Gubernur Zulkieflimansyah: Sampaikan Aspirasi Melalui Android Care NTB

Jumat, 19/10/2018 | 18:51 WIB

Red IT: Buyung Sutan Muhlis

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Program dialog bertajuk "Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi" diyakini mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Program yang didesain untuk mempertemukan secara langsung masyarakat dengan pemerintah ini, adalah memgakomodir berbagai permasalahan masyarakat untuk segera dicarikan jalan keluarnya.

Saya yakin dengan kegiatan seperti ini 80 persen permasalahan di masyarakat NTB dapat diselesaikan, karena di sini sudah ada para kepala dinas terkait yang akan menjawab dan menindaklanjutinya,” jelas Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah pada Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi di Halaman Kantor Gubernur NTB, Jum'at, (19/10).

Didampingi Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Zul menekankan kepada suluruh jajarannya agar turun langsung menyelesaikan segala persoalan di lapangan. Dengan demikian segala macam kesulitan aspirasi masyarakat, mulai dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan infratruktur dapat segera tertangani.

"Contohnya seperti masalah pencairan dana bantuan gempa, dari semula yang begitu ribet kini menjadi sangat gampang, itu berkat komunikasi dan silaturrahmi langsung dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, masyarakat NTB juga dapat menyalurkan aspirasi melalui program NTB Care yang menjadikan NTB selangkah lebih maju ke depan. Aplikasi berbasis android ini hadir di masyarakat menghapus stigma pimpinan feodal, di mana masyarakat untuk dapat ketemu pimpinan harus antri berjam-jam.

Saat ini, melalui aplikasi proram tersebut dapat diunduh lewat play store ini, masyarakat yang berhalangan hadir bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menyampaikan aspirasi dan gagasannya secara online.

"Dengan kedua program ini segala masalah masyarakat insya Allah dapat terjawab dan terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Foto: Biro Humas NTB

Zul-Rohmi Siapkan Empat Proram Prioritas

Ada empat program utama yang menjadi prioritas Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam satu bulan terakhir ini. Pertama, Program Penanganan Cepat Pasca Gempa yang meliputi pencairan dana gempa melalui bantuan pusat, pemda lain, CSR BUMN, dan CSR Swasta, dan Command Centre Gempa dan Quick Response Gempa. Selain itu koordinasi cepat dengan kementerian dan lembaga pusat, antara lain pertemuan dengan menteri-menteri terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kedua adalah Reformasi Birokrasi, dengan agenda pelantikan eselon II, percepatan eksekusi program melalui Rapat Forkopimda dan Rapim Gubernur rutin sekali dua minggu, dan kantor gubernur terbuka untuk masyarakat.

Ketiga Pelayanan Publik, dengan beberapa program. Di antaranya Jumpa Bang Zul Umi Rohmi, beasiswa NTB, Jumat Keliling, NTB Care, NTB Memanggil, dan blusukan ke 10 Kabupaten/Kota di Lombok dan Sumbawa

Keempat adalah Industri dan Pengembangan Ekonomi, dengan tim kerja STIP (Science, Technology and Industrial Park, sebelumnya STP - Science Techno Park) dibentuk dan sudah membenahi kinerjanya.

[hms/adv/ima/gmc]

Buku Tabungan Dana Stimulan Korban Gempa KSB diserahkan Presiden Jokowi

Kamis, 18/10/2018 | 21:56 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah Memberikan keterangan pers (Foto: Biro Humas NTB)

Sumbawa Barat (NTB), GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan buku tabungan dana stimulan pembangunan perbaikan rumah korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa (NTB) di Lapangan Graha Fitrah, Kamis siang (18/10/2018).

Buku tabungan diserahkan secara simbolis kepada dua warga KSB, dua warga Kabupaten Sumbawa dan dua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Plus yang ada di KSB. Presiden juga menyaksikan proses pencairan dana stimulan ke rekening masyarakat.

Proses pemindah bukuan dana stimulan dari rekening korban gempa ke buku rekening Pokmas Plus. Termasuk proses penarikan tunai pembelian bahan bangunan.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mempersilahkan warga KSB korban gempa hasil verifikasi tahap pertama sebanyak 2.081 KK untuk mencairkan dananya bersama Pokmas.

Adanya Pokmas adalah sebagai pengontrol. Sebab, ada pengalaman dari gempa Yogyakarta, di Padang, di Aceh. Uang untuk membangun rumah malah dipakai untuk yang lain. Yang sudah menerima dana stimulan silahkan membangun rumah. Sementara yang belum agar bersabar, ujarnya.

