Reporter: Intan Umbari Prihatin Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan mengambil opsi pelantikan bagi calon pasangan (Bapaslon) yang terpilih pada Pilkada 2020 dan melanggar aturan protokol Covid-19 selama 3 kali. Hal tersebut, kata Tito, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk melakukan pelantikan selama 6 bulan dan mereka disekolahkan dulu, kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik," kata Tito dalam siaran telekonferensi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait persiapan Pilkada, Selasa (8/9).
Selain opsi tersebut, Tito menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) kepala daerah. Hal ini dilakukan oleh kepala daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.
"Dasar yang kita gunakan adalah temuan Bawaslu dan sumber lain UU 23/2014 tentang sanksi sanksi kepala daerah, 6 bulan dapat disekolahkan, kami pertimbangkan itu, agar rekan-rekan kontestan pertimbangan agar menaati protokol yang diatur oleh PKPU," Tito.
Jokowi Soroti Bapaslon Tak Patuh Protokol
Tidak diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik-narik informasi tentang banyak calon calon calon (Bapaslon) yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam konteks diri. Dia mengingatkan pada bapaslon protokol kesehatan harus tetap dijalankan untuk memutus mata rantai Covid-19.
"Karena saya mengikuti situasi di lapangan banyak protokol yang dilakukan oleh calon calon," kata Jokowi saat rapat terbatas pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak melalui siaran telekonferensi, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Sumber: merdekacom
[gmc/mdk/eko]
