GetarMerdeka.com - Media Online Digital

Tuan Guru Bajang Optimis Diusung Demokrat di Pilpres 2019

Minggu, 13/05/2018 | 15:04 WIB

Reporter: Abi Sarwanto | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Gubernur NTB Tuan Guru Bajang optimis masih punya peluang dicalonkan untuk Pilpres 2019 meski Demokrat punya sosok AHY yang merupakan putra SBY. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, GetarMerdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi atau karib disapa Tuan Guru Bajang (TGB) masih optimistis dengan peluangnya dicalonkan Partai Demokratpada Pilpres 2019.

"Saya selalu berhusnuzan, keputusan belum ditetapkan oleh Partai Demokrat dan sepanjang komunikasi dengan ketua umum, beliau orang yang menghormati sistem," kata TGB di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/5).

Demokrat saat ini memiliki sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga merupakan putra Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY pun memiliki jabatan strategis di partai dengan menyandang Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat.

TGB enggan berandai-andai jika nantinya Demokrat memilih AHY untuk dicalonkan sebagai bakal calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2019. Sebab, hingga kini belum ada keputusan yang diambil partai.

"Saya pikir belum ada keputusan apapun. Ada prosedur, prosedur yang harus dilalui sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu melalui keputusan mejelis tinggi," ujarnya.

Namun, TGB tak menjawab gamblang terkait keinginannya untuk maju di Pilpres 2019 telah dikomunikasikan kepada SBY. Dia hanya menyebut SBY meminta semua kader berkontribusi maksimal.

"Jadi, diminta semua kader itu untuk berkontribusi maksimal melalui jalurnya masing-masing dan dipersilakan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat," kata dia.

Secara umum, TGB mengatakan pencalonannya di 2019 masih panjang. Kedatangannya bertemu Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diklaim tidak membahas spesifik hal tersebut.

Meski demikian, TGB menegaskan keinginannya untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat setelah memimpin NTB selama 10 tahun.

"Saya ingin tetap berkontribusi apapun bentuknya, dimanapun struktural maupun kultural kita harus bekerja untuk Indonesia," kata dia.

[cnn/osc/gmc]

Sumber : CNNInonesia

Sambut Ramadan TGB hari ini Live Damai Indonesiaku Bersama TV One

Minggu, 13/05/2018 | 12:41 WIB

Reporter: Advertorial | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Saksikan program Damai Indonesiaku, LIVE di TVONE, hari ini, Minggu (13/05/2018) pukul 14.00-16.00 Wita. Acara itu akan disiarkan secara langsung dari Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, di Kota Mataram.-

Bagi masyarakat yang berada di Kota Mataram dan sekitar, bisa langsung menyaksikannya di Masjid kebanggaan masyarakat NTB tersebut. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menyampaikan tema "Persiapan Menyambut Bulan Ramadhan".

#ntb #tvone #damaiindonesiaku #ic #islamiccenter #live #ramadhan #puasa #bulanramadhan #bulanpuasa #humasnt

[hms/saf/eed/gmc]

Tommy Soeharto Siapkan Strategi Partai Berkarya Rebut 30 Kursi Parlemen Di NTB

Kamis, 10/05/2018 | 14:29 WIB

Reporter: Kicknewstoday | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Mataram (NTB) GetarMerdeka.com - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau dikenal Tommy Soeharto, akan rebut 30 kursi parlemen di tingkat kabupaten di Nusa Tenggara Barat.

“Saya targetkan tiga kursi di masing-masing kabupaten/kota di NTB. Jika bisa seperti itu, maka terlahir 30 kursi bagi partai baru nomor urut 7 ini, dampaknya akan menghasilkan dua kursi di parlemen Senayan,” ungkapnya saat “Deklarasi dan Temu Kader Pengurus DPW, DPD Partai Berkarya se-NTB”, di Mataram, Kamis (3/5).

