GetarMerdeka.com - Media Online Digital

Pimpinan Baru DPR dan MPR Dilantik Hari Ini

Journalist: Tsarina Maharani | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 12:21 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - DPR hari ini menggelar pelantikan tambahan Wakil Ketua DPR dalam sidang paripurna. Kursi tambahan pimpinan DPR dari F-PDIP itu diberikan kepada Utut Adianto.

Sidang paripurna rencananya digelar siang nanti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3). Sebelum paripurna dimulai, pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi akan menggelar rapat bamus.

Surat keputusan dari PDIP telah diserahkan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kemarin (19/3). Surat dari PDIP itu ditandatangani langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya nama tambahan pimpinan DPR, dalam surat keputusan itu PDIP sekaligus menyerahkan nama Ahmad Basarah untuk mengisi kursi Wakil Ketua MPR.

Penyerahan nama keduanya ini berdasarkan revisi penambahan pimpinan MPR/DPR dalam UU MD3. Dalam UU No 17/2014 itu, kursi Wakil Ketua DPR ditambah satu, sementara kursi Wakil Ketua MPR ditambah tiga.

PDIP diberikan jatah masing-masing satu kursi di MPR dan DPR selaku partai pemenang Pemilu 2014.

Bamsoet menegaskan, pelantikan Wakil Ketua DPR yang baru tidak terpengaruh dengan uji materiil UU MD3 yang tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, uji materiil hanya dilakukan terhadap beberapa pasal dalam UU MD3 yang dinilai kontroversial.

"Pasal mengenai penambahan satu kursi Wakil Ketua DPR di UU MD3, tidak termasuk dalam pasal yang akan diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi," sebut Bamsoet, Senin (19/3).

"Pelantikan sudah sesuai dengan UU MD3 yang resmi berlaku pada tanggal 15 Maret lalu. Tidak ada alasan bagi Pimpinan Dewan untuk tidak segera melakukan pelantikan," imbuh politikus Golkar itu.

Sementara itu, pelantikan pimpinan MPR disebutkan digelar setelah pelantikan pimpinan DPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan pelantikan tambahan pimpinan di MPR digelar dalam pekan yang sama.

"DPR akan sidang paripurna hari Selasa (20/3/2018). Saya MPR, Selasa atau Rabu (21/3), sama. Karena undang-undang sudah disahkan, harus kita laksanakan. Kita ini negara hukum. Undang-undang sudah ada, maka kita taat-patuh pada hukum, kita laksanakan secepatnya," kata Zulkifli, Kamis (15/3).

Selain untuk PDIP, dua kursi lainnya di MPR masing-masing diberikan untuk PKB dan Gerindra. Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani akan mengisi kursi tersebut.

Kemudian disebutkan, Golkar juga mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dari kursi pimpinan MPR.

[dtc/tsa/nkn/gmc]

Sumber : detikcom

Australia dan ASEAN Dukung Sanksi Tekan Korut

Journalist: CN3, Dewi Seniwati| Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 11:59 WIB

Sydney, GetarMerdeka.com - Para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Australia meminta Korea Utara mengakhiri program nuklirnya. Dalam pernyataan bersama, Minggu (18/3), mereka mengatakan ‘sangat khawatir’ akan program nuklir dan misil Pyongyang.

“Kami mendesak Korea Utara (DPRK) segera dan sepenuhnya memenuhi kewajiban di bawah semua resolusi Dewan Keamanan PBB terkait,” demikian bunyi pernyataan itu.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan Senin (19/3), "ASEAN memahami pengumuman baru-baru ini tentang rencana pertemuan Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam waktu dekat. Kami waspada dan berbesar hati."

Perdana Menteri Singapura itu juga mengatakan ASEAN lebih menyukai perjanjian dagang multinasional daripada tarif yang disodorkan Trump untuk melindungi produsen baja dan aluminium dalam negeri. Ia mengatakan, “Kami sepenunya berpendapat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, bebas dan berlandaskan peraturan merupakan kunci bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan."

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan ASEAN juga membicarakan “bencana kemanusiaan” yang menimpa Muslim Rohingya Myanmar. Ia mengatakan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi telah meminta bantuan ASEAN.

