Follow Us

|
JADWAL SHOLAT Subuh 04:40:55 WIB | Dzuhur 11:59:10 WIB | Ashar 15:19:22 WIB | Magrib 17:52:17 WIB | Isya 19:04:59 WIB
BERITA UTAMA

TGB, Penyeimbang Kebhinnekaan Indonesia

Selasa, 17/04/2018 | 12:19 WIB
Reporter: Cak Iwan Bejo | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Cak Iwan Bejo/Penikmat Kopi Hitam
"Negeri ini membutuhkan penyeimbang. Penjahit profesional yang sanggup merajut Kebhinnekaan. Dengan satu-satunya calon dengan kualifikasi lengkap, wakil luar Jawa, ulama, dan pemerintah, TGB tak hanya menjadi opsi. Cucu dari Pahlawan Nasional Maulanasyeikh TGH Muhammmad Zainuddin Abdul Madjid ini bisa menjadi pilihan."
Jakarta, GetarMerdeka.com - PERHATIAN publik pada Pilpres 2019 belum berhenti. Tagar (tanda pagar) #2019gantipresiden menjadi bumbu yang menarik. Bagaimana tak menarik, karena tagar ini ditulis di kaos, sampai Presiden Indonesia Joko Widodo harus berkomentar, "Masa kaos bisa ganti presiden," katanya. Tagar lain pun muncul #2019jokowipresiden, #jokowi2periode, sampai #2019presidenbaru.
Tetap saja, tagar semacam ini tak bisa menjadi ukuran dan dipertanggungjawabkan. Baiknya kita mencermati hasil ilmiah oleh Survei Nasional Opini Publik 2018 Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) yang diluncurkan melalui live streaming (14/4).
Survei ini menampilkan elektabilitas sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden. Joko Widodo saat disandingkan dengan sejumlah nama masih dominan (48,3 persen) diikuti Prabowo Subianto (21,5 persen), Gatot Nurmantyo (2,1 persen) lalu TGB Zainul Madji, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang sama-sama mendapatkan 1,1 persen suara.
Pada pertanyaan terbuka Jokowi juga berada pada posisi teratas top of mind masyarakat sebagai calon presiden (35,1 persen), sedang Prabowo berada posisi berikutnya dengan 12,0 persen. Lalu diikuti sejumlah nama lainnya, Gatot Nurmantyo (1,1 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (0,7 persen), TGB Zainul Madji (0,5 persen) dan SBY (0,5 persen).
Mencermati hasil survei KedaiKOPI ada nama beberapa waktu terakhir tengah jadi perbincangan yaitu TGB Zainul Majdi, Gubernur NTB dua periode. Nama yang sanggup menyodok dalam hegemoni elit politik yang itu-itu saja. Bila menelaah nama-nama tersebut, yang tak kalah mengejutkan TGB jadi satu-satunya representasi Indonesia Timur. Ini penting untuk dicermati. Mengingat Indonesia ini terbangun dari Kebhinnekaan yang majemuk. Nama TGB tak boleh ditenggelamkan, malah harus dipacu karena menjadi satu-satunya wakil yang akan merajut Kebhinnekaan.
Jelas, ini tak berlebihan mengingat, Indonesia dengan ragam suku, agama, ras, dan golongan harus tetap dijahit secara adil. Ada adagium, wakil minoritas cenderung mengedepankan kepentingan minoritas. Calon petarung yang sebagian dari Jawa, memungkinkan menghadirkan Jawa sentris. Padahal ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua daerah-daerah besar yang patut jadi perhatian.
Soal pengalaman, TGB sejatinya telah membuktikan. Menjadi Gubernur NTB dia periode, sanggup menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di NTB. Kebijakan yang dicetuskan pun tergolong populis dengan memberi ruang pada semua kepentingan.
Hasil data KedaiKOPI pun seolah tak berlebihan menempatkan posisi TGB sebagai Wakil Presiden Indonesia mendatang, hasilnya TGB meraih 6,2 persen. Dibawah Gatot Nurmantyo (17,5 persen). Lalu diikuti Agus Harimurti Yudhoyono (8,7 persen ), Anies Baswedan (8,6 persen). Menyusul kemudian Abraham Samad (4,1 persen), Tito Karnavian (3,9 persen), Muhaimin Iskandar (1,7 persen), Rizal Ramli (1,1 persen) dan nama nama lainnya. Dan masih menurut data KedaiKOPI saat publik diajukan pertanyaan terbuka, bila pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan anda pilih sebagai Wakil Presiden? 4,6 persen responden menyebut nama Gatot Nurmantyo. Nama lain yang menempati top of mind publik sebagai calon wakil presiden adalah TGB Zainul Majdi (4,4 persen) dan Agus Harimurti Yudhoyono (4,3 persen) .
