokoknya setiap kali Pak Topo (Kapusdatin dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho) muncul di TV, jantung saya berdegup-gedup," kata Arief dalam FGD Penanganan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

"Wes piro maneh, entek aku wes (Sudah mau berapa lagi, habis aku). Habis pak," imbuh dia disambut gelak tawa peserta diskusi.

Cerita Arief berlanjut saat ada surat dari PHRI ke presiden dan ditembuskan ke dirinya. Intinya adalah dampak masa tanggap daruat yang diberlakukan pemerintah lebih dahsyat ketimbang Bom Bali.

"Setahu saya, BNPB memberikan bantuan 15 juta rupiah sehari atau 15 ribu ton beras. Sedang Bali itu menghasilkan 15.000 bisa 20.000, kalau 20 ribu kali USD 1.000 itu USD 20 juta atau seratus kali lipat dari bantuan BNPB," jelas Arief.

"Lalu dalam ratas Presiden memutuskan, bantuan BNPB tetap jalan tapi permintaan Menpar dipenuhi dan cabut masa tanggap darurat itu," imbuh dia.

Penjelasan Menpar Arief selanjutnya mengenai lama status tanggap darurat dalam bencana erupsi Gunung Agung. Jika masa itu dibiarkan sampai Maret, kata Arief, nasib Bali akan sangat buruk.

"Akan wasalam Bali ini. Akhirnya dicabut status itu. Ingat Pak Topo setiap kata-katamu hati-hati. Lombok mirip Bali kalau ditetapkan terus ya nasibnya sama," jelas dia.

Bencana gempa di Lombok kejadiannya tanggal 29 Juli 2018 yang juga berimbas ke Gunung Rinjani. Dikira menpar sudah selesai, namun tanggal 5, 6 dan 7 Agustus terjadi lagi gempa di Bali dan Lombok.

"Lombok drop 20 ribu (wisman) dan Bali 80 ribu. 100 ribu per bulan drop kunjungannya. Itu hitungan 6 Agustus-6 September," tegas dia.

Apa yang mesti dilakukan? Menpar Arief memberi contoh bagaimana Thailand sangat bagus memanajemen media massa. Saat habis kudeta bisa langsung bagus pariwisatanya.

"Mungkin media sangat mengcover pemerintah. Dan itu kita lakukan seperti di Lombok yang kita tetap normalisasi di utara namun tetap promosi yang tengah seperti Mandalika karena tidak terdampak," pungkas Arief.

[dtc/rdy/fay/gmc]

Sumber : detikcom

Indonesia kedepankan kerja sama hadapi tantangan geopolitik global

Rabu, 24/10/2018 | 15:15 WIB

Reporter: Yashinta Difa Pramudyani | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sambutan dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Rabu (24/10/2018). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Indonesia mengedepankan semangat kerja sama dan kolaborasi untuk menghadapi berbagai tantangan geopolitik global, yang diwarnai oleh persaingan dan proteksionisme.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018 di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa Indonesia selalu berupaya menjadi bagian dari solusi dunia dengan menjembatani semua kepentingan yang bertentangan dan meredakan konflik yang muncul untuk memperkuat ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran termasuk di ASEAN.

"Diplomasi kemanusiaan dan perdamaian Indonesia telah menjadi salah satu tonggak kebijakan luar negeri yang diapresiasi secara global. Kami akan terus menggunakan semangat ini untuk mengubah geopolitik kompetisi menjadi kolaborasi," kata Menlu Retno.

Indonesia akan memaksimalkan peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 untuk menanamkan budaya dialog diantara anggota PBB serta memperkuat kolaborasi antara PBB dan organisasi regional lainnya.

Terhadap proteksionisme saat ini, Indonesia menyeru kerja sama ekonomi yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan mengintensifkan upaya negosiasi berbagai perjanjian perdagangan bebas, perjanjian dagang preferensial, dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.

