Konsultasi Publik Tata Ruang NTB, bahas Isu penting soal kemiskinan

Rabu, 07/10/2020 | 18:53 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Barat NTB, GetarMerdeka.com - Kolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan, NTB akan menjadi mode bagi sebuah konsep pembangunan.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah saat mewakili Gubernur pada konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya Rabu, 7 Oktober 2020 di Hotel Seraton, Senggigi.

"Lombok atau NTB ini bisa menjadi sebuah mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa di dalam konsep revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB, konsep ini dikenal dengan LECI "Lombok Equal City Island” dimana konsep ini akan mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kearifan lokal.

Dalam kesempatan ini, Asisten II Setda Provinsi NTB juga menyampaikan beberapa isu penting dalam pembangunan NTB, salah satunya adalah angka kemiskinan yang mencapai 13,9 % dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.

"Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9%, tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8%, lebih naik 0,09%, naik sedikit sebenarnya,” paparnya.

Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini. Tetapi, Asisten II justru mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.

"Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambah,” ucapnya.

Perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat merepresentasikan pertumbuhan yang nyata pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya, sehingga dalam hal ini industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah.

"Kami olah dulu disini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.

Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.

"Oleh karena itu kami berharap dalam konteks itu bagaima rencana tata ruang kita bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi,” harapnya.

[gmc/ro1/hms]

Gubernur NTB Datangi Dusun Brang Kua-Pulau Moyo, Masyarakatnya Terharu

Rabu, 07/10/2020 | 18:44 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Sumbawa NTB, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah datangi Dusun Brang Kua, Desa Labuhan Haji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kab Sumbawa, Rabu, 7 Oktober 2020.

Gubernur didampingi Pjs Bupati Sumbawa, Zainal Abidin dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup NTB.

Dalam rombongan juga ikut Danlanal Mataram, Kolonel Laut (P) Suratun, SH.

Setelah menempuh perjalanan sekitar dua jam menggunakan kapal cepat milik Polairud Sumbawa, Gubernur bersama rombongan tiba di Brang Kua, masyarakatnya menyambut dengan terharu.

Saat berdialog, Kepala Desa Labu Aji mengaku terharu menerima kunjungan gubernur, Pjs Bupati Sumbawa bersama rombongan. Dia berharap kedatangan gubernur ke pulau terpencil ini bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakatnya selama ini.

Ada tiga masalah utama yang kami hadapi.

Pertama masalah jalan lingkungan. Kemudian kami juga ingin menikmati listrik.

Selama ini hanya menikmati PLTS. Hanya pada malam hari. Untuk membeli es, kami harus berlayar ke Dompu. Selain masalah air bersih.

"Kami berharap kami tidak lagi diberi janji-janji. Kami sudah bosan dengan janji-janji,” ujarnya.

Terkait hal itu, Gubernur Zul langsung meminta kepala Dinas terkait menjawabnya.

Kepala Dinas PU Sahdan mengatakan, terkait jalan terkendala karena lahannya adalah lahan konservasi.

"Jadi tidak bisa dibangun jalan. Sementara untuk masalah air minum, akan dilakukan survei bersama dinas terkait lainnya.

Demikian juga masalah listrik. Pimpinan PLN NTB yang ikut dalam rombongan juga mengatakan segera melakukan survei.

Sementara itu, Kepala Dusun Brang Kua menyampaikan, minta pemekaran desa.

Hal ini karena keberadaan empat dusun di timur Pulau Moyo ini sangat jauh dengan desa induk, Labuhan Haji. Terkait hal ini, Gubernur meminta kepada buati Sumbawa untuk mempertimbangkan.

“Jika cukup persyaratan administratif, bisa dipertimbangkan,” kata Gubernur.

Sementara itu ibu-ibu di Dusun Brang Kua berharap ada bantuan alat masak. Mereka juga minta pelatihan-pelatihan kuliner.

“Kita ini kan daerah wisata. Jadi harus bisa menyiapkan kuliner yang enak,” ujarnya. Atas aspirasi ibu-ibu ini, Pjs Bupati Sumbawa Zainal Abidin langsung menyanggupi.

Selanjutnya Gubernur memberikan bantuan masker, alat olahraga dan penangkap ikan yang diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa. Saat siaran pers ini ditulis, Gubernur bersama rombongan melakukan perjalanan ke Pulau Medang.

Kepala OPD yang ikut antara lain Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman Jamaluddin Redi, Kadis PU Sahdan.

