GetarMerdeka.com - Media Online Digital

Sekda minta Turing RORI sebarkan keindahan NTB

Senin, 23/04/2018 | 16:07 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah Prov. NTB Ir. H. Rosiady Sayuti P.Hd menyampaikan ucapan selamat datangnya kepada para bikers di pulau seribu masjid dan berharap untuk menyebarkan cerita keindahan Lombok dan Sumbawa kepada dunia. “Saya yakin di setiap persinggahan bapak ibu akan mengambil foto dan sebarkan di social media," harapnya.

Hal ini disampaikan oleh Rosiady saat menerima bikers dari Royal Rideres Indonesia (RORI), yang singgah di Lombok dalam acara Rock and Ride II dan diterima di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Jumat Sore, (20/4/2018).

Rori merupakan komunitas penggemar motor berdesain klasik “Royal Enfield” dari inggris yang kini beranggotakan 180 orang dari 5 provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Tengah, jawa Timur dan Bali.

Presiden RORI, Dony Hendaris menyampaikan kedatangannya bersama 56 rider dengan 40 motor selama riding 2 hari di Lombok akan turut serta dan bahkan bekerjasama mempromosikan NTB. “kami ini pecinta motor dan kedatangan kami harus berdampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Setiap kami riding harus ada makna dan tujuan, ” jelasnya.

Sekda kemudian berkesempatan berfoto dan mencoba kegagahan motor gede ini bersama pejabat lainnya yang hadir yaitu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H ChairuL Mahsul, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Husna Nudiaty Nurdin serta Kepala Biro humas dan Protokol, H. Irnadi Kusuma.

[ro3/eed/gmc]

Sambut Kapolda Baru Pemerintah Daerah, TGB: siap bersinergi berikhtiar membangun NTB

Senin, 23/04/2018 | 15:51 WIB

Reporter: Syafruddin, Eed Setiawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi saat foto bersama Pisah Sambut Kapolda NTB dan Danlanal Mataram di Pendopo Gubernur NTB, Minggu, 21/4/18. Foto: Biro Humas NTB/Istimewa

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan, pemerintah daerah siap untuk terus bersinergi dan berikhtiar membangun NTB bersama TNI, Polri serta perangkat negara yang ada di NTB.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan ucapan selamat datang di NTB kepada Kapolda NTB Brigjen Pol. Achmat Juri M. Hum dan Danlanal Mataram, Kolonel Laut (P) Ludi Muharjo. Brigjen Pol. Achmat Juri menggantikan Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si yang dipindah tugaskan menjadi Deputi Penindakan KPK dan Kolonel Laut (P) Ludi Muharjo menggantikan Kolonel (Mar) Djentayu Suprihandoko, SH.

Gubernur didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi menyampaikan itu saat Pisah Sambut Kapolda NTB dan Danlanal Mataram di Pendopo Gubernur NTB, Minggu, 21/4/18. Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota FKPD, PLT Walikota Mataram, Pejabat OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan pemerintah daerah siap untuk terus bersinergi dan berikhtiar membangun NTB bersama TNI, Polri serta perangkat negara yang ada di NTB. Orang nomor satu di NTB ini mengapresiasi institusi POLRI yang selalu menempatkan putra-putra terbaiknya menjadi pemimpin institusi Kepolisian di NTB. Karena, bukan hanya Kapolda baru yang selalu berusaha menyerap pembelajaran dari masyarakat NTB. Namun juga Kapolda yang hadir di NTB menjadi sumber pembelajaran bagi warga di Bumi Seribu Masjid ini.

Salah satunya lanjut Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) itu adalah, Brigjen Pol Firli.

“Ini yang ingin kita ambil pelajaran bahwa ia telah mampu melampaui tugas pokok yang seharusnya dilakukan. Dan saya memberikan apresiasi kepada Pak Firli bahwa ia mampu mempertahankan standar itu hingga selesai tugasnya” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Firli, kerja Kepolisian dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat semakin baik. Bahkan atas sinergi dari semua elemen, baik TNI, POLRI maupun tokoh masyarakat lanjut Gubernur, saat ini laju percepatan IPM NTB berada pada posisi ketiga tertinggi di Indonesia.

