Ini Motif Muslimah yang Ikuti Bursa Pilpres Rusia

Journalist: Lida Puspaningtyas/ desk info | Selasa, 02/1/2018 | 15:02 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Aina Gamzatova kavkaz-uzel.eu

Moskow, GetarMedeka.com - Keikutsertaan Aina Gamzatova dalam bursa pemilihan presiden Rusia bulan Maret mendatang bukan semata mencari kemenangan. Meskipun seluruh Muslim di Rusia memilihnya, itu tak langsung menjadikannya orang nomor satu.

Komunitas Muslim menempati jumlah 20 juta orang dari total populasi 140 juta jiwa Rusia. "Tentu saja ia tidak akan jadi presiden, mendiskusikannya saja terasa bodoh," kata seorang blogger populer asal Dagestan, Zakir Magomedov.

Meski demikian, Gamzatova kemungkinan besar mendapat suara mayoritas di Dagestan dan Kaukasus Utara. Ini artinya, suara Putin akan terpecah.

"Ia tentu akan mendapat suara mayoritas dan Putin tidak akan mendapatkan 146 persen suara seperti biasanya," kata Magomedov sambil bercanda menyinggung persentase loyalis Putin.

Vladimir Putin sudah terkenal bisa menang dengan mudah. Ia selalu mendapatkan mayoritas suara. Tidak pernah ada orang yang bisa imbang melawannya.

Pengamat politik lain yang juga Direktur sebuah lembaga think-tank, Conflict Analysis and Prevention Centre, Ekaterina Sokirianskaia, melihat keberadaan Gamzatova sebagai penambah keberagaman dalam bursa yang didominasi pria.

"Ini lebih pada langkah eksklusif, lebih banyak perbedaan kandidat, khususnya perempuan, akan lebih baik. Jika dia perempuan Muslim, kenapa tidak?" kata Sokirianskaia.

Sejauh ini, pernyataan Gamzatova dalam pencalonannya cukup terbatas. Ia juga tidak merespons permintaan wawancara dari Aljazirah. Namun dalam unggahannya di Facebook, ada kalimat yang bagus.

"Negara kita Rusia, adalah rumah kita, dan jika kita membagi-bagi ke dalam Muslim, Kristen, orang Kaukasus dan orang Rusia, pemerintah kita tidak akan ada," kata Gamzatova.

Ia tidak ingin pencalonannya dilihat sebagai upaya Muslim untuk menjadi lawan Vladimir Putin. Melainkan, keinginannya untuk mengumumkan pada publik dan mendukung posisi anti-Wahabi di level federal.

Aljazirah melansir bahwa tujuan kampanye Gamzatova sudah jelas. Bahwa ia ingin Kremlin lebih tegas pada pihak yang ingin mendirikan negara terpisah di Kaukasus Utara di bawah hukum Islam.

Berkembangnya kelompok bersenjata pada awal 1990-an telah menjadi perhatian besar baginya. Ketika ratusan Muslim bergabung dengan separatis di wilayah Chechnya.

Sejak 2013, mereka mulai upaya beraliansi dengan ISIS dan kelompok lain di Suriah dan Irak. Gamzatova yakin permasalahan ini sulit sekali dipecahkan. Meski demikian, otoritas regional saat ini sedang mencoba memulai dialog dengan mereka.

[ROL/ALJ/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepubliksOnline/Aljazirah

Jumlah penduduk miskin Indonesia 26,58 juta orang

Journalist: Satyagraha/ desk info | Selasa, 02/1/2018 | 14:48 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - ILustrasi - Warga beraktivitas di rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Minggu (11/6/2017). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk miskin yang tercatat pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.

"Ini merupakan capaian menggembirakan, karena persentase penduduk miskin September 2017 turun menjadi 10,12 persen," kata Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk miskin ini juga menurun dari periode sama tahun lalu yaitu September 2016 yang tercatat sebesar 27,76 juta orang.

Ia menambahkan jumlah penduduk miskin di kota selama periode Maret-September 2017 turun sebesar 401,28 ribu orang, dari sebelumnya 10,67 juta orang menjadi 10,27 juta orang.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di desa pada periode ini ikut turun sebanyak 786,95 ribu orang, dari sebelumnya 17,10 juta orang menjadi 16,31 juta orang.

