Dr. Najam: SPBE Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang cepat dan efisien

Kamis, 16/03/2023 | 19:45 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Dinas Kominfotik NTB melalui Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Mataram, Kamis (16/03).

Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Sebagaimana kita ketahui SPBE diterapkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien. Namun dalam penerapannya, berbagai instansi membuat aplikasi yang fungsinya tumpang tindih, bahkan tidak relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam membangun serta menyelaraskan aplikasi pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bertempat di Ballroom Hotel Grand Madani, acara ini di buka oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos. MM. Dr. Najm memulai acara tersebut dengan mengabsensi peserta sosialisasi untuk memastikan kehadiran seluruh OPD pemprov NTB mengingat betapa pentingnya penyusunan Arsitektur SPBE ini.

Dalam sambutannya Dr. Najm menyampaikan pada penilaian SPBE Tahun 2022 Indeks SPBE Pemprov NTB berada di urutan ke-8 se Indonesia dengan hasil yang cukup baik yakni pada angka 3,24 dengan predikat Baik. Ini membuktikan bahwa Pemprov NTB memang layak dikatakan Provinsi yang inovatif.

“Saya ingin Aplikasi-aplikasi kita betul-betul dikawal, baik penerapan dan update data-datanya, kalau kita dikatakan Provinsi Terinovatif maka kita harus buktikan bahwa penerapan Aplikasi di seluruh OPD kita selalu aktif dan dikelola dengan baik” tegasnya.

Acara ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang PTIK Yasrul, S.Kom., M.Eng yang membahas tentang Kebijakan Arsitektur SPBE pada Domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, dan Domain Layanan, dan Materi ke dua disampaikan oleh Fungsional Pranata Komputer Muda, Robert Silas Kabanga, S.Kom, M.Eng. dengan materi Arsitektur SPBE Domain Aplikasi, Domain Infrastruktur, dan Domain Keamanan.

Dalam kesempatan tersebut Yasrul menegaskan bahwa SPBE bukan melulu terkait aplikasi, infrastruktur atau sistem, tapi sebetulnya SPBE adalah upaya pemerintah dan kita semua melakukan modernisasi pemerintahan berbasis digital. Jadi jangan lagi berpikir bahwa SPBE hanya di Dinas Kominfotik saja tapi sebetulnya ini adalah peran kita bersama, jelasnya.

[gmc/ikp/fbc/ro1]

BAGIKAN:

Komisi I DPRD Bali kunjungi Dinas Kominfotik NTB, Koordinasi Pembatasan Penyiaran menyambut Hari Raya Nyepi

Kamis, 16/03/2023 | 15:16 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Kepala Dinas Kominfotik NTB menyabut kedatangan Wakil Ketua dan Komisi I DPRD Provinsi Bali mengkoordinasi kesiapan perayaan hari Raya Nyepi di Bali dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023. Melalui hal itu, hadir dari GM Balmon NTB bersama Telkom Wilayah NTB akan mengupayakan harapan dari DPRD Provinsi Bali agar perayaan hari raya nyepi dapat terlaksana dengan khusuk dan tenang, (16/3/2023).

"Insya Allah kami bersama Balmon dan Telkom Wilayah NTB akan upayakannya, baik dari pengurangan frekuensi radio dan TV, juga blok area yang memungkinkan ada keramaian perayaan hari raya nyepi baik di Mataram dan di Bali, tentunya kami akan koordinasikan fasilitasi terlebih dahulu"

Berdasarkan permintaan dari Ketua DPRD Provinsi Bali Bapak I Nyoman Suyase di smpaikan bahwa Provinsi Bali melalui surat kan di tindaklanjuti kesiap menyambut Hari Raya Nyepi yang di laksanakan pada tanggal 22 Maret 2023, harapannya selain di bali upaya pemberhentian siaran selama perayaan juga daerah penyanggah seperti Banyuwangi dan NTB juga diharapkan dapat mengurangi siaran yang memungkin karna siaran/frekuensi nya sampai ke Bali.