Indonesia juga telah bekerjasama dengan Jerman dan Tunisia dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forumchapter Berlin dan chapter Tunis, untuk bertukar pelajaran dan praktik-praktik demokrasi dengan harapan mengurangi ketegangan karena meningkatnya intoleransi.

Namun, Menlu menegaskan, Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa upaya kolektif dan kepemimpinan global.

Di tengah ketidakpastian global yang disebabkan, antara lain, dampak perang dagang antara AS dan China, perkembangan di Uni Eropa karena Brexit, dan bangkitnya unilateralisme, kerja sama antarnegara adalah opsi terbaik yang dapat diambil.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali, 12 Oktober lalu, memaparkan lemahnya kerja sama dan koordinasi telah menyebabkan munculnya banyak masalah seperti peningkatan harga minyak mentah dan kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara-negara berkembang.

Di tengah dunia yang diwarnai rivalitas dan kompetisi, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran atau menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

"Indonesia selalu melihat kerja sama lebih baik daripada rivalitas dengan mengedepankan pendekatan saling menguntungkan. Semangat inilah yang ingin kami sampaikan dalam ASEAN, IORA, APEC, G20, maupun forum internasional lainnya," kata Menlu Retno.

Indonesia, ia melanjutkan, akan terus mengutamakan prinsip keamanan dan kesejahteraan dalam mengimplementasikan strategi geopolitik pada masa depan.

"Dan dengan kerja sama yang baik dan memperkuat kepemimpinan global, saya yakin harapan kami untuk dunia yang lebih baik akan sangat relevan," tutur Menlu Retno.

[ant/ydp/gmc]

Sumber : AntaraNews

Topang Pariwisata Bima, Gubernur NTB Gagas Lari Marathon International 2019

Minggu, 21/10/2018 | 23:49 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Foto: Biro Humas NTB)

Bima (NTB), GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc melakukan Kunker ke Bima Kabupaten diujung timur Prov NTB guna menopang sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Yaitu pada bulan Maret 2019 mendatang, Gubernur akan menggelar kegiatan Lomba Lari Maraton International yang titik Finishnya di Pulau Ular.

Gagasan tersebut ditegaskan Gubernur saat bersilaturrahim dengan masyarakat di Kediaman H. Firdaus, SH. M.H., di Kampung Bugis, Sape, Kabupaten Bima, Minggu (21/10/2018).

"Banyak hal yang diceritakan di Sape ini," Ujar Zulkiefli.

Kegiatan Maraton yang melibatkan para pelari dunia itu menurut Gubernur bukan merupakan ide biasa. Namun ide luar biasa yang pada akhirnya menjadi sebuah berita dan cerita bagi dunia. Kalau kegiatan ini bisa katanya, maka tidak akan menjadi berita.

"Akan ada pekerjaan, jaminan Pendidikan dan kesehatan kalau kegiatan ini bisa kita gelar," jelasnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat temu wicara dengan masyarakat Bima (Foto: Biro Humas NTB)

Untuk menyukseskan kegiatan itu menurut Gubernur, perlu keberanian para pemuda dan masyarakat Kabupaten Bima. Sehingga ide besar seperti ini butuh kesiapan dan kebersamaan.

"Kita tidak akan gunakan APBD untuk kegiatan ini. Kita akan cari sponsor untuk menyediakan hadiah hingga satu miliar," jelas Doktor Zul.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Sape, H. Firdaus, merasa bersyukur atas kehadiran gubernur di Sape.

"beliau sudah memenuhi janjinya untuk datang setelah menjabat Gubernur. Kehadiran beliau selain rasa Terimakasih juga untuk mendengar aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Ia yakin bahwa apa yang menjadi aspirasi kita akan diperjuangkan oleh gubernur selama menjabat hingga lima tahun yang akan datang.

"Mari kita saling memberikan informasi, mari kita berikan masukan dan kita kawal semoga 5 tahun sukses," Ungkapnya.