Ia menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret-September 2017 salah satunya adalah inflasi umum yang relatif rendah yaitu 1,45 persen.

Selain itu, rata-rata upah nominal buruh tani per tani pada September 2017 naik sebesar 1,5 persen dibandingkan Maret 2017, dari Rp49.473 menjadi Rp50.213.

"Sejalan dengan itu, upah riil buruh tani per hari pada September 2017 naik sebesar 1,05 persen dibandingkan Maret 2017, yaitu dari Rp37.318 menjadi Rp37.711," ujar Suhariyanto.

Dalam periode yang sama, upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2017 naik sebesar 0,78 persen dibandingkan Maret 2017 yaitu dari Rp83.724 menjadi Rp84.378.

"Namun, upah riil buruh bangunan per hari pada September 2017 turun 0,66 persen dibandingkan Maret 2017, yaitu dari Rp65.297 menjadi Rp64.867. Ini perlu menjadi catatan," tambah Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan harga komoditas pokok yang terkendali dalam periode ini ikut menekan laju kenaikan garis kemiskinan serta membantu daya beli masyarakat.

Jenis komoditas makanan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan di kota maupun desa adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, mie instan dan gula pasir.

Sedangkan komoditas nonmakanan yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan miskin.

Berdasarkan data Susenas September 2017, penyaluran beras sejahtera (rastra) yang diterima oleh 30 persen rumah tangga juga ikut membantu penurunan tingkat kemiskinan.

Persentase penduduk miskin terbesar masih berada di wilayah Maluku dan Papua yaitu 21,23 persen, namun jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi di Jawa yaitu 13,94 juta orang.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase.

Pada 1999 jumlah penduduk miskin sempat tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Pengecualian terjadi pada 2006, September 2013 dan Maret 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews

Buya Habib Zaki Sebut TGB Sosok Pengayom

Journalist: @humasntb/ desk info | Selasa, 02/1/2018 | 14:40 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi, saat menerima kunjungan silahturrahim Habib Zaki di Pendopo Gubernur NTB Sabtu (30/12/2017).

Mataram, GetarMerdeka.com - TGB adalah sosok pemimpin birokrat dan pemimpin sosial yang mengayomi semua kalangan,'' ungkap Buya Habibie Zaky yang juga merupakan seorang ulama besar dari Pontianak, Kalimantan Barat usai mengadakan silaturahim dengan Gubernur TGB di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (30/12/2017).

Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) ini adalah sosok yang mengayomi. Beliau adalah figur yang dapat mengayomi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Pemikiran TGB tentang konsep kepemimpinan dan ke-Indonesiaan, dalam pandangan Buya Al- Habib Achmad Zaky bin Muhammad Ridho Bin Yahya, sangatlah universal sehingga dapat diterima oleh seluruh kalangan dari berbagai agama.

Habib Zaky juga mengungkapkan bahwa Sosok pemimpin seperti TGB ini juga sangat dirindukan di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang berlatar belakang ulama atau santri akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi suatu daerah, bahkan bangsa.

Habib Zaky juga mengagumi perkembangan NTB yang di bawah kepemimpinan TGB mengalami kemajuan pesat, baik infrastruktur maupun sosial dan ekonomi. Ia mengaku mengikuti perkembangan NTB beberapa tahun terakhir ini. Salah satu yang dikaguminya adalah pembangunan infrastruktur jalan di NTB mengalami perkembangan yang pesat.

Berbeda ketika berkunjung ke NTB sebelum TGB menjadi Gubernur, dimana jalan dan infrastruktur dasar lainnya masih belum begitu terlihat baik. ''Saat saya jalan jalan mengelilingi daerah ini, Masya Allah, jalannya mulus. Ini suatu keberkahan bagi masyarakat NTB memiliki pemimpin seperti TGB,'' ungkapnya.

Kunjungan Habib Zaky bersama istri dan keluarga besarnya ke NTB, selain untuk bersilaturahim dengan Gubernur TGB, kunjungannya kali ini juga untuk menikmati keindahan alam NTB.

