BRI DimintaTerus Bantu Dampingi Pelaku UMKM di NTB

Selasa, 08/09/2020 | 16:13 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima silaturahmi Pimpinan BRI Cabang Mataram di Ruang Kerjanya, Selasa, 8 September 2020. Dalam pertemuan yang relatif singkat tersebut, Wakil Gubernur mengharapkan agar BRI terus membantu dan mendampingi pelaku UMKM agar usaha mereka berkembang.

“Dengan program penyaluran kredit mikro yang produktif , saya berharap BRI tetap membantu masyarakat, khususnya para pedagang kecil agar masyarakat kita tidak berhubungan dengan rentenir, “ kata Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Pimpinan BRI Cabang Mataram, Selasa (8/9).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub tetap mengingatkan BRI selaku lembaga keuangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena dengan komitmen semua pihak dalam menerapkan protokol Covid-19 itulah, pandemi ini diharapkan bisa segera berlalu.

Sementara itu Pimpinan BRI Cabang Mataram, Bayu Adityo dalam kesempatan ini mengungkapkan, dengan kehadirannya di Mataram diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat NTB.

"Melalui bantuan produktif usaha mikro ini, diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku usaha mikro khususnya pada masyarakat ," tuturnya.

[gmc/ro1/hms]

Dekranasda Beri Pelatihan untuk Pelaku UKM Sektor Pariwisata

Selasa, 08/09/2020 | 13:35 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah, GetarMerdeka.com - Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) bersinergi dalam memulihkan ekonomi pada tatanan kehidupan baru untuk para pelaku Koperasi dan UKM, khususnya di sektor pariwisata.

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menerangkan bahwa selain sebagai upaya peningkatan ilmu pelaku UKM di NTB, kegiatan ini juga dapat menjadi salah satu jalan memberikan pemulihan trauma dan penyemangat bagi masyarakat NTB terhadap anjloknya perekonomian akibat Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap saudara-saudara pelaku UKM di Lombok Tengah Khususnya, dimana nantinya Lombok Tengah akan menjadi tuan rumah perhelatan even internasional MotoGP dengan demikian dapat meningkatkan potensi yang ada di kawasan NTB,” ungkap Hj. Niken saat memberi sambutan pada giat yang bertajuk KUKM eksis dan mampu beradaptasi pada masa pandemi dan new normal Covid-19.

Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat NTB khususnya para pegiat usaha. “Mudah-mudahan bapak ibu semuaji yang mendapatkan pelatihan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik,” ujar Bunda Niken.

Pada giat yang terselenggara di hotel Illira, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, 7 September 2020, Hj. Niken mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dekranasda Pusat atas upaya mengintegrasikan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terjadinya sinergitas kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranasda Pusat dan Dekranasda Provinsi NTB. saya sampaikan selamat melakukan kegiatan pelatihan semoga bermanfaat dan bisa memberi semangat juga dan memberi peningkatan pada kualitas kita semua ," tutup Hj. Niken

Sementara itu, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Suzana Teten Masduki membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keadaan saat ini, memberikan dampak yang luar biasa untuk pelaku pengusaha kecil dan pengrajin. Sehingga tidak mudah untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.

"Kita juga perlu mengaspresiasi usaha pemerintah dalam memberikan peluang pelaku usaha untuk meningkatkan kreativitas yang tinggi dan juga bagaimana cara bergerak dalam kondisi seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Suzana menerangkan bahwa pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan khusus untuk Koperasi dan UKM. “Mungkin mohon bantuannya Kepala Dinas Koperasi UKM di sini bisa membantu untuk mengoptimalkan informasi ini kepada pelaku usaha dan Peran UKM,” tutur Suzana.

Suzana menilai bahwa kerajinan di NTB menjanjikan dan dapat menjadi suatu kerajinan dengan standar dan kualitas cepat dan mencapai target untuk masuk dalam pasar, sehingga dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat.

"Untuk pelaku usaha, semoga bisa mencapai target dan sukses menjadi usaha menengah kecil yang berkualitas dengan produk barangnya bisa memberi dampak positif bagi masyarakat," tutupnya.

Usai kegiatan, Hj. Niken bersama Bu Suzana dan rombongan mengunjungi gelar produk yaitu Tenun, Ketak, Tas berbahan tenun, dan perhiasan/aksesoris, mengunjungi Pelatihan Vokasi Teknik Pewarnaan Alam Tenun, dan terakhir mengunjungi di Koperasi Produksi Syariah Muara Kreatif Lombok.