Meskipun bukan anggota, Australia bertindak sebagai tuan-rumah pertemuan ASEAN di Sydney dan berharap dapat membina hubungan yang lebih erat dengan ASEAN.

[smc/voa/cn3/gmc]

Sumber : SuaraMerdekacom

Ada Tuan Guru Bajang di tengah romantisme Demokrat bersama AHY

Journalist: Randy Ferdi Firdaus | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Selasa, 20/03/2018 | 11:23 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Internal Partai Demokrat tengah gencar mendorong putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju dalam Pilpres 2019. Para elite partai kerap memasang foto AHY di setiap bannernya. Dengan tulisan 'AHY the next Leader'.

Demokrat juga telah menunjuk AHY sebagai 'panglima' pertarungan Pilkada serentak 2018. Mantan Cagub DKI itu telah keliling Indonesia baik di bawah bendera The Yudhoyono Institute maupun ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat.

Sederet lembaga survei menempatkan AHY sebagai cawapres dengan elektabilitas tinggi. Baik itu disandingkan dengan incumbent Presiden Joko Widodo, maupun juga jika berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Di tengah romantisme itu, rupanya muncul sosok lain di luar AHY untuk didorong maju Pilpres 2019. Dorongan ini juga muncul dari internal Demokrat sendiri. Dia adalah Gubernur NTB dua periode Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Sosok TGB juga disebut tak kalah diidolakan oleh kader Demokrat di daerah. Oleh sebab itu, dorongan agar TGB maju Pilpres 2019 juga menyeruak ke permukaan.

"Saya komunikasi dengan ketua-ketua DPD yang lain, apakah dari Sumatera dan Kalimantan dan sebagainya. AHY dan TGB sama-sama diidolakan. Saya komunikasi dengan teman-teman dari Sumatera, Riau, Aceh dan sebagainya," jelasnya Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Mahally Fikri saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/3) kemarin.

Relawan untuk memuluskan langkah TGB maju di Pilpres 2019 pun telah dibentuk. Para pendukung TGB itu dibentuk baik dari masyarakat biasa juga para kader Demokrat di NTB. TGB dinilai tak kalah cakap dari AHY untuk meramaikan kontestasi politik nasional sekelas Pilpres.

"Semua tahu ada idola Demokrat, selain AHY, juga ada TGB," ujarnya.

Munculnya nama TGB menjadi pemberitaan nasional sebagai lawan di internal Demokrat sempat ditanggapi sinis oleh kader Demokrat yang juga mantan Stafsus SBY, Andi Arief. Bahkan menurut Andi, TGB menggunakan buzzer di media sosial agar namanya muncul dan jadi pemberitaan.

"TGB kader berakhlak, kenapa menggunakan agen-agen propaganda buzzer mirip kelompok sebelah yang bisa memecah belah," sindir Andie Arief di akun Twitternya, 17 Maret lalu.

twit andi arief soal tuan guru bajang 2018 Merdeka.com/twitter

Mahally Fikri merasa yakin bahwa Demokrat akan melakukan proses penjaringan kader untuk maju Pilpres 2019 dengan demokratis. Dia ingin, Demokrat pimpinan SBY ini mempertimbangkan nama TGB sesuai aspirasi kader di daerah untuk maju.

Namun, kata Mahally, pihaknya tetap mengikuti mekanisme partai. Karena bagaimana pun Demokrat tak akan gegabah dalam mengambil keputusan.

"Nanti akan kita ikuti bagaimana DPP dengan mekanisme-mekanisme di partai. Demokrat tidak akan sembarang dan gegabah dalam memutuskan. Ada parameter-parameter yang dipakai. Tidak semudah begitu saja memutuskan apakah TGB atau AHY. Ada parameter-parameternya dan sekarang saya rasa itu sedang dalam proses pencarian," paparnya.

Bagaimana peluang AHY dan TGB di Pilpres 2019?

Pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito melihat, munculnya dua sosok antara AHY dan TGB merupakan salah satu strategi Demokrat menghadapi Pilpres tahun depan. Menurut dia, Demokrat bisa mengalihkan dukungan dari AHY kepada TGB, jika nantinya putra SBY itu tak mendapatkan respons positif dari partai koalisi.

"Kalau radar atau pengaruh AHY ke Jokowi kurang begitu besar, masih ada TGB. Nanti mana yang mau dipilih, itu analisa saya," kata Arie saat berbincang dengan merdeka.com.

Soal popularitas, Arie menegaskan, TGB masih kalah jauh dibandingkan dengan AHY yang sudah populer usai kalah di Pilgub DKI 2017 lalu. Sementara dari sisi kualitas, Arie tak mau menjabarkan rinci. Menurut dia kedua sosok ini punya pengalaman masing-masing.

"Keduanya punya track record beda, satunya gubernur, satunya calon gubernur DKI," kata dia.

Agus Yudhoyono di Istana 2018 Merdeka.com/Intan Umbari

Soal peluang antara keduanya maju di Pilpres 2019, Arie melihat, hal itu semua tergantung pada SBY. Keputusan terakhir ada di Presiden RI dua periode tersebut.

Tapi, Arie memberikan catatan, dia meyakini bahwa SBY nantinya akan membawa Demokrat merapat ke Jokowi.

Sebab, peluang Jokowi untuk menang lebih besar ketimbang dengan peluang lawannya yakni Prabowo Subianto. SBY akan mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya pernah menjadi incumbent di Pilpres 2009.

"Karena SBY berkepentingan mengkader AHY untuk menggantikan dirinya," kata Arie.

Jalan TGB dan AHY menuju kursi cawapres di Pilpres 2019 juga tak mudah. Menurut Arie, posisi tawar yang dimiliki Demokrat saat ini kecil. Salah satunya soal perolehan suara di Pemilu 2014 kemarin.

Belum lagi, lobi antar partai pendukung Jokowi untuk memuluskan langkah AHY maupun TGB untuk jadi cawapres.

Hal itu berat dengan modal kursi yang dimiliki Demokrat. Sudah tentu, kata Arie, partai yang kursinya lebih banyak ingin mendapatkan kursi cawapres.

"Tidak semudah orang populer dan elektabel dukung, dapat kursi cawapres," tutur dia.

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi 2018 Merdeka.com/Aksara Bebey

Tapi tidak menutup kemungkinan Demokrat nantinya akan diberikan jatah Cawapres oleh Jokowi, hal itu tergantung tawar menawar yang terjadi. Satu sisi, dia menyarankan, Demokrat segera deklarasi dukung Jokowi.
Dengan demikian, Arie yakin, peluang Demokrat mendapatkan posisi Cawapres akan semakin besar. Semakin lama Demokrat berada di posisi tak jelas, maka nasib di Pilpres 2019 juga akan makin tertutup untuk dapatkan posisi cawapres.

"Kalau ngambang terus, siapa yang mau beli, kecuali dia suaranya gede," tutup Arie.

[mdk/rnd/gmc]

Sumber : merdekacom

Fahri Hamzah Ngotot Pidanakan Presiden PKS

Journalist: Yendhi/b | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Senin, 19/03/2018 | 00:23 WIB

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Fahri Hamzah
Jakarta, GetarMerdeka.com - Diperiksa selama tiga jam, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Fahri Hamzah mengaku dicecar 12 pertanyaan menyangkut dasar laporannya terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman.

“Tadi ada 12 pertanyaan yang saya harus detilkan posisi perkaranya, alat buktinya, kemudian keterangan-keterangan lain yang menguatkan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Sohibul dengan membuat pernyataan di depan publik bahwa saya sebagai pembohong dan pembangkang,” kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/3/2018).

Pernyataan dari Sohibul tersebut, lanjut Fahri, merupakan hal yang merugikan bagi pribadinya karena bermuatan fitnah tanpa ada dasar yang jelas.

“Merusak reputasi saya dan kehormatan saya dan karena itu saya adukan ini dan bisa diproses secara hukum dan yang bersangkutan segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Fahri.