"Kami sudah berkunjung ke Banyuwangi terkait hal yang sama, perayaan hari raya nyepi agenda tahunan yang butuh pelaksanaannya secara khusuk, melalui edaran untuk menghentikan siaran radio dan TV di Bali, juga mengkoordinasikan kesempatan ini di NTB agar pembatasan penyiaran di batasi untuk tidak sampai ke bali, selama 24 jam pelaksanaan hari raya nyepi"

Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali Budi Utama menambahkan harapan yang sama juga, NTB daerah yang berdekatan dengan bali, kami berharap siaran/frekuensi dari NTB bisa di kurangi dan tidak sampai ke bali satu hari di tanggal 22 Maret 2023 nantinya" Harapannya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Balmon merespon permintaan Komisi I DPRD Provinsi Bali, dan disampaikan bahwa sebelumnya KPID Bali berkunjung ke Balmon dan permintaan yang sama, dan sedang kami konsultasikan ke Kementrian melalui dirjen SDPPI, dan penyelenggara siaran yang ada di kota mataram, dan lombok barat, dan mengenai edaran kami tembuskan terlebih dahulu ke atas kami, setelah ada masukkan dan akan kami tindak lanjuti.

"Radio dan TV peminat dan pendengarnya mulai berkurang, beralih ke internet dan menjadi problem penyedia layanan selular, 4G dll, harapannya bisa di koordinasikan secepatnya sebelum pelaksanaan hari raya nyepi, kami akan upayakan untuk frekuensi radio dan TV kepada pemilik penyiaran radio meminta untuk mengurangi frekuensinya"

Menanggapi permintaan Komisi I DPRD Provinsi Bali pihak Telkom Wilayah NTB menyampaikan telkom NTB meminta data wilayah bagian mana di bali untuk kami batasi penggunaan jaringan telkom, juga di NTB, selain itu edaran yang dari komisi I provinsi bali bisa kami jadikan dasar untuk mengkoordinasikan dan menindaklanjuti harapan dari masyarakat bali, dan selain itu solusinya bisa bloking area.

Menanggapi hal tersebut, kadis Kominfotik NTB akan menfasilitasi dan mengkoordinasikan pihak Telkom bersama kadis kominfotik Mataram. "Kami akan koordinasikan secepatnya, terima kasih sudah berkunjung ke NTB," Tutupnya.

[gmc/ikp/fbc/ro1]

□BAGIKAN

Wagub NTB Serukan Pentingnya Makanan Gizi Seimbang

Kamis, 16/03/2023 | 13:30 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyerukan pentingnya makanan bergizi seimbang bagi anak dan remaja. Hal tersebut disampaikan saat Ummi Rohmi, sapaan Wagub, menghadiri Jambore Kader PKK dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 Tahun 2023 Tingkat Kab. Lombok Barat, Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan Kampanye Aksi Bergizi dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. Lombok Barat Ke-65 Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Ummi Rohmi mengatakan bahwa anak-anak sebagai calon pemimpin masa depan wajib sehat, makan 3x sehari yang bergizi seimbang dan tetap minum penambah darah sekali seminggu.

"Konsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran, protein seperti telur ayam dan daging juga buah agar anak-anakku semua sehat sebagai calon pemimpin di masa mendatang, aamiin," ucap Wagub mengakhiri sambutannya.

Aksi Bergizi ini diikuti ratusan siswa dan siswi mulai dari Sekolah Menengah Pertama hingga Atas juga hadir Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah se-Lombok Barat. Mereka semua diminta untuk bisa berperan membantu pada tatanan keluarga masing-masing dengan penerapan 4 pilar gizi seimbang.

Adapun penerapannya ialah, Mengonsumsi Aneka Ragam Pangan; Membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Melakukan Aktivitas Fisik dan Memantau Berat Badan Secara Teratur, inilah gerak aksi yang dikampanyekan hari ini dan tentunya disemangati dengan kehadiran Umi Rohmi sebagai sapaan akrab Wagub.

Hadir membersamai Wagub pada giat pagi ini Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. dr. Maria Endang Sumiwi, MPH. dari Kementerian Kesehatan RI yang mengawali Aksi Bergizi ini bersama siswa/i yang hadir pagi ini dan selanjutnya menyaksikan parade Marching Band, The Vile dari sekolah-sekolah dan pameran menu makanan bergizi yang diikuti oleh para Kader PKK se-Lombok Barat.

Tak hanya itu, turut hadir Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, Ketua TP.PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Kadis Kesehatan Lombok Barat, Kadis P3AP2KB NTB, Kadis Kesehatan Provinsi NTB serta pejabat lainnya perwakilan dari TNI dan Polri serta Ibu/Bapak Guru ikut meramaikan Gerakan Aksi Bergizi ini.