[gmc/ro1/hms]

Pilkada kondusif dan sehat menjaga esensi demokrasi di masa pandemi

Rabu, 07/10/2020 | 18:21 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: Diskominfotik NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Pandemi Covid-19 tak menghalangi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tetap digelar. Namun tidak seperti hiruk pikuk pesta pada umumnya.

Pesta demokrasi kali ini menuntut kreatifitas tinggi agar dapat beradaptasi dengan tatanan hidup normal baru, demi tetap menjaga esensi demokrasi di masa pandemi.

Kampanye Sehat harus dijalankan dengan menerapkan protokol Covid-19 yang ketat dan kampanye daring harus dimasifkan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, dalam dialog “Pilkada Kondusif dan Sehat” bersama KPU dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Mataram, bertempat di Kantor KPU, (7/10/2020).

Dengan segala keterbatasan semoga kita bisa menemukan ide kreatif untuk bisa menyelenggarakan pilkada tanpa perlu kehilangan esensi demokrasi di tengah pandemi," jelas Miq Gita, panggilan akrab Sekda NTB.

Lebih jauh Gita menjelaskan, untuk mempertahankan esensi demokrasi di tengah pandemi diperlukan upaya-upaya yang integratif.

Upaya integratif tersebut berupa kekompakan antara Pemerintah, KPU, pasangan calon (paslon) dan masyarakat untuk disiplin menjalankan Pilkada Sehat. Pilkada Sehat tak sendiri tak ubahnya programnya Kampung Sehat yang sebelumnya telah sukses digalakkan, yakni steril, ekonomi produktif, harmonis, asri, dan tangguh. Kampanye Sehat sendiri telah dibungkus dalam lomba yang dikawal ketat oleh Polda NTB.

Tak cukup sampai di situ, Sekda kelahiran Puyung, Lombok Tengah 1965 lalu tersebut memaparkan, Paslon dan masyarakat mau tidak mau harus mampu memanfaatkan teknologi informasi khususunya sosial media dalam pesta demokrasi kali ini. Karena pandemi Covid-19 menuntut semua orang untuk mampu menggunakan tekhnologi. Kalau tidak maka akan banyak tertinggal.

Dengan memanfaatkan tehnologi informasi, masyarakat juga dinilai Sekda bisa lebih mudah untuk mengenali paslon yang akan dipilih, karena berbagai informasi yang lengkap bisa disuguhkan secara daring.

“Mari kita komitmen patuhi aturan yang dirancang Polda dan KPU sebaik mungkin. Agar pilkada berjalan aman, Covid-19 bisa kita kendalikan dan kita bisa segera produktif namun tetap aman menjalani hari kedepan,” jelas Sekda.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menjelaskan, Pilkada serentak Provinsi NTB akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Para Paslon diminta untuk memanfaatkan kreatifitas dalam kampanye di tengah pandemi.

Para Paslon sendiri telah diberikan 20 akun sosial media yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

Peserta kampanye pun maksimal dihadiri 50 orang dan dihimbau untuk dilakukan secara daring.

“Kalau daring peserta tak terbatas. Karena itu, paslon harus kreatif memanfaatkan sosial media. ” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes PolArtanto, S.IK menjelaskan, Polda NTB akan mengawal ketat jalannya Pilkada NTB.

Polda NTB telah menyiapkan pemantau khusus yang akan mengontrol jalannya kampanye Sehat agar sesuai dengan peraturan yang ada. Jika Paslon kedapatan melanggar aturan yang ada, maka aka nada sanksi yang diberikan.

“Sebelum Pilkada digelar pada tanggal 9 Desember mendatang, sosialisasi masif akan digelar oleh seluruh pihak.

Masyarakat bisa membantu kami bertanggungjawab terapkan protokol kesehatan 4 M, memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuman,” ujarnya.

[gmc/ro1/hms/inf]

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Komitmen Kolektif Forkompinda NTB

Rabu, 07/10/2020 | 18:02 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: Diskominfotik NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi komitmen secara kolektif seluruh pemangku kepentingan di Pemprov NTB mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota Forkompinda untuk tetap bersinergi bahwa KIP bagi masyarakat merupakan keharusan, sehinga apa yang diprogramkan dan dilaksanakan terfokus dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada saat memberikan penjelasan dalam Monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat secara virtual, Selasa (06/10) bertempat di Ruang Kerjanya.

“Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa yang kita lakukan akan cepat mendapatkan "feed back" untuk seterusnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Wagub yang turut didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi.

