Tekan Stunting, NTB Kampanyekan Pemberian ASI Eklusif

Minggu, 04/08/2019 | 20:49 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Peringatan Pekan ASI Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1-7 agustus, yang dirangkai acara Inspiratif Expo menyambut HUT RI ke 74 di Car Free Day jalan udayana mataram (4/8/2019)(Foto: Diskominfotik NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah provinsi NTB saat ini terus berupaya mewujudkan misi NTB sehat dan cerdas. Salah satunya menurunkan angka stunting atau kasus-kasus gizi buruk dan anak kurang gizi.

Untuk itu, pemerintah melakukan edukasi kesehatan dan menyerukan adanya dukungan yang masif untuk para ibu menyusui.

Pada peringatan Pekan ASI Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1-7 agustus, yang dirangkai acara Inspiratif Expo menyambut HUT RI ke 74 di Car Free Day jalan udayana mataram (4/8/2019), pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan mendorong kegiatan pemberian ASI eksklusif untuk anak usia 0-6 bulan.

Kegiatan ASI eksklusif yang dikampanyekan ini, sejalan dengan program pemerintah provinsi untuk menekan angka stunting di NTB. Dalam hal ini ASI sebagai asupan pertama anak haruslah terjaga kualitasnya.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, menegaskan bahwa pada usia tersebut anak memerlukan gizi yang baik untuk proses tumbuh kembangnya.

"Anak harus memiliki status gizi yang baik sejak baru lahir, maka Asi merupakan Gizi terbaik untuk anak" tutur kadis. Tidak hanya itu,kadis juga menekankan adanya dukungan dari anggota keluarga lainnya untuk ibu yang sedang melakukan pemberian ASI secara eksklusif dalam hal ini adalah ayah.

"Memang sudah tanggung jawab ibu memberikan ASI,namun peran ayah dan keluarga sangat diperlukan untuk mendukung secara psikologis" ungkap dr. Eka sapaan akrabnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewi Samawati yakni Dokter Spesialis Anak, bahwa dukungan tidak cukup diwujudkan oleh pemerintah saja, akan tetapi secara psikologis dukungan keluarga sangat berpengaruh terutama pada kualitas ASI yang diproduksi seorang ibu,selain mengkonsumsi sayuran serta buah buahan.

Istimewa

"Tidak cukup bagi seorang ibu hanya mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna untuk menyusui,namun dukungan psikis dari keluarga akan membuat produksi ASI yang sehat dan berkualitas" tutur dewi. [Diskominfotik]

[INF/RO3/GMC]

APBDP-NTB 2019 Ditetapkan, Anggaran Bertambah Rp.158,5 Milyar

Minggu, 04/08/2019 | 17:18 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB serta seluruh pihak yang terlibat pada Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun anggaran 2019. (Foto: Istimewa/Diskominfotik NTB)

Mataram, GetarMerdeka.com - Bertambahnya anggaran sebesar Rp.158,5 Milyar lebih, DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya sepakat menetapkan Rancangan APBDP- NTB menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.

Persetujuan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaidah di Ruang Rapat DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, Jumat, (2/8-2019).

Rapat yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Forkopimda NTB, anggota DPRD NTB, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan undangan lainnya, diawali pembacaan laporan Banggar atas hasil pembahasannya Tentang Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, oleh juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Muzihir.

Dalam laporannya, badan anggaran DPRD-NTB menyatakan persetujuannya atas rancangan APBD Perubahan tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun Banggar tetap memberikan catatan-catatan sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

Diantaranya, masukan kepada eksektif agar terus melakukan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan cara demikian, diharakannya target pendapatan dan penerimaan daerah dapat terpenuhi. Dan devisit anggaran dapat ditutupi, ujar politisi Fraksi PPP itu.

Istimewa

Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Mahdi saat membacakan Keputusan DPRD NTB tentang penetapan Raperda APBD-P Provinsi NTB TA 2019 menjadi Perda memaparkan bahwa pendapatan daerah yang semula Rp.5.244.782.852.000, bertambah Rp.158.512.515.675.

Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp5.403.295.367.675. Belanja daerah, semula Rp5.253.582.354.405 bertambah Rp.245.496.736.723,4. Jumlah belanja setelah perubahan Rp.5.499.079.091.128,49. Devisit Rp.95.783.723.453,493.