Fahri yakin bahwa laporannya engandung unsur pidana dan bisa menetapkan Sohibul sebagai tersangka. Dia pun meminta Presiden PKS tersebut segera diperiksa.

“Fakta itu tidak perlu diverifikasi karena dilakukan di kantor media. Datang ke dua media, satu online dan satu televisi jadi lokusnya (lokasi-Red) itu jelas sekali. Alat bukti tidak terlalu sulit untuk dibuktikan. Pasal yang bisa disebut lakukan fitnah, tindakan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, sudah jelas juga mulai dari laporan kemarin sampai hari ini. Itu yang meyebabkan kami yakin sudah jelas sekali (ada tindak pidana),” kata dia.

Dengan laporannya ini, Fahri berharap agar pimpinan PKS bisa berbenah diri dan tidak mengulang kesalahan Sohibul. “Tidak boleh sembarang orang pimpin partai,” tegas Fahri.

Sebelumnya, pada Kamis (8/3/2018) Fahri Hamzah mendatangi Sentra Pengaduan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk melaporkan Sohibul Iman atas pencemaran nama baik dan fitnah. Laporannya diterima dengan teregistrasi dalam surat laporan LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Dalam laporan Fahri, Sohibul Iman terancam dijerat 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

[yen/pkc/gmc]

Sumber : PoskotaNews

Mendagri: 72 juta KTP elektronik hilang adalah `hoax`

Journalist: Elshinta, Antara | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Senim, 19/03/2018 | 00:09 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa informasi di dunia maya yang menyebutkan bahwa ada 72 juta kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang hilang adalah "hoax" alias kabar bohong.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangan yang diperoleh dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (19/3), isu 72 juta KTP elektronik yang disebutkan telah hilang, tak benar sama sekali.

Menurut Mendagri, tidak ada 72 juta KTP elektronik yang kosong dan hilang. "Sampai saat ini data KTP elektronik aman. Sistem keamanan dibuat berlapis," katanya.

Ia menyebutkan blanko KTP elektronik yang tersedia sampai saat ini hanya berjumlah 20 juta keping. Jadi, kalau dikatakan 72 juta KTP elektronik hilang, menurut Mendagri, tak masuk akal. "Isu itu dihembuskan memang untuk memperkeruh situasi. Tujuannya membuat resah masyarakat," kata Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan itu.

Isu itu menyebar seiring dengan mencuatnya isu tentang dibajaknya data pelanggan telepon seluler. Menurut Tjahjo, informasi data NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor KK (kartu keluarga) pelanggan seluler yang diisukan bocor, juga tak benar.

Tjahjo menjelaskan NIK dan nomor KK yang digunakan untuk registrasi kartu seluler tidak bisa digunakan untuk fraud perbankan atau kejahatan memanipulasi informasi perbankan yang merugikan nasabah dan kalangan perbankan. "Sebab detil data NIK dan KK tak bisa dibuka, hanya bisa dilihat angkanya," katanya.

[ant/anj/gmc]

Sumber : Elshintacom

DPR Pertanyakan Mekanisme Kebijakan Registrasi Kartu SIM

Journalist: Bintoro Agung | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Senin, 19/03/2018 | 23:57 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta tiga operator seluler. Rapat tersebut menitikberatkan proses registrasi kartu seluler prabayar yang belakangan diisukan terjadi kebocoran data.

alah satu yang menjadi sorotan anggota Komisi I DPR dalam rapat adalah tidak ada penjamin yang menyakinkan bahwa tidak ada data yang bocor. Roy Suryo, anggota fraksi Partai Demokrat melihat ada selisih yang terlalu besar antara nomor seluler yang teregistrasi di operator seluler dan yang diterima oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Selisih 45 juta ini terlalu besar. Ini sistemnya yang kurang rapi atau kurang cerdas?" ujar Roy, Senin (19/3).

Pemaparan Menkominfo Rudiantara dalam rapat itu menunjukkan ada perbedaan pencatatan jumlah nomor yang teregistrasi di seluruh operator seluler dengan Dukcapil. Dari operator seluler tercatat ada 304.859.766 nomor, sementara di Dukcapil ada 350.788.346 nomor.

