Nomor Urut Paslon Pilgub NTB ditetapkan KPU

Journalist: Febrian Fachri/ Andi Nur Aminah/ desk info | Selasa, 13/02/2018 | 16:04 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: CoolpadNews/@Bungronz

"Pencabutan nomor urut paslon ini dihadiri oleh semua cagub dan cawagub NTB."

Mataram, GetarMerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru saja mengumumkan nomor urut pasangan calon yang akan bertarung untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023. Pasangan nomor satu, yakni Moh Suhaili dan Muhammad Amin yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Nomor dua merupakan pasangan calon yang diusung oleh Ahyar Abduh dan Mori Hanafi yang diusung oleh Partai Gerindra, PPP, PAN, PDIP, PBB dan Hanura. Untuk nomor tiga, adalah pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah. Pasangan ini diusung oleh duet Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Sedangkan untuk nomor empat menjadi milik pasangan yang maju lewat jalur independent Ali Bin Dachlan dan Lalu Gede Sakti.

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: CoolpadNews/@Bungronz

Penetapan nomor urut paslon cagub-cawagub ini dilakukan KPU NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Selasa (13/2). Pencabutan nomor urut paslon ini dihadiri oleh semua cagub dan cawagub NTB. Di area Hotel Lombok Raya saat ini dipadati oleh tim sukses dan pendukung dari keempat paslon.

Setelah penetapan nomor urut paslon ini, selanjutnya paslon sudah bisa memulai masa kampanye secara resmi. Batas masa kampanye adalah 15 Februari sampai 23 Juni.

Ahad (18/2) nanti KPU akan mengadakan deklarasi kampanye damai di Kantor KPU NTB. Di mana semua paslon akan menandatangani komitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye. Di hari itu juga KPU secara resmi akan memperkenalkan ke empat paslon yang akan ikut dalam kontestasi Pilgub NTB.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Zainul Majdi: Cintailah Indonesia Sebagai Sebuah Fitrah

Journalist: Muhammad Nursyamsyi/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 16:41 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi mengisi kajian shubuh di Masjid Al Falah, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (11/2). Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi

"Indonesia adalah karunia. Dan cara mencintai karunia adalah dengan menjaganya"

Surabaya, GetarMerdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak umat Islam senantiasa menumbuhkan semangat cinta terhadap bangsa Indonesia dengan sepenuh hati. Sebab, kata TGB, selain sebagai rumah besar bagi anak bangsa, mencintai Indonesia juga merupakan fitrah seorang manusia.

"Mencintai negara atau Hubbul Wathan merupakan bagian dari ajaran Islam. Negara Indonesia ini adalah karunia dari Allah dan cara mencintai karunia Allah adalah dengan menjaganya," ujar TGB saat memberikan tausiyah usai shalat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, Surabaya, Ahad (11/2).

Di hadapan ribuan jamaah, TGB menjelaskan cara mencintai Indonesia. Pertama, dengan menjaga komitmen. TGB menyampaikan, Indonesia adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa, para ulama, para pahlawan. Maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk menguatkan komitmen menjaganya kesepakatan itu.

TGB menegaskan bahwa mencintai Indonesia tidak cukup dengan mengatakan "Kita Indonesia", namun masih melakukan hal yang merugikan. TGB mencontohkan, perjuangan melawan penjajah di Surabaya merupakan perjuangan besar yang tidak pernah lepas dari pekikan "Allahu Akbar".

"Ini merupakan bentuk cinta tanah air. Cinta tanah air menjadi penyebab kita ikut berperang membelanya. Kita mencintai Indonesia tidak hanya dengan harta kekayaan atau materi namun mencintai Indonesia bisa dilakukan bahkan dengan nyawa sekalipun," lanjut TGB.

Cara kedua untuk mencintai Indonesia, lanjut TGB, dengan senantiasa menginisiasi dan melaksanakan kebaikan. Mentradisikan kebaikan walaupun di tengah berbagai macam tantangan, hambatan bahkan kemaksiatan, adalah sebuah gerakan yang menambah semangat mencintai Indonesia.

"Dengan senantiasa menjaga diri kita dengan selalu melakukan kebaikan, maka Allah akan senantiasa menjauhkan keburukan dari diri kita. Seperti Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang selalu dijaga oleh Allah dari keburukan karena kebaikan dan kesholehannya," kata TGB menambahkan.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Jadi Menteri Terbaik Di Dunia Karena Sri Mulyani Antek IMF Dan World Bank

Journalist: Ade Mulyana/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 16:31 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Sri Mulyani Indrawati/Net

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kian jadi sorotan. Hal itu karena dia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam World Government Summit, di Dubai, Uni Arab Emirates.