Presiden Jokowi mengingatkan, sebelumnya pencairan dana stimulan ada kesulitan. Ini disebabkan ruwetnya form yang harus dipenuhi yakni sebanyak 17 form. Akan tetapi rapat pada Senin lalu bersama para kepala daerah dan kementerian terkait telah memangkas dari 17 form prosedur pencairan menjadi satu form. Sehingga masyarakat dan Pokmas atau Pokmas Plus di KSB bisa cepat mencairkan dananya. ‘’Sehingga saya ikuti proses pencairan di mobil teras BRI tadi, kita berharap di daerah lain juga bisa segera dicairkan agar warga cepat membangun rumah,” kata Kepala Negara.

Presiden juga mengimbau, masyarakat harus sadar bahwa Indonesia termasuk di NTB ini merupakan daerah cincin api. Bencana gempa bisa saja sewaktu-waktu terjadi termasuk bencana lainnya.

Karenanya, warga harus membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa, baik pilihan konstruksi Risha (rumah instan sederhana) atau sistem kayu.

Foto: Biro Humas NTB

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M menjelaskan, rumah warga terdampak gempa di KSB sebanyak 18.307 unit. Sebanyak 1.240 rusak berat, 4.376 rusak sedang dan 12.691 rusak ringan.

Dana stimulan untuk pembangunan perbaikan rumah warga hasil verifikasi tahap pertama yang sudah ditransfer BNPB berjumlah Rp. 35.765.000.000,- untuk 2.081 unit rumah, yang sudah terdistribusi ke dalam 56 Pokmas Plus, dengan rincian 346 rusak berat, 651 rusak sedang dan 1.084 rusak ringan.

Dana stimulan dari rekening warga terdistribusi ke dalam 193 Pokmas Plus. Pokmas Plus ini adalah sinergi antara Juklak BNPB dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

Perda ini bertujuan untuk percepatan pemenuhan hak dasar masyarakat yang telah dibagi ke dalam 193 kelompok masyarakat secara permanen menurut blok area (peliuk), dimana setiap blok area terdiri dari 150 s/d 200 rumah tangga dengan di kawal masing-masing oleh 3 orang agen gotong royong serta dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Walaupun di awal ada hambatan pencairan bantuan, tetapi karena kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Bapak Presiden, warga pun membangun rumah secara bergotong royong melibatkan TNI, Polri, ASN dan pengusaha dan toko bahan bangunan yang memberi talangan.

Rumah yang sedang dikerjakan saat ini sebanyak 239 unit rumah konvensional, 11 unit rumah kayu dan 3 unit rumah Risha. Kemudian ada 18 unit rumah yang tidak masuk tahap pertama, tetapi progresnya sudah di atas 60 persen.

Pembangunan rumah tersebut mendapat pendampingan dari tim fasilitator Kementerian PUPR sehingga rumah yang terbangun benar-benar sesuai standar tahan gempa.

Foto: Biro Humas NTB

Usai penyerahan buku tabungan dana stimulan, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri PUPR, Kepala BNPB, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati meninjau pembangunan rumah instan sederhana sehat di Dusun Jembatan Kembar, Desa Senayan Kecamatan Poto Tano. Usai melakukan peninjauan, Presiden dan rombongan menggunakan helikopter kepresidenan bertolak untuk melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

[hms/ima/syf/gmc]

Mahasiswa NTB terdampak Gempa terima Beasiswa Presiden

Kamis, 18/10/2018 | 21:25 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sebanyak 5.144 Mahasiswa terdampak gempa bumi di NTB meneeima beasiswa dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Para mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Mataram, Universitas NW Mataram dan STIE AMM Mataram. (Foto: Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Penyerahan Beasiswa tersebut dilakukan secara simbolis oleh Presiden Jokowi disaksikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah kepada 7 mahasiswa perwakilan dari masing-masing Universitas penerima beasiswa, di Halaman VIP Bandara Internasional Lombok, Kamis, (18/10/2018).

Di hadapan 500 Mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan, tujuan kedatangannya di NTB adalah untuk mengecek secara langsung mekanisme pencairan bantuan dana gempa kepada masyarakat di NTB.

Presiden mengingatkan, kepada mahasiswa Indonesia sebagai negara yang berada di garis cincin api (ring of fire) untuk selalu waspada akan potensi bencana. Selain itu masyarakat juga harus diberikan edukasi dan pelatihan tanggap bencana, sehingga masyarakat sudah siap dalam menghadapi bencana bila terjadi kapan saja.