Rudiantara menjelaskan perbedaan pencatatan itu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah proses validasi yang berhasil di Dukcapil ternyata tidak otomatis terjadi di operator seluler.

"Ada masyarakat yang sudah melakukan registrasi dan belum mendapat konfirmasi, tapi karena tidak yakin mereka melakukan registrasi kembali. Ini menyebabkan double hits di Dukcapil," terang Rudiantara kepada anggota Komisi I.

Menurut Roy, mekanisme itu justru memperlihatkan sistem registrasi prabayar tak praktis. Operator seluler dan pemerintah dinilai tidak memberi kemudahan bagi masyarakat karena mereka harus mengecek sendiri status registrasinya.

"Pemerintah bisa membuat aturan yang mewajibkan operator membuat semacam notifikasi agar masyarakat tahu nomor selulernya diregistrasi," tambah Roy.

Hal yang sama pun dikatakan oleh Elnino M. Husein Mohi, anggota Fraksi Partai Gerindra. Elnino berpendapat tak ada jaminan dari pemerintah bahwa mekanisme registrasi seluler prabayar tidak bermasalah.

"Berani enggak Menkominfo menjamin data di Dukcapil tidak bocor?," tukas Elnino.

Rapat kerja antara Komisi I dengan Menkominfo dan sejumlah operator seluler ini bermula dari dugaan kebocoran data. Rudiantara pun telah berkali-kali menepis dugaan itu dan menegaskan yang terjadi adalah penyalahgunaan data.

Penyalahgunaan data ini misalnya terjadi pada salah seorang pelanggan Indosat Ooredoo yang identitasnya dipakai registrasi oleh 50 nomor tak dikenal dan tanpa sepengetahuannya.

[dtc/cnn/age/gmc]

Sumber : detikcom/cnnindonesia

Budayawan minta pemerintah buat regulasi tangkal 'hoax'

Journalist: Sahrir, ANK | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Senin, 19/03/2018 | 20:03 WIB

Jakarta, GetarMerdeka.com - Sekda NTB Rosiady Sayuti usai mengikuti Rapim SKPD dilingkup Pemprov NTB dipimpin langsung Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi menjelaskan, sejumlah strategi yang di bahas dalam rapat tertutup itu diharapkan birokrasi pemerintahan antara dua pulau Sumbawa dan Lombok bisa berjalan dengan baik. Itu sesuai harapan kita bersama untuk menhindari berita-berita 'hoax' terkait penyelebggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, "tandas Rosiady Senin (19/3/2018).

Sementara itu, pada kesempatan terpisah mewakili budayawan di Indonesia, Ridwan Saidi mendesak kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi menangkal berita bohong (hoax) yang dianggap sudah meresahkan masyarakat.

"Isu hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sekarang menjadi lebih masif sebab Indonesia akan segera melangsungkan pilkada," kata Ridwan dalam dialog bersama warga Pisangan, Ciputat Timur, Tangrang Selatan, Banten, Minggu (18/3).

Menurut dia, kalau kondisi demikian dibiarkan nantinya berpotensi menimbulkan benturan antara kelompok, entah karena terkait itu ras, suku bahkan agama . Dia menambahkan pemberitaan atau kabar hoax kini bukan lagi bersifat sindiran, melainkan langsung membentuk ucapan kasar dan ditunjukan ke sebuah kelompok tertentu. "Saya sebagai budayawan Betawi merasa miris karena berita-berita hoax semacam ini sedikit demi sedikit akan membumi hanguskan budaya dan atitud yang kita miliki," kata Ridwan

Dia menambahkan, Indonesia memiliki keanekaragaman bidaya. Jika dipahami masyarakat akan berpikir dan bertingkan sesuai dengan falsafah kebhinekaan. Berbeda budaya suku dan ras tapi tetap satu tujuan. Dengan kekayaan budaya seperti itu, ia berharap Pemerintah kembali menguatkan instrumen budaya yang dimiliki. Dengan cara menghadirkan nilai kebudayaan di setiap waktu. "Sehingga jiwa kebudayaan masyarakat Indonesia bisa terus terpupuk dan tidak akan mudah menelan berita dan kabar hoax," ujarnya.

