Sri Mulyani Mulai Pangkas Jabatan Eselon III-IV

Sabtu, 30/11/2019 | 12:36 WIB

Reporter: Trio Hamdani Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani IndrawatiFoto: Dok. Kementerian Keuangan

Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai memangkas jabatan eselon III dan IV di Kementerian Keuangan. Pejabat yang terdampak beralih menjadi pejabat fungsional Analis Kebijakan.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping namun efektif secara fungsi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap pengurangan pejabat eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik.

Para pejabat fungsional ini diharapkan memiliki lebih banyak inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

detikcom merangkum 'bersih-bersih' eselon III dan IV di Kementerian Keuangan berikut ini:

Foto: Lamhot Aritonang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara memang tak memerlukan banyak pejabat struktural, melainkan fungsional.

"Mayoritas jabatan struktural eselon III dan IV akan dihilangkan. Sebagai pengelola keuangan negara, kita memiliki ciri dari ASN dengan tugas fungsional yang kebetulan memang tidak memerlukan pejabat struktural eselon III dan IV," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

"Karenanya dalam rangka menghilangkan layer atau lapisan jabatan eselon III dan IV, Kemenkeu memulainya di unit yang memang sangat jelas merupakan unit yang lebih banyak diisi jabatan fungsional yaitu BKF," lanjutnya.

Di BKF, Sri Mulyani memangkas layer jabatan eselon III sebanyak 19 dari 36 jabatan. Lalu di eselon IV dipangkas 74 dari 124 jabatan.

"BKF kita telah lakukan delayering. Ini sebagian besar jabatan administrasi. 19 jabatan eselon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan. Untuk eselon IV, 74 jabatan eselon IV dihapus dari sebelumnya 124 jabatan," ujarnya.

Foto: Lamhot Aritonang

Ada 112 dari 179 PNS BKF yang kena perampingan dari jabatan struktural ke fungsional.

"Ada 112 pejabat tersebut yang sekarang dari tadinya eselon III dan IV menjadi analis kebijakan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Perubahan tersebut, dia tekanan tidak sekedar melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan tetapi harus memahami dan melaksanakan esensi dari perampingan eselon tersebut.

Sebagai analis, menurutnya 112 pejabat fungsional harus mampu untuk mengembangkan critical thinking, melakukan inovasi dan menjalankan fungsi berdasarkan pemikiran dan isu-isu penting yang harus diteliti.

"Anda sebagai analis di Kemenkeu, dan saya harap seluruh pejabat struktural yang berubah jadi analis ini bisa menikmatinya. Ini bukan hukuman tapi hadiah. Anda melakukan analisa kebijakan dalam rangka perbaikan kebijakan di lingkungan Kemenkeu," jelasnya.

"Ini hikmah untuk dimanfaatkan, menghilangkan layer itu sesuai dengan harapan Presiden untuk ciptakan birokrasi profesional, agile, responsive, connect dengan stakeholder dengan yang kita lakukan ini," tambahnya.

Foto: Lamhot Aritonang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji mereka tidak berubah meski status eselon tak lagi melekat di mereka.

"Gaji tidak berubah. Tapi mungkin fasilitasnya iya. Kalau itu tapi kan Presiden kemarin menyampaikan di pidatonya juga tidak akan mempengaruhi dari sisi penerimaan mereka," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Fasilitas yang mungkin berubah adalah yang selama ini diberikan untuk pejabat eselon III dan IV, tidak akan mereka dapatkan lagi.

Fasilitas bagi pejabat eselon diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Di situ dijelaskan bahwa eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor mendapatkan 1 unit MPV 2.000 cc bensin atau MPV 2.500 cc diesel.

Kemudian untuk pejabat eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 kabupaten mendapatkan/kota mendapatkan 1 unit MPV 1.500 cc. Sementara yang wilayah kerjanya kurang dari 1 kabupaten/kota mendapatkan sepeda motor 225 cc.

[gmc/dtc/toy/hns]

Sumber: detikcom

HUT Korpri Ke-48 Wagub NTB Ingatkan Korpri Untuk Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa

Jumat, 29/11/2019 | 11:59 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tepat berusia 48 tahun hari ini, Jumat (29/11/2019). HUT KORPRI Tahun 2019 ini bertemakan “KORPRI Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa”. Pemerintah Provinsi NTB sendiri memperingati HUT KORPRI di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah selaku inspektur upacara membacakan pidato tertulis Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. Beberapa poin penting disampaikan Joko Widodo yang juga selaku Penasihat Nasional KORPRI itu.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota KORPRI dimanapun saudara berada, baik yang ada di Tanah Air maupun di seluruh perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri,” ucapnya.