[gmc/ro1/hms]

Program 'Kampung Sehat' Raih Penghargaan LEMKAPI

Selasa, 08/09/2020 | 13:05 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Tidak dipungkiri, program Kampung Sehat yang diinisiasi oleh Polda NTB berpengaruh besar terhadap Penanganan Covid-19 di daerah ini. Program ini berlangsung di setiap desa/kelurahan dan dilaksanakan bersama oleh Polda NTB, Pemerintah Provinsi dan Korem 162/WB.

Karena program ini dinilai berhasil menangani Covid-19 di NTB, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemprov NTB, Polda NTB, dan Korem 162/WB atas keberhasilan program tersebut dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Kegiatan pemberian penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Mapolda NTB, Selasa 8 September 2020.

"Dalam pemantauan kami, sangat bagus, yang awalnya banyak zona merah tapi sekarang mulai hijau. Kinerja bapak-bapak mendapatkan respon positif dari masyarakat," terang Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edi Hasibuan.

Edi mengatakan, penghargaan ini muncul berdasarkan hasil survey dan penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan di NTB. Dari 350 responden yang dipilih secara acak, membuahkan hasil 83,7 persen tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Kampung Sehat. Ia mengungkapkan nilai persentase yang dicapai ini adalah nilai yang sangat bagus dalam sebuat survei.

"Kami berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat" harap Edi.

Penghargaan ini, lanjutnya, adalah penghargaan yang diberikan dari masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan dan pengabdian yang diberikan kepada Pemerintah, Kepolisian dan TNI.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir pada acara tersebut mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Ia berharap penghargaan ini menjadi sebuah motivasi bagi Pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat khususnya pada Penanganan Covid-19 ini.

"Terimakasih atas apresiasinya. Ini sangat kami syukuri, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kami untuk terus berbuat dan bersyukur," kata Gubernur.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan bahwa keberhasilan program ini adalah berkat kerjasama semua pihak di Provinsi NTB ini. Ia menambahkan bahwa program ini adalah sebuah instruksi dari pusat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Ini adalah perintah dari Mabes Polri untuk melaksanakan supporting kepada pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, supporting yang dilakukan secara sistemik dan kolaboratif dengan semua pihak," terangnya.

Iqbal mengatakan bahwa kebersamaan seluruh stakeholder di NTB yang terjalin dengan baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan program Kampung Sehat ini.

Sementara itu Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dengan penghargaan ini menjadi salah satu motivasi jajaran TNI untuk terus bekerja dan mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas sehari-hari.

Turut hadir pada acara tersebut, anggota Forkopimda NTB, Sekda NTB, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Wakajati, Wakapolda, Wakil DPRD NTB, perwakilan OPD lingkup Provinsi, Jajaran Korem 162/WB, Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota, Perwakilan Kapolres, Dandim, FKPD kabupaten/kota, perwakilan Kapolsek, Camat dan Danramil.

[gmc/ro1/hms]

Pelaku UKM di NTB Diminta Manfaatkan Teknologi Informasi

Selasa, 08/09/2020 | 12:53 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah, GetarMerdeka.com - Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM mengajak semua peserta untuk memanfaatkan informasi dan pelatihan serta pendampingan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan dinas terkait.

Hal itu disampaikan Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Pakoso Budi Prasetyo, SE, MM dalam sambutan pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM UKM, pada Senin, 7 September 2020 di Hotel D-max Lombok Tengah, dengan mengusung tema "UKM Eksis Mampu Beradaptasi pada Masa Pandemi dan New Normal Covid-19".

Kegiatan ini juga terdiri dari dua bentuk pelatihan. Pertama adalah kegiatan Pemasyarakatan Kewirausahaan yang bemaksud untuk mengenalkan wirausaha kepada para pelaku UKM dan masyarakat umum. Kedua adalah Pelatihan Vocational Berbasis Potensi Lokal. Menurutnya, generasi sekarang harus bisa memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber informasi untuk belajar berwirausaha.

Namun, kata Budi jika hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan saja dirasa kurang optimal. Perlu juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkop dan UKM.