"Sri Mulyani dinyatakan menteri terbaik dunia itu prestasinya apa? Itu hanya rekayasa karena dia antek IMF dan World Bank," tulis aktivis senior Abdulrachim K di akun Facebooknya, Senin (12/2).

Aktivis 77/78 ini lantas membandingkan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Singapura, Malaysia, India, dan China. Mereka lebih berprestasi karena sukses menggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

"Ekonomi Filipina dan Vietnam tumbuh 6,5 persen, lebih bagus dari Indonesia yang cuma 5 persen. Tapi menterinya tidak terpilih karena mereka bukan antek IMF dan World Bank," tukas Abdulrachim.

Hal yang sama disampaikan Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni.

"Mohon maaf kami ingin bertanya: kok prestasi ibu (Sri Mulyani) tentang ekonomi Indonesia biasa-biasa saja, kalau tidak boleh dibilang sangat mengecewakan. Manfaatnya untuk Indonesia apa?" kata dia kepada redaksi sesaat lalu.

Yang ada, kata Sya'roni, hampir dua tahun memperkuat tim ekonomi kabinet Jokowi, Sri Mulyani membuat rakyat harus membayar bunga bonds supertinggi, merugikan negara miliaran dolar, ekonomi mengalami stagnasi, daya beli rakyat merosot dan reformasi pajak amburadul. Padahal, ucap dia, sudah dibiayai pinjaman 800 dolar AS dari Bank Dunia.

Selain itu, ratio pajak terhadap GDP hanya 9,5 persen, tercatat sebagai terendah dalam sejarah reformasi.

"Kok menteri-menteri keuangan Singapora, Vietnam dan China yang hebat tidak dapat award ini? Sudah tentu karena dalam negosiasi mereka correct, mereka tidak menawarkan bunga super tinggi yang merugikan bangsanya," tukas Sya'roni.

[rmol/rus/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RMOL

Buka Sidang Kabinet, Jokowi Beri Selamat ke Menteri Terbaik Dunia

Journalist: Hendra Kusuma/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 16:24 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Foto: Hendra Kusuma/detikFinance

Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Sri Mulyani Indrawati mendapat ucapan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia di World Goverment Summit yang diselenggarakan di Dubai Uni Emirat Arab.

Ucapan tersebut langsung dilakukan Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Sebelum memulai, selamat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapat sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik, satu-satunya menteri terbaik dunia," kata Jokowi disambut tepuk tangan seisi ruangan.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga langsung menghampiri Sri Mulyani yang duduk di sisi sebelah kiri dari mimbar sambutannya.

"Tak salami dulu," kata Jokowi sambil menghampiri Sri Mulyani.

Baca juga: Cerita di Balik Penghargaan Menteri Terbaik Dunia untuk Sri Mulyani

Sri Mulyani pun sontak berdiri dari kursinya dan ikut berjabat tangan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri kebinet kerja seperti Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Sekertaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Setelah itu, Presiden Jokowi melanjutkan pidato pembukaannya yang membahas mengenai rencana kerja pemerintah di 2019.

"Rapat paripurna membahas kerja pemerintah tahun 2019, sebelum menteri perencanaan pembangunan Bappenas memaparkan usulan tema 2019 saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama," tutup dia.

Baca juga: Disindir Fadli Zon Soal Menteri Terbaik Dunia, Sri Mulyani: Enggak Perlu Ditanggepin

Baca juga: Senyum Semringah Sri Mulyani, Menteri Terbaik Dunia

[dtc/ang/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : detikcom

Kemedagri sebut RPJMDES tak dihapus, tetapi cari solusi agar cepat cair

Journalist: Muhammad Genantan Saputra/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 15:20 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - nata irawan. ©2016 kemendagri.go.id

Jakarta, GetarMerdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi munculnya isu bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo mencabut peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menjelaskan, Mendagri bukan mencabutnya melainkan mencari cara lain agar tak menggunakan RPJMDES karena memakan waktu lama dalam pencairan dana desa.

Rencana pengapusan RPJMDES itu sendiri disarankan oleh Kepala Bappenas yang saat itu menggelar rapat koordinasi tentang program padat karya desa bersama Mendagri dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Desa. Bappenas menyarankan pengapusan itu supaya dana padat karya desa cepat cair.

