Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, ikuti Musrenbangnas yang Dibuka Presiden Jokowi. Pada pembukaan Musrenbangnas itu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berprestasi. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Utara, dengan predikat Pembangunan Daerah Terbaik Kedua se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati KLU, Dr. TGH. Najmul Ahyar.
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dibuka Presiden RI, Joko Widodo. Hadir pula saat itu Wakil Presiden, H. M. Jusuf Kalla. Di samping itu, hadir juga para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Musrenbangnas bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 30 April 2018.
Bambang berujar untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut, kata Bambang, akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Dalam menyusun RKP 2019 ini, Bambang menjelaskan, sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat- daerah.
Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.
Untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan masyarakat, Bappenas, ujar Bambang, mengadakan konsultasi publik. “Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek prioritas Kementerian, tetapi juga untuk usulan dana alokasi khusus dan penugasan sehingga usulan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” Ungkapnya.
[ro1/eed/gmc]