Ucapan salam dan apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh anggota KORPRI di seluruh penjuru negeri. Khususnya, anggota KORPRI yang bertugas di pelosok-pelosok negeri, pulau-pulau terdepan, kawasan perbatasan dan wilayah-wilayah terisolir.

“Mereka adalah abdi negara yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, untuk memastikan negara hadir di seluruh penjuru Tanah Air. Terima kasih atas pengabdian yang saudara-saudara berikan kepada rakyat, bangsa dan negara,” lanjutnya.

Perkembangan zaman dan revolusi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tapi juga dalam cara mengelola pemerintahan. Di sisi lain, persaingan antarnegara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, berebut pasar dan memperebutkan talenta-talenta hebat yang digunakan untuk memajukan negaranya.

“Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru,” terang Umi Rohmi sapaan akrabnya.

Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

“Karena itu, saya mengajak seluruh anggota KORPRI untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja linear. Dan tidak ada lagi kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ia mengajak seluruh Anggota KORPRI untuk terus menerus bergerak mencari terobosan, terus menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit dan yang menyulitkan rakyat harus segera dipangkas. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus
bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi.

“Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi. Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata,” tuturnya.

Kegiatan seremonial yang sifatnya rutinitas harus dikurangi dan lebih meningkatkan produktivitas serta berorientasi pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program-program pembangunan betul-betul ter-delivered, dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. lnovasi teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah,” lanjutnya.

Permasalahan harus diselesaikan dengan smart shortcut yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih memberikan dampak yang luas. Menatap masa depan dengan optimis dan percaya diri dalam menghadapi tantangan kompetisi global.

“Kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita untuk menuju lndonesia maju. Tanpa persatuan, kemajemukan negara kita, tidak akan pernah menjadi energi kolektif untuk mencapai kemajuan,” tegasnya.

Terakhir, Ia berharap anggota KORPRI yang tersebar di seluruh lndonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara se-bangsa dan se-tanah air.

“Mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan salam hangat kepada segenap anggota KORPRI dimanapun saudara-saudara berada, selamat
bertugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat, bangsa dan negara,” tutupnya. (*)

[gmc/ro2/hms]

NTB Raih Anugerah Paramakarya 2019

Kamis, 28/11/2019 | 11:46 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi di skala nasional. Pemerintah Provinsi NTB menerima langsung Anugerah Paramakarya Tahun 2019 dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (28/11/19).

Penganugerahan Paramakarya sendiri merupakan anugerah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah. Dasar penilaian adalah keberhasilannya memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Program itu merupakan bantuan teknis global yang dikembangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) semenjak 1994 untuk membantu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan yang layak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M. Si yang mewakili Gubernur NTB saat menerima penghargaan mengatakan NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya.

“Alhamdulillah, NTB menerima penghargaan dari Wakil Presiden,” ujar Iswandi usai menerima penghargaan.

Pada sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan anugerah bagi pelaku usaha ini telah menjadi salah satu tolok ukur bagi peningkatan kualitas usaha di Indonesia. “Saya menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan Paramakarya 2019 ini” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ma’ruf menyebutkan pihaknya mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas di wilayah masing-masing. Keberhasilan birokrasi mempermudah dunia usaha memperluas lapangan kerja akan menciptakan efek berlanjut bagi kesejahteraan masyarakat.

“Penerima penghargaan Paramakarya ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal peningkatan produktivitas,” tutupnya (*)

[gmc/ro2/hms]

Biro Humas Protokol PRCC Pemprov NTB Raih Predikat Tertinggi BP Informatif

Kamis, 28/11/2019 | 11:40 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB mendapat penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Biro Humas dan Protokol (PRCC) dinobatkan sebagai Badan Publik (BP) dengan Predikat Informatif.

Penghargaan tersebut diberikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan diterima Kepala Biro Humas Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (28/11/2019).

Selain Humas dan Protokol, Wagub juga memberikan penghargaan kepada Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) dan Bappeda NTB dengan predikat Informatif. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat juga dinobatkan sebagai kota/kabupaten informatif dan mendapatkan penghargaan Wagub.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

“Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya.

Umi Rohmi juga mengingatkan bahwa, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

“Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. Kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan,” tutup Wagub seraya mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol saat diwawancara usai kegiatan mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, terutama di jajaran Humas dan Protokol, termasuk masyarakat yang selalu mendapat informasi yang disebarkan oleh Humas Protokol.

“Karena Gubernurnya terbuka, maka Humasnya harus memastikan diri mengikuti style terbukanya Gubernur,” jelasnya.

Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Protokol itu mengatakan begitu banyaknya keluhan, masukan bahkan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui media sosial, media cetak dan elektronik, maka Humas harus mengikuti alur dan langkah-langkah tersebut.