Pada penerimaan pembiayaan daerah dianggaran murni semula Rp28.799.502.405; pada APBD Peruabahan berjumlah Rp95.783.723.453,49. “Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan menjadi nol,” papar Mahdi dihadapan peserta paripurna.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB serta seluruh pihak yang terlibat sehingga Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi Perda.

Setelah persetujuan ini, kata Wagub maka hal paling penting dilakukan adalah mengimplementasikannya dengan baik. Sehingga seluruh target kinerja daerah dalam rangka mewujudkan kesejahtraan rakyat benar-benar dipenuhi, ujar Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

“Saya berharap kemitraan strategis yang terbangun selama ini bisa menjadi memori baik yang bisa berlanjut pada langkah-langkah pengabdian kita selanjutnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.(Diskominfotik)

[INF/RO2/GMC]

Wapres Yusuf Kalla Resmikan Fasilitas Ponpes Dea Malela Sumbawa

Sabtu, 03/08/2019 | 12:59 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

Sumbawa (NTB, GetarMerdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan silaturahmi sekaligus peletakan batu pertama sejumlah fasilitas baru di Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela di Sumbawa, sabtu (3/8/2019).

Kedatangan ini adalah kedatangan kedua kalinya sejak juli 2016 yang lalu.

Dalam kesempatannya, Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya kepada Din Syamsuddin selaku pengasuh Pesantren modern ini karena telah berhasil membangun sebuah tempat pendidikan yang maju seperti ini.

"Alhamdulillah sekarang pesantren ini sudah menjadi komplek yang baik, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembangunan pesantren ini," kata Wapres yang biasa dipanggi JK ini.

Pembangunan pesantren ini selain untuk beramal, pesantren ini juga sebagai apresiasi dari berbagai pihak kepada Din Syamsuddin karena telah mengabdikan dirinya kepada pembangunan keagamaan di Indonesia.

Istimewa

Ia mengungkapkan bahwa peradaban Islam di Indonesia ini akan menjadi contoh peradaban Islam yang akan ditiru oleh negara-negara Islam lainnya, mulai dari pendidikan Ilmu pengetahuan umum hingga pengetahuan tentang agama.

"Jika zaman dulu kita mengirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama ke luar negri, sekarang orang luar yang menuntut ilmu ke Indonesia," terang JK.

Dari sekian banyak negara Islam di dunia ini kata JK, Indonesia adalah negara yang paling aman dari konflik karena memiliki nilai-nilai kebinekaan.

"Mimpi kita menjadi peradaban Islam yang maju akan terwujud apabila anak bangsa kita mendapat pendidikan yang baik, baik ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman dan juga upaya kita mencapai tingkat amal yang tinggi dalam bidang keagamaan," terang JK.

Wapres menambahkan bahwa para santri yang sedang menempuh pendidikan di pesantren ini hendaknya mampu mengambil setiap kesempatan untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dari guru-guru yang ada di Pesantren Mondern Internasional ini.

"Kita tidak menyadari bahwa banyak sekali negara-negara yang ingin mencontoh negara kita, jadi kesempatan ini harus dimaksimalkan agar kita tidak hanya bisa memperlihatkan namun juga bisa mengajarkan Islam yang damai seperti di Indonesia ini," pesannya.

Ia berharap Indonesia menjadi negara yang sangat berpengaruh besar terhadap peradaban Islam di dunia.

Gubernur NTB dalam kesempatannya ini mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla adalah seorang inspirator ulung yang memberikan pelajaran penting buat kita bahwa seberapa penting dan tinggi jabatan kita tidak boleh melupakan kampung halaman kita.

"Kita boleh terbang kemanapun yang kita inginkan, namun kita harus kembali ke kampung halaman kita," tutupnya.

Din Syamsuddin mengatakan bahwa PMI Dea Malela ini memiliki 320 santri dan santriwati yang berasal dari berbagai daerah Yaitu jawa timur, jawa barat, depok, aceh dan 50 santri dari manca negara diantaranya timur leste, kamboja thailand, malaysia, rusia dan Filipina.

"Lembaga pendidikan ini dicita-citakan menjadi pusat keunggulan pendidikan di dunia Islam, memang berada di pelosok desa, namun kitq harapkan nanti menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional," terang Din Syamsuddin.

Ia menambahkan bahwa PMI ingin melakukan secara nyata apa yang selama ini dikritik tentang dikotomi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu keduniaan, disinilah kita mulai integrasi, unifikasi dari al-Qur'an dan ilmu pengetahuan umum.