“Namun jika hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan tanpa dilakukan pendampingan dirasa hasilnya kurang optimal. Maka dari itu disediakan pendamping-pendamping oleh pemerintah untuk mendampingi pasca pelatihan," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menyebutkan generasi muda yang sekarang adalah generasi yang beruntung karena banyaknya layanan-layanan dan akses untuk menjadi wirausaha. Dimaksudkan untuk lebih mengenalkan dan membentuk wirausaha baru dalam memperkuat wirausaha yang sudah ada.

Kemudian, ia menuturkan bahwa dengan menjadi seorang wirausaha maka bisa semakin berperan lebih banyak. "Dengan menjadi seorang wirausaha kita bisa berperan lebih banyak. Bisa menolong, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pendapatan yang penghasilannya bisa jauh lebih besar," tuturnya.

Budi menyampaikan bahwa salah satu program prioritas Presiden, Joko Widodo, adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia. "Kata kunci SDM tangguh, unggul, berkualitas akan meningkatkan daya saing, dan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berperadaban tinggi dan menjadi negara maju dan ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur,” katanya.

Lebih lanjut, Budi berkomitmen untuk terus memperluas dan memperbanyak pelatihan SDM KUKM terutama untuk kewirausahaan/vocational khususnya kepada daerah wisata super prioritas. Di NTB sendiri wisata super prioritas berada di KEK Mandalika. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan rasio wirausaha nasional saat ini sebesar 3,47% dari jumlah penduduk, tahun 2021 ditargetkan 3,64% dari jumlah penduduk Indonesia.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, UKM harus tetap eksis, terlebih di Mandalika Lombok Tengah sebagai salah satu wisata super prioritas di Indonesia,” tutup Budi.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang juga hadir pada kesempatan tersebut kembali memberikan motivasi kepada seluruh peserta pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

“Covid-19 ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk berkarya, kita buktikan, UKM NTB mampu bangkit dan berlari,” ungkap Gubernur yang akrab disapa bang Zul tersebut.

Bang Zul menceritakan, saat covid-19 mulai masuk di NTB. Salah satu yang menjadi perhatikan adalah UKM, karena menurutnya, UKM harus mampu bertahan di masa sulit tersebut. Terbukti, program JPS Gemilang dengan melibatkan ribuan UKM tersebut, mampu membuat perekonomian masyarakat stabil.

“Saat kita luncurkan JPS Gemilang, ribuan UKM kita libatkan, dengan begitu UKM kita tidak Hanya mampu bertahan bahkan banyak UKM yang menambah karyawannya di tengah pandemi covid-19 tersebut,” tutup bang Zul.

Di akhir acara, Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM didampingi Gubernur NTB menyerahkan bantun stimulus kepada UKM yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

[gmc/ro1/hms]

Sosialisasi Perda, Wagub Keliling ke Kantor-Kantor Pelayanan Publik

Selasa, 08/09/2020 | 12:34 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ikut turun secara langsung dalam kegiatan sosialisasi Perda No 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Setelah sosialisasi di pasar dan tempat ibadah, kali ini, Wakil Gubernur mendatangi kantor-kantor pelayanan publik.

Hari ini Selasa, 8 September 2020, Wakil Gubernur melakukan Sidak di lima kantor-kantor pelayanan publik dikunjunginya untuk memastikan penggunaan masker sebagai salah satu syarat protokol kesehatan.

“Kami datang mendadak, kami ingin pantau sekaligus sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang sebentar lagi mulai ditegakkan,” ungkap Wakil Gubernur saat tiba di lokasi pertama yaitu di Kantor Pos Mataram.

Didampingi Kasat Pol PP dan Asisten I dan Kalak BPBD NTB, Wagub berkeliling melihat secara langsung aktivitas pelayanan publik di setiap kantor yang dikunjungi.

Wagub meminta seluruh pelayanan publik harus dilakukan dengan protokol kesehatan. “Silahkan layani masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan,” pinta Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Jangan sampai, lanjutnya, niat baik melayani masyarakat justru membuat petugas terpapar Covid-19.

Untuk itu, seluruh kantor yang ada harus dipasang spanduk yang berisi imbauan agar semua masyarakat yang datang wajib menaati protokol kesehatan dan tempat cuci tangan di setiap kantor yang ada.

“Kalau ada yang tidak pakai masker, jangan dilayani, begitupun dengan petugas, harus pakai kasker dan terapkan protokol kesehatan,” ungkap Wagub saat melanjutkan kunjungannya ke kantor BPJS Kesehatan.

