Reporter: Gita Amanda | Red IT: Firman Wage Prasetyo
"Menko PMK berdialog mengenai strategi meningkatkan kapasitas produksi panel Risha."
Lombok Tengah (NTB), GetarMerdeka.com - Setelah memimpin apel pelepasan Kogasgabpad Nusa Tenggara Barat (NTB) 2018, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan maharani meninjau pabrik pembuatan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Manajer Plan Waskita Beton, Fendiardo menjelaskan mengenai komponen-komponen dari Risha yang dicetak di pabrik ini.
Selain itu Fendiardo menyampaikan berbagai kendala dalam pembangunan Risha salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja. Dalam kesempatan ini pula dilakukan dialog bersama antara Menko PMK, Kepala BNPB, Sekda Provinsi, dan Manajer Plan Waskita Beton mengenai strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi panel Risha.
Di depan awak media Menko PMK menjelaskan mengenai perkembangan terkini pembangunan rumah tahan gempa bagi masyarakat terdampak. Menko PMK menjelaskan bahwa masyarakat terdampak sudah memilih model untuk membangun rumahnya.
Saat ini sedang dilakukan evaluasi penyediaan panel jika masyarakat memilih untuk membangun model Risha. Kapasitas pembuatan panel faktanya belum sesuai target.
Untuk mensiasatinya, saat ini sudah ada delapan BUMN karya yang membangun panel. Menko PMK juga mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat NTB untuk menjadi aplikator menyiapkan panel Risha.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengingatkan tentang pentingnya akuntabilitas dan mengimbau agar masyarakat menggunakan dana bantuan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan rumah. "Akuntabilitas itu penting. jangan sampai nanti rakyat menerima uang tapi tidak untuk membangun rumah melainkan dipakai untuk yang lain," tegas Menko PMK seperti dalam siaran persnya.
Selanjutnya Menko PMK meninjau tempat pencetakan panel, dan pembuatan pembesian tipe P1, P2, dan P3 yang ada di Workshop ini. Turut mendampingi Menko PMK dalam kesempatan ini Kepala BNPB Willem Rampangilei; Bupati Lombok Tengah Moh. Suhaili Fadhil Thohir; Anggota DPR RI, Dansatgas PUPR, Dansatgas TNI untuk penanganan NTB dan Sekda Provinsi NTB.
[rol/ant/pmk/gmc]
Sumber : RepublikaOnline