Dia mengatakan, 30 kursi dengan rata-rata suara 5000 dikalikan tiga kali 10 kabupaten/kota, maka akan terlahir perwakilan dari NTB di parlemen Senayan. Caranya, akan gunakan caleg mumpuni di daerah.

“Target nasional, harus sumbang satu kursi setiap provinsi,”kata dia.

Disinggung apakah ada rencana untuk ikut di Pilpres 2019. Putra Presiden kedua RI itu menegaskan, sampai saat ini belum ada niat, karena Partai Berkarya fokus di legislatif. Dimana sesuai undang-undang belum dibolehkan ikut Pilpres, dan tidak memungkinkan syarat 20 persen kursi DPR RI.

Disamping itu, lanjut Tommy, perlu kerja keras para kader partai dalam mengembangkan sayap. Minimal target 500 orang relawan per DPD harus terbentuk. Dari jumlah itu, ditugaskan kepada 500 orang setidaknya membawa 70 orang kader baru.

“Ajak mereka berjuang wujudkan masyarakat NTB lebih baik,” ujarnya.

Dia menambahkan, tugas kader Partai Berkarya cukup berat, terlebih dua daerah pemilihan untuk kursi di parlemen RI. Karena jika mampu membentuk perwakilan, maka mudahan mewujudkan kemajuan NTB.

“Soal program ekonomi kerakyatan, kemiskinan, akan bisa dijawab ketika keterwakilan di parlemen ada,” terangnya.

Terakhir Tommy menegaskan, kader harus kerja all out. “Jangan pernah tanya apa yang partai bisa lakukan, tapi bertanyalah apa yang kalian (kader, red) bisa lakukan buat partai,” tegas Tommy lantang.

Selain itu, Tommy juga sedikit mengagumi kehebatan NTB. Bukan saja menjadi lumbung pangan nasional, namun bisa dijadikan lumbung pangan dunia jika memiliki keinginan serta konsep jelas.

Dia menjelaskan alasan NTB bisa dijadikan lumbung pangan dunia. Pertama, daerah yang dikenal daerah “Seribu Masjid” ini sudah jelas diakui secara nasional sebagai daerah penghasil beras, jagung dan bawang putih.

Dia juga mengatakan bahwa ada yang terlupakan dari NTB, yakni keberadaan ternak juga sangat dikenal.

“Kenapa tidak, dagingnya kita jadikan andalan,” paparnya.

Gubernur NTB yang diwakili Asisten I Setda NTB H. Agus Patria dalam kesempatannya mengungkapkan, salut dengan perjuangan Soeharto yang telah membangun Indonesia serta melakukan perubahan.

“Saya merasakan jasa perjuangan Soeharto,” cetus dia.

Sementara Ketua DPW Partai Berkarya NTB HL. Darmawan yang diwakili Agus Kamarwan sangat salut dengan konsep Partai Berkarya yang ingin memperjuangkan nasib rakyat. Dia mengatakan, tidak mungkin mampu melakukan perubahan tersebut tanpa bersatu.

[ktc/prm/gmc]

Sumber : kicknewstodaycom

Buruh: Janji politik 10 juta lapangan kerja Jokowi-JK ternyata untuk pekerja asing

Selasa, 01/05/2018 | 15:21 WIB

Reporter: Dwi Aditya Putra | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Wahidin, mengungkapkan semenjak diterbitkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengupahan Tenaga Kerja Asing semakin membuat hubungan industrial di Indonesia semakin tidak teratur. Sebab, PP Nomor 78 Tahun 2015 telah memberikan ketidakpastian hukum kepada pelaku hubungan industrial dan menghambat perkembangan industri Indonesia.

"Sejak tahun 2015 kenaikan UMP/UMK tidak pernah jelas ditetapkan oleh gubernur dan waktunya selalu diulur-ulur tanpa kejelasan. Sehingga memaksa serikat pekerja untuk turun kejalan melakukan pengawalan setiap proses kenaikan upah," imbuhnya diJakarta, Selasa (1/5).