Tanggal 14 September mendatang, Perda Penanggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan. Bagi masyarakat yang tidak pakai masker di tempat-tempat umum, akan dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu.

Sebenarnya sosialisi sudah sejak lama dilakukan oleh Pemprov NTB bersama TNI dan Polri. Namun, masih saja ditemukan masyarakat yang masih lalai dengan protokol kesehatan ini. Bahkan ditemukan warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan berada di kantor pelayanan publik.

“Kenapa masih tidak gunakan masker ? padahal dengan menggunakan masker, bisa melindungi diri dan orang lain,” tegur Wagub kepada salah seorang warga yang datang di Kantor Samsat Provinsi NTB.

Hari ini, lanjut wagub, masih dalam tahap sosialisasi. Kalau sudah tanggal 14 September mendatang, warga yang tidak menggunakan masker akan didenda. Karena itulah sosialisasi akan tetap digencarkan secara merata, dengan harapan, masyarakat sadar tentang pentingnya menggunakan masker.

“Menggunakan masker itu tidak sulit, masker pun harganya cukup terjangkau, bahkan sudah banyak dibagikan secara geratis. Kita harus tetap konsisten menggunakan masker saat keluar rumah,” ungkap Wagub sambil memberikan masker kepada masyarakat yang tak pakai masker tersebut.

Penerapan Perda tersebut, tambah Umi Rohmi, tujuannya bukan untuk mendapatkan uang, tapi Pemprov NTB benar-benar ingin menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di NTB.

“Kita sungguh-sungguh ingin menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19, kami butuh komitmen dan konsistensi seluruh masyarakat,” ujar Umi Rohmi.

Sementara itu, Sahyudi, salah seorang warga Kota Mataram yang kebetulan datang ke KPPRD mengaku kaget dengan kedatangn Wakil Gubernur tersebut. “Saya kaget dengan kedatangan bu Wagub, Alhamdulillah saya tetap pakai masker saat keluar rumah, ini peringatan untuk kita semua, jangan sampai lalai,” ungkapnya.

Wahyudi mengaku, kedatangan Wagub bisa kembali memacu masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena menurutnya, masih ada yang lalai bahkan menganggap Covid-19 ini tidak ada.

“Ya, masih saja ada yang lalai, tidak gunakan masker, semoga dengan adanya perda tersebut bisa menyadarkan kita semua,” ungkap laki-laki asal Dasan Agung tersebut.

[gmc/ro1/hms]

Rapat Virtual Menko Marves Pantau Perkembangan di Kawasan Mandalika

Selasa, 08/09/2020 | 11:54 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

“Di masa Pandemi ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebelum pariwisata pulih pada akhir 2021 atau awal 2022,”

Mataram, GetarMerdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan memantau perkembangan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Kawasan Mandalika secara virtual, Senin (7/9).

Selain menghadirkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala Daerah Sumatera Utara, dalam rapat ini hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan dan Perwakilan ITDC.

Dalam pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut, Menko Luhut membahas realisasi pengembangan aksebilitas dan amenitas sebesar 2,897 triliun, utamanya realisasi target penyelesaian dan kendala di lapangan.

Ia juga menekankan agar Kementerian segera mengajukan usulan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk percepatan pembangunan di Danau Toba dan Mandalika pada 2021 dan 2022.

“Di masa Pandemi ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebelum pariwisata pulih pada akhir 2021 atau awal 2022,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan sebagai upaya mengaktualisasikan kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka direktorat pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir telah mencanangkan sasaran strategis dalam mengendalikan kerusakan ekosistem laut di Mandalika.

"Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi ekosistem di Kawasan KEK Mandalika untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut di kawasan Mandalika," ungkapnya.

Selain itu, Menteri LHK juga menyampaikan rencana jangka panjangnya akan terus melakukan penghijauan di 7 bukit di kawasan Mandalika. Sedangkan untuk rencana jangka pendeknya, sejak tahun 2020-2022 akan terus dilakukan penghijauan dan penanaman pohon di Bukit Pink Mandalika.

"Dengan total 350.000 bibit bunga dan 30.000 pohon yang akan ditanam di atas lahan 28 Ha," ungkapnya.

Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama pada tahun 2020 ini, akan membangun Creative Hub di KEK Mandalika. Tempat tersebut nantinya akan disediakan outdoor stage, hall serba guna, F&B area dan zona kerajinan tenun, mutiara, cukli dan gerabah.

Sengketa Lahan

"ITDC menyatakan siap menyediakan lahan sekitar 2.8 Ha untuk lahan creative hub ini," tuturnya.

Untuk di tahun 2021, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lanjutnya akan terus mengembangkan kawasan DPSP khususnya di Mandalika. Selain membangun Creative Hub, akan dibuat sarana fisik dan revitalisasi ruang kreatif, pengembangan desa wisata, pelatihan, sertifikasi SDM Parekraf dan penguatan tata kelola.

"Ini menjadi pendukung event MotoGP 2021, Festival Taliwang, L'etape di Lombok. Serta publikasi dan promosi produk wisata dan sebagai fasilitasi usaha Parekraf dalam transformasi digital," ungkapnya.

(Istimewa)

Dari ruang kerjanya Gubernur NTB didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten II, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengungkapkan bahwa Kementerian sangat membantu dan partisipasi aktif dalam mendukung Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Gubernur melaporkan sengketa lahan masyarakat di kawasan Sirkut Mandalika khususnya kawasan tambang, segera dicari jalan tengahnya. Perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan sehingga pihak pemerintah dan masyarakat dapat menemukan titik terang agar tidak saling merugikan.

"Oleh karena itu, ITDC harus segera memberikan alternatif kepada masyarakat agar tidak bekerja di lahan tambang Mandalika," jelasnya.

[gmc/ro1/hms]

Tantangan menjadi Bank Syariah tidaklah mudah dan sederhana

Minggu, 06/09/2020 | 06:39 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah (Foto: Istimewa/PRCC Biro Humas NTB)

"Selamat Kepada Keluarga Besar Bank NTB Syariah yang selalu menunjukkan Kinerjanya yang luar biasa !"

Mataram, GetarMerdeka.com - "Dulu ketika saya jadi Pimpinan di Komisi X1 DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan, OJK sempat meminta tolong saya untuk mengingatkan Bank NTB untuk berhati - hati merubah diri menjadi Bank Syariah.

Karena kalau gagal nggak bisa lagi balik menjadi Bank Konvensional," pesan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah melalui Akun-FBnya dikutip GetarMerdeka.com, Minggu (6/9).

Ia menjelaskan, tantangan menjadi Bank Syariah tidaklah mudah dan sederhana.

"Alhamdulillah dengan Manajemen yang baik dan kinerja yang terukur Bank NTB Syariah mampu memupus semua keraguan dan kini menjadi salah satu Bank Daerah Terbaik di Indonesia !

Di Bank NTB Syariah juga ada edukasi yang tidak kalah menarik, bahwa kata Syariah tidak lagi menjadi kata yang menjadi Momok dan Menakutkan.

Selama ini, Sering kalau ada bau-bau syariah - Karena pemahaman yang dangkal dan kurang tepat - orang jadi ragu dan takut. Syariah sudah sering identik dengan intoleransi, kurang bersahabat dengan pemeluk keyakinan yang berbeda dan lain-lain.

ist

Di Bank NTB Syariah semua di tunjukkan dengan sangat profesional. Walaupun telah di konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Bank NTB Syariah tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman Non Muslim untuk berkiprah bahkan menjadi Pimpinan !

Dan dengan berinteraksi langsung pemaknaan kata syariah jadi indah dan memberi ruang bagi semua.

"Tentu Ini sangat membanggakan kita semua, jelasnya.

Sekali lagi, selamat kepada Bank NTB Syariah atas kinerja nya yang luar biasa !

Perjalanan panjang, memang selalu harus di mulai dengan langkah pertama," tutup Dr. Zul.

[gmc/ro1/hms/jon]

Mandalika 'Dipermak' Jadi Tuan Rumah MotoGP dan Olimpiade

Minggu, 06/09/2020 | 05:27 WIB

Reporter: Hendra Kusuma Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: (Instagram/jokowi)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia. Di sana nantinya akan diselenggarakan MotoGP pada tahun 2021 dan Olimpiade 2032.

Guna merealisasikan itu semua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

"Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki adalah infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional," kata Basuki dalam keterangan resminya yang dikutip, Sabtu (5/9/2020)

Baca juga: Pembangunan Jalan Kawasan Sirkuit Mandalika Telan Rp 900 M

Kementerian PUPR, kata Basuki akan mendukung pembangunan infrastruktur di Mandalika mulai dari konektivitas, pengendali banjir serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Di bidang konektivitas, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan membangun jalan akses Bypass Bandara International Lombok (BIL) dengan typical desain overpass yang dibangun pada awal tahun 2020 dengan total panjang 17,4 kilometer (km) yang terdiri dari 4 jalur dan lebar 50 meter dengan 2 jalur cepat dan 2 jalur lambat. Kegiatan terdiri dari 2 paket dan akan mulai pelaksanaan konstruksi pada minggu ke-2 September 2020 dengan Skema MYC.

Konsep KEK Mandalika Foto: Dok. Kementerian PUPR

Sebelumnya, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan ruas Jalan Tana Awu Sengkol sepanjang 5 km dan ruas Jalan Sengkol Kuta sejauh 10 km. Dengan adanya ruas jalan ini, dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari BIL menuju Mandalika yang sebelumnya memakan waktu 40 menit perjalanan, menjadi hanya 15 menit waktu tempuh perjalanan saja.

Baca juga: 3 Hal yang Perlu Diketahui dari MotoGP 2021 di Mandalika

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Ditjen Sumber Daya Air tengah membangun saluran pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 km. Progres fisik pembangunan saluran pengendali banjir KEK Mandalika saat ini mencapai 51.25% dan ditargetkan dapat selesai pada Desember 2020. Anggaran pembangunan pengendali banjir ini Rp 75 miliar.

Untuk penataan kawasan, melalui Ditjen Cipta Karya menata Kawasan Wisata di desa-desa yang berada di Mandalika salah satunya Desa Kuta. Di lokasi ini Kementerian PUPR membangun landmark Desa Kuta dengan desain patung peselancar, pedestrian, ruang terbuka hijau dan juga pembenahan saluran drainase. Kementerian PUPR juga membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman yang dilengkapi sarana bermain anak-anak yang bisa dinikmati warga sekitar maupun wisatawan.

Simak Video "Muncul di Situs Penjualan Tiket MotoGP, Sirkuit Mandalika Sudah Siap?

(Sumber: detikcom)

Tag: kek mandalika mandalika motogp olimpiade kementerian pupr

[gmc/dtc/hek/eds]

32 Persen Pasien Aktif Covid-19 di Indonesia Berusia 31 sampai 45 Tahun

Sabtu, 05/09/2020 | 15:22 WIB

Reporter: Supriatin Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - ilustrasi corona. ©2020 Merdeka.com

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 187.537 orang. 134.181 Orang di antaranya telah berhasil sembuh, 7.832 meninggal dunia dan 45.524 sedang dalam perawatan.

Pemerintah melalui situs covid19.go.id, Sabtu (5/9), menunjukkan, jumlah terbanyak pasien Covid-19 yang sedang dalam perawatan atau isolasi berumur 31 sampai 45 tahun, yakni 32 persen. Artinya, ada sekitar 14.567 pasien yang dirawat berada dalam kelompok umur tersebut.

Peringkat kedua ditempati pasien berumur 46 sampai 59 tahun. Tercatat ada 24,8 persen atau 11.289 pasien. Sementara peringkat ketiga diisi pasien berumur 19 sampai 30 tahun dengan persentase 23 persen atau 10.470 pasien.

Posisi keempat ditempati pasien di atas 60 tahun, yakni sebesar 10,5 persen. Ini menunjukkan, ada sekitar 4.780 pasien yang sedang dalam perawatan berada pada kelompok umur tersebut.

Kelompok umur 6 sampai 18 tahun menyusul. Kelompok umur ini mencatat sebesar 7,4 persen atau 3.368 pasien. Jumlah terkecil berada pada kelompok umur 0 sampai 5 tahun, tercatat sebesar 4 persen atau 1.092 orang.

39.7 Persen Pasien Meninggal karena Covid-19 Berusia 46 Sampai 59 Tahun

Pasien yang meninggal karena Covid-19 di Indonesia kebanyakan berusia 46 sampai 59 tahun. Pemerintah melalui situs covid19.go.id melaporkan, sebanyak 39,7 persen atau 3.077 dari total 7.750 pasien meninggal akibat Covid-19 berada pada rentang usia tersebut.