Selama dua hari sudah berada di NTB, beliau mengaku telah berkeliling mengunjungi berbagai tempat yang merupakan destinasi favorit pariwisata NTB.

[RO1/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

Arab Saudi Akan Luncurkan Visa untuk Turis pada 2018

Journalist: Kiki Sakinah/ desk info | Rabu, 20/12/2017 | 18:35 WIB

Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto: AP Getty Images ©2017 GetarMerdeka.com

Riyadh, GetarMerdeka.com - Arab Saudi akan mulai mengeluarkan visa turis pada kuartal pertama 2018. Pejabat pariwisata Saudi mengatakan, langkah itu pertama kali dilakukan di tengah upaya Kerajaan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan sosial.

Kepala Komisi Pariwisata dan Warisan Budaya Saudi, Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz, mengatakan seluruh persetujuan pemerintah itu diterapkan untuk meluncurkan visa elektronik tahun depan bagi seluruh warga negara yang negaranya mengizinkan warganya untuk mengizinkan Arab Saudi.

"Kini kami hanya mempersiapkan peraturan, siapa yang berhak untuk mendapatkan visa dan bagaimana cara mendapatkannya," kata Pangeran Sultan, dilansir dari Khaleej Times, Rabu (20/12).

Langkah untuk membuka sektor pariwisata adalah pergeseran besar bagi Arab Saudi. Karena Putra Mahkota Mohammed bin Salman secara mendasar berusaha untuk merombak ekonomi Kerajaan yang bergantung pada minyak. Terlepas dari jutaan Muslim yang melakukan perjalanan ke Saudi setiap tahunnya untuk ibadah haji, sebagian besar pengunjung menghadapi proses yang sulit dan biaya yang tinggi untuk memasuki Saudi.

Saat ini, Arab Saudi memberikan visa turis untuk beberapa negara tertentu. Namun, aplikasi tersebut mencakup rangkaian batasan. Termasuk, persyaratan untuk melakukan perjalanan melalui perusahaan yang terakreditasi dan menginap di hotel yang telah ditunjuk. Pangeran Sultan mengatakan, biaya visa turis baru belum ditetapkan. Namun, ia menekankan bahwa hal itu akan ditetapkan serendah mungkin.

"Karena kami yakin dampak ekonomi kumulatif lebih besar daripada uang tunai dari visa," tambahnya.

[rol/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Raih Leadership Award 2017, NTB 59th Semakin Berprestasi

Journalist: @humasntb/ desk info | Senin , 18/12/2017 | 17:41 WIB

Antara Foto/Istimewa Getty Images ©2017 GetarMerdeka.com

Mataram, GetaraMerdeka.com - Memotret NTB dari berbagai sisi dalam usianya ke 59 tahun ini, tentu harus diakui terlihat semakin cantik dan menawan. Ibarat gadis cantik, kini Bumi Seribu Masjid ini semakin banyak dilirik, dikunjungi dan dilamar para pemuda.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan "Leadership Award 2017" kepada Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan), di Jakarta, Senin (18/12). Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah kepada 5 Gubernur, 12 Bupati dan 7 Walikota se Indonesia karena mampu memajukan daerah sesuai dengan harapan masyarakat, menepati janji kampanye serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Gambaran tersebut barangkali tepat untuk mengilustrasikan wajah NTB kekinian dibawah Pemerintahan TGB-Amin. Buah dari ikhtiar pembangunan yang dijalankan secara transparan, konsisten dan fokus, mengukuhkan NTB sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dinilai paling menarik untuk investasi. Kebijakan pembangunan untuk pemenuhan infrsatruktur pendukung yang memadai, penguatan SDM dan berbagai inovasi serta insentif yang dijalankan pemerintahan Daerah, melahirkan prestasi berupa Atraktiveness Award dari Tempo, sebuah penghargaan yang lahir dari penelitian panjang dan cermat terhadap daya tarik suatu daerah dilihat dari berbagai aspek.

Peringkat daya saing NTB-pun mengalami lompatan peningkatan yang cukup tinggi. Penelitian, ACI Lee Kwan Yew School of Public Policy, sebuah Universitas terkemuka di Singapore mempublish bahwa peringkat daya saing NTB tahun 2016 berada pada posisi 19, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang masih berada pada peringkat 26.