[gmc/ikp/nov/pik]

□BAGIKAN

Pembangunan Berkelanjutan, Isu Menarik dan Terus Digencarkan

Kamis, 16/03/2023 | 13:21 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., menghadiri Seminar Kebangsaan dan Muktamar Pemikiran Mahasantri Nahdlatul Wathan dengan tema “Eksistensi dan Peran Ormas dalam Mendorong Partisipasi Publik bagi Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2 Dekade Reformasi”, bertempat di Hotel Aston Inn, Mataram (16/3).

Gubernur mengatakan isu pembangunan yang berkelanjutan ini adalah isu yang sangat menarik dan terus digencarkan. Jika suatu organisasi seperti NW ini berbicara akan memiliki dampak perubahan dimasa yang akan datang.

"Jika ormas seperti NW ingin maju tentang pembangunan berkelanjutan maka harus banyak dalam diskusinya bukan hanya soal agama pengertiannya dalam konvensional, tetapi isu inovasi teknologi sains terus diungkapkan," jelasnya.

Diceritakan Bang Zul sapaan akrab Gubernur, mendapatkan 12 peluang di tehnik sipil beasiswa di Ceko Republik. Namun yang daftar hanya 4 orang. Kalau diminta belajar komunikasi, management, psikologi dan lain sebagainya banyak sekali.

Ditambahkan, Bang Zul perlu di NW sejak awal mencari guru-guru yang mampu menjelaskan sains teknologi matematika dengan baik.

"Selain kita punya orang-orang yang ahli pada bidang agama, mestinya ada yang jago bidang matematika yang mampu menjelaskannya dengan baik," pungkasnya.

Untuk diketahui, Seminar kebangsaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Jadi (HADI) Ke-70 Nahdlatul WathaKab

[gmc/ikp/san/ro1]

□BAGIKAN

Terima Kunjungan Bupati Bima, Kadis Kominfo paparkan sinergi perkuat layanan digital

Kamis, 16/03/2023 | 10:19 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,M.M menerima kunjungan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti, SE dan Ketua DRPD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi, S.IP bersama rombongan secara langsung hadir dan perkuat sinergi untuk pemanfataan layanan Digital inovasi Pemprov NTB. (Kantor Dinas Kominfotik NTB, 15/3/2023).

Pada pertemuan tersebut Kepala Dinas kominfotik NTB, Doktor Najam menyampaikan beberapa aduan yang masuk melalui aplikasi NTB Care yang berasal dari Kabupaten Bima yang paling banyak mengenai pelayanan kesehatan, selain ada banyak yang memiliki kendala BPJS yang tidak aktif di rujuk ke mataram yang NTB Care koordinasikan dan fasilitasi.

"Aduan di NTB Care soal pelayanan dasar dari kabupaten bima mengenai kendala BPJS tidak aktif, dan permintaan kursi roda yang sudah di koordinaskan maupun berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan di kabupaten bima yang perlu perhatian bersama, selain aduan lainnya"

Mengenai hal tersebut, Bupati Bima menyampaikan terimakasih atas upaya NTB Care yang banyak membantu menfasilitasi masyarakat Bima, baik kesehatan, dan lain-lain.

"Apresiasi untuk NTB Care karena sudah merespon aduan dari masyarakat kami dari Bima"

Lebih lanjut, Doktor Najam (sapaan kadis Kominfotik NTB) menjelaskan tentang inovasi layanan digital yang ada di pemprov NTB yang akan di upayakan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se NTB, salah satunya Kabupaten Bima, baik itu NTB Care, NTB Satu Data, Posyandu Keluarga, NTB Mall, Lestari dinas LHK dan lain-lain.

"Ada 62 aplikasi yang akan di integrasikan dengan Pemkab/Pemkot se NTB, dan melalui UPT yang ada di Kominfotik NTB (UPT. Layanan Digital) yang nantinya Comand Center kami menggandeng kabupaten/ kota memperkuat platform pelayanan digital, secepatnya akan dilaksanakan roadshownya"

Bupati Bima bersama Ketua DPRD Kabupaten Bima merespon baik upaya Dinas Kominfotik NTB dalam memperkuat layanan digital yang terintegrasi, disampiakannya akan secepatnya mengkoordinasikan dengan dinas-dinas yang ada di Pemkab bima.

