Follow Us

|
JADWAL SHOLAT Subuh 04:40:55 WIB | Dzuhur 11:59:10 WIB | Ashar 15:19:22 WIB | Magrib 17:52:17 WIB | Isya 19:04:59 WIB
BERITA UTAMA

Wapres JK sebut dana desa harus dievaluasi dan pengawasan yang baik

Kamis, 15/11/2018 | 22:37 WIB
Reporter: Fakhri Hermansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi sambutan pada acara Indo Defence & Expo Forum 2018 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (7/11). (Suara.com/Fakhri Hermansyah)
Jakarta, GetarMerdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menemui jalan di sebuah desa, di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kondisinya tidak bagus dan cepat rusak. Ini disampaikan JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11/2018).
"Saya pernah mengunjungi suatu desa di NTB, kemudian saya periksa jalannya, hanya 600 meter (tapi) biayanya hampir Rp 400 juta. Kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saja sudah muncul batu-batunya. Jadi kalau dilalui mobil langsung habis itu jalan (aspal)," kata JK seperti dikutip dari Antara.
Wapres JK menerangkan dana desa setiap tahunnya terus meningkat, namun masih ditemukan kondisi jalan yang cepat rusak karena kualitas yang buruk.
Dengan adanya temuan tersebut, JK meminta pemerintah daerah untuk mengawasi betul pengelolaan dana desa agar tujuan dari pemberian anggaran tersebut benar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat desa.
Menurut JK, banyak hal yang harus dievaluasi dari pemberian dana desa yang telah berjalan empat tahun terakhir, antara lain terkait jumlah dana yang diberikan dan kualitas pembangunan.
Selain itu, Wapres meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan bagi para kepala desa dan perangkat desa, agar pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan program Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.
"Artinya adalah perlu pengawasan yang baik dan pendampingan yang baik daripada sistem ini, yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, tetapi sistem organisasinya tetap menjalankan apa yang struktur pemerintahan desa diatur di Kemendagri," ujar JK.
Image and video hosting by TinyPic
[ant/net/src/fak/gmc]
Sumber : suaracom



Indonesia Satu

Merdeka Network


ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTORIAL NTB GEMILANG JILID II ZUL ROHMI

ADVERTORIAL NTB GEMILANG JILID II ZUL ROHMI
ADVERTISEMENT