“Kita punya instrumen dan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008, implementasinya harus betul-betul dilaksanakan oleh badan publik. Biro humas dan Protokol itu adalah salah satu badan publik,” ungkapnya.

Bang Najam juga mengatakan untuk menuju Badan Publik Informatif, pihaknya telah melengkapi dan memenuhi persayaratan sesuai ketentuan UU tersebut. Apalagi tahun-tahun sebelumnya, Biro Humas Dan Protokol hanya memperoleh predikat menuju informatif bahkan kurang informatif.

“Setahun ini, betul-betul, kami di Humas itu bekerja sangat keras, supaya websitenya juga jalan, seluruh media sosialnya juga jalan, kemudian komunikasi langsungnya juga jalan. Termasuk juga koordinasi, kerjasama, dukungan dan partisipasi dari teman-teman media massa,” jelasnya. (*)

[gmc/ro2/hms]

Wagub Apresiasi 16 Badan Publik Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 28/11/2019 | 11:33 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - 16 Badan Publik menerima penganugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2019. Sebanyak enam Badan Publik, menerima anugerah untuk kualifikasi informatif, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Lombok Raya Hotel, Kamis (28/11/2019).

Enam Badan Publik yang menerima kualifikasi informatif yakni, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Wagub mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

“Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkap Wagub.

Pada tahun 2019, sebanyak delapan dari 34 provinsi di Indonesia, mendapatkan gelar informatif dan salah satunya ialah NTB. “Setelah tahun lalu kita menduduki kategori menuju informatif, Alhamdulillah tahun ini kita sudah pada posisi yang informatif,” ungkap Wagub bangga.

Wagub mengingatkan bahwa, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

“Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan,” tutup Wagub.

lebih jauh Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, serta Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB mendampingi Wagub.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi, menyampaikan kualitas keterbukaan informasi publik untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

“Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik,” ungkap Hendriadi. (*)

[gmc/ro2/hms]

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Bahas Pentingnya Sinergi Menurunkan Angka Kemiskinan Satu Digit

Kamis, 28/11/2019 | 11:22 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Upaya mengentaskan kemiskinan di NTB memerlukan adanya gerakan yang cukup fundamental. Sebab, pekerjaan rumah NTB cukup besar. Untuk itu, diperlukan penyatuan persepsi dan langkah dalam mengatasi kemiskinan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal tersebut ketika membuka dan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ummi Rohmi, mungkin sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut hingga satu digit. Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit. Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi.

“Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik, sehingga seluruh kekuatan yang ada di NTB ini bersinergi dengan baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ungkap Ummi Rohmi.

Melanjutkan sambutannya, Ummi Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di NTB mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Kita harus bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan atau tugas kita.

“Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri,” harap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya, Wagub berharap kedepannya jangan hanya seremonial tetapi harus ada benang yang mengikat semua pihak dalam satu persepsi dan cara pandang yang sama. Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.

“Mudah-mudahan sinergi kita ini bisa betul-betul terjaring, kami akan melihat progres daripada program-program ini baik industrialisasi maupun revitalisasi Posyandu. Jika semua kita bersinergi, semoga Allah mempermudah langkah kita dan target kita di tahun 2023 bisa dicapai dengan sebaik-baiknya,” tutup Ummi Rohmi.

Bersamaan dengan itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc. MM., MTP mengatakan ingin fokus pada target RPJMD pada penurunan angka kemiskinan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi harus mencapai angka kemiskinan satu digit yaitu 9,75%.

Melanjutkan penjelasannya, Ia mengatakan saat ini angka kemiskinan di NTB adalah 14,53% dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41%. NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1%. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih kemarin Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami bencana alam.

“Oleh karena itu, didalam RPJMD ada beberapa strategi yang dibentuk yang harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Apakah itu pariwisata, industrialisasi dan lainnya. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan,” jelas Ridwan Syah.

Ridwan juga menjelaskan selain fokus pada menurunkan angka kemiskinan, semua kab/kota di dalam RPJMD pasti akan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi bersama menyatukan langkah dan pemahaman untuk membantu pimpinan daerah. Melalui perencanaan dan integrasi dalam pelaksanaannya dalam program-program yang telah dicanangkan.

“Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua terutama Kab/Kota. Kita mengharapkan dalam rapat ini, pertama kita akan meneguhkan kembali niat kita. Menunjukan komitmen kita bersama agar kabupaten dan provinsi bahu-membahu untuk mewujudkan program-program yang disepakati,” tutur Ridwan.

Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur NTB menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada NGO, BUMN dan BUMD, Media Massa, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2019. (*)

[gmc/ro2/hms]

Tinjau KEK Mandalika, Menpar Komit Jadikan MotoGP Event Paling Bergensi

Rabu, 27/11/2019 | 01:41 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Menteri Pariwisata, Wishnutama Kusubandio dan Wakil Menteri Pariwisata Angela Herliani Tanoesoedibjo, meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya progres pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, Rabu (27/11/2019).

Dalam kunjungan itu, Menpar berkomitmen akan menjadikan event MotoGP tahun 2021 di Mandalika menjadi event paling bergengsi di Indonesia, bahkan menjadi yang terbaik dari yang pernah ada di dunia.

"MotoGP, Itu akan jadi event motoGP yang terbaik yang pernah ada, Insya Allah,"katanya.

Untuk menyambut perhelatan MotoGP 2021 dan mempercepat kemajuan pariwisata KEK Mandalika, Kementerian pariwisata dan pemerintah daerah akan terus bersinergi untuk bagaimana terus meningkatkan infrastruktur.

Terkait pembangunan Pariwisata Mandalika, Menpar mengingatkan bahwa destinasi pariwisata itu harus punya dampak secara langsung kepada masyarakat sekitar, khususnya di sektor ekonomi kreatif.

"Fungsinya tempat pariwisata itu harus punya dampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya yang bisa saya lihat adalah di ekonomi kreatif," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada ITDC, agar kemajuan pembangunan industri pariwisata di Kawasan Mandalika, harus punya dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan job creation.
Seperti kuliner, fashion, kriya, bahkan nanti videografi, fotografi, wedding planner, dan lain sebagainya.

Ia berharap pada saat kawasan KEK Mandalika sudah jadi, infrastruktur pendukung jadi, maka akan banyak event-event yang akan dihelat di Mandalika. Seperti wedding, MICE, meeting, exhibition, yang diharap banyak melibatkan masyarakat di NTB, khususnya masyarakat sekitar agar tidak jadi penonton.

"Pada saat kawasan ini jadi, infrastruktur ini jadi, akan ada wedding, MICE, meeting, exhtibition, banyak site event, kegiatan yang begitu banyak harus melibatkan masyarakat di Lombok," tuturnya.

Menpar juga mengingatkan bahwa tujuan dari pembangunan yang diusahakan seperti sekarang ini, harus punya dampak lapangan pekerjaan, job creation. Menurutnya hal itulah yang paling penting, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai pembangunan infrastruktur itu tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan yang kita usahakan seperti sekarang ini harus punya dampak lapangan pekerjaan, job creation, itu yang penting, nah itu baru akhirnya menjadi kesejahteraan buat masyarakat," pungkasnya.(*)

[gmc/ro1/hms]

Nelayan Pesisir Pulau Lombok Optimis Dengan Alat Penangkapan Ikan

Rabu, 27/11/2019 | 01:33 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Nelayan adalah sosok yang memiliki pekerjaan yang tidak berhenti untuk optimis, karena mereka tidak tahu apa yang akan didapatkannya hari ini atau esok, tetapi mereka terus mencari cara untuk bisa mendapat ikan yang banyak, tetapi karena optimis maka semangat hidupnya terus berkembang” tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Rusman, SH., MH dalam pembukaan pameran kontemporer Alat Penangkapan Ikan Di Laut yang bertajuk “Perkembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan Pada Nelayan Pesisir Pulau Lombok” yang berlangsung di Museum Negeri NTB, Rabu (27/11-2019).

Rusman juga mengharapkan agar adanya cara, praktek dan inovasi baru yang dapat dipersembahkan Museum Negeri agar dapat menjadi Museum Hebat. “Terus ikhtiarkan agar museum dapat terus berkembang , ada acara – cara baik, dan inovasi baik yang membuat orang mengatakan bahwa ternyata memang museum ini memang hebat” jelasnya.

Kepala Museum Negeri NTB Zubair Muslim mengungkapkan bahwa peran nelayan sangat optimis dan luar biasa untuk kehidupan di masyarakat. “Hal ini juga didukung dengan fasilitas sarana yang dulu seadanya, namun semakin maju zaman maka semakin maju fasilitas yang digunakannya” tuturnya.

Selain itu, Sebanyak 7.695 Koleksi warisan budaya yang terdapat di Museum Negeri NTB, sekitar 2% koleksi yang dikeluarkan dalam Pameran kontemporer Alat Penangkapan Ikan Di Laut. Zubair menjelaskan bahwa pengumpulan koleksi yang ada di Pameran didapat dari berbagai penjuru. “Alat – alat yang ada disini sebagian didapat dari warisan nenek moyang, ada juga dari nelayan yang memberikan langsung alat yang mereka punya” jelasnya.