Ummi Rohmi sapaannya, mengungkapkan bahwa seluruh aparatnya untuk tidak pernah mengeluh ketika menerima masukan, kritikan dari masyarakat. Karena hal itu sesungguhnya tanpa disadari bisa meningatkan kuaitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemprov NTB juga telah menyediakan berbagai layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan dengan aplikasi “NTB Care”.

Aplikasi ini sebagai wadah masyarakat untuk memberikan pengaduan terhadap apa yang terjadi disekitar lingkungannta secara on time. Admin nanti bisa diteruskan ke OPD terkait aduan masyarakat.

Meski demikian kata Wagub, dalam hal ini pihaknya tak bisa bekerja sendiri tapi bisa bersinergi dengan kabupaten/kota untuk selanjutya informasi tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat di lingkup kabupaten/kota.

Dengan NTB Care ini seluruh permasalahan bisa diakomodir dan diteruskan kepada OPD terkait untuk diselesaikan permasalahannya dengan cepat,” ungkap Wagub dari kalangan Pondok Pesantren ini.

Begitu juga dengan aplikasi lainnya lanjut Wagub, seperti Aplikasi "Siaga NTB”. Dibalik bencana gempa misalnya yang terjadi sebelumnya, NTB bisa membuat aplikasi. Pemprov NTB tetap komit untuk tidak melihat bencana itu sebagai musibah. Namun bagaimana mengambil hikmah di balik musibah tersebut.

“Jadi bencana gempa telah menjadi pelajaran berharga bagi kami sehingga aplikasi bencana NTB ini betul-betul bisa terbentuk hingga ke desa-desa. Dan diharapkan desa-desa yang ada bisa menjadi desa “Tangguh Bencana”.

Dengan aplikasi siaga bencana ini masyarakat bisa memastikan bencana itu baik bencana alam, non alam, pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan dan masyarakat bisa mengetahui dan mengantisipasi bencana itu sendiri,” ujarnya.

Wagub juga menyinggung, Sistem Informasi Posyandu (SIP) di NTB. Ia menyadari, di NTB ini begitu banyak masalah karena disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat seperti bagaimana menekan angka kematian bayi, stunting, narkoba, buruh migran dan lainnya.

“Kami sadar bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan Posyandu bisa dilaporkan setiap bulannya melalui SIP ini. Dengan demikian harapan menjadilan Posyandu Keluarga di NTB ini bisa menemukan tugas dan perannya dengan baik,” kata Ummi Rohmi.

Melalui Posyandu Keluarga ini juga, lanjut Wagub, setidajnya bisa mengeliminir informasi-informasi yang keliru tentang penanganan Kesehatan.

Di Posyandu keluarga ini masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar tentang Kesehatan.

Dikatakan pada Posyandu Keluarga ini tidak hanya melayani kesehatan bayi, ibu hamil saja, namun permasalahan Kesehatan dari bayi, ibu hamil, remaja hingga Lansia bias terlayani.

Dengan SIP ini juga Kepala Daerah bisa melihat perkembangan Kesehatan dari bayi hingga lansia,” terangnya.

Dihadapan Tim Penilai KIP, Ummi Rohmi juga menyampaikan, bahwa salah satu cara menyampaikan informasi program pembangunan kepada masyarakat yakni dengan digelarnya “Jumpa Bang Zul Rohmi”. Melalui media ini masyarakat bisa menyampaikan permasalahan, masukan dan kritikannya terhadap program Pemda.

Jumpa Bang Zul ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat kepada pimpinan daerahnya. Masyarakat tak perlu khawatir atau canggung berbicara dengan Gubernur/Wakil Gubernurnya. Wagub juga menyinggung tentang penanganan Covid-19 di NTB.

Menurutnya, NTB harus tetap aman, sehat dan produktif dalam masa Covid-19 ini. Konsekwensi itu semua, masyarakat NTB harus taat pada Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. NTB bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda No 7/2020 tentang penangulangan dan pencegahan penularan Covid-19 dan sanksinya bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dan saat ini tengah gencar dilaksanakan di NTB.

Wagub menambahkan, selain berbicara kesehatan dampak dari Covid-19 ini juga berbicara penanganan ekonomi.

Di NTB diprogramkan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. JPS Gemilang di NTB agak beda, jika di tempat lain diberikan dalam bentuk uang, namun di NTB masyarakat terdampak 100 persen diberikan dalam bentuk barang berupa sembako yang berasal dari produk UMKM lokal buatan masyarakat itu sendiri.