[hms/ro1/mwd/gmc]

Gubernur akan Bangun Rumah Sakit Provinsi di Kota Bima

Minggu, 21/10/2018 | 23:38 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan rombongan kunker ke Kabupaten Bima (Foto: Biro Humas NTB)

Bima (NTB), GetarMerdeka.com - Hari ini, Minggu (21/10/2018) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc melakukan kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Bima.

Setibanya di Bandara Sultan Salahuddin Bima, Gubernur dan istri disambut Wakil Bupati Bima,Dr. Dahlan M. Nur Sekda Kota Bima, H. Muhtar Landa. Sebelum menuju lokasi, Gubernur dan istri menyempatkan diri untuk rehat di rumah makan Rahman, di depan bandara.

Selain didampingi sejumlah kepala OPD Tingkat Pemprov NTB, Gubernur yang biasa disapa Doktor Zul itu akan bertemu dan berdialog dengan masyarakat di sejumlah kecamatan di Kota dan Kabupaten Bima, seperti; Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Rasanae Barat, Rasanae Timur dan Kecamatan Raba.

Dalam perjalanan menuju Kecamatan Sape, tiba-tiba mobil Fortuner Berplat DR. 1, berhenti tepat di areal persawahan Keluruhan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima. Gubernur dan seluruh rombongan turun mobil. Di lokasi itu Pejabat Kota Bima menunjukkan Gubernur tanah seluas 4 Ha, asset Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Bima meminta ijin pinjam pakai lahan untuk dibangunkan Rumah Sakit.

Menurut Doktor Zul Gubernur Mileneal ini memberikan solusi. "Karena ini tanah provinsi biar provinsi saja sekalian yang akan membangun RSUP sehingga pelayanan kesehatan masyarakat lebih dekat dan lebih maksimal karena typenya pun menyesuaikan," jelasnya.

Jaring Aspirasi

Usai meninjau lokasi tersebut,
Gubernur dan istri kemudian melanjutkan perjalan ke Sape dan Lambu Kabupaten Bima. Gubernur yang pernah menjabat Anggota DPR RI tiga periode itu menggelar silaturrahmi dan dialog dengan unsur Muspika Kecamatam, Sejumlah, Guru dan Kepala SMU/SMK di halamann Kantor KUA Kecamatan Sape.

Silaturahmi tersebut digelar gubernur untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga, seluruh kebijakan yang nanti diambil benar - benar berbasis kebutuhan masyarakat.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, akan terus menggelar Silaturrahmi dan dialog dengan masyarakat yang ada di pelosok pelosok desa. Yaitu dengan cara merangkul dan memberikan solusi.

Tiba di Sape, Gubernur dan istri disambut antusias masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan gubernur disambut tarian khas Bima, "Tarian Buja Kadanda". Sebuah tarian tradisional untuk menerima tamu agung.

Selanjutnya, Gubernur memberikan arahan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat untuk menjaring aspirasi sekaligus memastikan seluruh pembangunan di tingkat desa berjalan lancar dan sukses.

"Pemimpin itu harus punya kerelaan untuk menemui dan mendengar masyarakat," Ungkap Gubernur di hadapan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan ratusan masyarakat yang hadir.

Kemudian Gubernur lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Di antaranya terkait infrastruktur jalan, infrastruktur sekolah," @Regran_ed from @annajm_almajiid.

Ahad pagi ini menyapa Bima. Program bersilaturrahim langsung dengan warga desa, kampung dan kota kini menyasar Kabupaten dan Kota Bima. Bersama Staf Ahli, Kadis Pariwisata, Kadis Perikanan & Kelautan, Kadis Dispora, Kadis BPMDesa, Kasat Pol PP dan Tim Humas Goes To CIVICS (City, Villages, Campus and School).

Tag: #bangzulkieflimansyahofficial #silaturahmitanpabatas #incognito #menyapawarga #perkuatbarisan #perkuatukhuwah #goestocivic #bima #sumbawaisland #ntbbangunkembali #prayforntb

[hms/ro1/mwd/gmc]