Zubair juga menegaskan bahwa museum memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa adanya benda – benda penginggalan pada zaman dahulu agar dapat diketahui oleh masyarakat pada masa kini. “Kebesaran nilai usaha orang dulu sangat luar biasa dan patut dihargai, karena itu merupakan kearifan budaya zaman dahulu, yang masyarakat sekrang harus tahu agar orang sekarang dapat menegtahui orang- orang tua dulu bagaimana perjuangan mancing dapat menangkap ikan dengan alat sedehrana” jelasnya.(*)

[gmc/ro3/hms]

Serahkan DIPA 2020, Gubernur Himbau Pemda Lelang Awal Tahun

Selasa, 26/11/2019 | 19:15 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Barat, GetarMerdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat, di Whyndam Hotel, Sekotong, Lombok Barat, Selasa (26/11/19).

Acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, perangkat daerah serta instansi vertikal Provinsi NTB serta bupati/walikota se-Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menyampaikan bahwa Presiden telah melakukan transfer anggaran kepada Gubernur se-Indonesia pada 14 November 2019. Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur bertugas menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh satuan kerja dan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi NTB.

“Kemarin saat arahan di Istana, Presiden berpesan agar lelang-lelang tidak lagi dilaksanakan pada akhir tahun,” ujar Bang Zul.

“Kita harus berani melelang di awal tahun, sehingga semua proyek di kab/kota bisa segera dilaksanakan,” tambahnya. Gubernur optimis, dengan lelang di awal tahun, pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah akan jauh lebih baik.

“Saya yakin, kita harus berani mencoba. Mudah-mudahan dengan terus kita bersama dan kita berjumpa. NTB yang lebih baik senantiasa mampu kita wujudkan,” tutup Gubernur.

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun. Angka ini meningkat 5,46% dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun). Dari anggaran untuk NTB tersebut, sebesar Rp9,78 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat. Angka Rp9,78 triliun ini meningkat 8,91% dari tahun 2019. Anggaran tersebut dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Sementara, Rp16,31 triliun dialokasikan untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 Triliun (meningkat 4,40% dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Khusus TKDD, alokasi terbesar diterima Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 Triliun dan terendah di Kota Bima sebesar Rp691.6 Miliar. Komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp9,08 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp358,5 miliar.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1,2 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp316,3 miliar dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp62,5 miliar.

Berikut Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi NTB Tahun 2020:

1. Provinsi NTB Rp.3.848.042.987 Triliun
2. Kabupaten Bima Rp.1.582.716.411 Triliun
3. Kabupaten Dompu Rp.910.862.902 Miliar
4. Kabupaten Lombok Barat Rp. 1.398.722.940 Triliun
5. Kabupaten Lombok Tengah Rp.1.828.847.123 Triliun
6. Kabupaten Lombok Timur Rp.2.089.474.865 Triliun
7. Kabupaten Sumbawa Rp. 1.451.631.116 Triliun
8. Kota Mataram Rp. 919.256.697 miliar
9. Kota Bima Rp. 691.650. 423 miliar
10. Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 848.386. 635 Miliar
11. Kabupaten Lombok Utara Rp. 736.420.534 Miliar

Acara Penyerahan DIPA TA. 2020 ini turut dirangkaikan dengan penandatangan Kesepakatan bersama sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional yang ditandatangani para kepala daerah. (*)

[gmc/ro1/hms]

Wagub Resmikan Desa Wisata Bonjeruk

Selasa, 26/11/2019 | 19:08 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Desa Wisata Bonjeruk berbasis lingkungan dan budaya hari ini, Selasa (26/11/2019) diresmikan oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan bantuan kepada Kepala Desa Bonjeruk.

Wakil Gubernur dalam sambutannya mengatakan kunci untuk maju adalah kekompakan, bersinergi dan bergotong royong setiap elemen di desa. Baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa serta penggiat-penggiat Pokdarwis.

Menurut Wagub, keberhasilan sebuah desa adalah mengajak anak-anak muda desa berpikir untuk membangun desa menggunakan ilmu yang dimiliki sehingga desa tersebut akan maju ke depannya.

“Karena di zaman sekarang ini, kalau ingin maju bukan hanya sekedar bermodal indah saja, tetapi apakah kita bisa mengangkat keunikan yang kita punya dan bisa memanfaatkan informasi dan teknologi. Agar Desa Wisata Bonjeruk yang sudah indah ini bisa dikenal dan semua aspek yang ada di dalamnya harus dimaksimalkan,” ungkap Wagub.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Ummi Rohmi tersebut juga mengingatkan kepada Kepala Desa untuk segera menyediakan Bank Sampah. Sebab, kemajuan sebuah Desa Wisata dapat dilihat dari kebersihannya dan tata kelola dari desa tersebut. Oleh karenanya, dua aspek tersebut harus ditingkatkan agar lebih profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

“Mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah plastik, beling, kertas dikelola dan dijual ke Bank Sampah, sisa makanan bisa menjadi pupuk organik dan dapat menghasilkan uang,” jelas Ummi Rohmi.