Dok. Bidang IKP Diskominfo NTB Getty Images ©2017 GetarMerdeka.com

Saat menyampaikan pidato pada upacara puncak peringatan HUT ke 59 Provinsi NTB, dengan tema, NTB Bertasyakur, dari NTB untuk Indonesia, di Ex. Bandara Selaparang Rembiga Mataram, Minggu (17/12-2017), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengucap syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya dan juga berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat, NTB kini berada pada track yang benar. Bahkan terus menorehkan pencapaian pencapaian yang baik serta mampu menumbuhkan optimisme yang semakin berkembang.

Potret pembangunan NTB selama dua periode kepemimpinannya secara berkelanjutan, diakuinya semakin berdaya saing dan semakin berprestasi. Hal itu selain ditunjukkan oleh lompatan daya saing NTB dari posisi 26 tahun 2015 ke posisi 19 tahun 2016, ratusan prestasi-pun berhasil diraih membuat NTB semakin dikenal dikancah Nasional maupun internasional. Bahkan NTB pernah mencatat rekor sebagai daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi terbaik, dengan angka pertumbuhan 9,9 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,9 persen. Selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2016 pertumbuhan ekonomi NTB juga mampu konsisten berada di atas rata-rata nasional, terangnya.

Menurutnya, Kinerja ekonomi yang baik itu mampu menumbuhkan kemampuan pelaku ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga berhasil mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. ''Angka pengangguran terbuka di NTB saat ini sebesar 3,32 persen. Jauh lebih baik dibanding tingkat pengangguran nasional sebesar 5,5 persen,'' ujarnya.

Ia juga memaparkan kinerja pembangunan ekonomi NTB yang baik, telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara progresif, dari 23,81 persen pada tahun 2008 menjadi 16,02 persen pada tahun 2016. Tidak itu saja, indeks ketimpangan/gini ratio Provinsi NTB sebesar 0,36 juga lebih baik dari angka ketimpangan nasional sebesar 0,39. Kemajuan itu, menurut TGB berkorelasi pada peningkatan IPM-NTB dari 64,31 poin pada tahun 2014 menjadi 65,19 poin pada tahun 2015 atau meningkat 1,36 persen. Kemudian di tahun 2016 meningkat lagi menjadi 65,81 poin (0,95%). Sementara IPM nasional tumbuh sebesar 0,91 persen. Dengan lompatan kinerja IPM itu, NTB dinobatkan sebagai provinsi top mover dalam pencapaian IPM selama dua tahun berturut-turut, tuturnya.

Saat itu Gubernur juga sempat menyebut keberhasilan meraih Predikat WTP 6 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah, merupakan bukti nyata membaiknya sistem tata kelola pemerintahan NTB. Berkat keberhasilan itu pula, kata TGB diantara ratusan prestasi yang diraih, terdapat anugerah ''Pandu Negeri Award 2017'' dari Institute of Public Government, sebuah penghargaan bergengsi dalam bidang manajemen dan tata kelola pemerintahan. NTB juga meraih Anugerah Kepatuhan Tinggi Dalam Pelayanan Publik serta Penghargaan Nasional Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017 dari Lembaga Anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ratusan pencapaian yang baik itu kemudian diparipurnakan dengan dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada salah seorang putera terbaik NTB Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Selain mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, momen peringatan HUT kali ini juga dimanfaatkan Gubernur TGB untuk menyampaikan harapannya terkait dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan beliau pada tahun 2018 mendatang.

TGB menyebut tahun 2018 merupakan momen penuntasan RPJMD provinsi NTB 2013-2018, sekaligus juga tahun politik Pemilu Kepala Daerah secara serentak. Menghadapi momentum tersebut, TGB mengajak jajarannya dan seluruh masyarakat untuk fokus pada upaya pencapaian indikator indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Demikian pula menghadapi Pemilukada, Gubernur TGB berharap dan menghimbau seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif mensukseskannya dengan mengedepankan politik yang santun, mencerdaskan dan bermartabat.