Nilai-nilai pendidikan Islam kita coba untuk integrasikan yang disebut simaya yang artinya adalah insan yang beriman, berakhlak mulia mandiri, kreatif, inovatif dan kompetitif. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

"Terakhir izinkan saya berterimakasih karena sekolah ini bisa berdiri tegak seperti ini dengan dukungan berbagai pihak," pungkasnya.

[HMS/RO1/GMC]

Tujuh Kabupaten di NTB Terbebas dari Status Daerah Tertinggal

Sabtu, 03/08/2019 | 12:37 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram, GetarMerdeka.com - Tujuh kabupaten di NTB telah resmi dinyatakan keluar dari status daerah tertinggal. Kabar gembira ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 79 Tahun 2019 tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dientaskan tahun 2015-2019.

Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, terdapat delapan kabupaten yang berstatus daerah tertinggal. Kini, hanya satu kabupaten yang masih menyandang status daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sementara, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima sudah tidak lagi menyandang status tersebut.

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Desain Grafis: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menegaskan, keputusan ini juga telah diketahuinya pihaknya.

"Memang benar, tujuh kabupaten di NTB sudah terentaskan. Tinggal KLU yang belum," ujar Ardhi, Jumat, 2 Agustus 2019.

Capaian ini, menurut Ardhi, adalah berkat upaya semua pihak, termasuk masyarakat NTB di daerah yang berhasil melepaskan diri dari status daerah tertinggal. Selain itu, keberhasilan mengentaskan tujuh daerah tertinggal ini juga tidak berarti tugas Pemda semakin ringan.

Menurut Ardhi, hal ini justru memunculkan tantangan yang lebih berat. Salah satu tantangan baru yang harus dihadapi adalah mempertahankan agar kabupaten yang sudah terentaskan dari status tertinggal tersebut tidak lagi kembali menjadi daerah tertinggal.

"Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka menjadi tertinggal lagi," ujarnya.

Pemprov NTB sendiri terus menerus mencermati postur APBD kabupaten/kota. Upaya ini adalah salah satu mekanisme yang penting untuk dilakukan. Adanya postur APBD yang sehat, memungkinkan daerah tersebut untuk menitikberatkan sumber dayanya pada kegiatan pembangunan fasilitas dasar untuk masyarakat.

Ardhi menambahkan, sejumlah variabel penentu keberhasilan keluar dari status daerah tertinggal harus terus menerus dipantau. Sejumlah variabel tersebut, perlu diperhatikan bersama-sama agar terus memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. (*)

[HMS/RO1/GMC]

Permudah Pengurusan Ijin Usaha, KKPM Luncurkan OSD Versi 1.1.

Jumat, 02/08/2019 | 20:14 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gita Aryadi Kadis BKPMD NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan fasilitas pelayanan pengurusan ijin investasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1

Aplikasi OSS versi 1.1 tersebut merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari aplikasi OSS versi 1.0 yang merupakan konversi dari pelayanan penerbitan surat ijin investasi atau surat ijin usaha secara manual.

Dengan aplikasi versi terbaru ini maka akan dapat lebih mempermudah para investor atau masyarakat untuk mengakes layanan ijin usaha/ investasi. Karena didalamnya telah dilengkapi fitur-fitur layanan yang memuat berbagai ketentuan dan kriteria/kategori usaha serta proses bisnis dan registrasi perusahaan yang mudah diakses dan dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Sudibyo, saembuka Sosialisasi OSS versi terbaru di Mataram, Jumat (1/8-2019) menegaskan bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, terus memperbaharui sistem layanan ijin investasi atau ijin berusaha sebagai komitmen melayani dan memberi kemudahan kepada para investor.

Dihadapan para peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan daerah lainnya, Wisnu Wijaya menjelaskan bahwa dengan OSS versi 1.1 selain mempermudah proses perijinan, juga untuk menumbuhkan gairah berinvestasi sekaligus untuk memperkecil terjadinya penyimpangan.

Ia menegaskan bahwa percepatan layanan melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang wajib dilakukan melalui lembaga OSS.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPS) Provinsi NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyambut baik diluncurkannya OSS versi terbaru ini.

Miq Gita menyebut kebijakan perijinan pola OSS sejalan dengan cita-cita Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah yang Ramah Investasi dan menempatkan NTB Sebagai MICE Destination.

Dengan pengurusan sistem Ijin melalui OSS ini kami juga berharap semakin banyak investor yang berinvestasi di daerah ini, ujar Miq Gita sapaannya.