Angka ini meningkat dari data Rabu (12/8) yang masih 39,5 persen atau 2.300 orang. Data ini dikutip merdeka.com pada Jumat (4/9).

Sementara itu, 39,4 persen atau sekitar 3.054 pasien yang meninggal karena Covid-19 ada pada rentang usia di atas 60 tahun. Pada Agustus lalu, pasien yang meninggal karena Covid-19 berusia di atas 60 tahun masih 38,6 persen.

Kelompok umur 31 sampai 45 tahun ada pada posisi ketiga, yakni sebesar 14,6 persen. Ini artinya, ada sekitar 1.131 orang meninggal karena Covid-19 berumur 31 sampai 45 tahun.

Peringkat keempat diisi kelompok umur 19 sampai 30 tahun yakni sebesar 4,4 persen. Ini menunjukkan, sekitar 341 pasien yag meninggal karena Covid-19 berusia 19 sampai 30 tahun.

Berikutnya, kelompok umur 6 sampai 18 tahun mencatat sebanyak 1,1 persen atau 85 orang. Jumlah terkecil menyasar anak berusia 0 sampai 5 tahun. Tercatat ada 0,8 persen atau 62 pasien Covid-19 meninggal pada rentang usia tersebut. (Sumber: merdekacom)

[gmc/mdk/gil]

Sirkuit Mandalika Muncul di Situs Penjualan Tiket Resmi MotoGP, Sudah Bisa Dibeli?

Sabtu, 05/09/2020 | 14:51 WIB

Reporter: Luthfi Anshori Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Sirkuit Indonesia sudah tercantum di situs resmi penjualan tiket MotoGP. (tickets.motogp.com)

Jakarta, GetarMerdeka.com - Indonesia sudah dipastikan menggelar MotoGP 2021 mendatang. Bahkan Grand Prix Indonesia yang menyertakan layout Sirkuit Mandalika pun sudah tercantum di situs resmi penjualan tiket MotoGP. Indonesia siap menggelar MotoGP 2021?

Seperti dilihat detikOto di situs resmi penjualan tiket MotoGP, Jumat (4/9), seri MotoGP Indonesia di venue Sirkuit Mandalika, Lombok, sudah dicantumkan. Namun untuk pemesanan tiketnya sendiri memang belum tersedia.

Baca juga: Valentino Rossi Bikin Pacar Seksinya Teriak-teriak Histeris dalam Mobil

Dokumen FIM GP World Championship Regulations Foto: FIM

Tak hanya di situs resmi penjualan tiket MotoGP, Grand Prix Indonesia juga sudah tercantum di dokumen FIM GP World Championship Regulations (update 25 Agustus 2020) halaman 34. Di situ dijelaskan mengenai kemungkinan pelaksanaan pre-season test di Lombok selama 3 hari, jika event-nya sudah dikonfirmasi ada pada kalender 2021.

Pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok Tengah Provinsi NTB sendiri terus dikebut. Lintasan balap yang mengadopsi jenis Street Circuit ini diperkirakan bisa menampung penonton dengan kapasitas hingga 150.000 orang.

Baca juga: Rahasia Keselamatan Pebalap MotoGP: Baju Balap Seberat 15 Kg

Saat ini progres atas pekerjaan-pekerjaan awal, termasuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan ground work proyek pembangunan sirkuit Mandalika telah mencapai 40% dan proses pengaspalan dijadwalkan pada Januari 2021. Secara keseluruhan, pembangunan Sirkuit Mandalika ditargetkan akan selesai pertengahan 2021.

Sirkuit Mandalika akan memiliki panjang sekitar 4,32 km, dengan tikungan sebanyak 18 buah. Belum diketahui apakah arah putaran sama dengan jarum jam atau justru berkebalikan. Beberapa sirkuit MotoGP yang arah putarannya berkebalikan dengan jarum jam adalah Austin, Aragon, dan Phillip Island.