Dia menambahkan, yang lebih memprihatinkan adalah dengan diterbitkannya PP 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dinilai akan semakin menghantam ekonomi rakyat. Sebab, sejumlah proyek-proyek pemerintah dan swasta menurutnya hasil investasi dari China yang hanya menguntungkan negara investor.

"Ini hanya menguntungkan negara investor dengan memasukan ratusan ribu pekerja asing asal Cina dengan upah lima kali lipat dari upah pekerja Indonesia. Dan tentu saja akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran terutama pengangguran lokal pribumi," jelas dia.

"Janji politik pasangan Jokowi-JK tahun 2014 lalu akan menciptakan 10 juta lapangan kerja hanya isapan jempol belaka. Ternyata 10 juta bukan untuk pekerja Indonesia tetapi untuk pekerja asing," tambah dia.

Selain itu, menurutnya, pekerja Indonesia semakin banyak berstatus outsoursing. Serta, pekerja Indonesia banyak mengalami pelanggaran PKWT (sistem kerja kontrak) secara bertahun-tahun dan pelanggaran pekerja magang di perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Aparatur pemerintah tidak pernah menindak terhadap pelaku-pelaku usaha yang sudah jelas melanggar sistem kerja outsoursing/PKWT (sistem kerja kontrak) dan pemagangan dengan alasan negara kita harus ramah investasi segala bentuk kemudahan diberikan kepada kaum pemodal," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Hanif mengungkapkan, data Kemnaker pada 2014 hingga 2017, pemerintah berhasil menyerap 10.658.978 lapangan kerja. Rinciannya sebagai berikut, pada 2014, pemerintahan berhasil menciptakan 2.654.305 lapangan kerja.

Pada 2015 melonjak menjadi 2.886.288 dan di 2016 tercipta 2.448.916 lapangan kerja dan kembali melonjak menjadi tercipta 2.669.469 lapangan kerja di 2017.

[mdk/dwi/gmc]

Sumber : merdekacom

Adab Keindonesiaan

Selasa, 01/05/2018 | 14:43 WIB

Kolom kopi pagi

Oleh: Harmoko | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - ADA contoh kecil yang bisa kita renungkan, terkait dengan situasi Indonesia dewasa ini: makin tergerusnya nilai-nilai tradisional oleh nilai-nilai modern. Konsekuensi zaman? Bisa jadi. Tetapi, apa karena itu lantas kita rela kehilangan jatidiri sebagai bangsa?

Begini. Suatu saat, tahun 1980-an, Prof Dr Fuad Hassan (alm) saat menjadi Mendikbud diwawancarai seorang wartawan. Saat si wartawan sedang menyorongkan alat perekam ke arah mulutnya, Pak Fuad tiba-tiba menyodorkan sebuah vulpen kepada sang wartawan. Si wartawan pun segera menerimanya, setelah memindahkan alat perekam dari tangan kanan ke tangan kirinya.

”Kenapa kamu menerima vulpen ini menggunakan tangan kanan? Bukankah tangan kananmu sedang kamu pakai untuk memegang alat perekam? Kenapa kamu tidak menerima vulpen ini menggunakan tangan kiri?” tanyanya.

Si wartawan pun _melongo._ ”Alangkah tidak efisiennya kamu, kenapa mesti memindahkan vulpen dari tangan kanan ke tangan kiri hanya untuk menerima vulpen dari saya?” kata Pak Fuad, sambil tersenyum.

“Kalau saya menerima pakai tangan kiri, tentu tidak sopan,” jawab si wartawan. Sambil tetap tersenyum, Pak Fuad pun berucap, “Bagus. Kamu benar. Kalau kamu menerima sesuatu dari orang lain menggunakan tangan kiri, artinya kamu tidak sopan.”