"NTB membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para Investor untuk berinvestasi dalam 3 sektor unggulannya, yaitu pariwisata, pertambangan, dan pertanian", terangnya.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1 antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan KPPA, Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM.

Dilihat dari desain sistem OSS versi 1.1 juga lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Juga telah memuat isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), terdapat penjelasan mengenai jenis pelaku usaha.

Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, maka kedepan OSS juga akan dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG) seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut.

Berdasarkan data dari BKPM diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir sejak 9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, telah tercatat registrasi perusahaan melalui OSS sebanyak 546.623 pengguna. Rinciannya, terdiri dari aktivasi akun sejumlah 507.780 pengguna, Nomor Induk Berusaha (NIB) sejumlah 466.642, izin usaha sejumlah 437.971, dan Izin Komersial/Operasional sejumlah 349.200.

Jumlah tersebut terbilang sangat kecil dikarenakan sebagian besar pelayanan ijin di berbagai daerah di indonesia masih dilakukan secara manual.--(diskominfotik)

[HMS/RO1/GMC]

Gede Putu Aryadi: CSIRT sebagai Pola Manajemen Modern

Jumat, 02/08/2019 | 19:54 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gede Putu Aryadi Plt. KadisKominfotik NTB Foto: Dok.Diskominfotik NTB/istimewa)

Mataram, GetarMerdeka.com - Keamanan informasi dalam tata kelola pemerintahan dengan manajeman modern perlu didukung dengan membangun keamanan sistem informasi yang baik.

Hal ini untuk mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan Pemerintah daerah. Sehingga dapat memberikan kenyamaan pemerintah dalam menjalankan sistim pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan cepat, tepat dan efisien.

Dibawah komando Gubernur NTB Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Pemerintah Provinsi NTB dalam periode RPJMD 2019-2023, memiliki pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang banyak menggunakan sistem informasi atau aplikasi sebagai media mempermudah pelayanan publik.

Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH pada kegiatan Asistensi pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (30/7/2019) di Dinas Kominfotik mengatakan, pembentukan tim CSIRT daerah ini dapat mendukung visi dan misi pemerintah, Visi NTB Gemilang dengan 6 misi, menguatkan misi kedua NTB mewujudkan birokrasi bersih dan melayani.

Penjabaran misi ini akan terwujud kalau pemerintahan ini dijalankan dengan pola manajemen modern. Pola ini mengharuskan kita menerapkan konsep tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik dengan cepat tepat dan efisien namun juga memiliki keamanan data yang baik.

Dijelaskannya, Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, mulai tahun ini telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT). Tim tersebut akan bertugas untuk menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.

Menurutnya, teknologi informasi manfaatnya sangat besar, tetapi juga punya sisi lemah yang harus kita antisipasi. Perang yang sesungguhnya saat ini adalah perang saiber. Karena teknologi IT sudah dimanfaatkan oleh semua negara didalam menjalankan sisyem pemerintahannya.

Hampir seluruh sektor pemerintahan ataupun non pemerintahan saat ini, sudah menggunakan teknologi informasi, baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Hal ini yang perlu kita antisipasi, bagaimana semua sistem yang kita gunakan ini nantinya betul-betul bisa menjamin keamanannya.

Dengan kegiatan ini diharapakan merumuskan program aksi atau kegiatan yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga sistem informasi yang kita bangun secara bertahap bisa menjamin tercapainya target dan tujuan pembangunan di NTB.

Pada Agustus 2019 ini kita akan meluncur sejumlah sistem informasi dalam pembangunan di NTB, diantaranya Balance Skor Card sistim yang dapat memantau kinerja, manajemen pengendalian program kegiatan. Program ini telah mencatat progres selama 6 bulan dari Januari sampai Juni tahun 2019. Dengan ini dapat dlihat progres dimana kekurangnya. Dan Program lain juga ada E-office dalam membantu pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bimbingan Teknis dari Tim CSRIT BSSN ini dihrapakan juga dapat memberikan peningkatan informasi, kapasitas dan skill SDM dibidang keamanan sistem informasi pada tenaga pranata computer lingkup Pemrov. NTB sehingga tim yang akan bertugas dapat menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.

Menurut mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu, Di Provinsi NTB pada tahun 2018 lalu, sejumlah aplikasi pelayanan publik yang digunakan, sempat diretas oleh serangan sebanyak 28 kali. Sehingga sempat mengganggu proses pelayanan. Tetapi kalau intensitas serangan, barangkali mencapai ribuan kali.