Pada kesempatan ini juga, Ummi Rohmi menyampaikan agar posyandunya aktif dan menjadi posyandu keluarga. Posyandu Keluarga sendiri bukan hanya untuk melayani bayi dan ibu hamil saja tetapi melayani lansia.

“Kalau posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga, desa wisata ini akan tersanggah juga kesehatan masyarakat. Karena kita menjadi desa wisata warganya tidak boleh sakit. Nah, posyandu ini fungsinya untuk mengetahui lebih cepat penyakit yang diderita warga desa,” ungkap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya Wagub mengucapkan selamat kepada Desa Bonjeruk dan berharap semakin berkembang dan terus menjaga kekompakkan khususnya untuk anak-anak muda untuk kebaikan bersama.

“Syarat untuk Desa Wisata bisa maju, Bank Sampahnya harus jalan, posyandunya harus menjadi posyandu keluarga. Desa Wisata tidak akan lengkap kalau warganya tidak sehat. Desa Wisata tidak akan bagus kalau tidak bersih. Oleh karena itu, agar desanya menjadi bersih, asri, lestari dan indah,” tutup Ummi Rohmi.

Bersamaan dengan itu, CEO Presiden Direktur Air Asia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan Air Asia adalah perusahaan penerbangan yang sudah beroperasi 15 tahun lamanya dan saat ini Air Asia sangat bangga karena menjadi partner pariwisata indonesia. Dimana lombok menjadi 1 dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia.

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan tim air asia untuk bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat indonesia secara keseluruhan,” jelas Veranita.

Menjadi misi utama Air Asia menjadi partner pemerintah pusat dan daerah untuk bahu-membahu membangun ekosistem pariwisata dan membangun ekosistem perekonomian secara keseluruhan yang tidak hanya berfokus pada sosial ekonomi tapi tidak hanya berfokus pada bisnis ekonomi tetapi juga pada sosial progres.

“Saya sangat berbangga hati hari ini menyaksikan banyak sekali inisiatif-inisiatif lokal yang sangat menginspirasi bagi saya dari sisi pemberdayaan sampah dan produk-produk inovasi makanan dan minuman yang unik dari lombok,” ungkap Veranita. (*)

[gmc/ro2/hms]

Gubernur Zulkieflimansyah: Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya investasi

Selasa, 26/11/2019 | 19:02 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Hotel Astoria Lombok, Selasa (26/11/2019).

Di hadapan inspektur kabupaten/kota se-NTB dan Forkompinda Provinsi NTB, Gubernur mengatakan bahwa tugas inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan. Akan tetapi lebih kepada pembinaan dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan. Agar bisa dengan cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.

Gubernur mengingatkan sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Oleh karena itu dalam hal upaya pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.

Untuk itu, Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini meminta, pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.

Tentang pengawasan, gubernur sangat berterimakasih, karena hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia. “Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya investasi, sangat simpel formula ekonominya,” ujarnya.

Begitu juga dengan di daerah, aparat penegak hukum diminta apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission, aparat penegak hukum diminta untuk mengawasinya dengan baik. “Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini,” ungkapnya.

Sebelumnya Irjen Kemedagri dalam sambutannya mengatakan, gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah. Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, ia mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan dan kebijakan pemerintah, dalam merefugsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembunaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.

“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.

Ia sangat mengapresiasi Kehadiran Gubernur NTB dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya kehadiran gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB. (*)

[gmc/ro1/hms]

Pentingnya Informasi dalam mempromosikan Pariwisata

Selasa, 26/11/2019 | 18:55 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan arahan pada kegiatan pelatihan digital marketing dalam penguatan pengelolaan desa wisata bertempat di Kantor Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (26/11/2019).

Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur, diantaranya Asisten I dan Asisten III Setda NTB serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Kegiatan ini diikuti pula oleh tim maskapai Air Asia Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur mengungkapkan pentingnya informasi dan teknologi dalam mempromosikan pariwisata. Ia meminta para peserta agar memanfaatkan pelatihan digital marketing tersebut sebaik-baiknya.

“Kalau adik-adik semua, bapak, ibu dari desa Bonjeruk menguasai informasi dan teknologi maka akan sangat gampang memanfaatkannya untuk kemajuan desa wisata ini,” tutur Wagub.

