GetarMerdeka.com - Media Online Digital

Microsoft Uji Fitur Baru Untuk Komputer

Journalist: Noer Qomariah Kusunawardhani/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 17:05 WIB

"Pada dasarnya Ultimate Performance digunakan pada PC atau komputer kelas atas."

Washington, GetarMerdeka.com - Microsoft menambahkan mode daya baru yang disempurnakan untuk pengguna Windows 10 Pro. Mode daya baru ini adalah fitur dari Windows 10 Insider Preview Build 17101.

Pratinjau ini merupakan tampilan awal bagi pengguna terpilih pada pembaruan Windows 10 yang akan datang. Menurut laporan Mashable, pembaruan Windows 10 ini diperkirakan akan diluncurkan pada Maret atau April mendatang.

Skema daya baru yang disukai semua orang disebut Ultimate Performance. Pada dasarnya Ultimate Performance digunakan pada PC atau komputer kelas atas.

Saat ini rencana dasar Balanced bawaan dari Windows menyeimbangkan kinerja komputer dengan konsumsi energi. Rencana baru, yang dapat dipilih pengguna segera setelah mereka memperbarui versi Windows 10 terbaru, akan memprioritaskan kinerja melebihi efisien energi dan akan mengonsumsi lebih banyak daya. Pembaruan ini tidak akan tersedia di laptop bertenaga baterai.

"Kebijakan baru ini didasarkan pada kebijakan High-Performance saat ini dan berlanjut selangkah lebih jauh untuk menghilangkan mikro latensi terkait dengan teknik manajemen kekuatan tekstur yang baik," tulis Kepala Program Insider Windows dalam Microsoft dan Manajer Program Senior, Brandon LeBanc dalam sebuah unggahan blog.

Dengan kata lain, komputer dalam Ultimate Performance Mode akan mengonsumsi satu ton energi. Namun, peformanya akan berjalan dengan sangat baik.

Ini bukan satu-satunya fitur menarik yang digabungkan dalam Windows 10 Insider Preview Build. Fitur juga mencakup peningkatan emoji, pembaruan pada perizinan aplikasi Windows, dan sejumlah perbaikan yang lebih kecil.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Kekerasan ke Pemuka Agama, MUI: Ada Rekayasa Jahat di Tahun Politik

Journalist: Muhammad Fida Ul Haq/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 16:55 WIB

"MUI meminta kepada aparat keamanan dan intelijen negara untuk mengusut tuntas dan mengungkap motif kekerasan dan pembunuhan terhadap beberapa tokoh agama dan simbol-simbol agama yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini secara terencana, sporadis, dan sistemik,"

Jakarta, GetarMerdeka.com - Meski pemerintah menyatakan kekerasan terhadap pemuka agama di berbagai tempat tak berkaitan, isu miring mengenai kejadian-kejadian itu terus mengemuka. MUI menengarai ada pihak-pihak yang sengaja membuat ketakutan.

"MUI menengarai ada pihak-pihak yang ingin membuat suasana ketakutan, saling curiga, dan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat. MUI menduga ada rekayasa jahat yang bertujuan ingin membuat kekacauan dan konflik antarelemen masyarakat dengan memanfaatkan momentum tahun politik," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2018).

Untuk itu, MUI meminta aparat bergerak mengusut kasus ini hingga tuntas. Termasuk mengungkap motif penyerangan itu.

Zainut mengatakan berbagai kejadian tersebut telah melahirkan banyak rumor di masyarakat. Karena itu, menurut Zainut, apabila tidak segera diusut dan dicegah, dikhawatirkan akan timbul prasangka-prasangka yang menyesatkan dan dapat memunculkan gejolak yang berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat.

"Untuk hal itu, MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, bersikap tenang, dapat mengendalikan diri, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zainut.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tidak ada kaitan antara kejadian kekerasan terhadap ulama dan pemuka agama di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Dia juga menepis keterkaitannya dengan tahun politik di Indonesia.

"Ya tadi, penyampaian ke publik. Kita komunikasi komunikasi saya komunikasi terus dengan Pak Tito (Tito Karnavian) apa yang terjadi. Tetapi dari peristiwa-peristiwa yang kebetulan media begitu gencar memberitakan, maka yang paling mudah adalah kita mencoba merangkai. oh ini ada kaitannya ini dan sebagainya, padahal tidak," kata Moeldoko.