[ro1/eed/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

Pilkada Serentak 2018 Besok, PDIP Akan Umumkan Calon Gubernur untuk 4 Daerah

Journalist: Nur Indah Fatmawati/ desk info | Sabtu, 16/12/2017 | 20:31 WIB

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Lamhot Aritonang Getty Images ©2017 GetarMerdeka.com

Tangerang, GetarMerdeka.com - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya akan mendeklarasikan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2018. Hugo mengatakan ada pasangan calon di empat daerah yang akan diumumkan besok.

Pengumuman itu akan dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/12) besok. Ada perwakilan dari daerah juga yang akan hadir.

"Riau, Sultra, NTT, sama Maluku, pukul 09.00 WIB nanti diumumkan di DPP. Dari DPP diminta supaya ada perwakilan 20 orang-20 orang dari tiap provinsi untuk hadir," ucap Hugo di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12/2017).

Namun, dia belum mau memberi bicara siapa nama yang akan dideklarasikan menjadi calon kepala daerah. Yang jelas, Hugo meyakinkan akan ada kejutan.

Calon yang diusung pun semuanya disebut sudah berpasangan. Ada koalisi di masing-masing daerah.

"Ya beda-beda, tiap daerah kan beda-beda, dia punya karakter dan dia punya komposisi tetap gitu, di daerah kan beda-beda. Tapi hampir semua ada koalisi atau kerja sama dengan partai-partai lain," ujarnya.

Hugo hanya memberi sedikit bocoran jika tidak semua pasangan calon yang diusung partainya merupakan kader. "Nggak, nggak (dari kader sendiri semua)," ujar Hugo.

[dtc/nif/ams/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

DIPA 2018, Ini Besaran Dana Transfer Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB

Journalist: Nas/ desk info | Jumat, 15/12/2017 | 20:09 WIB

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid. FOTO: Suara NTB/dok Getty Images ©2017 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan APBN untuk wilayah NTB tahun 2018. DIPA tersebut akan diserahkan kepada sepuluh Bupati/Walikota dan perwakilan kementerian/lembaga yang ada di NTB.

‘’Insya Allah penyerahan DIPA petikan APBN untuk wilayah NTB akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah pada 15 Desember 2017 (hari ini, Red) di Kantor Gubernur,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA di Mataram, kemarin.

DIPA yang diperoleh 11 entitas Pemda di NTB dalam bentuk dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 15,357 triliun. Dari 10 kabupaten/kota yang ada, Lombok Timur (Lotim) memperoleh dana transfer paling tinggi mencapai Rp 2,036 triliun. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh dana transfer kecil, masing-masing Rp 682,5 miliar dan Rp 688 miliar.

Untuk Pemprov NTB sendiri memperoleh dana transfer sebesar Rp 3,482 triliun. Rincian dana transfer 10 Pemda kabupaten/kota pada tahun 2018 yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp 1,521 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,8 miliar, DBH SDA Rp 23,6 miliar, DAU Rp 880,9 miliar, DAK Fisik Rp 241 miliar, DAK non Fisik Rp 182 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih dan dana desa Rp 156,5 miliar.

Kabupaten Dompu akan menerima dana transfer sebesar Rp 900,9 miliar lebih. Terdiri dari Terdiri dari DBH pajak Rp 13,9 miliar, DBH SDA Rp 23,3 miliar, DAU Rp 572 miliar, DAK Fisik Rp 147,3 miliar, DAK non Fisik Rp 81 miliar dan dana desa Rp 63 miliar. Lombok Barat memperoleh dana transfer Rp 1,266 triliun. Dengan rincian, DBH pajak Rp 16,3 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 771 miliar, DAK Fisik Rp 144 miliar, DAK non Fisik Rp 147 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan dana desa Rp 128,6 miliar.

Simak juga: Pembahasan KUA PPAS Alot, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD NTB 2018 Molor

Lombok Tengah akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,586 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 18,8 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 985 miliar, DAK Fisik Rp 162 miliar, DAK non Fisik Rp 225 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 16,5 miliar lebih dan dana desa Rp 155,4 miliar.

Lombok Timur akan menerima dana transfer sebesar Rp 2,036 triliun lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 20,8 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 1,147 triliun, DAK Fisik Rp 258 miliar, DAK non Fisik Rp 298 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35,7 miliar lebih dan dana desa Rp 253 miliar.