Lewat survei ini masyarakat setuju jika presiden setidaknya memiliki 5 karakter ini; kompeten, jujur dan dapat dipercaya, perhatian terhadap rakyat, santun dan religius.
Rata-rata dari 5 karakter itu, Jokowi selalu menempati rangking pertama kecuali, kriteria religius yang predikatnya diberikan publik kepada Gubernur NTB TGB Zainul Madji mengungguli Jokowi, Gatot, Prabowo, Abraham Samad, Agus Harimurti dan lainnya.
Soal religiusitas ini tentu tak berlebihan. TGB yang merupakan doktor ahli tafsir alumni Al Azhar, selama ini selalu mampu menjadi peneduh bagi segala ormas. Hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU) mesra, dengan Muhammadiyah pun juga baik. Termasuk dengan ormas lainnya. Hal ini jelas dibutuhkan disaat situasi bangsa ini begitu pelik. Begitu mudah menyerang ulama dari ormas yang berbeda. Dalam sebuah pengajian di Darut Tauhid, Bandung beberapa waktu lalu TGB memberi jawaban lugas ketika ada masyarakat menanyakan, saat ini antar ulama disebut saling bertentangan. Menurut TGB, sesungguhnya antar ulama tak ada pertentangan yang keras. Memanasnya kondisi saat ini adalah akibat umat atau jamaah yang saling menyerang dan menjelekkan. Dan TGB masuk dalam ulama yang bisa diterima semua kalangan.
Survei KedaiKOPI yang dilakukan terhadap 1135 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 2,97 persen pada interval kepercayaan 95,0 persen dengan responden adalah masyarakat umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) dan dipilih dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling dan diwawancarai dengan tatap muka (home visit) ini menjadi data yang sanggup menjadi acuan.
Negeri ini membutuhkan penyeimbang. Penjahit profesional yang sanggup merajut Kebhinnekaan. Dengan satu-satunya calon dengan kualifikasi lengkap, wakil luar Jawa, ulama, dan pemerintah, TGB tak hanya menjadi opsi. Cucu dari Pahlawan Nasional Maulanasyeikh TGH Muhammmad Zainuddin Abdul Madjid ini bisa menjadi pilihan. Tak sekadar wakil presiden tentunya, bila perlu TGB menjadi poros ketiga penantang Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hanya saja, tetap saja rasionalitas kita kepada TGB harus berkaca pada aturan. Hanya partai dengan komposisi 20 persen di parlemen yang bisa mengusung calon dalam pilpres. Posisi TGB hanya menjadi Wakil Majelis Tinggi di salah satu partai. Namun masih ada partai yang berpeluang mengusung, ada tiga partai yang masih belum menentukan sikap. Partai Demokrat, PAN, dan PKB. Gerindra disebut kuat berkoalisi dengan PKS. Namun, tak menutup partai yang sudah pasti mengusung Joko Widodo seperti PDI Perjuangan, PPP, Golkar, Nasdem, dan lainnya bisa menjatuhkan pilihan pada TGB Zainul Majdi. Karena pada dasarnya mengusung TGB akan menghasilkan hitung-hitungan politik yang menguntungkan.(*)
Simak juga:
#TGB Zainul Majdi
#Denny JA Tweet tentang TGB dan Pancasila ada Apa?
#Megawati Sang Demokratis Sejati yg Melahirkan Jokowi.
#Awas, Duta Islam Penyebar Berita Fitnah
#TGB dan Kepercayaan Diri dengan Pijar
#Kelakar Abdul Somad, TGB, dan Aa Gym saat Berkuda Bersama
#TGB, Sosok Kuda Hitam di Pilpres 2019
#TGB Bicara Isu Persaingan dengan AHY: Berbuat Terbaik bagi Republik
Image and video hosting by TinyPic
[kpr/cib/gmc]
Sumber : KumparanNews