[dtc/fjp/tor/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

TGB: Sebarkan kebenaran melalui tulisan

Journalist: Syafruddin/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 16:48 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Aula Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, Selasa (20/2/2018) Foto: Biro Humas NTB

"Mukernas Forjim ini akan menjadi titik awal dari kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional dalam meyuarakan kebenaran dan ide-ide serta gagasan untuk kebangkitan bangsa, baik dalam bidang ekonomi dengan prinsip pemerataan dan bidang pendidikan melalui dakwah-dakwahnya,"

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Aula Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, Selasa (20/2/2018), mengajak seluruh jajaran Forjim untuk senantiasa menyebarkan kebenaran dan mencerdaskan masyarakat melalui tulisan.

Ide atau gagasan dari para jurnalis muslim yang tertuang dalam bentuk tulisan kata Gubernur, harus berisikan kebenaran, bukan isu-isu yang masih diragukan kebenarannya.

“Mukernas Forjim ini akan menjadi titik awal dari kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional dalam meyuarakan kebenaran dan ide-ide serta gagasan untuk kebangkitan bangsa, baik dalam bidang ekonomi dengan prinsip pemerataan dan bidang pendidikan melalui dakwah-dakwahnya,” tegas Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang pada kegiatan yang bertema “Menguatkan Peran Jurnaslis Muslim untuk Kemajuan Umat”.

TGB berharapan ke depan Forjim harus mampu mengintegrasikan agenda kebangsaan dengan agenda keumatan, dengan prinsip dasar untuk menghadirkan keadilan dan persatuan antar umat di tingkat nasional bahkan internasional.

“Apapun yang dilakukan oleh organisasi ini ke depan harus mampu memberikan impact terbaik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, harapnya.

TGB juga mencontohkan kejayaan tulisan-tulisan jurnalis muslim pada masa orde baru, sehingga tulisan-tulisannya selalu dinanti oleh masyarakat untuk dibaca. “Jurnalis muslim harus lebih maju dan berkembang di era keterbukaan informasi saat ini”, ujarnya.

Lebih jauh, ia menggambarkan bahwa jurnalis muslim tidak selalu indentik dengan isi berita mengenai ilmu Fiqih dan ilmu agama saja, tetapi juga berbicara Indonesia yang terintegrasi dengan agenda-agenda keumatan, baik dalam posisi ekonomi yang berkeadilan, pendidikan sebagai da’i dengan tulisan dan ide yang konstruktif tentang pendidikan.

“Mengeluarkan ide-ide untuk kebaikan ummat jauh lebih penting dari pembelaan umat”, ujarnya.

TGB juga mengungkapkan terkait situasi akhir-akhir ini di media-media mainstrem, dimana banyak sekali wacana-wacana yang terlempar ke publik, namun sering hilang tanpa ada solusi.

Oleh karena itu Forjim harus bisa mendedikasikan sebuah media dalam bentuk edukasi yang melahirkan solusi kepada umat. “Inilah yang akan menjadi pembeda dan keistimewaan dari Forjim dengan media-media yang lain”, pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Forjim Ahmad Zuhdi menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah memfasilitasi pelaksanaan Mukernas I Forjim sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ia mengutarakan alasan utamanya memilih NTB sebagai lokasi Mukernas Forjim adalah karena ingin belajar dan dan sekaligus menyaksikan secara langsung kesuksesan NTB dengan predikat halal turisnya.

[RO1/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

KPU Menggelar Deklarasi Kampanye Damai dan Beritegritas

Journalist: Erun, Sahrir/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 16:21 WIB

Mataram, GetarMerdeka.com - KPU Provinsi NTB pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, menggelar Deklarasi Kampanye Damai dan Beritegritas ditandai dengan melepas balon udara kepada masing masing cagub pilgub KPU provinsi NTB Minggu (18/2).

Deklarasi Kampanye Damai dihadiri oleh keempasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, yakni 1. Moh.Suhaili FT - Muhammad Amin (Suhaili-Amin); 2. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori); 3. Zulkieflimansyah - Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi); serta 4. Moch Ali Bin Dachlan - Lalu Gede Sakti Amir Murni (Ali-Sakti).