Kabupaten Sumbawa akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,361 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 29,3 miliar, DBH SDA Rp 24,4 miliar, DAU Rp 821 miliar, DAK Fisik Rp 179 miliar, DAK non Fisik Rp 154 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih dan dana desa Rp 123 miliar.

Kota Mataram akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 905,7 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 41,5 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 598 miliar, DAK Fisik Rp 105 miliar, DAK non Fisik Rp 99 miliar dan Dana Insentif daerah (DID) Rp 38 miliar lebih. Kota Bima akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 682,5 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 18 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 455,9 miliar, DAK Fisik Rp 94 miliar, DAK non Fisik Rp 63,7 miliar dan Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih.

Simak juga: Ditetapkan dengan Syarat, APBD NTB 2018 Defisit Rp 25 Miliar

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerima dana transfer sebesar Rp 924,9 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 58,7 miliar, DBH SDA Rp 200,4 miliar, DAU Rp 400 miliar, DAK Fisik Rp 122,6 miliar, DAK non Fisik Rp 55 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan dana desa Rp 52,3 miliar.

Terakhir, Kabupaten Lombok Utara akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 688 miliar lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,2 miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 392 miliar, DAK Fisik Rp 124 miliar, DAK non Fisik Rp 50,5 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 36 miliar lebih dan dana desa Rp 49,8 miliar.

Taukhid menambahkan dalam penyerahan DIPA petikan untuk wilayah NTB itu, Gubernur juga akan menyerahkan 399 DIPA tahun 2018 dengan nilai Rp 8,1 triliun. Yang akan terbagi dalam lima kewenangan, yaitu kewenangan kantor pusat (KP), kantor daerah (KD), dekon, TP, UB. DIPA ini diperuntukkan bagi perwakilan kementerian/lembaga atau instansi vertikal yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini.

[nas/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : suarantbcom

PKS Usung Zulkieflimansyah Sebagai Bakal Calon Gubernur NTB

Journalist: Muhammad Nursyamsyi/ Budi Raharjo | Rabu, 13/12/2017 | 00:09 WIB

Zulkieflimansyah - Getty Images/Yogi Ardhi/Antara

Mataram, GetarMerdeka.com - PKS telah memutuskan calon yang bakal maju dalam pilkada gubernur NTB. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan mendukung kadernya, Zulkieflimansyah maju sebagai bakal calon gubernur NTB 2018.

Hadi menyampaikan, keputusan ini diambil setelah dilakukan pembahasan yang cukup alot dan panjang hingga akhirnya sepakat mengusung Anggota Komisi VII DPR itu dalam kontestasi Pilgub NTB 2018. Menurut Hadi, alotnya keputusan diambil lantaran DPP PKS membutuhkan klarifikasi dan penjelasan dari semua pihak sebelum menentukan sikapnya.

Kendati begitu, SK DPP PKS untuk Zulkieflimansyah belum dikeluarkan lantaran masih menunggu sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. "Akhirnya DPP PKS memutuskan dukungan ke Dr Zulkieflimansyah dengan catatan menyelesaikan semua persyaratan, seperti koalisi parpol pendukung, komunikasi dengan kader dan struktur, baru SK DPP akan dikeluarkan," kata Hadi di Mataram, NTB, Rabu (13/12).

Sebelumnya, Partai Demokrat sepakat berkoalisi dengan PKB dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB 2018. Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahali Fikri mengatakan, dengan menggandeng PKB, persyaratan mengajukan paslon pada Pilgub NTB 2018 telah terpenuhi. Pilgub NTB 2018 mensyaratkan 13 kursi. Demokrat sendiri memiliki 8 kursi, sedangkan PKB memiliki 5 kursi.

"Kita sudah punya parpol (koalisi) yang akan mengusung paslon, akan diresmikan antara 14, 15, atau 16 Desember ini di sebuah tempat bersejarah di NTB," ujar Mahali saat coffee time bersama Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian di Restoran Taliwang 33, Mataram, NTB, Senin (11/12).