Kemlu RI Tekankan Penyelesaian Konflik Suriah Secara Damai

Senin, 16/04/2018 | 13:27 WIB
Reporter: Faiq Hidayat | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Rudal Storm Shadow milik Inggris. (Foto: MBDA UK Ltd 2016)
Jakarta, GetarMerdeka.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menekankan penyelesaian konflik di Suriah secara damai. Penyelesaian konflik ini bisa melalui negoisasi.
"Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Suriah secara komprehensif melalui negosiasi dan cara-cara damai," kata Kementerian Luar Negeri dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Minggu (15/4/2018).
Selain itu, Kemlu mengimbau semua pihak untuk menahanan diri dan mencegah situasi di Suriah menjadi buruk. Indonesia juga sudah menyampaikan kecaman keras terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah.
"Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah. Minggu lalu, Indonesia menyampaikan kecaman keras penggunaan senjata kimia di Suriah oleh pihak manapun," sambungnya.
Indonesia juga meminta semua pihak untuk menjaga keamanan, dan keselamatan masyarakat terutama wanita dan anak yang menjadi prioritas. Melalui Kemlu, Indoneisa menyampaikan rasa prihatin terhadap situasi yang terjadi di Suriah.
Sebab itu, Indonesia menegaskan semua pihak juga harus menghormati nilai dan hukum internasional, khususnya piagam PBB.
"Indonesia menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati nilai dan hukum internasional, khususnya piagam PBB mengenai keamanan dan perdamaian internasional," tuturnya.
Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis melakukan serangan udara ke Suriah. Serangan udara AS dan sekutunya pada Sabtu (14/4) dini hari menargetkan sejumlah fasilitas senjata kimia milik Suriah. Serangan itu bertujuan menghukum rezim Presiden Bashar al-Assad yang diyakini mendalangi serangan kimia di Douma, pekan lalu.
Militer AS disebut mengerahkan kapal perang dan pesawat pengebom dalam serangan itu. Sedangkan Inggris mengerahkan empat jet tempur Tornado yang menembakkan sejumlah rudal Storm Shadow ke target-target di Suriah. Militer Prancis mengerahkan kapal perang jenis frigate dan jet tempur Rafale yang mampu menembakkan rudal jelajah ke target, tanpa memasuki wilayah Suriah. Ketiga negara itu mengklaim serangan udara mereka mengenai target.
Image and video hosting by TinyPic
[dtc/fai/elz/gmc]
Sumber : detikcom




Dibantu KRI HIU-634, BI tarik Rp1,4 miliar uang lusuh dari pelosok NTB

Senin, 16/04/2018 | 13:12 WIB
Reporter: Dhimas BP | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani bersama Tim Laskar Nusa yang dikawal awak kapal KRI Hiu-634 mendapat sambutan hangat dari para siswa-siswi sesampainya di Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa Besar, NTB, Jumat (13/4). (Foto Antaranews NTB/Sadim)
Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Dalam kurun waktu enam hari perjalanan laut menggunakan KRI Hiu-634, kasir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Layanan Sosial dan Penukaran Uang Rupiah (Laskar Nusa), berhasil mengumpulkan Rp1,4 miliar lebih uang lusuh dari masyarakat pelosok.

Ketua Tim Ekspedisi Laskar Nusa Ocky Ganesia di Mataram, Minggu, mengatakan, uang rupiah yang kondisinya sudah lusuh, rusak, atau pun telah ditarik dari peredarannya, terkumpul dari hasil penukaran uang di unit perbankan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, maupun empat kawasan pelosok NTB, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang di Kabupaten Sumbawa Besar serta Pulau Bajo Pulo dan Desa Pusu di Kabupaten Bima.
"Dari perjalanan kami (Tim Laskar Nusa) ke empat wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), terkumpul Rp1,4 miliar lebih," kata Ocky Ganesia.
Menurut Wakil Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB ini, nominal angka rupiah penukaran uang lusuh atau yang tidak layak edar diperoleh hingga mencapai miliaran rupiah, tentunya tidak terlepas dari peran dan kerja keras Tim Laskar Nusa yang telah berjuang menjalankan misi kas keliling kepulauan 3T bersama awak kapal TNI AL dari KRI Hiu-634.
Kerja keras dilaksanakan terhitung sejak Tim Laskar Nusa dengan anggota yang berasal dari petugas KPw Bank Indonesia NTB serta karyawan Bank NTB, Bank Mandiri, mahasiswa, tenaga medis Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) NTB, maupun pihak media, berangkat dari Labuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, pada Senin (9/4) pagi menuju empat wilayah yang telah direncanakan sebelumnya.
Dari empat wilayah yang dikunjungi, nominl uang lusuh paling banyak terkumpul dari penukaran di wilayah Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Kegiatan penukaran uang yang terlaksana pada Rabu (12/4) lalu, petugas telah mengumpulkan uang lusuh dengan nominal angka mencapai Rp100 juta.
"Di Desa Pusu memang tidak banyak masyarakat yang melakukan penukaran, hanya saja nominal angka yang ditukarkan cukup besar, ada yang mencapai Rp30 juta perorang," ujarnya.
Sedangkan untuk wilayah lainnya, di Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa Besar, uang lusuh yang terkumpul mencapai Rp80 juta. Untuk Pulau Bajo Pulo, Kabupaten Bima mencapai Rp50 juta dan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa Besar mencapai Rp35 juta.
"Ada juga tambahan dari penukaran perbankan yang ada di Kecamatan Sape, nominalnya mencapai Rp1,2 miliar," ucap Ocky Ganesia.
Image and video hosting by TinyPic
[ant/dim/gmc]
Sumber : AntaraNews