JPS Gemilang ini lanjut salah satu wanita inspiratif nasional ini, melibatkan hampir 5000 lebih UKM-UKM se NTB.

Ini dimaksudkan agar UKM di masa Covid ini bisa tumbuh. Ini juga salah satu upaya kita untuk tetap memberdayakan UMKM.

Sementara itu, Arif Adi kuswardono selaku tim penilai dari Komisi Informasi Pusat mengapresiasi inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi yang telah dilaksanakan di NTB.

"Kami menangkap pesan yang positif dari keterbukaan informasi di NTB" ujar Arif.

Arif melanjutkan, inisiatif yang dilakukan pemprov NTB dalam menerapkan standar pelayanan sangat baik dan lengkap

"Komplit sekali, paket lengkap. Mulai dari platform, kebijakan, hingga program yang langsung untuk mendorong keterbukaan informasi juga sudah ada" puji Arif.

Menurut Arif, Informasi publik adalah merupakan hak hidup masyarakat. Karena dengan informasi, masyarakat dapat mengembangkan diri dan kompetensinya.

"Ini informatif sekali, menangkap kebutuhan informasi publik. Ada NTB care, yang bisa di akses lewat Android, ada blowing sistem, Data Covid-19 juga sangat lengkap. Ada dashboard, informasi wabah, bansos dan 24 jam, ini sangat baik bagi masyarakat" tutup Arif.

[gmc/ro1/hms/inf]

NTB Berupaya Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengolahan Hasil Tani Ternak

Selasa, 06/10/2020 | 15:53 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Lombok Tengah NTB, GetarMerdeka.com - Di tengah pandemi Covid-19, semangat masyarakat dalam berusaha harus tetap dijaga dan dirawat agar tetap produktif. Salah satu sektor yang sangat diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta produk turunannya.

"Kita saat ini mengalami masa pandemi, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap berusaha tetap semangat memberikan karya kita, memenuhi kebutuhan kita semua untuk pangan yang berkualitas," tutur Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat meresmikan Ruang Pengolahan Hasil Ternak di Desa Teruwai Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Selasa 6 Oktober 2020.

Hj. Niken mengapresiasi masyarakat yang sudah berusaha membangkitkan ekonomi di tengah pandemi ini. Ia berharap agar aktivitas pengolahan hasil tani ternak di Desa Teruwai bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak menyerah di masa pandemi ini. Caranya yaitu dengan mengolah bahan baku hasil pertanian, peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

"Dengan dukungan berbagai pihak, mudah-mudahan apa yang kita resmikan hari ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang lainnya untuk bisa bangkit bersama," ungkapnya.

Setelah meresmikan tempat tersebut yang disimbolkan dengan pengguntingan pita, Bunda Niken langsung meninjau produk-produk olahan yang berupa telur kemasan, ayam bakar kemasan serta produk olahan lainnya.

Ia juga memberikan saran untuk pruduk yang dihasilkan oleh masyarakat ini agar diberikan merk dagang dan dipasarkan juga secara online, mengingat era digital semakin memudahkan orang untuk bertransaksi jual beli.

"Nantinya produk olahan ayam ini bisa dipasarkan secara online, di NTB ada NTB Mall tempat pemasaran produk secara online," sarannya.

Salah satu Pengurus Kelompok Tani Ternak Desa Teruwai, H. Sukardi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi yang telah memberikan perhatian kepada kelompok tani ternak di Desa Teruwai hingga dapat bangkit seperti ini.

"Rasa terimakasih kami yang sangat mendalam, yang tidak henti-hentinya membina kami, Pemerintah Provinsi NTB selalu hadir di tengah kami apa lagi di masa pandemi ini. Sangat luar biasa," ungkapnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Lalu Iskandar, dan Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Tengah Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili.

[gmc/ro1/hms]

Asuh Anak Saat Tugas Lapangan Polwan Ini Dapat Penghargaan dari Gubernur NTB

Selasa, 06/10/2020 | 15:39 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Dompu NTB, GetarMerdeka.com - Foto seorang Polisi Wanita (Polwan) yang tengah bertugas sambil memangku anaknya yang sedang tertidur lelap beberapa waktu lalu viral di media sosial.

Polwan tersebut adalah Aipda Ismi Andri Nurwati, Kanit Bintibmas, Polres Dompu, Provinsi NTB.