Lewat adegan itu, Pak Fuad Hassan ingin menyampaikan satu pemahaman tentang modernisme dan tradisionalisme dalam perilaku masyarakat kita. Menerima pemberian orang lain menggunakan tangan kanan, meski tangan kanan sedang dipakai untuk beraktivitas, ini berhubungan dengan tatanan nilai yang diajarkan oleh para orang tua kita bahwa tangan kiri adalah tangan ”kotor”, tangan ”jelek”, dan sebagainya. Artinya, itulah nilai tradisional yang diwariskan oleh para pendahulu kita.

Di sisi lain, ketika kita memasuki apa yang disebut dengan era modern, perilaku semacam itu bisa dikatakan tidak efisien. Bukankah akan lebih efisien, ketika tangan kanan sedang kita gunakan untuk melakukan sesuatu maka tangan kiri bisa kita pakai untuk menerima pemberian dari orang lain? Itulah yang disebut dengan prinsip efisiensi di era modern. Tetapi, benar kata si wartawan itu, kalau dia menggunakan tangan kiri untuk menerima pemberian dari orang lain, tentu bisa membuat tidak nyaman si pemberi.

Satu contoh kecil dan sederhana itu memberikan gambaran bahwa modernisasi sesungguhnya tidak harus meninggalkan nilai-nilai tradisi. Pak Fuad Hassan yang dikenal dengan konsep pendidikan humanioranya telah memberikan contoh kecil perilaku yang sesuai dengan adab keindonesiaan. Boleh modern, tetapi tetap menjaga adab ketimuran. Bagaimana dengan Anda? ( * )

[pkn/kop/gmc]

Sumber : PoskotaNews

Lombok Utara Raih Predikat Terbaik Pembangunan Daerah

Selasa, 01/05/2018 | 14:23 WIB

Reporter: Syafruddin | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, ikuti Musrenbangnas yang Dibuka Presiden Jokowi. Pada pembukaan Musrenbangnas itu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berprestasi. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Utara, dengan predikat Pembangunan Daerah Terbaik Kedua se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati KLU, Dr. TGH. Najmul Ahyar.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dibuka Presiden RI, Joko Widodo. Hadir pula saat itu Wakil Presiden, H. M. Jusuf Kalla. Di samping itu, hadir juga para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Musrenbangnas bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Bambang berujar untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut, kata Bambang, akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam menyusun RKP 2019 ini, Bambang menjelaskan, sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat- daerah.

Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.

Untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan masyarakat, Bappenas, ujar Bambang, mengadakan konsultasi publik. “Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek prioritas Kementerian, tetapi juga untuk usulan dana alokasi khusus dan penugasan sehingga usulan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” Ungkapnya.

[ro1/eed/gmc]

Jokowi Ingin ASEAN Berperan dalam Kemitraan Indo-Pasifik

Sabtu, 28/04/2018 | 15:14 WIB

Reporter: Nidia Zuraya | Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Konsep kerja sama Indo-Pasifik harus tetap mengedepankan sentralitas ASEAN"

Singapura, GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ASEAN dapat terus memainkan perannya termasuk dalam pengembangan konsep kerja sama kawasan Indo-Pasifik. Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN yang digelar di The Acacia Room, Hotel Shang-La, Singapura, Sabtu (28/4), mengatakan pengembangan kerangka kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, inklusif, transparan dan mengedepankan kerja sama serta persahabatan. Konsep kerja sama Indo-Pasifik harus tetap mengedepankan sentralitas ASEAN. "ASEAN harus terus memainkan perannya termasuk dalam pengembangan konsep kerja sama Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ASEAN penting sekali artinya agar ASEAN tetap relevan, tetap dapat memainkan sentralitasnya dan menunjukkan kemampuan ASEAN dalam mengelola perubahan lingkungan strategis," kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan besarnya tantangan di kawasan Indo-pasifik. Jika tidak dikelola dengan baik, lanjut dia, situasi tersebut dapat mengganggu bahkan merusak capaian ASEAN selama ini.