Prabowo Bertelanjang Dada Itu Bukti Masih Rosa-rosa…

Senin, 16/04/2018 | 12:53 WIB
Reporter: Gunarso TS | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetaMerdeka.com - Ilustrasi/poskotanewscom
Jakarta, GetarMerdeka.com - DI Kota Jakarta yang berhawa panas, banyak lelaki di rumah suka bertelanjang dada. Gerah katanya. Tapi ketika yang ngliga (telanjang dada) adalah Prabowo Subianto yang mau nyapres lagi di 2019, jadi bikin geger. Agaknya dia mau tunjukkan, meski usia sudah 67 tahun, tapi masih rosa-rosa…. macam Mbah Marijan.
Sepanjang sejarah republik, ketum parpol berani telanjang dada di depan publik mungkin baru Prabowo Subianto, Ketum Gerindra. Mungkin yang lain merasa di samping melanggar etika, malu jika postur tubuhnya tidak atletis, apa lagi panuan. Bahkan di banyak kejadian, ada orang yang selalu berbaju lengan panjang, ternyata demi menutupi kedua lengannya yang banyak tato.
Dengan bertelanjang dada, memamerkan urat-uratnya yang masing kenceng, Prabowo seakan mau menunjukkan, dirinya yang sudah berusia 67 tahun tapi tubuh masih fit, masih rosa-rosa ….. macam Mbah Marijan dari Gunung Merapi. “Maka jangan ragu-ragu, pilihlah saya di Pilpres 2019,” begitu kira-kira kata batin mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo berani bertelanjang dada beberapa hari lalu di Hambalang, seusai “kebulatan tekad” segenap kader Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai Capres 2019. Prabowo dipanggul massa pendukungnya, diiringi alunan musik lagu “Sajojo”. Namanya tokoh junjungan dan panutan, apa pun dilakukan Prabowo pastilah selalu bagus di mata kadernya.
Sanggup sih sanggup, cuma peta politik belum menguntungkan. Sebab tiket ke Pilpres 2019 itu belum dikantongi. Dia berharap PKS benar-benar mendukungnya. Tapi yang terjadi, PKS masih setengah hati, karena mensyaratkan satu dari sembilan kadernya harus dijadikan Cawapres. Jika tidak, ya terpaksa alwadak (selamat tinggal) lah…
Bagi Gerindra dan kacamata publik, 9 Cawapres yang disodorkan PKS itu sama sekali tak ada yang menjual. Karenanya Gerindra ragu untuk menggandengnya. Lalu bagaimana? Apa “menyerah” mengikuti saran Luhut Panjaitan untuk jadi Cawapresnya Jokowi? Isu di luar seperti itu; Luhut membujuk Prabowo agar mau jadi Cawapres Jokowi.
Prabowo sendiri tak yakin dengan komposisi Jokowi-Prabowo, memenangkan pertandingan. Bisa saja Capres lain menumbangkannya. Sebab yang anti Prabowo dan Jokowi justru akan beralih ke Capres alternatif. Ibarat makanan, gule kambing dicampur sama tembakau. Sama-sama enak bagi yang suka, tapi jika dikolaborasi, justru jadi pahit dan bikin gaber-gaberrrr… -gunarso ts
Image and video hosting by TinyPic
[pkn/gun/gmc]
Sumber : PoskotaNews