Foto tersebut diambil saat Aipda Ismi sedang bertugas mengamankan pelaksanaan sidang sengketa Pilkada di Bawaslu Dompu. Berkat foto itu, banyak masyarakat yang memberikan pujian, tak terkecuali Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Apapun tugas kita, kewajiban sebagai orang tua tidak boleh ditinggalkan," ujar Gubernur saat memberikan penghargaan kepada Aipda Ismi di kediamannya di Dompu, Jln. Mahoni Selasa, 6 Oktober 2020.

Gubernur mengatakan bukan hanya anak saja yang harus memenuhi kewajibannya pada orang tua. Melainkan kewajiban orang tua pada anak pun harus dipenuhi.

"Anak-anak punya hak untuk diberikan kasih sayang oleh orang tuanya," ungkap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.

Sementara itu, Aipda Ismi saat diberikan penghargaan mengaku tak menyangka fotonya tersebar luas hingga sampai ke Gubernur dan Kapolda.

Ia mengaku, kejadian tersebut spontanitas, tanpa rekayasa apapun.

"Anak saya yang paling bungsu tiba-tiba nangis, saat kondisi cukup kondusif, Bibi saya mengantar anak saya ke Bawaslu Dompu," ujar Aipda Ismi.

Aipda Ismi bercerita, saat dipangku, anaknya yang baru berusia 2,6 tahun tersebut tiba-tiba tertidur di pangkuanya.

Dari jauh, suaminya yang juga anggota Polisi mengabadikan kejadian tersebut, kemudian disebarkan melalui medsosnya.

"Alhamdulilah, suami juga seorang anggota, saya lihat foto kami di posting, kemudian saya bagikan," ungkap Aipda Ismi.

Kapolda NTB sendiri, lanjut Ismi, akan datang langsung ke Dompu untuk memberikannya penghargaan, kedatangan Kapolda juga sekaligus untuk melihat secara langsung kondusifitas Pilkada di Kabupaten Dompu.

"Pak Kapolda hubungi saya, dalam waktu dekat akan datang langsung ke Dompu, Alhamdulillah," tutupnya.

[gmc/ro1/hms]

Kunjungi NTB, DPRD Sulsel Diskusi Terkait Perda Insentif dan Investasi

Selasa, 06/10/2020 | 15:07 WIB

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2020 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi NTB menyambut hangat kunjungan kerja DPRD Sulawesi Selatan ke NTB. Mewakili Gubernur NTB, rombongan kunker DPRD Sulsel tersebut disambut oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi'i, MM bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 6 Oktober 2020.

"Selamat datang di NTB pak Wakil DPRD Sulsel beserta rombongan yang sudah seperti menyambut keluarga sendiri," ucap Syafi'i.

Ia berharap seluruh rombongan DPRD Sulsel yang akan berada di NTB selama dua hari kedepan dapat nyaman dan melaksanakan agendanya dengan lancar. Silaturahim yang baik kemudian diharapkan dapat terus terjalin antara NTB dengan Sulawesi Selatan.

"Semoga informasi-informasi yang didapatkan selama disini, dapat tersampaikan dengan efektif," harapnya.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan penuh kekeluargaan dari Pemprov NTB. "Tentu ini menjadi sebuah catatan penting bagi kami bahwa hubungan antara NTB dan Sulawesi Selatan adalah hubungan yang dari zaman dulu sampai sekarang terus terbina dengan baik," tuturnya.

Syaharuddin Alrif kemudian menyampaikan tujuan dari kunker DPRD Sulsel kali ini. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kunjungan, salah satunya membahas dan diskusi terkait Perda Provinsi NTB No. 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal yang didalamnya mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Saat ini, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Isi dan semangat Perda ini juga tak jauh berbeda juga dengan yang ada pada Perda No. 3 Tahun 2015.

"Oleh karena itu, kami mau mendengar penjelasan dan menerima masukan sejauh mana efektifitas Perda Intensif di NTB berjalan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ir. H. M. Rum, MT memaparkan berbagai prioritas investasi unggulan di NTB. Berbagai investasi unggulan itu antara lain, KEK Mandalika, Global Hub, Geopark Rinjani, Kawasan Industri Sumbawa Barat (Smelter), SAMOTA (Saleh, Moyo dan Tambora), SAKOSA (Sangiang, Komodo dan Sape), Kawasan Pertambangan Sumbawa Timur, Kawasan Pengembangan Wisata Religi dan KEK Tanjung Santong.

Selain itu, Ia juga menyebut dengan kehadiran Perda telah mulai membantu keberlangsungan dan kemudahan investasi di NTB. "Perda ini dilakukan berdasarkan prinsip, kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan juga efisien," jelasnya.

[gmc/ro1/hms]