Hal ini menurutnya, berkat kerja keras Kepolisian yang senantiasa menghadirkan keamanan lahir dan bathin bagi masyarakat NTB. Gubenur menyampaikan pencapaian itu merupakan sumbangsih yang sangat besar bagi NTB. Tidak lupa, TGB juga mendoakan Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si di tempat tugas yang baru dengan tanggung jawab yang jauh lebih komplek dibanding sebelumnya, diberi kemudahan dari Allah SWT.

Sebelumnya Brigjen Pol. Firli menyampaikan kesannya ketika baru pertama kali datang di NTB. Ia melihat bahwa masyarakat NTB penuh dengan semangat toleransi dan saling menghargai. Walaupun antara kedua pulau yaitu Lombok dan Sumbawa memiliki karakter masyarakat yang berbeda.

Ia berpesan untuk terus menjaga toleransi tersebut dengan senantiasa membangun komunikasi yang baik antar masyarakat. Di akhir sambutannya, Jendral yang dikenal dekat dengan masyarakat ini menyampaikan permintaan maafnya pada seluruh masyarakat NTB sebagai pribadi dan atas nama institusi Kepolisian di NTB.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB dan Danlanal yang baru, menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan di NTB dan akan bersinergi dengan pemerintah daerah NTB.

[ro1/eed/gmc]

Massa ojek online mulai penuhi depan DPR/MPR RI

Senin, 23/04/2018 | 15:26 WIB

Reporter: Arindra Meodia/ Fitri Supratiwi | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Massa dari ojek online yang berunjuk rasa mulai memenuhi depan DPR/MPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.

Dari pantauan ANTARA News yang dikutip GetarMerdeka.com, kurang lebih 1.000 pengendara ojek online berjalan menuju depan gedung DPR/MPR RI pukul 12.55 WIB.

Massa membuka unjuk rasa dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya," diikuti dengan lagu kebangsaan "Satu Nusa Satu Bangsa."

Massa berorasi menuntut kesejahteraan dengan menaikkan tarif ojek daring.

Sebelumnya, pukul 12.10 WIB, polisi dari Sabhara Polda Metro Jaya mulai membentuk barisan di depan pagar gedung DPR/MPR RI, untuk mengamankan aksi demo ojek daring.

Simak juga: Polda Metro siap amankan demo ojek daring

[ant/gmc]

Sumber : AntaraNews

Brigjen Firli serah terima jabatan Kapolda NTB dengan Brigjen Juri

Kamis, 19/04/2018 | 09:47 WIB

Reporter: Merdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Brigjen Firli resmi menyerahkan jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Brigjen Achmat Juri yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku Utara. Brigjen Firli saat ini menempati jabatan baru sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018).

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya selaku pejabat Polri akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," ucap Tito memimpin pelantikan.

Tito juga menyumpah anak buahnya itu agar profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan di Polri. Pejabat yang dilantik juga disumpah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima gratifikasi.

Selain jabatan Kapolda NTB, Sertijab juga dilakukan pada jabatan Kepala Divisi Hukum Polri yang semula diemban Irjen Agung Sabar Santoso kepada Brigjen Mas Guntur Laupe. Agung kini menjabat sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Selain itu, Brigjen Achmad Juri juga menyerahkan jabatan lamanya sebagai Kapolda Maluku Utara kepada Brigjen Naufal Yahya. Sebelumnya, Brigjen Naufal menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Timur.

Sertijab juga dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Tengah yang sebelumnya diemban Brigjen I Ketut Argawa kepada Brigjen Ermi Widyanto.

Ketut dimutasi menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karo Renmin) Inspektorat Pengawasan Umum Polri setelah menjabat Kapolda Sulteng selama tiga bulan.
Sertijab juga dilakukan pada jabatan Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) Polri dari Kombes Ratnawati Hadiwidjaya kepada Kombes Sang Made Mahendra Jaya.

[mdk/lia/gmc]

Sumber : merdekacom

Cawapres untuk Jokowi

Rabu, 18/04/2018 | 16:35 WIB

Reporter: Arif Supriyono/ Karta Raharja Ucu | Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Sejumlah calon dipersiapkan menjadi cawapres Jokowi."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Hasrat Presiden Joko Widodo untuk maju lagi dalam pemilihan presiden 2019 menemukan jalan lempang. Pernyataan Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk kembali mendukung mantan gubernur Jakarta yang menjabat selama dua tahun itu kian menambah basis dukungan tersebut.

