Menakar Arah Baru Indonesia: Soliditas Kabinet dan Visi Ekonomi Konstitusional Presiden Prabowo
TAJUK OPINI & SOROTANMinggu, 04/10/2026 | 22:45 WIB | OPINI
Oleh: Rony Firmansyah [Firman Wage Prasetyo]
Penulis adalah Journalist Freelance dan Pendekar Pena Matahari
Langkah taktis Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan jajaran Kabinet Merah Putih dengan melantik 18 pejabat negara baru membawa pesan politik yang sangat terang: pemerintahan yang solid, profesional, bersih, dan berwibawa bukanlah sebuah kompromi, melainkan harga mati. Di tengah dinamika global yang kian bergejolak, restrukturisasi ini menjadi fondasi krusial bagi akselerasi visi besar Indonesia ke depan.Sebagai jurnalis dan elemen masyarakat, kita harus jeli melihat bahwa langkah penyegaran kabinet ini tidak berdiri di ruang hampa. Ada benang merah yang kuat antara ketegasan kepemimpinan domestik dengan posisi tawar Indonesia di panggung internasional.
Sebagai negara mitra resmi BRICS, sekaligus calon anggota OECD, Indonesia di bawah nakhoda Presiden Prabowo sedang memainkan peran geopolitik yang sangat strategis di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia menegaskan posisinya sebagai motor penggerak Global South tanpa kehilangan independensi politik luar negeri yang bebas-aktif. Namun, penguatan di sektor eksternal tidak akan ada artinya tanpa fondasi ideologis yang kokoh di dalam negeri. Selaras dengan komitmen murni terhadap Pancasila dan UUD 1945, jalannya roda pemerintahan harus dikembalikan pada rel konstitusi yang murni. Prinsipnya sangat sederhana namun tajam: mengelola seluruh kekayaan nasional demi kedaulatan, ketahanan pangan, hilirisasi, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Keluasan visi kepemimpinan ini tentu tidak lahir begitu saja. Kedalaman perspektif ekonomi-politik Presiden Prabowo banyak dipengaruhi oleh kegemaran beliau mengulas literatur sejarah dan ekonomi dunia. Mulai dari tesis kelembagaan dalam Why Nations Fail karya Acemoglu dan Robinson, pergeseran dinamika global dalam The Changing World Order karya Ray Dalio, hingga pemikiran ekonomi kerakyatan legendaris dari sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Buku-buku inilah yang kemudian mengkristal menjadi manifesto domestik dalam karya pribadinya, Paradoks Indonesia.
Bagi jajaran kabinet yang baru dilantik, falsafah kepemimpinan yang kerap digaungkan Presiden Prabowo harus menjadi kompas utama: "Jangan Mengatakan Ya Kalau Akan Mengatakan Tidak!". Ini adalah sebuah seruan moral tentang kejujuran intelektual, loyalitas pada rakyat, dan integritas kepemimpinan yang bebas dari kepura-puraan. Kabinet Merah Putih harus diisi oleh para profesional yang berani mengeksekusi kebijakan secara transparan, bersih, dan menolak segala bentuk deviasi yang merugikan negara.
Pena Matahari hari ini menyoroti bahwa reshuffle ini bukanlah sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan momentum pembuktian. Rakyat menanti aksi nyata dari kabinet yang solid dan profesional untuk menghentikan kebocoran anggaran dan mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sudah saatnya sistem pemerintahan yang berwibawa ini bekerja total demi menjaga amanat suci konstitusi kita.
Redaksi.[gmc/fyp/adv]SHARECopyright © 2025 - 2026 Getar Merdeka, Shutterstock. All Right Reserved.