"Untuk itu selain di Samudera Pasifik, ASEAN harus dapat berkontribusi di Samudera Hindia. Kontribusi tersebut hanya dapat terealisasikan apabila kita tetap memegang teguh kesatuan dan sentralitas ASEAN," ujarnya.

Usulan konsep Indo Pasifik ini telah disampaikan Indonesia pada pertemuan retret Menlu ASEAN, Januari 2018. Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa dialogue partners mengenai kerja sama Indo-Pasifik. Menurut Jokowi, konsep Indo-Pasifik ASEAN penting sekali artinya agar ASEAN tetap relevan, tetap dapat memainkan sentralitasnya dan menunjukkan kemampuan ASEAN dalam mengelola perubahan lingkungan strategis.

Ia juga mengingatkan di kawasan Indo-Pasifik di dua samudera Hindia dan Pasifik, semua bisa sama-sama mengetahui dan merasakan perebutan pengaruh (sphere of influence) dan rivalitas kekuatan-kekuatan besar, seperti ancaman perang dagang dan ancaman keamanan lintas batas, khususnya di laut.

"Jika tidak dikelola dengan baik situasi tersebut akan mengganggu bahkan merusak capaian kita selama ini," katanya.

Untuk itu, kata dia, selain di Samudera Pasifik, ASEAN harus dapat berkontribusi di Samudera Hindia sebagai poros (fulcrum) kawasan Indo-Pasifik. "Kontribusi tersebut hanya dapat terealisasikan apabila kita tetap memegang teguh kesatuan dan sentralitas ASEAN," katanya.

[rol/ant/gmc]

Sumber : AntaraNews

KTT ASEAN di Singapura, Jokowi tekankan waspada serangan siber

Sabtu, 28/04/2018 | 11:27 WIB

Reporter: Henny Rachma Sari | Red IT: Firman Wage Prasetyo

Jakarta, GetarMerdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di The Istana Singapura, Jumat (27/4) malam. Di hadapan para kepala negara ASEAN, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap serang siber.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kerja sama yang erat di bidang teknologi digital dan keamanan siber antar negara anggota ASEAN.

"Kita tahu terdapat penyalahgunaan data pribadi dari pengguna Facebook. Di ASEAN kita perlu memastikan kerangka kerja sama di bidang keamanan siber juga memuat pelindungan data pribadi. Untuk itu kerja sama siber merupakan keharusan," ujarnya seperti diberitakan Antara, Sabtu (28/4).

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa potensi ASEAN di bidang e-commerce sangat besar. Menurut dia, pada 2025 pengguna internet ASEAN akan meningkat 3 kali lipat menjadi 600 juta.

"Pembelanjaan e-commerce diproyeksikan mencapai hampir USD 90 miliar dan total ekonomi berbasis internet akan mencapai USD 200 miliar," tuturnya.

Karena itu, ia menilai kawasan ASEAN perlu bangun kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pengembangan kebijakan keamanan siber dan inisiatif 'capacity building' termasuk melalui the ASEAN Cyber Capacity Programme, the AMCC, dan the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre.

Dalam pernyataan para kepala negara dan pemimpin ASEAN terkait kerja sama keamanan siber di antaranya disebutkan perlunya negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan langkah-langkah dan upaya membangun kepercayaan diri dan mengadopsi norma-norma umum, sukarela, dan tidak mengikat dari perilaku masyarakat agar dapat berlaku tanggung jawab di dunia maya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan dunia maya untuk kepentingan ekonomi dan integrasi.

Untuk itu ditekankan manfaat adanya dialog dan kerja sama dalam isu keamanan siber dengan mitra dialog, beberapa pihak lain, platform-platform lain yang diketuai negara-negara anggota ASEAN termasuk ARF dan ADMM-plus.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

[mdk/rhm/gmc]

Sumber : merdekacom

Halaman

Follow Us