Tonton video 'Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika Dikebut di Tengah Wabah Corona':

(Sumber: detikcom)

#motogp #motogp #indonesia #sirkuit #mandalika

[gmc/dtc/lua/din]

Sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular Pemprov NTB Ajak Pemda Turun Bersama

Jum'at, 04/09/2020 | 23:43 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Asisten I Provinsi NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, didampingi Kasat Pol PP dan Karo Hukum, saat melakukan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 4 September 2020. (Foto: PRCC Biro Humas NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020, tentang Penanggulangan Penyakit menular akan dimulai pada tanggal 14 September 2020, atau tinggal 11 hari lagi.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk turun bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita sudah mulai melakukan sosialisasi, bersama aparat, Pol PP, TNI dan Polri sampai dengan tanggal 13 September, " ujar Asisten I Provinsi NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, didampingi Kasat Pol PP dan Karo Hukum, saat melakukan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 4 September 2020.

Ia menjelaskan bahwa dasar dari terbitnya Perda itu, karena masih terjadinya penambahan kasus Covid-19 di NTB. Dimana hal itu disebabkan salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi imbauan Pemerintah terkait penerapan protokol Covid-19.

Untuk itu lanjutnya, Pemprov NTB membuat Perda yang mengatur pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Harapnya dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol Covid-19, terutama dalam menggunakan masker.

Diungkapkan Baiq Eva, setelah tahap sosialisasi ini selesai pada tanggal 13 September, maka mulai tanggal 14 september 2020 akan diberlakukan sanksi denda sesuai yang diatur dalam Perda dan Peraturan Gubernur, sebesar 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker di ruang- ruang publik.

"Sekarang tinggal kita pilih, mau pakai masker atau denda," ujarnya.

Untuk itu ia mengajak pemda kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 7 tahun 2020.

Lebih jauh ia juga meminta Pemda dalam melakukan sosialisasi, agar menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

"Seperti yang kita lakukan saat ini, turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker," ungkapnya.

Untuk lebih memaksimalkan tahapan sosialisasi, Pemda juga diminta untuk memanfaatkan semua platform yang ada secara maksimal. Misalnya sosialisasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, baliho dan banner yang dipasang di hampir semua sudut di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Di hadapan peserta Rakor, Baiq Eva juga mengingatkan, kepada kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar tetap menerapkan Protokol Covid-19 dalam semua tahapan proses yang ada.

"Jangan ada kerumunan massa yang melanggar protokol Covid-19, terutama saat pendaftaran," pungkasnya.

[gmc/ro1/hms]

Kolaborasi Pemprov NTB dengan PT Shadana Arifnusa kembangkan ternak kambing di kawasan HTI

Jum'at, 04/09/2020 | 23:34 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Kepala Biro Kerjasama Setda NTB Zainal Abidin (Foto: Diskominfotik NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan PT. Shadana Arifnusa guna mengembangkan ternak kambing dan penanaman pakan bagi masyarakat sekitar Hutan Tanaman Industri (HTI) baik yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Diketahui perusahaan yang telah mengantongi ijin ini berpengalaman dalam mengelola Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin, M.Si. menyatakan, khusus ternak kambing menjadi pilihan jangka menengah yang berpotensi memiliki pendapatan yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Zainal menambahkan, di desa sendiri terdapat kelompok usaha masyarakat ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang selanjutnya sangat memungkinkan untuk bisa bekerjasama mengelola ternak kambing.

Selain itu, pergantian genetik kambing yang dimiliki PT. Shadana akan mengawinkan kambing – kambing besar dengan kambing – kambing lokal.

Peluang kerjasama dengan PT. Shadana memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar untuk dapat membuka peluang usaha di ternak kambing.

PT. Shadana sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam hal peternakan kambing, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya pada kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di ruang Gazebo Bidang Statistik, Diskominfo Provinsi NTB, Kamis (03/09).

Supervisor PT. Shadana Arifnusa Mustarian menyebutkan, hal yang paling penting dalam berternak yakni penanaman pakan.

Petani mitra sendiri dapat menanam pakan yang terdiri dari tanaman lamtoro, gamal, sono dan tanaman pagar banten dan higo.

Mustarian menilai peluang ternak kambing sangat cocok untuk dikembangkan di Pulau Lombok. Karena itu pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2000 mitra usaha ternak kambing di Lombok.

Ia menambahkan, masing -masing kelompok akan diberikan lahan seluas 1 hektar untuk menanam super pakan.

“Syarat utama dari kemitraan harus memiliki genetic kambing yang bagus dan super pakan yang jelas. Sehingga nantinya para mitra akan diberikan tempat seluas 1 hektar untuk menanam super pakan”pungkasnya. (sherly@Diskominfotik)

[gmc/ro1/inf]