Deklarasi diawali dengan Pembacaan Pernyataan Sikap yang dipandu oleh Anggota KPU Provinsi NTB Yan Marli, dilanjutkan pendatanganan Pernyataan Sikap oleh masing-masing Paslon serta saksi-saksi.

Rangkaian kegiatan berikutnya yaitu pelepasan burung merpati oleh masing-masing calon dan pelepasan Balon oleh KPU provinsi NTB.

bagian akhir dari kegiatan Deeklarasi Kampanya Damai yaitu Pawai Kendaraan Roda 4, dimana masing-masing paslon mengikutkan 11 kendaraan roda 4, dengan menyusuri jalan dari depan Kantor KPU provinsi NTB menuju Sweta berputar melalui jalan Sriwijaya menuju Ampenan dan kembali ke Kantor KPU provinsi NTB.

mengajak para calon gubernur dan wakil gubernur peserta pemilihan kepala daerah NTB 2018 memanfaatkan masa kampanye untuk menyampaikan gagasan dan program pembangunan ke pada pemilih dalam acara deklarasi kampanye damai di Mataram, Minggu.

Rangkaian acara Deklarasi Kamoanye Damai juga dimeriahkan oleh atraksi Marcing Band SMA Hang Tuah Ampenan, atraksi seni tradisional Gendang Belek Group Lestari dengan pemain terdiri dari Gabungan anggota Polda NTB dan Prajurit Korem 162/Wirabhakti. Tidak kalah memukau adalah pembacaan puisi oleh Baiq Aulia, siswa SMA 5 mataram yang juga merupakan anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi NTB.

Pada acara tersebut, Ketua KPU Provinsi NTB mengatakan Deklarasi ini bukan hanya pada tataran penandatanganan pernyataan melalui kata-kata. Tetapi apa yang disampaikan itu memang lahir dari hati para calon pemimpin daerah untuk memberikan keteladanan terhadap masyarakat dan keteladanan dalam ekspresi visi-misi-program pasangan calon.

"Mari jadikan pilkada ini sebagai ajang adu gagasan dan program, sehingga masyarakat bisa menyimpulkan siapa yang terbaik, kata Lalu Aksar.

Dikatakannya, kampanye merupakan tahapan terpanjang dalam pemilihan kepala daerah dimana para calon akan melalui masa kampanye dari tanggal 15 Pebruari sampai 23 Juni 2018 untuk menemui masyarakat di seluruh pelosok NTB dan menyampaikan visi-misi dan program mereka.

Pada masa kampanye, sudah semestinya menjadi ruang pendidikan bagi masyarakat pemilih dan bukan malah menjadi ajang untuk saling mengungkap kejelekan dan kebencian serta menjatuhkan dan menyudutkan pihak lain menggunakan isu suku, ras, agama dan antar golongan.

[KPU/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : kpuntb.id

Daftar Calon Gubernur Bali, NTB, dan NTT

Journalist: Fajrian/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 15:58 WIB

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : CNN Indonesia

Inilah Nomor Urut Partai Politik di Pemilu 2019

Journalist: Catur waskito Edy/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 15:40 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan Pengundian nomor urut peserta pemilu 14 partai di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (18/2/2018).

Mayoritas ketua Umum hadir dalam pengundian nomor urut tersebut.
Ketua umum partai yang hadir di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak tidak hadir dalam Pengundian nomor urut.

Kedua Partai tersebut diwakili Sekretaris Jenderal Partai masing masing.

Sebelum Pengundian nomor urut, ke 14 partai mengambil nomor antrian terlebih dahulu.

Adapun hasil Pengundian nomor urut yang telah ditetapkan KPU tersebut yakni:

1.PKB

2.Gerindra

3.PDIP

4.Golkar

5.NasDem

6.Garuda

7. Berkarya

8.PKS

9.Perindo

10. PPP

11. PSI

12 PAN

13.Hanura

14.Demokrat

Masing-masing ketua umum berkomentar singkat saat mengetahui nomor urut partainya melalui bola undian.

Mereka ada yang langsung menyimbolkannya dengan jari.

Ada juga yang langsung tersenyum bergembira.

"PDI Perjuangan nomor tiga" ujar ketua Umum PDIP Megawati sambil menunjukan bola undian.