Sementara di tempat yang sama pengamat politik Hendri Satrio mengungkapkan jika Indonesia kini dalam masa krisis kepercayaan. Dimana masyarakatnya muda terpengaruh dengan adanya berita bohong. "Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Pemberitaan, isu dan kabar hoax bisa memfitnah sebagian kelompok masyarakat. Dari isu beredar banyak sekali korban berjatuhan," kata dia.

Besar harapan agar pemerintah bisa terus membuat regulasi sampai berita hoax tidak lagi meresahkan masyarakat Indonesia.

[ant/els/ank/gmc]

Sumber : Elshintacom

Fasilitas RS Grha Medika Lombok Dinilai Sesuai Jamkestama

Journalist: Gita Amanda | Red IT: Firman Wage Prasetyo | Senin, 19/03/2018 | 19:29 WIB

"Diharapkan pelayanan baik ini bukan hanya untuk anggota DPR tapi juga masyarakat."

Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Novita Wijayanti menilai Rumah Sakit (RS) Grha Medika Lombok sudah sesuai dengan kriteria dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama). Hal ini diungkapkan Novita, usai memimpin pertemuan Tim BURT DPR RI dengan Direksi RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3).

“Meskipun RS Grha Medika Lombok masih terbilang baru, dan masih dalam proses pengembangan, namun RS ini sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama,” ungkap Novita seperti dalam siaran persnya.

Pemenuhan kriteria tersebut menurut Politikus Fraksi Gerindra itu didasarkan pada sudah tersedianya alat medis dengan kondisi baik, serta jumlah dokter yang memadai bagi Anggota DPR maupun keluarga dan pejabat lainnya, yang ingin memeriksakan kesehatannya. Untuk itu ke depannya, ia berharap pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para anggota dewan maupun pejabat, tapi juga ke masyarakat.

"Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” harap politikus Dapil Jawa Tengah itu.

Senada dengan Novita, Anggota BURT DPR RI Gatot Sudjito menambahkan, pelayanan RS dinilai sudah baik, namun tetap harus diimbangi dengan perbaikan ke depannya. Secara perspektif, kesiapan fasilitas dan dokternya cukup bagus, namun menurut Gatot, secara umum RS ini masih tergolong baru, sehingga masih tipe C.

Oleh karena itu, Gatot mengimbau untuk terus melakukan upaya peningkatan. Politikus Fraksi Golkar itu pun meminta kepada pihak Jasindo untuk dapat meningkatkan provider untuk peserta Jamkestama yang sesuai dengan standar seperti di dalam UU Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jamkestama.

“Meskipun masih ditemukan sedikit kelemahan, kami meminta Jasindo agar dapat memberikan rekomendasi provider yang sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam UU. Tentunya hal ini harus didorong, agar peserta Jamkestama dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya di kesempatan yang sama, Kepala Perawat Astro Sagala Head Nurhidayati menuturkan, RS Grha Medika akan terus meningkatkan fasilitas dan memaksimalkan pelayanan. Tidak hanya untuk Anggota DPR ataupun pejabat, pelayanan terbaik juga diberikan kepada masyarakat baik peserta BPJS Kesehatan maupun non-BPJS.

“Karena kami masih tergolong baru, fasilitas yang tersedia masih terbatas. Ruang VVIP dan Eksekutif yang kami miliki saat ini hanya berjumlah 1 ruangan. Sementara untuk ruangan VIP yang kami miliki sebanyak 18 ruangan. Oleh karena itu, ke depan akan kami dorong untuk ditingkatkan, dan tentunya juga terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.

Kunjungan kerja BURT DPR RI ini turut diikuti oleh Wakil Ketua BURT DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan) dan Hasrul Azwar (F-PPP), serta sejumlah Anggota BURT DPR, diantaranya Muhammad Rakyan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Sartono Hutomo (F-PD), dan Fauzih H. Amro (F-Hanura).

[rol/dpr/gmc]

Sumber : RepublikaOnline

Halaman

Follow Us