UNESCO Tetapkan Rinjani Geopark Dunia

Sabtu, 14/04/2018 | 15:30 WIB
Reporter: Ani Nursalikah | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Pemandangan Gunung Rinjani dari Bukit Pergasingan, Sembalun, Lombok. Republika/Wihdan Hidayat
Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi geopark dunia pada sidang Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)
"Alhamdulillah baru saja saya mendapat kabar pada sidang UNESCO Executive Board, Kamis (12/4) di Paris, telah menetapkan Geopark Rinjani sebagai anggota baru UNESCO  Global Geopark," kata General Manager Geopark Rinjani Chairul Mahsul saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (14/4).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemeintah Provinsi NTB ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pencapaian status Gobal Geopark tersebut. "Selamat dan terima kasih kepada semua sahabat Rinjani yang telah membantu pencapaian status Gobal Geopark tersebut," katanya.
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sejumlah tenda pendaki Gunung Rinjani berada di Pelawangan Sembalun, Lombok Timur, NTB. (Antara/Eka Fitriani)
Gunung Rinjani masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kawasan ini mencakup empat wilayah di Pulau Lombok, mulai dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.
Salah satu pesona unggulan TNGR adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut. Danau Segara Anak berada di sebagian Gunung Rinjani yang tingginya mencapai 3.726 meter dari permukaan laut.
Image and video hosting by TinyPic
[rol/ant/gmc]
Sumber : RepublikaOnline



Pemprov NTB Fokuskan Program Penurunan Kemiskinan

Rabu, 11/04/2018 | 09:50 WIB
Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Rosiady Sayuti. (Foto Humas Pemprov NTB).
"Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan`,"
Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Rosiady Sayuti menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, memfokuskan pembahasannya pada program penurunan angka kemiskinan.
"Ini sesuai dengan tema Pra Musrenbang tahun 2018 `Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan`," kata Sekda saat membuka Rapat Pra Musrenbang Provinsi NTB tahun 2018 di Mataram, Kamis.
Menurutnya, selama hampir 10 tahun, Provinsi NTB di bawah kepemimpinan TGH Muhammad Zainul Majdi, telah mengalami kemajuan yang membanggakan. Tentunya, kemajuan tersebut dapat dilihat dari capai-capaian pembangunan dan prestasi-prestasi yang diraih, baik skala nasional maupun Internasional.
Dalam dua periode kepemimpinan tersebut, ekonomi NTB terus mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 ekonomi NTB tumbuh sebesar 7,10 persen, di atas rata-rata nasional. Sedangkan untuk penurunan angka kemiskinan dari angka 23,4 persen tahun 2008 dapat diturunkan menjadi 15,05 persen pada tahun 2017.
"Artinya dalam kurun waktu 9 tahun lebih tersebut, NTB telah berhasil melakukan penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun," sebutnya.
Selain itu, kata dia, tingkat gini rasio di NTB juga terus berupaya untuk ditekan, dengan angka 0,378 persen di bawah nasional sebesar 0,41 persen, namun relatif masih rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan berbagai capaian tersebut, ia mendorong agar dari kegiatan yang sangat strategis seperti pra Musrenbang tersebut melahirkan solusi-solusi yang lebih konstruktif dari masalah kemiskinan ke depan, dengan ide-ide dan gagasan program yang lebih efektif untuk upaya penurunan angka kemiskinan di NTB.
"Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur NTB yang mengatakan, bahwa apapun yang kita lakukan, tidak ada artinya apabila angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan di NTB tidak bisa kita turunkan," tegasnya.
Untuk itu, ia memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD tahun 2019, dengan harapan akan melahirkan program strategis untuk ditindaklanjuti pada Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2019 pada tanggal 16 April 2018 mendatang.
"Semoga apapun rumusan-rumusan program yang dihasilkan nanti, akan membawa dampak positif bagi kemajuan NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang," harapnya.
Hadir dalam kesempatan Pra Musrenbang itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota se-NTB, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB dan pejabat vertikal lingkup Provinsi NTB.
Image and video hosting by TinyPic
[ant/nur/gmc]
Sumber : AntaraNews