Meski sudah mengantongi kecukupan syarat kursi, Mahali mengaku masih membuka diri bagi parpol lain yang ingin bergabung bersama Demokrat dan PKB. Mahali menambahkan, koalisi Demokrat-PKB akan bersifat linier, dengan tak hanya berkoalisi di Pilgub NTB, melainkan pada Pilbup Lombok Timur, Lombok Barat, dan Pilwalkot Bima.

Mengenai nama paslon pada Pilgub NTB yang akan diumumkan Demokrat-PKB, Mahali meminta masyarakat bersabar karena akan diumumkan dalam waktu dekat, meski nama Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah --Kakak perempuan Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul-- menguat.

"Boleh Anda katakan itu sudah final, mungkin iya sudah final. Saya sebagai Ketua Partai (DPD) harus berjalan pada aturan yang ada. Jadi kefinalan Zul-Rohmi maupun parpol pengusung menunggu 'imam' kami," lanjut Mahali.

Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani menegaskan koalisinya bersama Demokrat pada Pilkada 2018. "Insya Allah PKB dan Demokrat akan berkoalisi. Soal siapa paket yang akan kami usung tentu satu-dua hari ini PKB akan resmi mengumumkan," kata Hadrian.

Hadrian menjelaskan, DPP PKB akan menguji kelaikan dan kepatutan terhadap Zul-Rohmi pada Selasa (12/12) besok di Kantor DPP PKB. Keduanya, kata Hadrian, tidak mendaftarkan diri ke DPW PKB NTB karena sudah telat, dan langsung mendaftar ke DPP PKB. Hal ini merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam partai.

"Pengumuman resmi, satu-dua hari akan kita tunjukan suara dukungan kepada siapa. Kita doakan (koalisi linear), kalau ada parpol lain yang mau bergabung kita welcome," lanjut Hadrian

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Presiden RI Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Maulana Syaikh

Journalist: @humantb/desk info | Jumat, 10/11/2017 | 23:53 WIB

Getty Images/Istimewa

Jakarta, GetarMerdeka.com - Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, (9/11-2017) secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang lebih dikenal sebagai Maulana Syaikh.

Presiden menyerahkan anugerah gelar pahlawan nasional tersebut kepada ahli waris Maulana Syaikh, Ummi Hj. Sitti Rauhun didampingi adik beliau Ummi Hj. Sitti Raihanun. Hadir juga pihak keluarga lainnya, yakni putra-putri Ahli Waris yang merupakan para Cucu dari Maulana Syaikh, diantaranya Dr. Hj. Sitti Rohmi, Ir. H. Samsul Luthfi bersama istri serta Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri Hj.Erica Zainul Majdi.

Sementara Ummi Hj. Sitti Raihanun hadir bersama putra beliau H.Lalu Gde Wire Sakti Amir Murni dan sejumlah keluarga/kerabat lainnya. Sedangkan dari unsur Pemerintah Daerah, hadir Gubernur NTB didampingi Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD, Kadis Sosial, H.Ahsanul Khalik, Karo Humas dan Protokol, H.Irnadi Kusuma beserta jajarannya dan sejumlah tokoh NTB lainnya.

Penganugerahan gelar pahlawan tersebut disambut suka cita oleh segenap masyarakat NTB dan suasana haru bercampur kebahagiaan-pun tampak menyelimuti perasaan para ahli waris saat presiden RI, Joko Widodo tepat pada pukul 11.00 WIB menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Maulana Syaikh, dalam upacara kenegaraan yang berlangsung Hidmat.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh. Yakni Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Almarhumah Laksamana Malahayati dari Aceh, Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2017. Penganugerahan tersebut memperhatikan Petunjuk Presiden RI kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berkenaan dengan Hasil Sidang III Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 19 Oktober 2017 sesuai usulan dari Kementerian Sosial RI tentang Permohonan pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Maulana Syaikh karena dedikasi dan jasa beliau yang begitu besar bagi bangsa ini, termasuk pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Maulana Syeikh dan ketiga pahlawan nasional lain di atas juga dinilai tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya. Selain itu, juga pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, hingga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Hadir dalam acara penganugerahan tersebut selain keluarga para ahli waris keempat tokoh dan pejabat pemerintahan daerah dari daerah asal para pahlawan, juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat MPR RI, Ketua DPD Oesman Sapta dan pejabat lainnya.

[RO1/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id