Caleg DPR RI Ahmad Yani: Berpihak pada rakyat dengan bantuan hukum gratis
Jum'at, 12/01/2024 | 23:58 WIB | NEWS
Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. Caleg Anggota DPR RI daerah pemilihan yang menjadi sorotan adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) Dapil 1, yang mencakup Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Getty Images © 2023 GetarMerdeka.com
Mendes Minta Pemda Proaktif Cairkan Dana Desa
Journalist: Arry Kurniawan/ desk info | Sabtu, 10/03/2018 | 13:37 WIB
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Eko Putro Sandjojo/Net
Jakarta, GetarMerdeka.com - Dana desa yang berhasil dicairkan dalam tahap pertama ini baru mencapai 60 persen. Pencairan dana sebagian terhambat lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum rampung di daerah.
Begitu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/3).
Atas alasan itu, Menteri Eko meminta pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam memproses pencairan dana desa. Apalagi dana desa ini memiliki dampak positif pada pembangunan program padat karya yang dilakukan di desa-desa.
"Kan dana desa itu masuk gelondongan dari APBD. Kalau APBD antara DPRD dan Bupati tidak selesai, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunanannya pun tidak akan terganggu," kata dia.
Sementara demi efisiensi dana desa, Menteri Eko meminta masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa. Eko juga meminta, masyarakat tidak takut melapor ke penegak hukum jika menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa.
Selain meminta masyarakat mengawasi, Menteri Eko juga berencana melibatkan kepolisian dan kamtibmas dalam pengawasan dana tersebut.
"Saya minta agar mereka tidak takut untuk melaporkan. Karena pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan masyarakat," tukasnya.[rmol/ian/gmc]
Sumber : RMOL
Jakarta, GetarMerdeka.com - Dana desa yang berhasil dicairkan dalam tahap pertama ini baru mencapai 60 persen. Pencairan dana sebagian terhambat lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum rampung di daerah.
Begitu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (9/3).
Atas alasan itu, Menteri Eko meminta pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam memproses pencairan dana desa. Apalagi dana desa ini memiliki dampak positif pada pembangunan program padat karya yang dilakukan di desa-desa.
"Kan dana desa itu masuk gelondongan dari APBD. Kalau APBD antara DPRD dan Bupati tidak selesai, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunanannya pun tidak akan terganggu," kata dia.
Sementara demi efisiensi dana desa, Menteri Eko meminta masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa. Eko juga meminta, masyarakat tidak takut melapor ke penegak hukum jika menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa.
Selain meminta masyarakat mengawasi, Menteri Eko juga berencana melibatkan kepolisian dan kamtibmas dalam pengawasan dana tersebut.
"Saya minta agar mereka tidak takut untuk melaporkan. Karena pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan masyarakat," tukasnya.[rmol/ian/gmc]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RMOL