"Kami akan koordinaiskan dengan dinas-dinas terkait, pengintegrasian 62 aplikasi inovasi Pemprov NTB, juga aduan-aduan mayasrakat melalui layanan digital segera kami tindak lanjuti" ucap Bupati Bima.

Bupati Bima menambahkan untuk aduan area blankspot atau lemah sinya sudah di koordinasikan melalui aplikasi kementrian kominfo, adapun masih proses penguatan pelayanan digital di harapkan dapat di pasang di kantor-kantor desa, rumah sakit dan tempat-tempat umum pada area lemah sinyal dan blankspot.

"Area blankspot dan lemah sinyal sudah kami sampiakan ke Kementrian Kominfo untuk pemasangan BTS di area blankspot dan lemah sinyal, dan melalui itu bisa di upayakan dan di prioritas di tempat-tenpat pelayanan umum seperti kantor desa, rumah sakit, dan sekolah-sekolah area blankspot yang ada di Kabupaten Bima"

Merespon hal tersebut kadis komfintik NTB akan mengkoordinasikan dengan Pihak Telkom dan Balmon NTB untuk mencarikan solusinya, selain upaya pemasangan BTS dari kementerian Kominfo akan di upayakan solusi lain seperti pemasangan oleh pihak indihome melaui CSR, dan lain-lain.

"Akan di Upayakan pemasangan indohome oleh pihak telkom kita bisa maksimalkan di titik-titik pelayanan dasar, seerti rumah sakit, sekolah, kantor desa dan tempat strategis lainnya" tutupnya. (Diskominfotik NTB)

[gmc/ikp/fbc/ro1]

□BAGIKAN

Pemprov NTB Tegaskan Tidak Ada Penjualan Aset di Gili Trawangan

Rabu, 15/03/2023 | 10:11 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, S.H., M.H mengatakan bahwa Terkait isu yang berkembang bahwa Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing.

"Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing," jelasnya.

Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui. Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan, dan Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan.

"Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat," tuturnya.

Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum, sehingga Investor dengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada dibawah pengawasan Pemprov NTB.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini Ka. UPT Gili Tramena bersama dengan Biro Hukum dan BPKAD akan ke Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK.

[gmc/ikp/ro1]

□BAGIKAN

Bang Zul Ingin Investor Konkritkan Investasinya Bagi Kemajuan Daerah

Rabu, 15/03/2023 | 09:59 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah ini. Setiap investor yang ingin menginvestasikan usaha di NTB terbuka untuk kemajuan daerah.

Karena itu, Selasa (14/3) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., didampingi Sekda Drs. H. Lalu Gita Ariadi menerima salah satu Investor asal Korea, Lee Jae Woong, bertempat diruang rapat Kepala Dinas ESDM NTB di Mataram.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur menginginkan agar Investor yang hendak menanamkan investasinya kongrit terkait bidang yang akan diinvestasikannya, agar sepenuhnya bisa diterima, dipercaya dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita inginkan investasinya kongrit yang bisa dilakukan di NTB," jharapnya singkat.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) NTB HM Rum mengungkapkan, Mr Lee Jae Woong akan berinvestasi terkait smart city di NTB.

“Karena itu kita arahkan ke Kota Mataram dan Lombok Barat. Setelah di Lombok Barat berkembang Investor ini tertarik untuk mengembangkan dermaga Senggigi ber skala internasional guna menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi yg masih redup,” ujarnya setelah dikonfirmasi.

Kecuali itu, Rum menambahkan, intinya yang perlu dilakukan yakni memastikan untuk memberikan kenyamanan investor berusaha di daerah NTB. Karena itu perlu didukung semua pihak dan masyarakat NTB.

“Mari kita dukung karena kita butuh investasi agar pertumbuhan ekonomi kita bergerak naik menjangkau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian angka kemiskinan bisa di tekan masalah stuntingpun teratasi dengan sendirinya,” demikian Rum.

Sementara itu, Investor asal Korea Lee Jae Woong menyampaikan terimakasih kepada pak Gubernur telah menerima dengan baik. Ia menjelaskan pihaknya ingin berpartisipasi dalam pembangunan di NTB.