Sementara itu Agustinus Toad, SE Kepala Subdirektorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II, Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, mengatakan Serangan cyber yang terbesar di Indonesia adalah menyerang domain pemerintah dengan alamat go.id.

Penyerang lebih banyak menargetkan layanan file sharing (samba) pada Windows OS yang lebih sering ditemukannya vulnerability (celah kerawanan) dan Web Aplikasi (port 80) yang memanfaatkan kesalahan programmer aplikasi yang rentan pada serangan SQL Injection dan XSS.

Sedangkan Informasi terkait dengan data pribadi dan informasi keuangan menjadi target pencurian data Phising dan penyebaran malware, menjadi ancaman paling tinggi. Tahun 2018, Rusia dan Tiongkok menjadi penyumbang serangan terbanyak ke Indonesia. Bahkan serangan siber yang berasal dari Indonesia (Lokal) mencapai angka yang cukup tinggi.

Dengan melakukan asistensi, pada tahun 2020 ditargetkan sudah CRIT, sehingga Organisasi atau tim bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di daerah. (Edy-Tim Media Diskominfotik NTB)

[HMS/RO1/GMC]

Pemprov NTB Tegaskan Kebijakan Penanganan Gempa di KLU Terus Diupayakan

Jumat, 02/08/2019 | 19:44 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat memimpin rapim terkait sejumlah persoalan tentang Kebencanaan di NTB Foto: PRCC Biro Humas dan Protokol NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB memastikan kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak. Setiap daerah terdampak gempa, biasanya langsung dikunjungi oleh Gubernur NTB langsung dalam kesempatan pertama.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Senin (29/7). Pernyataan ini disampaikan terkait keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur kurang memperhatikan warga korban gempa di KLU.

Najamuddin menegaskan, saat ini Gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

"Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi," ujar Najamuddin.

Ia menegaskan, saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur, Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan," tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, Gubernur tetap mendorong proses pemulihan pascabencana tetap dilakukan. Berbagai upaya prosedural, juga terus diupayakan oleh Gubernur.

Misalnya, pada Januari 2019 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

"Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Sementara itu, Wagub menyampaikan, sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Najamuddin menyerukan bahwa proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

"Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan," pungkasnya. (*)

[HMS/RO1/GMC]

Pemda Loteng dan Pemprov NTB Sepakat Kawasan Bukit Prabu Tertutup Untuk Pertambangan

Kamis, 01/08/2019 | 00:32 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Bukit Prabu hari ini.." [Bang Zulkieflimansyah/FB]

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Zulkieflimansyah didamping sejumlah Kepala OPD tengah meninjau kawasan bukit prabu Loteng (Foto: PRCC Biro Humas NTB/Istimewa)

Mataram, GetarMerdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mempertegas kembali kesepakatan Pemda Lombok Tengah dan Pemprov NTB, bahwa kawasan Bukit Prabu tertutup untuk pertambangan.

Mudah-mudahan bisa segera di tata agar tak mengganggu pariwisata kita, "jelas Dr. Zul melalui akun medsosnya.

Potensi tambangnya ada dan mungkin saja besar tapi kita sudah memilih untuk mengembangkan pariwisata, bukan pertambangan, ujarnya.

Saudara-saudara kita Penambang-penambang liar harus di sosialisasikan bahaya penambangan liar ini bagi lingkungan dan potensinya merusak kehidupan dalam jangka panjang.

Melarang satu hal, tapi Pada saat yang sama kita mesti juga memikirkan pekerjaan dan lapangan kerja bagi mereka sehingga masyarakat dilarang tapi punya alternatif yang lebih baik.."ayo ITDC dan lain-lain kita bekerjasama untuk persoalan ini," tegas Dr. Zul mengingatkan.