"Partai Gerindra nomor dua" ujar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sambil mengakat dua jarinya.

"Nomor delapan, kembali ke nomor PKS tahun 2009" kata Presiden PKS Sohibul Iman.

"Partai Persatuan Pembanguan dapat nomor sempurna, sepuluh," ujar Sekjen PPP Arsul Sani.

Sebelumnya memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.

Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.

Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

"Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota.

Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta.

Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik.

[tnc/gm]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : Tribunnewscom

Ada 556 Calon Kepala Daerah Ikuti Pilkada Serentak

Journalist: Dwi Andayani/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 15:18 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Komisi pemilihan umum (KPU) merilis jumlah pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018. Ada 556 pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

Sebelumnya tercatat, 514 paslon sebagai peserta pilkada. Jumlahnya bertambah menjadi 556 paslon setelah sejumlah KPU kabupaten/kota melakukan penetapan calon.

Dari 556 paslon, jumlah paslon yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 512 paslon, dan paslon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 44 paslon.

Namun, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan dari 171 daerah peserta pilkada, terdapat dua daerah yang belum melakukan penetapan pasangan calon yakni Papua dan Pinrang.

"Daerah yang belum menetapkan, Papua karena penetapan diundur dan Pinrang karena ada kendala teknis," ujar Ilham, Selasa (20/2/2018).

Berikut rekapitulasi KPU untuk 171 pilkada:

1. Jumlah daerah yang telah melakukan penetapan: 169 daerah
2. Daerah yang belum melakukan penetapan: Papua dan Pinrang.
3. Jumlah pasangan calon yang ditetapkan: 556 paslon
4. Rekap status

Paslon memenuhi syarat: 512 pasangan
Pasangan calon tidak memenuhi syarat: 44 pasangan
5. Rincian berdasarkan status
Pasangan calon dari partai politik yang memenuhi syarat sebanyak 434 yakni:

Pilgub: 52 pasangan
Pilbup: 280 pasangan
Pilwalkot: 102 pasangan
Pasangan calon dari partai politik yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6 yakni:
Pilgub: 1 pasangan
Pilbup: 5 pasangan
Pilwalkot: 0
Pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 78 yakni:
Pilgub: 3 pasangan
Pilbup: 55 pasangan
Pilwalkot: 20 pasangan

Pasangan calon dari perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 38 yakni:
Pilgup: 1 pasangan
Pilbup: 22 pasangan
Pilwalkot: 15 pasangan

[dtc/fdn/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

Sekda NTB Ingatkan Tahun Politik Bagi ASN Hindari Berita Hoax

Journalist: Eed Setiawan/ desk info | Selasa, 20/02/2018 | 15:02 WIB

Mataram, GetarMerdeka.com - Sekda Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Rosiady Husaenie Sayuti, Ph.D. mengingatkan, "Kita harus menjaga komitmen bersama untuk mengawasi dan menjamin seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk berada dalam posisi sesuai undang-undang tentang netralitasnya serta peran kita dalam lingkungan kerja dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas pilkada,"ungkapnya.

Selain itu menyikapi berita hoax beberapa waktu yang lalu beredar berita telur palsu. Sangat disesalkan hal tersebut terjadi akibat ketidakcermatan untuk menyaring berita yang diterima sebelum di share atau disebarkan.

Mari manfaatkan efektifitas media sosial untuk hal-hal yang positif dan yang baik, bukan berita hoax yang meresahkan masyarakat,"pungkas pak Ros.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sesuai dengan PDRB dan nilai ekspor dan impor yang menunjukkan trend yang baik menjadikan NTB sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dari sektor ekonomi dan bisnis,"ujarnya .

Kondisi ketahanan pangan NTB yang menjadi peluang perluasan pasar bagi NTB selaku lumbung pangan nasional, selain itu NTB menjadi destinasi wisata yang sudah mendunia dengan prestasi sebagai wisata halal dan syariahnya.

Alhamdulillah dengan nilai-nilai positif yang ada di NTB membawa 16 inverstor asal Amerika Serikat pada siang ini untuk datang ke NTB. Insya Alloh ini dapat membawa kebaikan untuk Provinsi NTB dan masyarakat NTB pada khususnya.

[RO3/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id

Halaman

Follow Us