Umi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur, mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menggali potensi dan membangun desa. Ia juga berpesan agar masyarakat untuk tidak meninggalkan kearifan lokal dan budaya di desanya. Menurutnya, kearifan lokal justru dapat menjadi daya tarik dan kelebihan tersendiri bagi desa tersebut.

“Kalau destinasinya sudah dikemas dengan baik, seluruh masyarakatnya kompak bersama-sama membangun desa Bonjeruk ini, apa kelebihan kita, kita cari, kita tonjolkan, kearifan lokalnya juga dijaga,” lanjutnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap agar masyarakat, khususnya anak-anak muda desa Bonjeruk agar mampu menguasai teknologi dan memanfaatkannya dengan baik.

“Tidak ada artinya kita bagus, tetapi kalau marketingnya tidak bisa memanfaatkan informasi dan teknologi,” tutup Umi Rohmi.

Pada kesempatan yang sama, CEO Air Asia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga menyampaikan berbagai perkembangan pariwisata, terutama dari sisi transportasi dan akses ke daerah wisata. Ia mengapresiasi seluruh elemen yang telah bahu membahu dalam membangun pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

“Kita patut bersyukur atas apa yang telah kita capai selama ini bersama-sama,” kata Vera.

Mewakili tim Air Asia Indonesia, Vera mengungkapkan rasa senangnya berkesempatan untuk bergabung dengan komunitas Lombok. Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang untuk berkontribusi dalam hal akses, konektifitas dan juga perekonomian.

“Pada hari ini juga, saya berkesempatan untuk meninjau, melihat dan juga mencari elemen-elemen pendukung berikutnya untuk pembinaan Bonjeruk, dan ini merupakan inisiatif pertama Air Asia di Indonesia,” pungkasnya. (*)

[gmc/ro2/hms]

Bang Zul: Where there is a will, there is a way

Senin, 25/11/2019 | 18:47 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menginginkan agar anak muda di Provinsi NTB selalu disibukkan dengan usaha-usaha produktif. Salah satunya dengan menjadi pengusaha yang akan menggagas dan menciptakan wirausahawan baru.

“Gubernur tidak akan sukses, Bupati tidak akan sukses, Walikota tidak akan sukses, jika anak mudanya lebih tertarik pada politik ketimbang jadi pengusaha,” jelas Gubernur saat Launching Lembaga Cipta Daya Wirausaha, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (25/11/2019)

Pada kegiatan yang mengambil tema “Mewujudkan Program 1000 Wirausaha menuju NTB Gemilang itu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dunia usaha. Karena itu katanya, investasi itu penting dihadirkan untuk membangun daerah.

Bang Zul juga menegaskan bahwa pengangguran dan kemiskinan bisa diturunkan apabila banyak anak muda NTB yang jadi pengusaha. Karena itu, kahadiran Lembaga Cipta Daya Wirausaha diharapkan dapat mempercepat terwujudnya 1000 pengusaha baru di NTB.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga atau dinas terkait untuk menyukseskan seluruh program pemerintah daerah. Termasuk mengatasi masalah dan memperlancar sumbatan komunikasi dari para anak muda NTB yang ingin menjadi pengusaha.

“Lembaga ini seperti LPP di program beasiswa ke luar negeri. Tugasnya memperlancar sumbatan komunikasi dan membantu anak-anak muda NTB yang mau jadi pebisnis untuk dilatih dan difasilitasi,” jelas Bang Zul.

Bang Zul juga sempat menyinggung sebagian masyarakat yang merasa pesimis dengan program 1000 pengusaha baru ini. Termasuk program beasiswa ke luar negeri. Namun, Ia menegaskan di mana ada kemauan, di situ ada jalan.

“Where there is a will, there is a way,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Cipta Daya Wirausaha, Muhammad Jhon Fitriadi, ST menjelaskan kehadiran lembaga tersebut untuk membantu pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan program penciptaan 1000 wirausahawan baru.

“Sebagai lembaga yang baru, kami butuh arahan dan bimbingan Gubernur dan stakehokder, sehingga 1000 wirausaha baru bisa tercapai,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan aktivitas yang telah dilakukannya selama ini berupa program bisnis dan pendampingan. Sehingga, diharapkan UMKM yang ada di NTB menjadi UMKM yang mandiri dan berdayasaing.

“Semoga kami bisa bekontribusi program Gubernur untuk mencetak 1000 pengusaha baru,” ungkapnya

Hadir pada kegiatan itu Anggota DPR RI Dapil Lombok, Suryadi Jaya Purnama, Dirut Bank NTB Syari’ah, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Perdagangan, Kadis Perindustrian, Kepala OJK, Ketua MUI NTB, Kadis Pariwisata serta Ketua Asosiasi, Pelaku UMKM se-NTB. (*)

[gmc/ro1/hms]

Tidak mungkin pertanian dan perikanan kita sejahtera tanpa hadirnya industrialisasi

Senin, 25/11/2019 | 18:40 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Barat, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melantik ketua dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB, masa bhakti 2019-2024, di Kantor BPTP Narmada, Lombok Barat, Senin (25/11/2019).

