Jaga Soliditas dan Profesionalisme Pemerintahan Bersih, Reshuffle Kabinet Merah Putih Perkuat Fondasi Konstitusional Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 04/10/2026 | 20:28 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Catatan Korektif: "Perlu diluruskan berdasarkan fakta hukum, kebijakan dasar pemerintahan saat ini berlandaskan pada sistem Demokrasi Pancasila yang konstitusional sesuai naskah asli dan amandemen UUD 1945. Istilah "Demokrasi Terpimpin" secara historis merujuk pada periode politik spesifik Indonesia tahun 1959–1965 di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan bukan merupakan istilah ataupun basis kebijakan formal dalam manifesto Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto."

Jakarta, GetarMerdeka.com — Langkah taktis diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat jajaran birokrasi pemerintahan. Presiden secara resmi melakukan perombakan besar dengan melantik 18 pejabat negara baru di Istana Kepresidenan Jakarta, yang terdiri atas menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga tinggi negara. Langkah ini diambil guna memastikan jalannya roda pemerintahan Kabinet Merah Putih tetap berjalan secara solid, profesional, bersih, dan berwibawa.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan ulang komposisi kabinet ini merupakan komitmen mutlak untuk mengembalikan tata kelola negara pada rel konstitusi murni, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Visi besar ini difokuskan pada pengelolaan kekayaan nasional secara berintegritas demi menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita harus memastikan bahwa setiap instrumen negara bekerja tanpa deviasi dari amanat konstitusi. Soliditas dan kejujuran intelektual adalah kunci untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih," ujar perwakilan pemerintah dalam rilis resmi tersebut. Falsafah kepemimpinan yang tegas, "Jangan Mengatakan Ya Kalau Akan Mengatakan Tidak!", ditekankan menjadi prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh seluruh pejabat baru guna menolak segala bentuk kepura-puraan birokrasi.

Di kancah internasional, penguatan formasi domestik ini sekaligus menjadi modal strategis bagi posisi tawar Indonesia di kawasan Asia-Pasifik. Di bawah nakhoda Presiden Prabowo, Indonesia konsisten mengimplementasikan politik luar negeri bebas-aktif, yang tercermin nyata dari status strategisnya sebagai negara mitra resmi BRICS sekaligus komitmennya dalam menempuh proses aksesi menjadi anggota penuh OECD.

Langkah penataan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi ekonomi Global South tanpa mengorbankan independensi geopolitik. Dengan jajaran kabinet baru yang solid dan profesional, pemerintah optimis mampu menutup celah kebocoran anggaran serta mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat secara merata.

[gmc/red/fyp/adv]

SHARE

LIVE STREAMING TV DIGITAL