Sebelum itu beberapa partai politik sudah siap mengusung Jokowi. Ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Walau belum menyatakan secara resmi, masih ada beberapa partai lain yang juga akan mengusung sang pejawat.

Pada sisi lain, pesaing utama Jokowi juga sudah muncul, yakni Prabowo Subianto yang kini menjadi ketua umum Partai Gerindra yang didirikannya. Dengan demikian, kemungkinan besar bakal terjadi ulangan pertarungan klasik antara Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden mendatang.

Situasi berbeda melingkupi kedua calon petarung itu. Jokowi sudah menggenggam dukungan dari beberapa partai. Sedangkan di kubu Prabowo hingga kini belum ada partai lain yang secara pasti memberikan pernyataan untuk mendukungnya.

Sepertinya kemunculan pesaing lain sampai sekarang belum terlihat. Kalaupu ada, bisa jadi akan datang dari kalangan yang lebih muda. Calon-calon tua, tampaknya tak akan mendapat simpati luas, termasuk Amien Rais sekalipun. Apalagi, saya masih percaya ucapan Amien yang saya dengar langsung setelah pemilihan presiden 2004.

Kekuatan parpol pendukung Jokowi

Usai pilpres 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Amien Rais dihubungi Megawati. Kala itu Mega menanyakan pada Amien rencana ke depannya. Amien menjawab akan menikmati hidup di luar pemerintahan dengan tetap bersikap kritis. Amien pun menasihati Mega. “Anda masih muda, Mbak Mega. Masih kesempatan bagi Anda untuk maju lagi dalam pilpres 2009. Karena itu persiapkan sejak sekarang (2004) sebaik-baiknya untuk bertarung lagi dalam pilpres mendatang,” kata Amien ketika itu.

Kembali lagi ke soal Jokowi, meski sudah menemukan jalan lapang, masih ada persoalan yang mengganjal. Dia belum menemukan pendamping atau calon wakil presiden. Sudah pasti banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Jokowi dan timnya untuk menetapkan calon wakil presiden. Dua hal utama yang menjadi pertimbangan Jokowi adalah keberadaan PDIP dan bagaimana Jokowi memandang masa depan negara ini.

Jusuf Kalla sudah beberapa kali menyatakan untuk tidak lagi maju dalam pemilihan presiden mendatang sebagai apa pun, entah capres atau cawapres. Ini berarti tertutuplah peluang andai Jokowi hendak kembali menggamit lengan Jusuf Kalla di kontestasi pilpres nanti.

Ada suara santer dari sebagian kalangan internal PDIP yang menginginkan agar Puan Maharani berduet dengan Jokowi. Jabatan Puan sebagai menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dianggap memadai untuk menjadi modal dalam menapaki tangga yang lebih tinggi sebagai wapres.

Harapan besar itu tampaknya jadi mengecil setelah ada kicauan dari Setya Novanto, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Novanto menuding Puan dan juga Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, ikut menerima dana haram KTP-el. Keduanya memang serempak membantah tuduhan itu.

Akan tetapi Jokowi justru mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa siapa pun yang terindikasi menerima dana haram KTP-el tersebut. Sekalipun KPK tak memeriksa kedua pejabat itu, nama mereka telanjur melekat di benar rakyat terkait dengan proyek yang menyedot biaya triliunan rupiah dan hingga kini belum beres itu.

Sebagian kalangan malah menerjemahkan makna lain di balik seruan Jokowi kepada KPK untuk memeriksa siapa pun yang memang dianggap terkait dengan proyek KTP-el. Seruan Jokowi itu dianggap sebagai sinyal, bahwa nama yang diusulkan sebagian pihak itu memang tidak layak untuk mendampingi Jokowi. Andai Jokowi berkenan mempertimbangkan Puan menjadi cawapres, bisa jadi seruannya justru meminta supaya tak seenaknya sang tersangka KTP-el melakukan tuduhan ngawur kepada pihak lain.

