Reporter: Harwanto Bimo Pratomo Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa penerbitan surat utang global atau global bond menjadi suatu hal wajar dilakukan di sejumlah negara-negara dunia. Penerbitan surat utang itu pun didasari untuk keperluan negara dalam melakukan pemulihan ekonomi.
"Kita pinjam dulu, pinjamnya bisa ke Bank Indonesia bisa ke dunia ke masyarakat supaya kita bisa membiayai tadi. Emangnya negara lain juga berutang? Ya iyalah," kata Menteri Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menambahkan meski pemerintah menerbitkan surat utang namun pengelolaannya dan prinsipnya tetap dilakukan secara kehati-hatian. "Kita melakukan hati-hati dan pasti ada batasnya," tandas dia.
2. Telah Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Dolar Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyamapaikan, dari dari ketiga surat utang negara tersebut terdiri dari masing-masing RI1030 sebesar USD 1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun, RI1050 sebesar USD 1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun, dan RI0470 mencapai sebesar USD 1 miliar untuk tenor 50 tahun.
"Di tengah kondisi pasar luar biasa gejolak, pemerintah RI berhasil terbitkan global bonds USD4,3 miliar. Ini juga penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan USD bonds oleh pemerintah RI. Ini juga merupakan negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bonds sejak covid-19 terjadi."
Dengan total penerbitan USD 4,3 miliar atau yang terbesar sepanjang penerbitan USD Bonds, transaksi ini memperlihatkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan window penerbitan dengan baik.
"Penerbitan tenor 50 tahun yang pertama diterbitkan RI juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan pemerintah. Secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara," jelas dia.
3. Utang Berfungsi Cegah PHK Pekerja Imbas Corona
"Untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga perusahaan, pelaku dunia usaha butuh cashflow, jaga likuiditas keuangan. Oleh karenanya pemerintah menjajaki akan mengeluarkan surat utang baru, recovery bond," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Susiwijono melanjutkan, recovery bond tersebut akan diluncurkan dalam bentuk denominasi rupiah, sehingga nantinya dapat dibeli oleh Bank Indonesia (BI) ataupun pihak swasta.
"Itu surat utang Pemerintah lewat rupiah yang nanti dibeli BI atau perusahaan swasta yang mampu. Dana hasil penjualan itu kemudian disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus, itu nanti akan dibuat seringan mungkin, sehingga pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus untuk membangkitkan usahanya," tuturnya.
Namun, ada dua persyaratan bagi pelaku usaha yang hendak memanfaatkan skema kredit khusus tersebut. Pertama, perusahaan tidak boleh melakukan PHK pada karyawannya. Kedua, jika perusahaan bersangkutan terpaksa harus melakukan PHK, maka badan usaha harus mempertahankan 90 persen karyawannya dengan gaji utuh. (*)
[gmc/mdk/bim/chi]