Kasus BLBI, KPK Masih Berupaya Menghadirkan Syamsul Nursalim

Rabu, 11/04/2018 | 00:38 WIB
Reporter: Iman Firmansyah/ Bayu Hermawan | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Republika/Iman Firmansyah)
"KPK mengatakan Syamsul Nursalim masih berada di luar negeri."
Jakarta, GetarMerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang berupaya menghadirkan bos PT Gajah Tunggal Tbk, Syamsul Nursalim terkait kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK mengatakan tidak bisa memanggil paksa Syamsul Nursalim.
"Kemarin kita sudah panggil sebanyak 2 kali yang bersangkutan kan tidak hadir dan posisinya juga di luar negeri jadi kami tidak bisa melakukan proses," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (10/4).
Dikatakan, jika yang bersangkutan ada di Indonesia pihaknya bisa menghadirkan atau meminta petugas untuk dihadirkan atau yang disebut secara umum panggil paksa. Febri menambahkan kalau di luar negeri tentu pihaknya tidak bisa melakukan dan setelah dilakukan analisis, jaksa penuntut umum memberikan sejumlah petunjuk pada penyidik agar dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan itu sudah kita lakukan pemeriksaan
"Nanti akan dianalisis kembali kalu memang sudah cukup tentu akan dilakukan pelimpahan apakah tahap pertama atau tahap kedua atau hal hal lain yg nanti kami sampaikan lagi," katanya.
KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.
SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.
Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun.
KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.
Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.
Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.
Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.
Image and video hosting by TinyPic
[ant/rol/gmc]
Sumber : RepublikaOnline



Sekda: Ketenaran Pulau Komodo Dijadikan Promosi Pariwisata

Rabu, 11/04/2018 | 00:15 WIB
Reporter: Nur Imansyah | Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sekda NTB H Rosiady Sayuti bersama Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri dan Laksamana Pertama Panglima Armada Timur TNI AL Rahmad Jayadi saat di atas Kapal Perang KRI Teluk Banten 516, Senin (9/4). (Foto Ist).
Bima (NTB) GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat H Rosiady Sayuti berharap Pemerintah Kabupaten Bima memanfaatkan ketenaran Pulau Komodo untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut.
"Pemerintah Kabupaten Bima agar memanfaatkan ketenaran dari Pulau Komodo saat ini untuk mempromosikan Sangeang dan Sape sebagai destinasi wisata yang menjanjikan guna dikembangkan para investor," katanya saat membuka seminar Sakosa Tourism Investment Forum dengan tema "Peningkatan dan Peluang Investasi di Bidang Pariwisata", di atas Kapal Perang KRI Teluk Banten 516, di Kabupaten Bima, Senin.
Seminar Sangeang Komodo Sape (Sakosa) dinilai sebagai sebuah momentum strategis dalam mempercepat investasi pariwisata di NTB, terutama destinasi wisata di Pulau Sumbawa yang tak kalah eksotiknya dengan destinasi wisata di provinsi lain di Indonesia.
Menurut Sekda, untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Bima, pemerintah harus menunjukkan perannya untuk menarik para investor agar mau melakukan investasi di NTB, khususnya di Kabupaten Bima.
"Selain itu, peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam menjaga stabilitas keamanan, kebersihan lingkungan, dan memberikan kenyamanan bagi para investor untuk datang berinvestasi di daerah NTB," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Pemkab Bima untuk membangun sinergi serta kerja sama yang baik antarpemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun rencana pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bima.
Ia mengapresiasi jajaran TNI AL yang memfasilitasi pelaksanaan seminar di atas KRI Teluk Banten. Bahkan, ia berharap agar seminar Sakosa dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkenalkan Sangeang dan Sape di tingkat dunia.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, saya tekankan agar infrastruktur pendukung Sangeang dan Sape segera dibangun, sehingga orang akan mudah dan tertarik untuk mengunjunginya," tandasnya.
Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri berharap dengan adanya seminar Sakosa Tourism Investment Forum, Kabupaten Bima akan mampu meraih sukses dalam pengembangan pariwisata seperti suksesnya Pulau Bali dan Pulau Lombok.
Untuk itu ia meminta masyarakat Kabupaten Bima agar dapat memberikan contoh terbaiknya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan destinasi wisata agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di sektor pariwisata di Kabupaten Bima.
"Pemerintah Kabupaten Bima akan memberikan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di Kabupaten Bima," katanya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, Laksamana Pertama Panglima Armada Timur TNI AL Rahmad Jayadi, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwansyah, Kepala BKPMPT NTB Lalu Gita Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal, dan Ketua Asita Provinsi NTB Awan Aswinabawa.
Image and video hosting by TinyPic
[ant/nur/gmc]
Sumber : AntaraNews



Indonesia Satu

Merdeka Network


ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTORIAL NTB GEMILANG JILID II ZUL ROHMI

ADVERTORIAL NTB GEMILANG JILID II ZUL ROHMI
ADVERTISEMENT