Sebagai partai utama penyokong Jokowi, Megawati dan PDIP tentu berkepentingan untuk mengajukan nama kadernya. Lantaran itulah nama Puan menjadi alternatif utama sebagai pendamping Jokowi. Dasar pertimbangannya tentu jangka panjang agar setelah Jokowi menduduki singgasana presiden dua periode, kader PDIP masih bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Namun, menjadikan Puan sebagai cawapres Jokowi, itu juga bermakna bahwa simpati dan dukungan dari pihak luar akan mengecil. Magnet dan daya tarik keduanya menjadi kurang kuat. Ini karena keduanya merupakan orang dalam PDIP sehingga simpati pihak lain otomais akan surut.

Sejatinya, masih banyak nama lain yang mungkin pas dan sesuai kebutuhan saat ini. Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo salah seorangnya. Gatot memiliki simpatisan luas dari kalangan Islam dan ini amat dibutuhkan Jokowi. Latar belakang Gatot yang mantan petinggi militer dianggap cocok mendukung langkah Jokowi menghadapi aneka problema di masa mendatang yang memerlukan cara pandang tegas dan kuat dalam menjaga kebersamaan bangsa ini.

Akan tetapi, dilema besar dihadapi Jokowi dan kubunya jika menggandeng Gatot. Masalahnya, kalau terpilih lagi dan masa jabatan kedua Jokowi habis, Gatot belum tentu bisa dipegang PDIP. Artinya, masa depan PDIP akan tak menentu.

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Setali tiga uang andai Tuan Guru Bajang atau Zainul Majdi (gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode) menjadi pendamping Jokowi. Sebenarnya keduanya (Jokowi-Tuan Guru Bajang) memiliki komposisi ideal dari sisi Jawa-luar Jawa serta nasionalis-religius. Problemnya sama dengan keberadaan Gatot. Untuk kepentingan masa depan Jokowi dan PDIP, Tuan Guru Bajang kemungkinan besar tak bisa dijadikan sandaran.

Dalam kondisi yang dilematis seperti ini, masuk akal bila Jokowi kemudian berpikir untuk menggandeng Prabowo sebagai cawarpres. Alasan yang dijadikan dasar pun sungguh mulia, yaitu untuk menghindari perpecahan bangsa yang benih-benihnya sudah mulai bersemi sejak pertarungan pada pilpres 2014 lalu. Bisa jadi pula, Jokowi berpikir, toh nanti pada 2019, Prabowo mungkin sudah tidak maju lagi menjadi capres sehingga PDIP masih bisa menampilkan tokoh lain. Namun, Prabowo tampaknya belum bisa menerima tawaran untuk kembali menjadi orang kedua, setelah sempat menemani Mega sebagai cawapres pada 2009.

Tawaran ini sebenarnya juga menguntungkan Prabowo. Dengan bergabung dan mendampingi Jokowi, Prabowo sekaligus bisa mendapatkan tempat di hati PDIP. Peluang untuk menang pun sangat besar jika keduanya menjadi pasangan. Di samping itu, jika menang, setelah lima tahun menjadi wakil presiden, Prabowo (dengan usia 72 nanti) meski agak memaksakan diri masih bisa untuk melenggang dan maju dalam pilpres 2024. Hanya saja, ini yang menjadi ganjalan: apakah Prabowo cukup sabar untuk menanti hingga 2024?

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Bagi Jokowi, mestinya harus menyingkirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pilihlah calon wakil presiden dengan kemampuan terbaik yang kelak masih mungkin untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sudah pasti sang calon wapres ini juga harus memiliki simpatisan dan elektabilitas tinggi.

Kalau sikap itu yang ditunjukkan Jokowi dan andai dia terpilih lagi, rasa hormat layak disampaikan padanya. Tetapi kalau sebaliknya, semata-mata hanya melihat kepentingan sendiri dan kelompoknya, optimisme kita terhadap masa depan Indonesia akan tertunda lagi.[Oleh: Arif Supriyono, wartawan Republika]

#pilpres 2019 jokowi capres prabowo caprescawapres jokowi fokus republika

[rol/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Tepat Setahun Jelang Pilpres 2019, SBY Beri Peringatan

Rabu, 18/04/2018 | 16:01 WIB

Reporter: Andri Saubani | Red IT: Firman Wage Prasetyo

"SBY mengigatkan penegak hukum tidak 'kesusupan' agen-agen politik."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan serial cicitan di akun Twitter resmi miliknya, pada Selasa (17/4). SBY mengingatkan kepada penegak hukum untuk tidak 'kesusupan' agen-agen politik.

