Reporter: Syafruddin/ Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram (NTB), GetarMerdeka.com - Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Bima, 24 Juli 2018 lalu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si melantik Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menjadi Penjabat Walikota Bima. Pelantikan berlangsung Kamis, (2/8/2018), siang, di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 131.52-2029 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Bima Prov NTB.
Usai melantik, Wagub menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur NTB kepada H. Wirajaya, untuk mengemban amanah memimpin Kota Bima.
“Harus tetap semangat dan bertanggung jawab menjaga kondusifitas kota Bima. Pastikan seluruh program pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, walau hanya sebentar,” pesan Wagub Amin.
Kepada walikota dan wakil walikota Bima yang masa jabatannya telah berakhir, Wagub juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih, atas segala bentuk pengabdian dan keberhasilan yang diberikan selama memimpin Kota Bima.
”Walau masa jabatan telah berakhir, tidak berarti pengabdian kita kepada daerah juga berakhir. Tetap semangat memberi yang terbaik bagi bangsa,” pesan Wagub.
H. Wirajaya Kusuma, penjabat Walikota Bima mengatakan dalam waktu dekat akan secara bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pemerintahan kota Bima. Termasuk melakukan pendakatan dengan masyarakat, melalui masjid. Tidak kalah pentingnya juga adalah bekerjasama dengan para awak media. Karena menurutnya, awak media merupakan perwakilan dan mitra pemerintah yang dapat menjaga kondusifitas daerah
"Intinya bagaimana menjamin kondusifitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan berjalan baik," jelasnya usai pelantikan.
Selain itu, Wirajaya akan segara melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Bima untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK terkait LHP. Kemudian ia akan mengawal proses pembahasan APBD perubahan agar berjalan dengan baik.
[hms/syf/eed/gmc]