"Salah satu investasi yang kami tawarkan adalah bidang energi terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga Surya atau PJU Solar Led," ujarnya.

Ia berharap NTB bisa menjadi kota terang. Dirinya menilai sudah 50 tahun tinggal di Lombok menganggap masih gelap.

[gmc/ikp/san/her]

□BAGIKAN

Selamat! NTB Menerima Penghargaan Provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Terbaik

Rabu, 15/03/2023 | 08:31 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Yogjakarta, GetarMerdeka.com — Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rabu 15 Maret 2023 di Yogyakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S. Hut, M.A.P didampingi Lalu Akhmad Gifary Akbar, S.T selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan DLHK NTB turut menghadiri acara tersebut.

Kehadiran Dinas LHK tidak hanya sebagai peserta Rakernis tetapi sekaligus mewakili Provinsi NTB untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Provinsi terbaik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks respon Kualitas Lingkungan Hidup daerah tahun 2022.

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini. “Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tegas Siti.

Menteri LHK juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi saat ini, tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia adalah krisis perubahan iklim. Dalam studi yang dilakukan oleh UN pada tahun 2021 digambarkan tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu Perubahan iklim (Climate Change), Kehilangan Keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution).

Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Adapun program untuk penialain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari. Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi Provinsi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait yang terkait dengan program2-program dimaksud.

Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah, pertama, Kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat (contoh : RPJMD dan perda);

kedua, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian;

ketiga, perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian;

keempat, Implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misal untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakuka,

kelima, Pelibatan Pemangku Kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain,

Keenam, Publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan; ketujuh, Inovasi, inovasi apa yg telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai melakukan upaya serius dalam pengendalian dan pencemaran di daerah dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari yang dituangkan dalam misi keempat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi, menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), pihak pemerintah ataupun swasta hingga melahirkan inisiatid dan inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan.

[gmc/ikp/ro1/adv]

□BAGIKAN

Hj Niken Serahkan 1228 Unit alat CTPS

Rabu, 15/03/2023 | 08:21 WIB | NEWS

Reporter: GetarMerdeka | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2023 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerakan 1.228 unit Sato Tap atau Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) portabel kepada 6 perwakilan ketua TP PKK Kota/Kabupaten di NTB di Aula Kantor PKK Prov. NTB, rabu 15/03/23.

Alat peraga CTPS adalah pilar pertama dalam 5 pilar Program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) yaitu cuci tangan pakai sabun, berhenti buang air besar sembarangan, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Disampaikan juga oleh ibu PKK dari KSB yaitu ibu Hj. Hanifah Musyafiri S.Pt bahwa untuk mencapai 5 pilar tersebut tidak terlepas dari campur tangan atau peran ibu-ibu PKK dalam menyongsong keberhasilan 5 pilar di KSB.

Dalam Agenda Penyerahan Bantuan Alat Alat Cuci Tangan Pakai Sabun, Ibu Hj Hartina (bagian bidang IV) menyapaikan bahwa laporan kegiatan penyuluhan/sosialisasi alat cuci tangan pakai sabun diserakan kepada 6 Tim PKK Provinsi NTB Kota/Kab sebanyak 1.228 unit, tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yaitu: Lombok Barat 200, Lombok Tengah 180, Lombok Timur 500, Lombok Utara 68, Kota Mataram 140, Kab.Sumbawa Barat 132 dan 8 Unit di serakah kepada Tim PKK Provinsi sebagai simbolis sehingga 1.228 Unit alat Peraga Sato Tap.

Alat Peraga CTPS merupakan bantuan dari UNICEF Indonesia melalui Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) kepada PKK Provinsi NTB.

Dalam sambutan, Hj. Niken yang akrab disapa Bunda Niken sampaikan supaya alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya.

"Semoga alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk para kader PKK juga masyarakat dapat ter-edukasi dengan baik," harap Bunda.

Hj Niken juga sampaikan bahwa penyaluran ini untuk tetap di dokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan supaya penyaluranya jelas kemana saja.

Ini sangat penting walau alat sederhana tapi mampu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat dari anak anak sampai orang tua cepat memahami untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.

'Semoga dengan ini semua Kabupaten kota di seluruh NTB semakin banyak yang menuntaskan 5 Pillar STBMnya," Pungkasnya.

[gmc/ikp/ro1]

□BAGIKAN