"Semoga penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, & KPK) tidak 'kesusupan' agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*," tulis SBY di akun Twitter-nya.

Presiden keenam RI tersebut berharap pemilu 2019 mendatang berlangsung aman, tertib, jujur, dan dapat bertanding secara ksatria. Selain itu, ia juga berharap agar pemilu 2019 tidak ada kampanye hitam, pembunuhan karakter, serta tidak dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian.

"Semoga yang berlaku bukan 'hukum rimba'. yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar. *SBY*," katanya.

Terakhir, SBY juga mengingatkan sekaligus mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat meskipun di tengah tahun politik.

#sby #pilpres 2019 #demokrat

[rol/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Tiga Daerah di NTB Rawan Konflik Pilkada

Rabu, 18/04/2018 | 15:35 WIB

Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf menyebutkan ada tiga daerah di Nusa Tenggara Barat yang rawan terjadi konflik pada Pilkada 2018.

"Kalau dari pantauan, ada tiga wilayah yang kita khawatirkan terjadi konflik Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima," kata di Mataram, Senin.

Menurut Farid, potensi ini harus bisa diantisipasi oleh penyelenggara pemilu di daerah. Sehingga potensi konflik tersebut bisa diredam.

"Penyelenggara pemilu harus netral disana, agar situasi tidak memburuk. Saya berharap selama pilkada tidak muncul ada gangguan," tegasnya.

Ia mencontohkan, terjadi benturan di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, antara masa pendukung dengan merusak alat peraga paslon lain juga satu persoalan yang bisa memicu konflik.

"Sedangkan di Lotim antara pasangan nomor 3 dan 4 harus diantisipasi agar pendukungnya tidak membabi buta dan menghindari fanatisme yang berlebihan," katanya.

Meski demikian, dia menambahkan pihaknya sudah siap melakukan antisipasi jika terjadi hal yang tidak di inginkan.

"Untuk personil pengamanan kita siapkan 2/3 kekuatan gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan Pilkada di NTB," katanya.

[ant/nur/gmc]

Sumber : AntaraNews

Kata BI soal peringkat utang RI naik tapi Rupiah masih tetap melemah

Rabu, 18/04/2018 | 15:23 WIB

Reporter: Septian Deny | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kenaikan peringkat (rating) utang atau kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody's Investor Service belum mampu membuat Rupiah kembali menguat. Saat ini, Rupiah masih berada di level 13.770 per USD.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan, belum menguatnya nilai tukar Rupiah bukan hanya dipengaruhi oleh sisi internal, tetapi juga eksternal. Salah satunya soal rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali pada tahun ini.

"Rupiah belum begitu menguat tentunya karena kondisi eksternalnya sendiri masih ada, artinya tetap ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate tiga kali juga masih. Pasar terus menghitung itu. Tentunya yang harus dilihat adalah pelemahan berlanjut dari rupiah tertahan," ujar dia di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (18/4).

Namun demikian, lanjut dia, kenaikan peringkat dari Moody's merupakan angin segar bagi Indonesia. Dody meyakini hal ini akan membantu membuat Rupiah kembali menguat secara bertahap.

"Dengan kita juga menerima kenaikan rating, kenaikan satu note di investment grade itu membantu nanti secara bertahap Rupiah menguat. Jangan dilihat bahwa langsung segera menguat, tapi Rupiah bisa tertahan stabil di level Rp 13.700 - Rp 13.750 itu suatu prestasi," kata dia.

Sementara terkait kekhawatiran Rupiah akan terus mengalami pelemahan dengan rencana The Fed menaikkan suku bunga, Dody menyatakan BI akan terus melakukan antisipasi agar nilai tukar rupiah tetap terkendali dan stabil sepanjang tahun ini.

"Kita akan terus jaga. Artinya, sepanjang sampai dengan akhir 2018 kita tetap menghitung nilai tukar sebagai salah satu resiko yang harus kita cermati," tandas dia.

[mdk/lip6/idr/gmc]

Sumber : merdekacom

Halaman

Follow Us