"Kami dengan Kemenko PMK melakukan rakor antara Kementerian Desa, Dagri, Bappenas hadir dalam rakor tersebut menindak lanjuti SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri khususnya mengenai padat karya nah mengenai padat karya diamanatkan bahwa 30 persen dari dana desa itu harus digunakan oleh padat karya," kata Nata di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

"Saat rakor menteri Bappenas mengusulkan agar RPJMDES dihapus nah usul tersebut menjadi bahan pertimbangan kami," tambahnya.

Nata menjelaskan, RPJMDES sendiri memakan waktu lama sebab jangka waktu menyusunnya per enam tahun untuk memudahkan pencairan dana desa. Sebagai solusi, saat ini kemendagri hanya perlu melampirkan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (Rkpdes) yang disusun untuk jangka waktu setahun.

"Apa yang dimaksudkan mendagri di sini sebenarnya memotong jalur birokrasi jangan sampai pelayanan yang harus dilalukan oleh pemerintah desa itu bertele tele memotong waktu," ucapnya.

"Itu kan 6 tahunan sementara rkpdes itu hanya pertahun yang harus disusun oleh kepala desa perangkat desa. Oleh karena itu RPJMDES tidak perlu kita hapus tapi kita prioritaskan mencairkan dana desa cukup Rkpdesnya saja dilampirkan," ucap Nata.

Nata melanjutkan, sebenarnya RPJMDES tidak menghambat. Sebab disitu merupakan proses pembelajaran dan proses politik masyarakat yang diajarkan berpartisipasi bagaimana menyusun perencanaan, menyusun kegiatan, dan memperkirakan anggaran dalam RPJMDES itu sendiri.

"Oleh karena itu RPJMDES tidak perlu kita hapus tapi kita prioritaskan mencairkan dana desa cukup Rkpdes-nya saja dilampirkan kemudian bupati melihat apakah rkpdrs itu punya syarat sesuai dengan diskusi atau musyawarah di desa," terangnya.

[mdk/eko/gmc]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : merdekacom

Polda NTB Lakukan Antisipasi Kejadian Sleman

Journalist: Muhammad Subarkah/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 15:12 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Tampak awak media di lokasi serangan orang tak dikenal di Gereja Santa Lidwina, Sleman. Foto: Republika/Wahyu Suryana

"Di setiap gereja sudah lakukan pengamanan sebagai antisipasi kejadian Sleman."

Mataram, GetarMerdeka.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengamanan di setiap tempat ibadah di provinsi itu. Ini sebagai langkah antisipasi pascakejadian di Gereja Santa Lidwina, Jalan Jambon, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Di setiap gereja kita sudah lakukan pengamanan sebagai antisipasi kejadian Sleman," kata Kapolda NTB Brigjen Pol Firli seusai memantau pengamanan penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB di Mataram, Senin (12/12).

Menurut Kapolda, sebelum kejadian di Gereja Santa Lidwina, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pihaknya tetap melakukan pengamanan di rumah ibadah, termasuk kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat dengan penyiagaan petugas kepolisian.

Artinya, di setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat, polisi turun melakukan pengamanan.

"Bahkan sejak semalam, Ahad (11/2), anggota kita mulai Sabara, Brimob, Babinkamtibmas sudah mulai melakukan pengamanan di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah lain," jelasnya.

Sebelumnya, seorang pemuda tidak dikenal membawa senjata tajam dan menggamuk dengan menggunakan senjata tajam itu di Gereja Santa Lidwina, Jalan Jambon, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu sekitar pukul 08.00 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan empat orang luka termasuk seorang pastor.

[ROL/ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

TGB Dinilai Harus Cari Partai Jika Serius Maju Pilpres 2019

Journalist: Debbie Sutrisno/ desk info | Minggu, 11/02/2018 | 18:46 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi silaturahmi ke kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri di Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad (11/2). Foto: dok. Biro Humas Pemprov NTB

"LSIN menilai ada tiga kandidat cawapres Jokowi dari kalangan santri."

Jakarta, GetarMerdeka.com - Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) memunculkan tiga calon kuat dalam kalangan santri yang dianggap cocok mendampingi Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tiga nama pun muncul sebagai sosok yang tepat dari kalangan santri, yaitu Ketua PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua PPP Romahurmuzy (Romi), dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dua nama yaitu Cak Imin dan Romi menjadi kandidat yang cukup dikenal masyarakat karena telah banyak tampil di kalangan nasional. Bahkan, Cak Imin telah mendeklarasikan secara langsung bahwa dia ingin menjadi calon wakil presiden meskipun belum tahu siapa calon presidennnya.