Selain edukasi dan pelatihan, Jokowi juga mengingatkan perlu adanya tata ruang yang baik dalam pembangunan di Indonesia. Lokasi-lokasi yang menjadi jalur evakuasi tidak boleh dilakukan pembangunan.

Dengan demikian maka proses evakuasi ketika terjadi bencana dapat berjalan dengan lancar dan cepat, masyarakat harus juga dapat mengetahui titik-titik evakuasi dimana dia harus berlari dan berkumpul.

Mahasiswa Selfi bareng Presiden Jokowi Foto: Biro Humas NTB

Selain itu, perencanaan konstruksi bangunan juga harus dilakukan dengan matang. Konstruksi bangunan harus dapat dipastikan benar-benar tahan gempa, sehingga kalau ada bencana seperti gempa bumi tidak akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa juga diingatkan untuk dapat mempersiapkan diri dengan matang menghadapi revolusi industri 4.0. Dimana kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut mahasiswa untuk mampu berkompetisi dengan SDM dari luar.

Presiden sangat yakin SDM anak bangsa tidak kalah dan mampu bersaing dengan SDM dari luar.

"Saya yakin SDM anak bangsa jauh lebih hebat dan tidak kalah bersaing dengan SDM dari luar", ujarnya.

Untuk itu, ia berharap beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa terdampak gempa agar proses perkuliah rampung. "Jangan sampai karena gempa lalu kuliah tidak rampung. Semoga dengan pemberian beasiswa ini proses perkuliahan dapat berjalan lancar dan rampung", pungkasnya.

[hms/ima/mwd/gmc]

Presiden pastikan kemudahan pencairan dana bantuan gempa NTB

Kamis, 18/10/2018 | 20:22 WIB

Reporter: Bayu Prasetyo | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo saat meninjau proses pemindahbukuan dana bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat pada Kamis (18/10/2018). (Biro Pers Setpres / Kris)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa Barat (NTB) untuk memastikan kemudahan proses pemindahbukuan dana bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di daerah itu.

"Tadi saya sudah cek apa benar ini sudah gampang dicairkan? Saya ikuti tadi di sana saya lihat. Ada yang nulis-nulis kemudian masuk ke mobil BRI di dalam, langsung cair uangnya," kata Presiden di halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang, pada Kamis.

Presiden juga menyerahkan buku tabungan stimulan pembangunan rumah korban gempa.

Kepala Negara menjelaskan bahwa penerima bantuan tetap harus mengikuti sejumlah prosedur karena sebagai pertanggungjawaban menyangkut uang negara.

Namun dalam praktik di lapangan, masyarakat ternyata mengalami kesulitan untuk mencairkan dana bantuan akibat 17 prosedur yang harus dilalui oleh penerima bantuan.

"Sebab itu minggu lalu kita rapat lagi, kita putuskan menjadi hanya 1 prosedur sehingga memudahkan masyarakat dalam pencairan," jelas Jokowi.

Pemerintah menyerahkan 2.081 bantuan bagi masyarakat dalam bentuk buku tabungan untuk kembali membangun rumahnya.

Kendati belum seluruh warga dapat bantuan tersebut, namun pemerintah terus berupaya agar bantuan diterima masyarakat dengan cepat.

"Kalau yang belum menerima, tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan, minggu depan akan diusahakan tahapan yang kedua," demikian Presiden dalam keterangan dari Deputi Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin.

Kepala Negara menjelaskan, pemerintah, selain membangun kembali hunian warga, juga harus membangun kembali sejumlah fasilitas umum yang rusak.

"Yang rusak ini tidak hanya rumah. Ada 830 sekolah yang ambruk. Ada 334 rumah ibadah yang juga ambruk. Rumah sakit dan puskesmas ada 61. Pasar ada 12. Jadi banyak yang harus kita kerjakan. Saya harapkan kita semua mengerti persoalan besar yang kita hadapi ini," ungkap Presiden.

Sebelumnya Presiden telah memimpin rapat bersama jajarannya di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis pagi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin.

[ant/ktw/gmc]

Sumber : AntaraNews

Pemerintah akan Cairkan Dana Bantuan Gempa NTB Rp 1,1 Triliun

Senin, 15/10/2018 | 00:59 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kepala BNPB, Willem Rampangilei

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan, pemerintah akan mempercepat pencairan dana stimulus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa di NTB. Ia menyebut sebanyak Rp 1,1 triliun dana stimulus pun telah disalurkan ke masyarakat.

Menurut dia, angka tersebut kemungkinan bisa bertambah. Namun, jumlah keseluruhan dana yang akan dicairkan masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah setempat yang belum selesai hingga saat ini.

Willem menyebut, terdapat empat kabupaten yang telah selesai melakukan verifikasi. Dan tiga lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Ia menargetkan, verifikasi rumah yang mengalami kerusakan paling lambat selesai pada awal November.

"Anggaran yang sudah disalurkan ke masyarakat Rp 1,1 triliun. Ini untuk di NTB. Nah, berapa rupiah lagi yang dibutuhkan, tergantung nanti hasil verifikasi," ujar Willem usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/10).

Dana yang telah diterima di rekening masing-masing para korban gempa NTB itu hingga kini masih belum dapat dicairkan. Karena itu, dalam rapat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar proses pencairan dipercepat dengan menyederhanakan prosedur namun memperhatikan akuntabilitas pelaksanaan. "Belum diserahkan ke masyarakat. Makanya tadi perintahnya (Pak Presiden) harus dipercepat pencairannya," kata dia.

Ia menjelaskan, dana Rp 1,1 triliun tersebut diperuntukan bagi pembangunan kembali rumah yang mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Untuk mempercepat pencairan, pemerintah akan menyederhanakan pengisian formulir. Bagi masyarakat korban gempa, cukup mengisi satu formulir untuk mencairkan dana bantuan tersebut.

"Lalu bagaimana dengan akuntabilitasnya? Lalu di dalam formulir itu di situ disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan akuntabilitas akan dipenuhi kemudian," ujar Willem.

Presiden pun memerintahkan agar pemberlakukan pengisian satu formulir untuk pencairan dana bantuan paling lambat dilakukan esok hari. Sedangkan, untuk pertangungjawaban, pemerintah segera membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di tiap kabupaten dan kota untuk mengawasi dana bantuan tersebut.

"Dengan dibentuknya pokmas dan formulir itu maka pencairan bisa dilakukan. Satu catatan yang penting saya sampaikan, kita tidak boleh mengabaikan akuntabilitas. Ya cepat tapi akuntable," ungkapnya.

Willem menjelaskan, dalam akuntabilitas terdapat dua hal yang menjadi syarat, yakni penerima dana serta pembuktian penggunaan dana bantuan. "Siapa yang menerima uang, uang itu dipakai apa bisa dibuktikan, bahwa uang itu dipakai untuk membangun rumah dengan spesifikasi tahan gempa. Jadi itu kira-kira," ujar Willem.

Dalam rapat terbatas ini, juga tampak dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

[rol/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Ummi Rohmi: Perlu Kesungguhan Lebih Dinamis Melayani Masyarakat

Senin, 15/10/2018 | 23:37 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - (Foto: Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi berharap semoga NTB selalu menjadi jembatan terbaik bagi siapa saja yang menerima amanah di sini agar dapat berkontribusi dengan baik. Karenanya dibutuhkan kesungguhan dan kedinamisan dalam melayani masyarakat.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi NTB, di Hotel Aston Inn, Mataram, Senin (15/10/2018).

Sertijab dilaksanakan dari Kepala BPK RI Prov. NTB yang lama Wahyu Priyono kepada Kepala BPK RI yang baru Hery Purwanto.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada kepada Hery Purwanto. Ia berharap semoga dapat melanjutkan amanah dengan baik.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Wahyu Hariyono atas kiprah dan pengabdiannya mengawal NTB dengan sangat baik selama ini,” ujar Hj. Rohmi.

Ummi Rohmi juga mengingatkan tidak ada artinya pemerintah daerah memiliki goal yang besar kalau dapat bisa implementasikan dan bersinergi dengan baik.

“Semoga BPK dan pemerintah provinsi dapat terus bekerjasama, karena mempunyai tujuan yang sama menciptakan akuntabilitas yang baik,” ujar Hj. Rohmi.

Wagub kelahiran Lombok Timur itu berpesan agar Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi NTB pada masa jabatan Kepala BPK NTB sebelumnya dapat tetap dipertahankan pada masa pengabdian kepala BPK NTB yang baru.

[hms/ro2/eed/gmc]

Siswa NTB Wakili Indonesia di Ajang Penelitian se-Asia Tenggara

Senin, 15/10/2018 | 23:28 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - (Foto: Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Prestasi siswa NTB kini mulai terdengar di kancah internasional. Selasa 16 Oktober 2018 mendatang, empat siswa terbaik NTB akan mewakili Indonesia pada ajang Lomba Penelitian South Easth Asia Matematic Education Organitation (SEAMEO), di Jakarta. Lomba tersebut diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bekerja dengan Lembaga Pendidikan Asia Tenggara.

Keempat siswa tersebut adalah Syarifah Fatimah, Nissatuljannah SB, Nadia Safira, Lauhul Afiat Kahfi dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan Andrian dari SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Mereka itu telah berhasil melakukan penelitian dan menemukan kandungan  gizi pada tulang ikan, yang selama ini hanya dibuang dan menjadi limbah. Tulang ikan itu kemudian mereka olah menjadi kerupuk.

Atas penelitiannya itu, mereka dinobatkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebagai finalist untuk berlaga tingkat Asia Tenggara. Pada ajang itu, mereka akan mempresentasikan hasil penelitiannnya bersama ratusan siswa dari berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura dan Malaysia.

Saat diterima oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, di Pendopo Gubernur, Minggu (14/10/2018), keempat siswa tersebut memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat NTB, agar seluruh tahapan lomba dapat dilewati dengan baik dan meraih hasil maksimal.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, berpesan kepada keempat siswa tersebut untuk mengikuti lomba itu dengan penuh keikhlasan dan kebanggaan. "Jangan ikut lomba karena dipaksa," ungkap Gubernur didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE., M.Sc.

Gubernur berharap seluruh sekolah yang  ada di NTB ini dapat berpacu, meningkatkan prestasi. Sehingga siswa NTB yang memiliki kemampuan dan prestasi hebat dapat diikutkan di berbagai lomba di tingkat dunia.

"Kepala sekolah harus mampu menemukan bibit-bibit berprestasi di NTB ini," Ungkap Gubernur di hadapan kepala sekolah dan pembina siswa tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Muhammad Yahya mengaku bangga dengan prestasi siswa NTB tersebut.

"Sesuai dengan program pak Gubernur, tentang pengiriman pemuda NTB ke luar negeri, ini adalah salah satu cara untuk mempersiapkan mental mereka di tinggal internasional," jelasnya saat mendampingi siswa tersebut.

Selain itu, ia Lomba seperti itu menurutnya akan memberikan manfaat besar bagi siswa di NTB. Seperti memiliki pengalaman lebih untuk kompetisi dan dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan siswa dari berbagai negara. "Ke depan kita akan terus memberikan pembinaan-pembinaan bagi sekolah dan siswa berprestasi," ungkapnya, seraya berharap seluruh sekolah di NTB dapat terus memacu diri untuk berprestasi.

[hms/syf/gmc]

Gubernur Temui Presiden Jokowi, Pemerintah permudah korban gempa NTB peroleh dana perbaikan rumah

Senin, 15/10/2018 | 23:01 WIB

Reporter: Hanz Salim | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah didampingan sejumlah Menteri terkait menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (15/10/2018). Foto: Istimewa

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pemerintah telah memangkas syarat bagi warga Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya korban gempa untuk menerima dana rehabilitasi rumah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan masyarakat cukup mengisi satu formulir untuk mendapatkan dana perbaikan rumah.

"Cukup mengisi satu formulir, dengan satu formulir itu bisa segera mencairkan," kata Willem di kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menurut Willem, sulitnya pencairan dana bantuan untuk rehabilitasi rumah warga karena terkendala masalah akuntabilitas. Namun, saat ini masalah tersebut kini sudah diatasi.

"Jadi dalam formulir itu disebutkan persyaratan akuntabilitas akan dipenuhi kemudian. Jadi seperti itu. Dengan demikian kita akan bisa segera mencairkan," ucap Willem.

Meski demikian, Willem tak merinci syarat akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh korban gempa. Dia hanya menggambarkan bahwa syarat akuntabilitas itu terkait dengan dua hal.

"Pertama, siapa yang terima uang. Kedua, uang itu dipakai untuk apa, harus bisa dibuktikan uang itu dipakai untuk bangun rumah dengan spesifikasi tahan gempa," kata Willem.

Presiden Jokowi, kata Willem, juga sudah meminta agar pengisian satu lembar formulir untuk pencairan dana itu bisa diberlakukan paling lambat Selasa 16 Oktober 2018 besok. Kemudian, ia berharap bahwa Gubernur NTB bisa membantu dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di seluruh Kabupaten/Kota yang terdampak gempa di NTB.

Jokowi kunjungi korban gempa Lombok. ©Setpres RI

Pokmas tersebut, sambung Willem, beranggotakan sekitar 20 kepala keluarga dibentuk sebagai fungsi kontrol. Masing-masing masyarakat bisa mengawasi apabila terjadi penyelewengan dana.

"Contoh, di Mataram ada rumah tidak sesuai dengan verifikasi kerusakan. Rumah rusak ringan dilaporkan rusak berat. Dengan dibentuknya pokmas itu bisa dideteksi sejak dini," terang Willem.

Kerja Bersama

Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi GetarMerdeka.com, Senin (15/10) menjelaskan, arahan Pak Jokowi sangat jelas. Kamis akan ke NTB lagi. Kepala Negara juga ingin memastikan semua yang telah masuk uangnya ke rekening agar bisa di cairkan besok atau lusa.

Prosedur yang tadinya ribet kini disederhanakan menjadi hanya 1 lembar. Hanya perlu ditandatangani oleh Pokmas dan PPK langsung bisa dicairkan, jelas Zul.

Menurutnya Jadi bagi yang ingin cair, segera bentuk Pokmas. PPK dari BPBD akan kami minta turun proaktif ke bawah, ke kecamatan dan desa agar bisa selesai dalam 2 hari ini.

Semua yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama, pungkasnya.

Tag: Gempa NTB BNPB Jakarta Zulkieflimansyah

[mdk/ray/lip6/gmc]

Sumber : merdekacom

Selamat Hari Jadi 73th Lombok Tengah, Zulkieflimansyah: pilihan politik kita boleh berbeda

Senin, 15/10/2018 | 16:41 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Foto: Biro Humas NTB)

Lombok Tenggara (NTB), GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menyatakan, pilihan politik kita boleh berbeda tetapi persaudaraan harus tetap dijaga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur saat bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan hari jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-73 tahun 2018, di alun-alun Tastura kota Praya Lombok Tengah, Senin (15/10/2018).

Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, kehadiran saya di Lombok Tengah ini tidak hanya dalam rangka peringatan hari jadi, tetapi juga menjalin silaturrahmi kepada sahabat saya Bupati Lombok Tengah kang Uhel (panggilan akrab Bupati Lombok Tengah H. Suhaili).
"Meskipun kita pernah menjadi lawan dalam kompetisi pilkada kemarin, tapi untuk kemaslahatan masyarakat kami akan duduk bersama menyamakan pemikiran untuk memberikan yang terbaik kepada daerah yang kita cintai ini", jelasnya.

Selain menyampaikan, ucapan selamat atas peringatan hari jadi Kabupaten Lombok Tengah yang Ke-73, mendoakan agar lombok tengah menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. "Semoga Allah SWT memberi keberkahan negeri yang subur dan makmur, adil dan aman bagi masyarakat Lombok Tengah", ucap Doktor Zul.

Dengan membacakan surat Al Ashr untuk dapat dijadikan pedoman, serta pengingat dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin daerah dan petuah bagi masyarakat, Doktor Zul juga mengingatkan agar seluruh elemen baik pemerintah daerah maupun masyarakat lombok tengah, bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pengabdian terbaik bagi daerah.

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Tengah Suhaili (Foto: Biro Humas NTB)

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Gubernur NTB, dibalik kesibukan beliau sebagai Gubernur menyempatkan diri untuk hadir di Lombok Tengah dan pertama kalinya Gubernur menjadi Irup pada Upacara hari jadi Kabupaten Lombok Tengah.
"Kehadiran Bapak Gubernur merupakan kado terindah di Ulang Tahun ke-73 Kabupaten Lombok Tengah, Bumi Mandalika yang Solah Soleh Soloh", ujar Suhaili.

Sejumlah prestasi dan penghargaan yang diterima Pemda Lombok Tengah, setapak demi setapak dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, masih diperlukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dengan penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi.

"Seperti pesan Gubernur NTB dengan perkembangan pembangunan hotel dan resort di KEK Mandalika Lombok Tengah, jangan sampai anak-anak dan masyarakat Lombok Tengah hanya menjadi penonton tetapi harus ikut andil dan berperan dalam pengembangan potensi besar pariwisata di Lombok Tengah", tandas Suhaili.

[hms/ima/rir/gmc]