Dalam sambutan sekaligus pengukuhan anggota KTNA NTB itu, Gubernur menegaskan keberadaan kelompok KTNA ini tidak hanya sekedar dilantik, namun untuk bekerja dan sebagi wadah untuk menjembatani aspirasi petani dan nelayan di NTB.

Gubernur mengatakan, KTNA harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan petani dan nelayan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Selain itu, keberadaan kelompok ini harus mampu juga mencari solusi untuk memajukan pertanian dan perikanan. Menghadirkan industrialisasi pertanian dan perikanan di NTB menjadi jawaban dari solusi itu. Dengan mengubah pola dari penghasil bahan mentah menjadi pengolah.

Seperti industri pengolahan pakan ikan, yang dipamerkan dalam acara tersebut. Gubernur memberikan apresiasi terhadap industrialisasi pakan ikan itu, karena sesungguhnya itulah konsep industri yang ingin dikembangkan di NTB.

Ia menyakini dengan industrialisasi, hasil pertanian dan perikanan di NTB, selain memberikan nilai tambah bagi pemasukan daerah, juga akan mampu meningkatkan margin penghasilan petani dan nelayan di NTB.

Untuk itu, KTNA diharapkan membangun komunikasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait agar segala kesulitan yang dihadapi dapat segera dibantu mengatasinya.

“Tidak mungkin pertanian dan perikanan kita sejahtera tanpa hadirnya industrialisasi,” ujarnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua KTNA NTB, Drs. Haerul Warisin mengatakan,
hadirnya KTNA NTB sebagai wadah musyawarah dalam menampung aspirasi dan menyelesaikan maslah petani dan nelayan di NTB.

KTNA akan menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi petani dan nelayan kepada pemerintah dengan pola penyelesaian rembuk anggota KTNA dan rembuk wilayah.

“Keberadaan KTNA NTB untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi petani, khususnya sektor pertanian dan perikanan kita,” harapnya. (*)

[gmc/ro1/hms]

Mempelajari Alq`uran Santri Didorong Belajar Matematika

Senin, 25/11/2019 | 18:34 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri Kajian Umum dan Silaturrahmi di Pondok Pesantren Al-Qur’an Ibnu Masykur Halimatussa’diyah, Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (25/11/2019).

Acara ini dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Sebagai bekal membangun pribadi yang unggul”. Gubernur dalam kesempatan itu mengajak segenap keluarga besar Ponpes Ibnu Masykur, agar senantiasa meneladani Akhlak Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam arahannya, Gubernur mengingatkan agar ke depan pembangunan Ponpes di NTB tidak boleh lagi hanya berkonsentrasi pada fisik saja, misalnya dengan membangun gedung yang megah. Akan tetapi lebih kepada peningkatan sumberdaya menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan.

Dalam upaya meningkatkan SDM para santri, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini meminta, selain fokus dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur’an, santri Ponpes Ibnu Masykur juga harus belajar ilmu matematika. Menurutnya kemampuan menguasai Al-Qur’an harus dapat dikombinasikan dengan penguasaan terhadap ilmu berhitung. Karena ilmu matematika juga merupakan dasar sukses untuk ilmu yang lainnya.

“Santri bisa jadi dokter, bisa jadi ahli hukum, dan ahli pertanian dengan menguasai ilmu matematika,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Ponpes dapat menghadirkan guru matematika yang andal dan bagus. Sehingga akan menjadi motivasi bagi para santri untuk senang belajar ilmu yang terbilang sulit itu.

“Hadirkan guru yang menarik dan punya teknik mengajar yang baik, sehingga ilmu matematika gampang dipahami dan tidak menakutkan,” ujarnya.

Selain itu, Bang Zul meminta manjemen Pondok Pesantren harus bisa menentramkan murid, guru, masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikannya. Ponpes juga diminta untuk lebih peduli dan memberikan perhatian kepada kondisi sosial masyarakat lingkungan sekitarnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada Pondok besar dan megah, namun masih ada orang miskin dan anak yatim tidak bisa sekolah di sekitarnya.

“Jangan sampai anak yatim tidak bisa sekolah karena biaya. Makmurkan pondok dengan menghibur anak yatim di sekitar kita. Agar senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT,” pungkas Gubernur. (*)

[gmc/ro1/hms]