Jangan kembangkan isyu bahwa kita menertibkan Bukit Prabu karena ada investor Rusia atau yang lain mau masuk. "Nggak bisa. Pemda Loteng dan Pemda Provinsi sudah sepakat Bukit Prabu dan Loteng tertutup untuk pertambangan... Sederhana saja, "tandasnya. (*)

[RO1/GMC]

NTB Gemilang: Cermin Keberhasilan Pembangunan Desa

Kamis, 01/08/2019 | 23:11 WIB

Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2019 GetarMerdeka.com - Foto: Diskominfotik NTB

Mataram, GetarMerdeka.com - Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan desa menjadi indikator awal bahwa NTB Gemilang akan dapat diwujudkan dengan baik. Keberhasilan desa ibarat cermin bagi NTB Gemilang. "Jika rakyat desa sejahtera, maka kita optimis bahwa pembangunan untuk NTB Sejahtera dan mandiri akan tercapai", ungkap Plt. Kepala Dinas Komunikasi, oInformatika dan Statistik NTB, I Gde Putu Aryadi, S Sos, MH, saat membuka Bimbingan Teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa se-NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (1/8-2019).

Ia mengungkapkan pembangunan desa akan berhasil bila seluruh rakyatnya mengambil peran aktif dan guyub melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan didesa itu. "Kuncinya adalah partisipasi dan pelibatan semua elemen didesa. Dan untuk menumbuhkan partisipasi, maka pemerintah desa harus membuka kran informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat", tegas Gde Aryadi sapaan akrabnya.

Karena dengan transparansi, kata Aryadi akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pembangunan. Ia juga mengingstkan soal penanganan kemiskinan. Salah satu kendala dalam mengurangi angka kemiskinan adalah data yang tidak akurat di tingkat desa, ungkapnya. Sehingga menyebabkan penyaluran bantuan bagi warga masyarakat yang miskin menjadi salah sasaran.

Selain itu, soal pengelolaan dana desa, mantan Irbansus ini menyebut beberapa laporan dugaan korupsi dana desa tidak semuanya benar karena kurangnya informasi yang didapatkan warga masyarakat.

“Sepanjang 2018 yang lalu, dari puluhan laporan dugaan korupsi dana desa, setelah dicek di lapangan ternyata tidak semuanya benar. Ini karena pejabat desa tidak transparan dalam memberikan informasi penggunaan anggaran sehingga masyarakat jadi menduga-duga adanya penyelewengan”, jelas Gde Aryadi.

Gde menegaskan program NTB Gemilang lebih cepat dapat terwujud jika didukung selarasnya program-program pembangunan disemua level pemerintahan, mulai dari desa hingga provinsi. Ia juga menyebut bimtek PPID Desa itu sebagai upaya menyelaraskan pembangunan sampai ke desa. Salah satu Peran dari PPID Desa adalah memastikan data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pemberdayaan pembangunan daerah menjadi valid, tegasnya.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Lalu Ahmad Busyairi menyebutkan ada tiga desa dari masing-masing Kabupaten/Kota se-NTB sebagai perwakilan atau piloting yang ikut dalam bimbingan Teknis PPID Desa tersebut.
Ia menegaskan bahwa Bimtek tersebut adalah bagian integral dari upaya pemda NTB mewujudkan NTB Gemilang.

Sebab menurut Miq Busyairi sapaan akrabnya, dinamika yang terjadi di desa akan ikut mempengaruhi ukuran pencapaian pembangunan daerah. Beberapa hal seperti kesehatan (stunting) atau kemiskinan menjadi hal yang krusial karena lebih banyak terkonsentrasi kabupaten/ kota (desa).

Untuk itu perangkat desa sebagai pejabat yang berwenang mengelola jalannya pembangunan di desa harus memiliki kecakapan dalam mengelola dan memberikan informasi sebagai hak warga nya”, ujar Miq Busyairi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Sesuai UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, strategi pemerintahan yang terbuka dalam informasi ini sangat penting mengingat desa sebagai prioritas pembangunan nasional adalah stakeholder penting dalam kemajuan daerah. Pengelolaan anggaran dana desa misalnya, harus memiliki transparansi yang baik dalam penggunaannya. JIka tidak dapat dijalankan oleh perangkat desa sebagai kewajiban yang melekat maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi desa agar transparansi dapat tercapai.

Menurutnya, bimbingan teknis bagi PPID Desa diperlukan sebagai penguatan kapasitas setelah diluncurkannya program Desa Benderang Informasi pada 2016 silam sebagai amanat peraturan KI tentang PPID Desa. "Ada 16 desa model yang telah terdata sebagai penyelenggara desa benderang informasi. Masing masing kabupaten/ kota terpilih dua desa sebagai model penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Lombok Barat, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Tengah, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Utara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Lombok Timur, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Sumbawa, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa Barat, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Dompu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Bima, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Desa Panda, Kecamatan Palibelo. (jm – diskominfotik).

[INF/RO1/GMC]