Sedangkan, Romi karena memiliki posisi Ketua PPP maka nama dia sudah cukup dikenal. Selain itu, Romi pun beberapa kali diajak Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi.

Adapun, TGB menjadi nama baru yang masuk dalam sejumlah survei karena dia mulai bergerilya ke daerah-daerah. Sayangnya, nama TGB masih minim dikenal orang dan khususnya belum dangkat oleh partai politik.

"Ini komplikasi memang. Mereka ini sosok bagus, figur yang sudah dipoles tapi partainya kemudian belum memberikan dukungan karena sosok tersebut tidak memiliki saham di partai," ujar Pangi dalam sebuah diskusi, Ahad (11/2).

Pangi menuturkan, sosok TGB memang cukup cocok sebagai calon wakil presiden karena dia merupakan representatif masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, dia pun paham dalam pemerintahan karena dua periode menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yang jadi persoalan adalah sekarang bagaimana dia meyakinkan partai Demokrat agar TGB bisa mencalonkan diri melalui partai tersebut. Jiika tidak, maka TGB bisa mencari partai lain untuk diduetkan baik dengan Jokowi maupun figur lain yang akan maju dalam Pilpres 2019.

Menurut Pangi, dalam Pilpres 2019 Jokowi memang harus mencari sosok yang paling tepat melihat dinamika masyarakat. Sebab, jika Gerindra tidak mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden akan banyak calon lain yang kuat dan kemungkinan menggoyahkan Jokowi seperti Anies Baswedan, TGB Zainul Majid, Gatot Nurmantyo dan sosok lainnya.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, dari tiga nama yang dikeluarkan LSIN memang masih sulit menyebut mana yang paling pas sebagai pendamping Jokowi dari kalangan santri religius. Namun, Emrus menyebut bahwa Jokowi selama ini terlihat tidak terlalu suka dengan mereka yang jor-joran mendeklrasikan akan berada satu pemerintahan dengan Jokowi.

Buktinya dalam pemilihan menteri di Kabinet Kerja saja Jokowi lebih banyak memasukan nama-nama yang tidak santer diberitakan di media massa. "Bisa disebut Jokowi ini memakai politik 'serut kayu'. Dia bermain dengan tenang dan halus dalam melicinkan dan mensuksekan Pilpres yang akan datang," ujar Emrus.

Dengan cara politik tersebut, Jokowi jelas akan mencari calon pendamping yang bisa memuluskannya dalam pencalonan nanti. Dengan persoalan yang menaungi Jokowi seperti masalah isu agama, maka dia sudah pasti mencari sosok yang bisa membentengi isu tersebut agar elektabiltasnya tetap tinggi.

[ROL/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : RepublikaOnline

Kapolda NTB Ajak Tim Sukses Wujudkan Pilkada Damai

Journalist: Dhimas Budi Pratama/ desk info | Senin, 12/02/2018 | 14:38 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Firli (Foto: brilionet)

"Tolong rakyat NTB jangan diadu domba, jangan dipecah belah"

Mataram, GetarMerdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Firli, mengajak seluruh tim sukses dari setiap pendukung pasangan bakal calon kepala daerah untuk dapat mewujudkan ajang pesta demokrasi tahun ini dengan damai.

"Tolong rakyat NTB jangan diadu domba, jangan dipecah belah. Boleh saja berbeda partai politik atau pasangan calon yang didukung, tapi yang pasti kita harus tetap satu, karena kita adalah Indonesia, kita bhineka tunggal ika," kata Brigjen Pol Firli di Mataram, Jumat.

Alangkah baiknya, kata dia, para tim sukses pasangan bakal calon kepala daerah dapat berkompetisi dengan saling mengungguli melalui program, visi dan misi untuk kemajuan NTB.

Dengan begitu, tegasnya, masyarakat tentunya dapat menentukan pilihan yang memang dianggap layak menjadi seorang pemimpin rakyat.

Pastinya jika hal itu dapat diwujudkan dan dijalankan oleh para pendukung, maka pasangan calon yang terpilih dalam momentum pesta demokrasi ini memang memiliki kualitas dan kredibilitas yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Ilustrasi

"Karena itu, tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita atau orang lain, seperti menebar ujaran kebencian, fitnah, `black campaign or negatif campaign`," ujarnya.

Jika itu terjadi, kata dia, aparat keamanan akan mengambil langkah tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tapi yang lebih penting harus kita ingat, bagaimana kita bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Mari kita sama-sama menciptakan pilkada yang aman, damai, tentram, adil, jujur, dan demokratis," ucapnya.

[ANT/GMC]

Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews